KPU Kabupaten Tasikmalaya Adakan Kunjungan Kerja ke PPK Kecamatan Jatiwaras

Tinggalkan komentar

JATIWARAS, PPK-JTW – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatiwaras mendapat kunjungan kerja (kunker) dari rombongan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (20/10/2012). Rombongan dipimpin oleh salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, Anwar Anshori, S.Ag., M.SI. Kunjungan dilaksanakan dalam rangka supervisi atau monitoring pelaksanaan verifikasi dukungan calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, baik yang dilaksanakan oleh PPK sendiri maupun oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selain itu, kunjungan ini juga dilaksanakan dalam rangka untuk pemeriksaan kondisi dan kelengkapan Kantor/Sekretariat PPK, seperti struktur organisasi, papan informasi, peta wilayah, dan perlengkapan kantor lainnya.

Dalam rombongan tersebut ikut pula sejumlah staf sekretariat KPU Kabupaten yang berjumlah sekitar enam orang, yang di antaranya petugas dari bagian keuangan dan dokumentasi. Dari PPK sendiri kelima anggota seluruhnya hadir dalam acara tersebut. Sedangkan dari pihak sekretariat PPK, Sekretaris dan para Stafnya berhalangan hadir. Sekretaris PPK yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan (Kasipem) di Pemerintahan Kecamatan Jatiwaras pada saat sama sedang mengadakan pendampingan dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, yang dilaksanakan esok harinya, Minggu (21/10/2012).

Pada hari yang sama, sebelum ke PPK Kecamatan Jatiwaras, rombongan KPU Kabupaten tersebut juga mengadakan kunjungan ke PPK kecamatan lainnya, yaitu PPK Kecamatan Manonjaya, PPK Kecamatan Cineam, PPK Kecamatan Karangjaya, PPK Kecamatan Gunungtanjung, PPK Kecamatan Salopa, PPK Kecamatan Cikatomas, dan PPK Kecamatan Pancatengah. Rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah PPK ini dilaksanakan dalam rangka agenda tujuan yang sama.

PPK Kecamatan Jatiwaras menjadi giliran terakhir kunjungan sebelum rombongan kembali ke Kantor KPU Kabupaten, sehingga rombongan baru tiba di Kantor PPK sekitar pukul 19.30. Demikian pula, menurut rencana, kunjungan kerja ini dapat dihadiri pula oleh perwakilan dari PPS, tapi batal dilaksanakan mengingat kondisi cuaca yang sudah memasuki musim hujan dan waktu sudah mulai malam, sedangkan jarak dari Kantor PPK ke desa-desa ada yang mencapai belasan hingga puluhan kilometer. Kunjungan pun berlangsung hanya beberapa menit, mengingat kondisi sudah kurang memungkinkan.

Pada hari itu juga, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM. menyempatkan mampir di Kantor PPK, yang secara kebetulan lewat sehabis memimpin rombongan lainnya berkunjung ke sejumlah PPK, diantaranya PPK Kecamatan Sukaraja, PPK Kecamatan Culamega, PPK Kecamatan Cipatujah, dan PPK Kecamatan Cikalong. Meski terbilang singkat pula, beberapa menit saja, sempat pula memeriksa kelengkapan-kelengkapan Kantor PPK seperti halnya yang dilakukan oleh rombongan sebelumnya, hanya tidak ada dokumentasi karena kunjungan bersifat informal.

©z166

Pasangan Calon Perseorangan

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW – ADA enam orang yang akan menjadi bakal calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013. Keenam orang ini, setidaknya yang dicatat berdasarkan kehadiran saat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) mengundang tokoh masyarakat yang berminat dan berniat masuk bursa pencalonan lewat jalur independen.

