Pindah Memilih, Warga Wajib Urus Formulir Model A5

Tinggalkan komentar

2014-02-23_064255

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU RI

Jakarta, kpu.go.id- Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) asal karena alasan tertentu tidak perlu khawatir akan kehilangan hak memilih. Mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan cara mengurus formulir model A-5 (surat keterangan pindah memilih) dari Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Mobilitas penduduk kita sangat tinggi baik karena dinas luar, tugas belajar, pindah domisili, sakit, bencana dan persoalan hukum yang mengakibatkan seseorang menjadi tahanan. Kejadian-kejadian itu tidak boleh menghambat seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. Karena itu, dimanapun, mereka dapat menggunakan hak pilih dengan catatan mengurus formulir A-5 dari PPS asal,” terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (19/2).

Untuk mendapatkan formulir model A-5, terang Ferry, pemilih wajib menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lain kepada petugas PPS di desa/kelurahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa orang yang mengurus formulir model A-5 itu, benar-benar orang yang akan pindah memilih dan terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut.

“Petugas PPS harus benar-benar teliti sebelum mengeluarkan formulir itu. Bisa jadi ada orang yang meminta formulir model A-5 atas nama orang lain dengan tujuan mengeluarkan nama seseorang dari daftar pemilih tetap (DPT), padahal orang yang bersangkutan tidak berencana untuk pindah memilih,” ujarnya.

Ferry menerangkan jika pemilih yang akan pindah memilih itu sudah jelas identitasnya dan dipastikan orang yang mengurus formulir model A-5 itu adalah orang yang akan pindah memilih, petugas PPS kemudian mengecek nama yang bersangkutan di DPT. Jika nama pemilih itu tercantum dalam DPT, PPS menandatangani dan memberikan formulir A-5 KPU serta mencoret nama yang bersangkutan dari DPT pada TPS asal.

“Harus dilakukan pengecekan dulu dalam DPT. Jangan langsung memberikan surat keterangan pindah memilih. Jangan-jangan yang bersangkutan memang tidak terdaftar dalam DPT di daerah itu atau bahkan orang itu adalah orang dari daerah lain yang ingin mendapatkan formulir model A-5 untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

Setelah mendapatkan formulir model A-5, pemilih wajib melapor ke PPS tempat pemilih akan menggunakan hak pilihnya paling lambat tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pada saat pemilih melaporkan diri, PPS harus teliti membaca dokumen pemilih tersebut. “Harus benar-benar dicek identitasnya dan dibandingkan dengan formulir A-5 yang telah ditandatangani oleh Ketua PPS asal,” ujarnya.

Dalam situasi tertentu, dimana pemilih tersebut tidak sempat melapor ke PPS tempat pemilih akan menggunakan hak pilih, pemilih yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara. Dengan catatan, pemilih yang bersangkutan telah memiliki formulir model A-5 dari PPS asal dan menunjukkannya kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, tempat pemilih itu akan menggunakan hak pilih.

Pemilih yang masuk kategori pindah memilih dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Pemilih itu diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih yang sama dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT. Pemberian suara dimulai dari pukul 07.00 sampai pukul 13.00.

PPS, kata Ferry, penting untuk mengatur keseimbangan pemilih yang tercatat sebagai DPTb, daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) untuk memberikan suara di wilayah kerjanya dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di masing-masing TPS. (*)

Sumber: KPU RI

PPK Kecamatan Jatiwaras Hadiri Rakor ODP PPK se-Kabupaten Tasikmalaya

Tinggalkan komentar

Rapat Koordinasi pemutakhiran data pemilih, Jumat (20/12), di Kantor KPU Kab. Tasikmalaya (Foto: ZA)

SINGAPARNA, PPK-JTW Sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 299 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Pencetakan DPT, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatiwaras turut serta menghadiri rapat koordinasi para Operator Data Pemilih (ODP) PPK se-Kabupaten Tasikmalaya, pada Jumat siang (20/12), di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Rapat tersebut dihadiri oleh empat Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, yaitu H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM (Ketua), H. Dadan Bardan, S.Ag (Anggota), Subhan Agung, S.IP, M.A (Anggota), Zamzam Zamaludin, SP, dan para OPD PPK dari 39 kecamatan. Sementara dari Kecamatan Jatiwaras sendiri diwakili langsung oleh Ketuanya, Zainal Alimin, S.HI., M.SI.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM, dalam sambutannya, rakor ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran KPU RI Nomor 838 tahun 2013 tentang penyempurnaan DPT dan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1219 tahun 2013 tentang pencetakan, penyempurnaan DPT, dan penyusunan Daftar Pemilih Khusus.

