REKAPITULASI NASIONAL HASIL PILPRES TAHUN 2014

Tinggalkan komentar

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PILPRES 2014

Tinggalkan komentar

Perolehan Suara

Tingkat Partisipasi Pemilih

Hadapi Pileg 2014, PPK Kecamatan Jatiwaras Selenggarakan Bimtek Bagi PPS

Tinggalkan komentar

Para Anggota PPS se-Kecamatan Jatiwaras tengah menghitung perolehan suara pada Simulasi Bimtek, yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Jatiwaras, Minggu (15/12), di  Jatiwaras (Foto: ZA)

JATIWARAS, PPK-JTW - Sebagai persiapan untuk menghadapi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, atau populer dengan sebutan Pileg (Pemilu Legislatif), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatiwaras menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Jatiwaras tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Minggu (15/12).

Pelaksanaan Bimtek yang bertempat di Balai Desa Jatiwaras, beberapa ratus meter ke arah barat dari Kantor PPK, ini dihadiri oleh lebih dari 40-an orang peserta, yang terdiri dari 1 orang Ketua, 2 orang Anggota, dan 1 orang dari Sekretariat PPS dari 11 Desa di wilayah kerja PPK Kecamatan Jatiwaras.

Bimtek ini diselenggarakan dengan tujuan pembekalan sebagai bahan bagi PPS yang nantinya akan memberi pembekalan serupa bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagai ujung tombak pelaksanaan Pemilu, bila sudah terbentuk pada saatnya.

Menurut Zainal Alimin, S.HI., M.SI, selaku Ketua PPK Kecamatan Jatiwaras, tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ini secara umum sama, namun ada istilah-istilah baru yang perlu dicermati.

“Secara umum, tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak jauh berbeda dengan Pemilu Legislatif sebelumnya. Namun, ada istilah-istilah baru yang perlu dicermati, misalnya selain DPT (Daftar Pemilih Tetap), ada istilah Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang merupakan daftar bagi pemilih yang tidak tercantum di DPT; ada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), tidak lain adalah pemilih pindahan dari TPS lain; dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), yaitu pemilih yang menggunakan KTP atau KK,” ungkapnya ketika memberi prakata.

Lebih jauh ia menjelaskan perihal ketentuan DPKTb.

“Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) ditujukan sebagai langkah emergency (red: darurat), bila mana masih ada saja warga desa setempat yang belum tercantum baik dalam DPT, DPK, maupun DPTb. Pemilih seperti ini diperbolehkan memberikan suaranya dengan menggunakan KTP atau KK, satu jam sebelum pemungutan suara ditutup, dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara,” terangnya ketika menanggapi pertanyaan salah seorang peserta.

Acara ditutup dengan simulasi penghitungan suara dengan cara PPS diberi soal tertentu agar dihitung hasilnya. Sesi ini dipandu oleh Iyos Permana, S.Pd.I, MM.Pd, selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sementara penjelasan perihal kebutuhan perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS disampaikan oleh Ojon Tarjana, selaku Divisi Logistik.

©2013 admin

SINKRONISASI DATA DP4 KEMENDAGRI DAN DPSHP KPU

Tinggalkan komentar

JAKARTA, kpu.go.id - Selasa (22/10) pukul 21.00 WIB, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) RDP_DPR-KPUmenggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Ketua Pokja PPLN Kemlu) Membahas Persiapan Rencana Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2014 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo dan unsur pimpinan lainnya sementara KPU hadir Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ida Budhiati dan Juri Ardiantoro. Dari Bawaslu, hadir Ketua Bawaslu Muhammad beserta jajaran, dari Kemendagri diwakili oleh Irman Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan Kemenlu yang diwakili oleh Ketua Kelompok Kerja PPLN (Kemenlu) Suprapto Marto Soetomo.

Sesuai jadwal menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Penetapan DPT jatuh pada tanggal 23 Oktober 2013, perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap se-Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dalam hal persiapan pemilu 2014, maka Komisi II ingin meminta penjelasan masalah paling krusial, tidak hanya tentang pemilu 2014, pemilu-pemilu sebelumnya maupun yang akan datang terkait DPT, serta meminta keterangan mengenai proses pemutahiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan KPU setelah daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) diumumkan, dan sejauhmana perkembangan, sinkronisasi data antara daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kementerian dalam negeri dan DPSHP KPU.

Ketua KPU mengatakan upaya KPU dalam hal memperbaiki DPT dilakukan dengan cara memberikan supervisi dan pelatihan kepada KPU Provinsi, membuka help desk regional sidalih kepada KPU Kab/Kota, perbaikan data pemilih tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, dan pemilih belum umur/belum kawin, analisis DPT yang masuk ke sidalih secara berkala, membersihkan data ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (tidak ada nama, dan tanggal lahir, memperbaiki NIK yang tidak valid/tidak sesuai standar berdasarkan DP4).