Mereka yang hadir diwakili oleh para utusannya di kantor KPU Jabar Jl. Garut No.11 Bandung, Kamis (20 September 2013, untuk mengikuti rapat koordinasi KPU Jabar dengan tokoh masyarakat Indonesia dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran bakal calon perseorangan dalam Pilgub 2013, adalah Dikdik Mulyana Arif Mansyur, Dedi Supriadi alias Deddy Dores, Maman Daning, Endang Ilyas, Daday Hudaya, dan seorang lagi—kalau tidak salah mencatat—HR. Eky Darmatil.

Kehadirannya di rakor itu rata-rata ingin dulu mendengarkan paparan Komisioner sekaligus Ketua Pokja Pencalonan, Teten Setiawan, Komisioner Pokja Sosialisasi Ferdiman dan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas KPU Jabar Teppy Dharmawan, terutama yang menyangkut persyaratan serta mekanisme dan prosedur pencalonan. Merekapun ingin kepastian syarat jumlah minimal dukungan yang nanti harus dikumpulkan oleh setiap pasangan bakal calon perseorangan.

Istilah mereka datang dan hadir di situ sekadar untuk penjajakan. Malah lima dari enam utusan tokoh masyarakat secara terang-terangan mengaku belum melakukan apapun, apagi mengerahkan tim sukses untuk memobilisasi dan mengumpulkan dukungan. Ketika itu mereka menganggap masih ada waktu berpikir dan berhitung dulu, istiharah, sebelum melangkah ke ikhtiar untuk pencalonan pada Pilgub 2013.

Dalam rakor yang digelar atas dasar inisiatif Pokja Sosialisasi dan Pokja Pencalonan ini, ada juga seorang utusan yang secara terang-terangan menyatakan keraguannya, terutama menyangkut pengamanan surat dukungan dokumen yang nanti diserahkan ke KPU Jabar dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Iapun meragukan kejujuran KPU Jabar dalam meloloskan pasangan calon perseorangan.

Namun, Teten berusaha meyakinkan bahwa KPU Jabar tidak akan mengorbankan amanat rakyat Jawa Barat, yang dimplementasikan pada komitmen internal untuk bekerja keras menyelenggarakan Pilgub yang luber (lancar, umum, bebas dan rahasia), jurdil (jujur dan adil), sehat dan bersih. KPU Jabar telah memancangkan niat dan membulatkan tekad , untuk menggunakan sebaik-baiknya dana Pilgub 2013 dari APBD yang jumlahnya mencapai Rp. 700 milyar.

“Tidak mungkin kami mengorbankan dana publik, mengkhianati amanat dan kepercayaan masyarakat hanya untuk kepentingan satu atau dua orang. Dengan mengundang para tokoh masyarakat ke sinipun merupakan bagian dari transparansi yang ingin kami terapkan, khususnya dalam proses pencalonan untuk pasangan calon perseorangan. Jangan sampai ada yang bilang: Wah, meni euweuh nu ngabejaan,” papar Teten.

Maka dalam rakor di luar aturan perundangan-undangan pemilu, tetapi digelar atas dasar inisiatif KPU Jabar dengan itikad untuk memberikan penjelasan kepada tokoh masyarakat, dijelaskan secara panjang lebar Peraturan KPU Nomor 9/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 perihal pencalonan dari pasangan calon perseorangan. Sampai masalah teknis berupa contoh pengisian surat keterangan, surat pemberitahuan dan surat pernyataan, juga diberitahukan kepada mereka.

Sampai dalam rakor dengan KPU dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota se-Jawa Barat, Rabu (26/9), Teten masih mengungkapkan kekhawatirannya akan muncul tuduhan “penggelapan” dokumen dukungan dari tim sukses pasangan calon perseorangan. Karenanya, ia berjanji akan mensterilkan kantor lingkungan kantor KPU Jabar dari tanggal 1 sampai 8 Oktober mendatang, bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Pokoknya, untuk pasangan calon perseorangan, KPU Jabar telah sedemikian rupa merancang persiapan berikut jaminan keamanan dan asas jurdilnya. Yang menimbulkan pertanyaan sekarang adalah justru dari calonnya sendiri, apakah akan selalu berpijak pada asas demokrasi atau tidak. Sebab, pemaksaan kehendak dengan mengingkari aturan perundang-undangan kerap terjadi dalam pilkada (pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah) di republik ini.