“Rapat ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti atas edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1219 dan KPU RI Nomor 838,” ujarnya mengawali prakatanya pada pertemuan tersebut.

Dalam rakor yang dipimpin Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Program dan Data, Subhan Agung, S.IP, M.A ini membahas tiga agenda pokok, yaitu perbaikan data ganda, pembersihan data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal dunia, belum cukup umur, tidak dikenali, anggota TNI/Polri, dan pindah domisili, dan mekanisme penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, setelah penetapan DPT Perbaikan NIK tingkat nasional per 4 Desember 2013, DPT masih menyisakan 3,3 juta pemilih dengan NIK invalid/kosong, alamat dan tanggal lahir pemilih yang belum lengkap/nihil, dan sejumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat. Karena itu, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 382 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan DPT untuk menyikapi rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang disertai Jadwal Kerja dan Petunjuk Teknis (Juknis) penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Komisioner lainnya, H. Dadan Bardan S.Ag, menyebutkan, data ganda yang dikirim oleh KPU RI untuk Kabupaten Tasikmalaya mencapai 15.500.  Artinya, ada sekitar 7.750 pasangan data ganda pemilih. Sementara untuk Kecamatan Jatiwaras tak kurang dari 230 data ganda atau sekitar 115 pasangan data ganda. Perbaikan data ganda dan pembersihan data pemilih yang tidak memenuhi syarat ini harus diselesaikan paling lambat tanggal 25 Desember 2013.

Di samping itu, seperti yang telah disampaikan pula pada Tim Relawan Demokrasi Kabupaten Tasikmalaya yang sudah terbentuk beberapa hari sebelumnya, ia berharap:

“Tidak ada seorangpun yang tidak tahu Pemilu 9 April 2014. Tidak ada seorangpun yang mempunyai hak pilih tidak terdaftar di daftar pemilih. Tidak ada seorangpun yang terdaftar di daftar pemilih yang tidak hadir di TPS. Dan tidak ada seorangpun yang hadir di TPS tidak mencoblos atau surat suaranya tidak sah,” tegasnya.

Sementara untuk penyusunan Daftar Pemilih Khusus DPK), PPS dan PPK diberi waktu hingga 14 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara,  untuk kemudian ditetapkan oleh KPU Provinsi paling lama tujuh hari berikutnya.

Rapat ditutup dengan sesi tanya-jawab dari PPK ke KPU Kabupaten Tasikmalaya, di antaranya mengenai mekanisme perbaikan data ganda.

©2013 admin

Penyempurnaan DPT Alami Kemajuan yang Signifikan

Tinggalkan komentar

Rapat Pleno Penetapan DPT, Rabu 4 Desember 2013, di KPU, Jakarta.

JAKARTA, PPK-JTW—Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 9 April 2014 mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Hasil verifikasi faktual oleh petugas KPU ke lapangan dilanjutkan dengan pengecekan data di dalam Data Penduduk Potesial Pemilih Pemilu (DP4), dari 10,4 juta data yang bermasalah, ditemukan 7.063.477 yang sudah lengkap nomor induk kependudukannya.

“Jajaran KPU bersama jajaran Kemendagri melakukan koordinasi dan menginstruksikan ke jajaran di bawah untuk meneruskan koordinasi penyempurnaan DPT, terutama dalam penyelesaian NIK yang invalid. Kegiatan itu menunjukkan hasil yang sangat signifikan,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat membuka rapat pleno penyempurnaan DPT di ruang utama lantai 2 KPU RI, Rabu (4/12).

Rapat penyempurnaan DPT ini dihadiri KPU Provinsi seluruh Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, dan utusan dari 12 partai politik peserta Pemilu.

Selain itu, jajaran KPU di lapangan berhasil menemukan 3.327.302 pemilih yang benar-benar tidak memiliki NIK karena tidak memiliki identitas kependudukan. “Untuk membuktikan keberadaannya, kami sudah siapkan surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh pemilih tersebut. Mereka yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan ini yang kemudian kita mintakan NIK-nya ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Husni.