Selanjutnya tim teknis KPU dengan tim teknis Kemendagri, telah melakukan pembahasan tentang cara bagaimana teknik untuk melakukan penyandingan data antara DP4 kementerian dalam negeri dengan DPSHP KPU.

Langkah awal penyandingan data, KPU melakukan penghapusan data ganda K1, KPU Kabupaten/kota/KIP Aceh menindaklanjuti pembersihan data ganda K1 ini dengan membuat Berita Acara (BA) perbaikan DPT dan menyampaikan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota, wajib bagi KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh untuk melengkapi data pemilih yang masih nihil.

Di sisi lain KPU memberi ruang tambahan bagi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dimana pemilih tambahan adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau dikenal dengan pemilih pindah.

Mekanisme DPTb, pemilih harus melapor kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU Kabupaten/Kota asal dimana pemilih terdaftar untuk mendapat Model A5-KPU, pemilih yang bersangkutan melapor kepada PPS tempat yang dituju dengan membawa Model A5-KPU paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara.

Selain itu KPU juga memberi ruang Daftar Pemilih Khusus yang fungsinya bagi pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT atau DPTb. Adapun mekanisme daftar Pemilih khusus pemilih yang tidak punya identitas kependudukan yang telah memiliki hak memilih atau pemilih yang belum terdaftar di DPS, DPSHP, DPT dan DPTb segera mendaftarkan diri kepada PPS di kantor desa/kelurahan.

Sedangkan jangka waktu pendaftaran daftar pemilih khusus pemilih dapat mendaftarkan diri kepada PPS setelah penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota sampai dengan 14 hari sebelum pemungutan suara, dilanjutkan dengan PPS menyampaikan daftar pemilih khusus kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kab/Kota. KPU provinsi menetapkan daftar pemilih khusus paling lambat tujuh hari sebelum pemungutan suara.

Amanat undang-undang, KPU menyerahkan DPS dan DPT kepada pimpinan parpol di tingkat kecamatan dan kab/kota serta Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kab/kota beserta DPSHP, selain itu KPU juga akan memberikan salinan DPS, DPSHP dan DPT kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik tingkat nasional jika ada permintaan.

KPU melakukan sosialisasi terhadap DPS, DPSHP, dan DPT yang di umumkan di kantor kelurahan desa/kelurahan dan balai RW/RT, sosialisasi pemutakhiran data pemilih melalui berbagai media massa, spanduk, iklan layanan masyarakat, sosial media (youtube, twitter dan facebook) pameran dan lain-lain.

Selain itu website KPU juga mengumumkan DP4, DPS, DPSHP, dan DPT, sehingga masyarakat dapat mengecek namanya secara on line, selanjutnya PPS akan melakukan verifikasi kebenaran dari masukan dan tanggapan. (dosen/us/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Sumber: KPU

LOGISTIK PEMILU 2014 GUNAKAN BARANG HABIS PAKAI

Tinggalkan komentar

Foto: KPU RI

Foto: KPU RI

JAKARTA, PPK-JTW- Perhelatan pesta demokrasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 tinggal hitungan bulan saja. Salah satu unsur yang memiliki peran sentral dan strategis dalam menentukan keberhasilan pemilu ialah logistik pemilu. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan dan merencanakan logistik secara efektif dan efisien yakni dengan cara menggunakan barang yang habis pakai.

“Kami (KPU-red) telah mendata berapa logistik yang sudah tidak bisa dipakai. Kekurangan itulah yang kita produksi lagi, tetapi tidak lagi menggunakan bahan dari alumunium. Kami mengusulkan ada 2 pilihan yakni bahan plastik dan kardus yang ada lapisan anti airnya, jadi kalau dipakai di wilayah kepulauan ketika kita distribusikan kesana kalau kena air tidak rusak,” ujar Komisioner KPU Arif Budiman, Selasa (3/9), di sela-sela acara orientasi pers yang diselenggarakan oleh KPU yang diikuti oleh wartawan media massa baik cetak maupun elektronik di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan digunakan logistik berbahan plastik dan kardus ialah lebih ekonomis dan tepat guna. “Alasan menggunakan plastik dan kardus adalah pertama lebih murah,” pungkas Arif.

“Kedua, dia (logistik-red) nanti jadi barang habis pakai agar tidak disimpan dalam bentuk lama, karena menyimpan barang dalam bentuk lama juga membutuhkan anggaran lebih besar. Sebagai contoh, KPU Kota surabaya setiap tahun harus mengeluarkan anggaran minimal 100 juta, dan tiap tahun naik sewa gudangnya hanya untuk menyimpan alat-alat itu,” terang Arif mencontohkan.

Terkait dengan alokasi dana logistik, anggaran untuk seluruh logistik pemilu mengambil porsi 24 persen dari total seluruh anggaran yang diajukan oleh KPU.