Pilgub 2013 sebentar lagi. Bahkan jadwal pengumuman, proses penyerahan dokumen dukungan dan verifikasinya, penetapan pasangan calon dan pengumuman nomor urutnya, dimulai akhir September ini. Bisa dilihat siapa saja diantara tokoh masyarakat yang sungguh-sungguh ingin menjadi Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat. Sebab, dari enam tokoh yang mengutus wakilnya ke KPU Jabar, baru seorang yang mengklaim telah mengantongi dukungan dari 3 juta pemilih. Lihat saja nanti. (Ilman Ferdiana/MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Mulai 11 Oktober Hingga 14 Hari Kedepan, PPS Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan Pilgub Jabar

2 Komentar

JATIWARAS, PPK-JTW- Selama 14 (empat belas) hari ke depan terhitung mulai 11 Oktober 2012, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi dukungan atas calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Verifikasi ditempuh dalam dua tahap, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Verifikasi administrasi pada intinya meneliti keabsahan administrasi dukungan, baik dari segi kelengkapan administrasi maupun dari segi akurasi data pendukung, sebagaimana telah diatur oleh Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dan dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 30 Tahun 2012. Verifikasi ini berlangsung selama 3 (tiga) hari.

Apabila dukungan tersebut pada tahap pertama dinyatakan sah secara administratif, langkah selanjutnya, PPS mengadakan verifikasi faktual. Verifikasi ini pada intinya mengkonfirmasi kepada para pendukung yang tercantum dalam daftar dukungan tersebut secara langsung yang didatangkan oleh Tim Kampanye pasangan calon atau mendatangi langsung setiap alamat pendukung.

Tujuannnya adalah memperoleh kebenaran hakiki tentang dukungan tersebut. Apakah pendukung dalam daftar dukungan tersebut benar-benar mendukung; apakah data pendukung yang tercantum dalam daftar dukungan sesuai dengan kenyataan di lapangan; dan seterusnya. Dengan demikian, bagi dukungan yang tidak sah secara administratif dengan sendirinya tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, karena dukungan tersebut dianggap sudah tidak ada atau sudah dicoret dari daftar dukungan.

Adapun ketentuan dalam verifikasi faktual ini adalah sebagai berikut:

  1. melakukan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan cara berkoordinasi dengan Tim Kampanye pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di tiap-tiap Kelurahan di tempat dan waktu yang ditetapkan oleh PPS, atau mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon;
  2. apabila Tim Kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir diberi kesempatan datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lama 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual, serta apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
  3. apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
  4. apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model BBBKWK-KPU PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan serta tidak dapat diganti;
  5. apabila pendukung tidak memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model BBB-KWKKPU PERSEORANGAN maka dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat;
  6. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan;
  7. dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dibantu oleh petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan; dan
  8. apabila ditemukan lebih dari satu nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama atas nama pendukung yang sama atau tidak sama dalam satu Kelurahan, dan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon atau pasangan calon lain, maka kedua dukungan tersebut dinyatakan batal.

Selanjutnya, hasil verifikasi oleh PPS dibuat Berita Acara (Model BA–KWK.KPU PERSEORANGAN) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:

  1. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
  2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya; dan
  3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

©z166

Pasangan Dikdik-Toyib Memenuhi Syarat Diverifikasi Administrasi dan Faktual oleh PPS

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW – Dari 4 bakal pasangan calon yang mengikuti “penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dan Model B1-KWK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013”, hanya satu diantaranya yang lolos verifikasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar), yaitu pasangan Dikdik Mulyana Arief Mansyur dan Cecep Nana Suryana Toyib, dengan dukungan lebih dari 3% jumlah penduduk dan sebarannya melebihi 50% dari kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat.