Pemberian NIK tersebut penting untuk memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan data pemilih paling sedikit memuat NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat. “Kami komit untuk memperbaiki daftar pemilih ini. Kami tidak ingin masalah ini terbawa dalam pemungutan suara,” tegas Husni.

Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan 10,4 juta yang NIK-nya invalid itu memiliki sejumlah varian yakni NIK nol, NIK kurang dari 16 digit, empat digit terakhir NIK nol, dan tidak memiliki NIK sama sekali. “Kami turun ke lapangan untuk mengecek lagi kebenaran data-data pemilih yang 10,4 juta itu. Data-data yang sudah berhasil dihimpun petugas itulah yang kita sinkronisasikan dan sandingkan dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Ferry menerangkan jajaran KPU dilapangan juga menemukan 374 orang pemilih yang tanggal lahirnya masih invalid dan 54.318 yang alamatnya masih invalid.”Kami juga menemukan data pemilih yang harus dihapus dari DPT karena beberapa hal seperti meninggal dunia, menjadi TNI/POLRI, belum cukup umur, tidak dikenal, pindah domisili dan pemilih ganda,” beber Ferry.

Jumlah total data pemilih yang harus dihapus itu sebanyak 468.423 orang. Rinciannya, pemilih yang meninggal dunia 58.914, menjadi TNI/POLRI 1.656, belum cukup umur 4.999, tidak dikenal 49.932, pindah domisili 156.503 dan pemilih ganda 186.519. “Dengan adanya penghapusan itu jumlah DPT berkurang dari penetapan sebelumnya 186.612.255 menjadi 186.172.508 untuk pemilih dalam negeri,” ujarnya.

Untuk pemilih luar negeri tidak mengalami perubahan tetap 2.010.280. Dengan demikian, total pemilih dalam negeri dan luar negeri menjadi 188.182.788 pemilih. KPU juga menetapkan jumlah kabupaten/kota sebanyak 497, panitia pemilihan kecamatan (PPK) 6.980, panitia pemungutan suara (PPS) 81.093 dan tempat pemungutan suara sebanyak 545.764.

Sementara itu, Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri Irman mengatakan pihaknya telah bekerja keras membantu KPU untuk memperbaiki data pemilih yang NIK-nya invalid. “Kami melakukan pencermatan data satu per satu di dalam DP4. Tim kami juga turun ke lapangan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri, kata Irman juga melakukan rapat koordinasi nasional untuk menyamakan persepsi dalam hal perbaikan data pemilih dengan NIK invalid tersebut. Sementara itu sebanyak 12 partai politik peserta Pemilu secara umum mengapresiasi kinerja KPU dalam perbaikan NIK invalid itu. Namun untuk meningkatkan kadar kepercayaan itu, parpol meminta KPU memperlihatkan secara detail data-data yang sudah diperbaiki tersebut.

Husni Kamil Manik mengtatakan pihaknya siap melakukan penyandingan data secara bersama-sama dengan data yang dimiliki partai politik. “Kami sangat terbuka dengan data-data yang hasil verifikasi faktual yang dilakukan petugas di lapangan. Kami akan siapkan workshop secara teknis sehingga tim teknis kita dapat sama-sama mencermati datanya satu per satu,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menilai proses perbaikan DPT yang dilakukan KPU berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan partai politik peserta Pemilu. “Upaya perbaikan DPT yang dilakukan KPU menurut pencermatan kami telah ikut meningkatkan kepercayaan partai politik kepada KPU semakin membaik,” ujarnya.

Bawaslu merekomendasikan agar KPU melakukan upaya-upaya serius terkait perbaikan dan pembersihan sisa DPT yang masih bermasalah tersebut paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara. “Terhadap 3,2 juta data yang NIK-nya belum ada, mohon Kemendagri memberikan NIK-nya,” ujarnya.

Sementara terhadap data 54.692 data yang elemen datanya di luar NIK masih invalid, Bawaslu meminta KPU untuk mengupayakan pemenuhan lima elemen data tersebut. “Jika elemen datanya ditemukan, langsung saja diakomodir ke dalam DPT. Begitu juga kalau tidak ditemukan identitasnya tapi orangnya ada maka segera dibuat pernyataan di atas materai oleh pemilih yang bersangkutan. Jika memang orang itu benar-benar tidak memenuhi syarat, langsung saja dicoret,” tegasnya. (*)

Sumber: KPU RI

Entri Lama

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 99 pengikut lainnya.