Teten Setiawan, Komisioner KPU Jabar

BANDUNG, PPK-JTW. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memutuskan akan melakukan penunjukkan langsung (PL) dalam pengadaan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 20-13, dengan mengundang 3 perusahaan atau vendor yang semula dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Keputusan tersebut ditempuh KPU Jabar setelah penyelenggara pemilu tingkat provinsi ini mendapatkan petunjuk secara lisan dan dan tertulis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam bentuk surat resmi tertanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Jamaludin Abubakar.

“Semua sudah mengetahui bahwa akan ada PL. Berdasarkan Perpres Nomor 54/2010, PL hanya kepada satu pemenang. Nah, PL surat suara akan dilakukan oleh KPU Jabar melalui sekretarisnya, yang sebelumnya oleh ULP dinyatakan gagal lelang. Bagi kami, koreksi tidak perlu lagi dilakukan. Tiga vendor yang secara administratif memenuhi syarat, tetapi karena ada penguncian contoh gambar sehingga tidak lolos, maka ke-3 vendor ini akan kami undang,” ungkap Komisioner KPU Jabar selaku Ketua Divisi Hukum, Teten Setiawan.

Ketika memberikan keterangan kepada wartawan berbagai media, di Aula Sekretariat KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Selasa (22/2) sore, iapun menegaskan bahwa demi Jawa Barat, pihaknya akan menawarkan kerjasama secara keseluruhan kepada 3 vendor tersebut untuk dilibatkan dalam pengadaan surat suara.

“Tinggal diatur prosentasenya. Tapi yang paling pokok adalah, penawaran yang terendah yang akan dijadikan dasar. Kami akan mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Perpres 54/2010 yaitu efisien, efektif, transpraran, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Lalu etika pengadaannya, yang menjadi pemberatan kami kepada Sekretaris KPU Jabar adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung merugikan negara,” lanjutnya.

Keputusan PL untuk pengadaan surat suara itupun ditempuh setelah tadi pagi KPU Jabar menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti surat dari Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP bernomor B-259/LKPP/D-IV/01/2013 perihal: Konsultasi pengadaan barang/jasa. Selanjutnya, KPU Jabar akan membuat semacam aturan yang mungkin dalam bentuk berita acara, sebagai panduan atau dasar bagi tim pengadaan untuk melakukan aktivitasnya dalam pengadaan surat suara dan sampul.

Namun, menurut Teten, pihaknya akan mencantumkan ketentuan dalam rangka melindungi proses PL yang berdasarkan Perpres 54/2010 yang tempo hari telah dilakukan ULP. Karena tidak semua yang dilakukan ULP itu gagal lelang, maka harus dilindungi sekalipun dalam hal ini KPU tidak wajib menggunakan Perpres 54/2010.

“Namun, KPU Jabar berkesimpulan dan bersepakat bahwa memang lebih baik menggunakan Perpres 54/2010. Jadi, dengan apa yang dilakukan ULP itu sebetulnya bagi kami lebih baik. Namun karena kondisi sekarang gagal lelang, sehingga tahapan pemungutan suara 24 Februari dikhawatirkan sampai diundurkan akan menimbulkan implikasi yang luar biasa hebat, maka kami akan tetap mengamankan tanggal 24 Februari surat suara sudah ada di semua TPS se-Jawa Barat berikut sampulnya,” yakin Teten.

Lebih jauh ia menyatakan, KPU Jabar akan menghormati Prepres 54/2010 sebagai landasan hukum yang lebih baik, “Tapi karena kondisi saat ini kami akan mengikuti yang disampaikan secara tertulis oleh Deputi LKPP, maka kami akan membuat aturan internal. Yaitu, akan memerintahkan kepada Sekretaris KPU Jabar untuk memimpin mengelola dan seterusnya pengadaan surat suara dan sampulnya”. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

About these ads