“Untuk logistik pemilu, kita menganggarkan sekitar 24 persen dari 100 persen anggaran, dan 63 persen digunakan untuk membiayai honorarium petugas ad hoc mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” kata Arif yang juga mantan Komsioner KPU Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, tujuan diselenggarakan orientasi pers ini ialah penyelenggara pemilu yakni KPU dapat mendapatkan masukan dari wartawan yang selama ini meliput pemberitaan tahapan Pemilu 2014.

“Kegiatan ini kita arahkan agar kita lebih saling mengenal antara rekan-rekan pers dengan penyelenggara pemilu, lalu kami memahami kebutuhan rekan-rekan pers dalam proses liputan, contentnya, caranya seperti apa, sehingga ada arus timbal balik, tidak hanya narasumber memberikan materi secara sepihak, memonopoli kebenaran. Tetapi juga bisa ada feedback dari rekan-rekan pers,” papar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya.

Selain itu, Husni juga mengharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis dan rasa kebersamaan antara KPU dan jurnalis yang meliput penyelenggaraan Pemilu 2014.

“Kalau di militer ada yang namanya jiwa korsa, kita bisa menimbulkan feel seperti itu diantara para jurnalis dengan penyelenggara pemilu. Sehingga tidak ada sekat-sekat yang mengakibatkan distorsi pemberitaan, dapat diminamilisir dari hari ke hari. Dengan semangat kebersaaman, bisa juga menciptakan suasana yang sinergis antara narasumber dengan rekan-rekan pers,” tutup Husni.

Selain Ketua dan Anggota KPU di atas, orientasi pers tersebut juga dihadiri oleh Anggota KPU lainnya yakni, Sigit Pamungkas dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang bertindak sebagai narasumber. (ook/red)

Sumber: KPU

ANTISIPASI KECURANGAN DI KPPS, PPS DAN PPK

Tinggalkan komentar

Jakarta, PPK-JTW – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meminta jajaran KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas secara optimal. Tugas KPU Kabupaten/Kota tidak terbatas pada mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Kerja petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) harus tetap diawasi dan dikendalikan. Lakukan supervisi kepada PPK,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, Kamis (20/6).

Menurut Husni, penyelenggara pemilu yang permanen itu hanya sampai di tingkat kabupaten/kota. Sementara penyelenggara pemilu di level kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS) bersifat ad hoc (sementara). “Cara kerja mereka tentu tidak akan sama dengan penyelenggara yang profesional. Arahan dan bimbingan dari KPU Kabupaten/Kota diperlukan agar cara kerja mereka menjadi profesional,” ujar Husni.

Husni mengatakan hasil analisis pemilu 2004, potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu berada di tingkat kelurahan. Karena itu, pada pemilu 2009 rekapitulasi suara langsung dilakukan di tingkat kecamatan. Sementara pada pemilu 2014 sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012, rekapitulasi suara kembali dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan. “Ini menjadi tugas kita untuk memastikan tidak ada lagi kecurangan di tingkat desa/kelurahan,” ujarnya.

Husni juga meminta KPU Kabupaten/Kota untuk menata cara kerja KPPS. Sebab ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan petugas dalam melakukan penghitungan dan pencatatan hasil perolehan suara menjadi penting untuk menentukan kualitas penyelenggaraaan pemilu.

Menurut Husni, dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang lebih sedikit, hanya 12 parpol dan jumlah calon 100 persen dari jumlah kursi, meringankan kerja KPPS dalam melakukan penghitungan dan pencatatan hasil pemilu di tingkat TPS. “Harusnya hasil penghitungannya lebih akurat. Tinggal bagaimana tujuh KPPS itu melakukan pembagian kerja secara efektif. Ini yang harus ditata oleh KPU Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Pengaturan cara kerja KPPS ini, kata Husni juga penting karena ada kewajiban KPPS untuk memberikan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS dan PPK.

“Kalau semua saksi peserta pemilu hadir berarti KPPS harus menyediakan 12 rangkap. Tiga rangkap lagi disediakan untuk panwaslap, PPS dan PPK. Artinya ada 15 rangkap yang harus disediakan KPPS. Ini sangat mungkin dilakukan. Jadi semua pihak memiliki dokumen sah yang dapat dijadikan pembanding terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU,” ujarnya.

KPU, kata Husni juga akan menyiapkan alat kontrol untuk membanding hasil penghitungan suara di TPS dan rekap yang dilakukan di PPS dan PPK. Saat ini, kata Husni, KPU sedang menyusun peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara.

“Nanti akan kita usahakan bagaimana caranya sertifikat hasil penghitungan suara (C1) itu dapat langsung ditarik dari TPS ke KPU Kabupaten/Kota. Misalnya, TPS dalam radius 1 kilometer dari KPU harus mengantar C1 ke KPU dalam waktu satu jam. Jadi dalam waktu 24 jam itu semua C1 sudah terkumpul di KPU Kabupaten/Kota,” ujarnya. (gd)

Sumber: KPU

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 125 pengikut lainnya.