Dengan demikian, pasangan Dikdik-Toyib yang memiliki pendukung sebanyak 1.512.584 pemilih dengan sebaran di 26 kabupaten/kota, dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan berhak masuk tahapan pencalonan Pilgub selanjutnya. Sedangkan berkas dukungannya yang telah diverifikasi oleh KPU Jabar langsung dikirim ke KPU kabupaten/kota, dan kini berada di PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang bersangkutan untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

“Hanya pasangan Dikdik-Toyib yang berhak diverifikasi administrasi dan faktual oleh PPS. Sementara berkas dukungan yang diserahkan tiga pasangan lainnya tetap berada di KPU Jabar untuk disimpan sebagai barang milik negara,” ungkap Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat, saat memberikan keterangan pada jumpa pers di sekretariatnya, Jl. Garut No. 11 Bandung, Selasa (9/10) malam.

Di depan puluhan wartawan iapun membacakan surat pengunduran diri bakal pasangan calon Daday Hudaya dan Deddy Dores dari pencalonannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang dikirim semalam oleh seorang tim kampanye pasangan ini. Dalam surat itu, Daday Hudaya meminta maaf kepada seluruh warga Jawa Barat atas pengunduran dirinya, terutama kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepadanya.

Menyinggung verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang tengah dilakukan oleh PPS terhadap berkas dukungan pasangan Dikdik-Toyib, menurut Yayat, besar kemungkinan jumlah dukungannya akan berkurang dari 1.521.584 pemilih yang telah diverifikasi oleh KPU Jabar. Pengurangan itu tidak akan menjadi masalah apabila jumlah dukungannya yang lolos verifikasi PPS masih diatas 1.474.614 pemilih, atau 3% dari jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 49,1 juta jiwa.

“Kalau bertambah, tidak mungkin. Tapi kemungkinan justru berkurang ada, misalnya si pendukung membatalkan dukungannya dengan surat pernyataan yang formatnya sudah kami kirimkan ke PPS, asalkan nanti angkanya tidak dibawah quota minimum 3 persen. Walaupun nanti kurang dari jumlah yang ditetapkan, pasangan yang satu ini masih ada kesempatan untuk menambah dukungan yang kurang,” ujar Yayat.

Penambahan tersebut, berdasarkan Tahapan Pilgub 2013, dapat dilakukan pasangan Dikdik-Toyib selama 7 hari dari 2 s/d. 8 Desember 2012 pada jadwal “penyerahan dukungan tambahan pada masa perbaikan berkas maksimal 2 kali dari jumlah kekurangan dari pasangan calon kepada KPU Provinsi”. Dalam tahapan Pilgub disebutkan pula bahwa verifikasi oleh KPU Provinsi dibantu KPU kabupaten/kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS terhadap dukungan tambahan dengan metode kolektif, berkoordinasi dengan pasangan calon perseorangan.

Selanjutnya, Yayat menerangkan selama 14 hari dari 2 s/d. 15 Desember 2012, dilakukan penelitian ulang oleh KPU Provinsi terhadap kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian. Kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.

Karenanya, PPS tidak menerima berkas dukungan milik 3 pasangan lainnya yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk diverifikasi administrasi dan verifikasi factual. Ke-3 pasangan ini adalah Daday Hudaya dan Deddy Dores yang telah mengurungkan niat pencalonannya melalui surat ke KPU Jabar, Dedeng Yusuf Maolani dan Maman Daning serta Endang Ilyas Susanto dan Mahmud Zaki Fuad. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Panwaslu akan Menggugat Pasangan Perseorangan yang Menyerahkan Dokumen Dukungan Sembarangan

Tinggalkan komentar

Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Jabar

BANDUNG, PPK-JTW - Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat memiliki kewenangan menuntut secara hukum kepada pasangan calon yang melakukan “penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan dan Model B1-KWK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013” dengan mengabaikan peraturan dan perundangan berlaku, terkesan semena-mena dan terbukti tidak serius mengikuti proses pencalonan.

