Petunjuk Teknis dan Jadwal Perbaikan NIK/NKK Invalid

Tinggalkan komentar

JATIWARAS, PPK-JTW – Sebagaimana diketahui, setelah KPU RI menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Pileg), 4 Nopember 2013, di Jakarta, masih menyisakan  catatan. Sebanyak 10,4 juta pemilih tercatat belum disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang benar (invalid/kosong). Untuk Kecamatan Jatiwaras sendiri jumlah pemilih yang belum disertai NIK tak kurang dari 971 orang.

Oleh karena itu, KPU RI beserta jajarannya diberi waktu selama satu bulan untuk memperbaikinya. Sebagai tindak lanjutnya  KPU RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 756 Tahun 2013 yang berisi petunjuk teknis (juknis) dan jadwal kegiatan perbaikan NIK invalid.

Berikut ini Petunjuk Teknis (Juknis) dan Jadwal Kegiatan Perbaikan NIK invalid:

KPU Tetapkan DPT 186.612.255

Tinggalkan komentar

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/11).

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/11).

JAKARTA, PPKJTW – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan rekapitulasi nasional daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilu 9 April 2014 sebanyak 186.612.255. Penetapan rekapitulasi DPT secara nasional tersebut dilaksanakan oleh KPU RI melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU, Senin (4/11).

“KPU menetapkan rekapitulasi DPT secara nasional sebanyak 186.612.255 orang dan DPT Luar Negeri sebanyak 2.010.280 orang,” tegas Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Pemilih laki-laki sebanyak 93.439.610 orang dan pemilih perempuan sebanyak 93.172.645 orang.

KPU juga menetapkan 545.778 tempat pemungutan suara (TPS), 81.034 panitia pemungutan suara (PPS), dan 6.980 panitia pemilihan kecamatan (PPK). Untuk PPLN ditetapkan sebanyak 130 dan TPSLN sebanyak 873.

Pleno penetapan rekapitulasi DPT secara nasional dimulai sejak pukul 15.00 WIB dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), perwakilan partai politik, Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri dan KPU Provinsi se Indonesia. DPT ditetapkan pada pukul 20.25 WIB.

Terhadap 10,4 juta data pemilih yang elemen datanya belum lengkap, KPU bersama Kementerian Dalam Negeri akan membereskannya dalam waktu 30 hari ke depan sesuai saran dan pendapat dari Bawaslu. “Kami sudah maksimalkan usaha untuk membuktikan bahwa 10,4 juta data itu ada orangnya,” terang Husni.

Ketua Bawaslu Muhammad mendukung KPU melakukan penetapan rekapitulasi DPT dengan tidak mencoret data sebanyak 10,4 juta tersebut. Menurutnya penetapan DPT dengan mengakomodir 10,4 juta data yang elemen datanya belum lengkap merupakan langkah untuk menyelamatkan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin undang-undang meski elemen data pemilihnya belum lengkap.

“Kami berpandangan agar kita tidak mencoret data 10,4 juta data yang elemen datanya tidak lengkap tersebut. Jangan terburu-buru kita mencurigai data itu tidak ada orangnya. Apalagi teman-teman dari KPU sudah menyatakan secara fisik orangnya ada, hanya saja mereka belum tertib administrasi kependudukannya,” ujar Muhammad merespons pendapat sejumlah parpol yang meminta penetapan DPT di luar angka 10,4 juta tersebut.

Muhammad mengajak semua pihak, terutama partai politik dan pemilih untuk bersama-sama membangun kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu. Menurutnya sudah ada upaya serius dari KPU untuk membereskan data pemilih agar lebih akurat. Hal ini ditandai dengan adanya koordinasi yang baik antara KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay dalam paparan sebelum penetapan rekapitulasi DPT mengatakan upaya pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih telah dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Persoalan nomor induk kependudukan (NIK) yang invalid, berkat kerja sama antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri, satu per satu dapat terurai.

Awalnya data pemilih yang NIK-nya invalid atau terdapat NIK tetapi belum sesuai standar sebanyak 20,3 juta. Setelah disandingkan lagi dengan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), sebanyak 6,4 juta data ditemukan padanannya dalam DP4. Setelah dilakukan penyandingan lanjutan, Kementerian Dalam Negeri bersama KPU berhasil menemukan lagi 2,28 juta data yang sesuai dengan DP4.

