zaHari Minggu (3/02) kemarin merupakan hari terakhir pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang jatuh pada hari Minggu, 24 Februari 2013, yang ditandai oleh pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota di Desa/Kelurahan masing-masing.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat (3) yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 dan dikukuhkan dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 bahwa pembentukan KPPS paling lambat 21 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara. Dengan demikian, pembentukan KPPS paling lambat hari Minggu, 3 Februari 2013. Di wilayah Kecamatan Jatiwaras sendiri pembentukan KPPS telah selesai dilaksanakan dengan jumlah 80 KPPS untuk bertugas di 80 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 11 Desa.

Langkah selanjutnya adalah, di bawah bimbingan teknis PPS setempat, KPPS segera berbagi tugas dalam rangka mempersiapkan lokasi TPS. Persiapan tersebut baik menyangkut bilik suara, ruang tunggu, meja, kursi maupun perlengkapan lainnya yang dibutuhkan, seperti pengeras suara bila diperlukan, sambil menunggu logistik suara dan perlengkapan administrasi yang diperkirakan sampai di lokasi TPS/PPS 1 – 2 hari sebelum pemungutan suara.

KPPS merupakan badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Karena itu, KPPS merupakan ujung tombak penyelenggara yang berhadapan langsung dengan pemilih, dan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. KPPS pulalah yang menjadi pemegang akurasi data dan keasliannya.

Ilustrasi Denah Lokasi TPS

Ilustrasi Denah Lokasi TPS

Mengingat sangat pentingnya peran KPPS tersebut, yang termasuk ke dalam persiapan ini adalah penguasaan ketentuan-ketentuan dan administrasi pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS. Di samping Ketua, setidaknya 2 – 3 orang Anggota KPPS yang bertugas di bidang ini mutlak menguasainya. Ketentuan-ketentuan dan administrasi yang dimaksud adalah mekanisme pencoblosan, keabsahan surat suara, dan pengisian Berita Acara beserta lampirannya.

Pada saat pemungutan dan penghitungan suara nanti, biasanya KPPS dibekali buku panduan yang disertakan dengan surat suara dan perlengkapan administrasi. Akan tetapi, bila pada saatnya KPPS baru mempelajarinya akan cukup menghambat jalannya pemungutan dan penghitungan suara, terutama pada saat pengisian administrasinya, baik Berita Acara maupun Lampirannya. Oleh karena itu, PPS berkewajiban memberi bimbingan teknis (Bimtek) kepada KPPS, yang sebelumnya mendapatkan hal serupa dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). PPK pun demikian mendapat Bimtek serupa dari KPU Kabupaten/Kota dan demikian seterusnya.

Untuk mematangkan persiapan tersebut, KPPS perlu mempertajam penguasaan ketentuan-ketentuan dan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang diterima dari PPS pada saat Bimtek. Berikut ini merupakan Buku Panduan Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi KPPS versi e-book (pdf) yang dapat diunduh pada link (tautan) di bawah untuk dipelajari lebih lanjut, sehingga KPPS benar-benar dapat menguasainya dan tinggal menerapkannya pada saatnya nanti.

Unduh di sini

@inza166

About these ads