Padahal, bagi pasangan tersebut tidak ada alasan untuk tidak mengetahui mekanisme, prosedur dan persyaratan penyerahan dokumen itu. Sebab, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan penyerahan pada 1 s/d. 5 Oktober 2012, pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) melalui media massa telah mengundang hadir tokoh masyarakat Indonesia untuk mengikuti rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, pada Kamis 20 September 2012.

Bahkan, perwakilan dari semua tokoh masyarakat yang memang belakangan diketahui mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas dukungan, oleh KPU dibekali lembaran Tahapan, Program dan Jadwal Pilgub 2013 serta sebuah buku berisi Peraturan KPU Nomor 9/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, selain pada rakor dibekali pula pengarahan mengenai proses pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan oleh Komisioner merangkap Ketua Pokja Pencalonan Teten Setiawan, Komisioner merangkap Ketua Pokja Sosialisasi Aang Ferdiman, Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Jabar Teppy Wawan Dharmawan.

Jika kemudian pada penyerahan dokumen dukungannya sangat tidak memadai, baik kurang dari jumlah sekurang-kurangnya 3% jumlah penduduk, sebarannya tidak mencapai batas minimal 50% dari kabupaten/kota di Jawa Barat maupun terdapat kekurangan lain secara administratif, maka Panwaslu dapat melakukan tuntutan hukum menyangkut pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 15/2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

“Bakal pasangan calon yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana. Apalagi kalau sebelumnya pasangan itu menyebarkan informasi dengan mengklaim telah memiliki sekian juta pendukung. Tapi kenyataannya, dukungan yang diserahkan ke KPU hanya sedikit, itupun tidak lengkap dan banyak yang salah. Pasangan itu jelas-jelas sudah melakukan kebohongan publik, maka bisa dijerat secara hukum,” kata Ketua Panwaslu Jabar, Ihat Subihat.

Selaku pakar hukum yang kini aktif pula mengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Ihat berniat melakukan tuntutan kepada salahsatu pasangan calon perseorangan yang terindikasi menyerahkan berkas dukungan secara sembarangan. Bahkan, ketika berkasnya akan diverifikasi oleh petugas dari KPU Jabar dan KPU kabupaten/kota, tak seorangpun tim kampanye pasangan itu yang hadir di tempat verifikasi.

Ketika itu, Ihat terpaksa mengambil keputusan agar berkas dukungan bakal pasangan calon tersebut dibuka saja untuk diverifikasi dan direkapitulasi oleh petugas, dengan disaksikan beberapa anggota Panwaslu Jabar. Parahnya lagi, berkas dukungan yang diserahkannya tidak satupun dilengkapi B1-KWK, sehingga oleh Panwaslu dan KPU Jabar dianggap kosong dan tidak layak untuk diverifikasi.

Temuan Panwaslu mengenai adanya berkas dukungan dari salahsatu bakal pasangan calon perseorangan, yaitu pasangan Endang Ilyas Susanto dan Mahmud Zaki Fuad, yang diserahkan ke KPU Jabar secara tidak lengkap, dan sepintaspun terlihat jumlahnya sangat sedikit dibanding yang ditetapkan 3% dari jumlah penduduk dengan sebaran minimal 50% dari kabupaten/kota di Jawa Barat, terungkap pula pada Rapat Pleno KPU Jabar yang diikuti seluruh Komisioner dan pejabat struktural di kesekretariatan komisi ini.

Namun, kaitan ini pihak KPU Jabar hanya menyiapkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan pada penyelenggaraan Pilgub 2013, untuk dijadikan dasar yuridis jika ada gugatan hukum dari bakal pasangan calon perseorangan yang merasa tidak puas. Lain halnya dengan Panwaslu Jabar, merencanakan mengajukan gugatan hukum kepada pasangan yang terindikasi semena-mena dalam menyerahkan dokumen dukungan, dengan tujuan sebagai pembelajaran dan pendewasaan bagi masyarakat luas dalam berdemokrasi. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 125 pengikut lainnya.