“Untuk 10,4 juta yang NIK-nya kosong, kami putuskan untuk mengeceknya lagi ke lapangan. Kami melakukan survei dengan metode sampling, ternyata orangnya ada. Kami kemudian meminta tanda tangan warga tersebut sebagai bukti. Kami juga minta surat keterangan kepala kepala desa atau lurah untuk menunjukkan warga yang ditemui itu merupakan warganya,” terang Hadar.

KPU Kabupaten/Kota kata Hadar juga diminta mengecek lagi semua dokumen daftar pemilih untuk memastikan tidak ada NIK yang tertinggal dan terlupa mencatatnya. Problem elemen data, terutama NIK, kata Hadar muncul karena sejumlah sebab yaitu pemilih tidak memiliki identitas kependudukan karena tinggal di daerah yang jauh dan terpencil sehingga belum terjangkau oleh layanan kependudukan dari pemerintah.

Selain itu terdapat pemilih pemula di pesantren dan para mahasiswa yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP), sementara dokumen kependudukannya masih ada pada orangtuanya. Begitu juga dengan para tahanan yang di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan bermasalah dalam sejumlah elemen datanya karena dokumen kependudukan para tahanan tersebut tidak ada.

“Termasuk penduduk yang bermukim di lingkungan yang ilegal. Meski mereka tak memiliki dokumen kependudukan, tetap kita data karena mereka warga Negara yang dijamin hak konstitusionalnya oleh undang-undang,” terang Hadar.

Perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno terbuka tersebut memberikan sejumlah masukan untuk peningkatan akurat DPT secara nasional. Mereka berpandangan bahwa problem administrasi yang terjadi dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih jangan sampai menghilangkan hak konstitusional warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR pada 9 April 2014.

Partai politik juga menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk melakukan penetapan rekapitulasi DPT secara nasional. Parpol memahami bahwa penetapan DPT merupakan otoritas penuh KPU. (*)

Sumber: KPU

DPR, BAWASLU, KEMENDAGRI DAN KEMENLU BAHAS PENETAPAN DPT

Tinggalkan komentar

1112013_rdp

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU,Bawaslu, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Kemlu (Pokja PPLN Kemlu) membahas penetapan DPT Pemilu tahun 2014, Kamis (31/10) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Jakarta, kpu.go.id - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Pokja PPLN Kemlu) membahas penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2014, Kamis (31/10) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengemukakan bahwa KPU telah melakukan rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada 23 Oktober 2013 dengan agenda rekapitulasi penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Namun, dalam rapat pleno tersebut diputuskan bahwa rekapitulasi penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2013 tingkat nasional ditunda sampai dengan 4 November 2013.

Menurut Husni Kamil Manik, untuk menciptakan daftar pemilih akurat yang akan ditetapkan pada Senin (4/11) itu, KPU melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, menerbitkan surat edaran kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Nomor 716/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih. Surat Edaran itu berisi rencana kerja pembersihan dan perapihan DPT yang akan dilakukan oleh KPU tanggal 24 Oktober-4 November 2013.

Dalam rencana kerja itu, KPU melakukan:

a. pemetaan data ganda K1 dan usia salah serta nama pemilih kosong berdasarkan Kabupaten/Kota dan mendistribusikan hasil pemetaan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

b. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh KPU Provinsi melengkapi data pemilih yang tercatat Nihil tanggal lahir, jenis kelamin, status nikah, pemilih di bawah umur dan belum kawin, dan TPS dengan pemilih lebih dari 500 jiwa;

c. Operator KPU Kabupaten/Kota mencermati dan menghapus data ganda K1 dan usia salah serta nama salah/kosong;

d. Membandingkan tabel daftar pemilih dengan NIK dan NKK invalid masing-masing KPU Kabupaten/Kota dengan DP4 masing-masing KPU Kabupaten/Kota. NIK dan NKK invalid adalah NIK dan NKK yang berdigit kurang dari 16 angka. Setelah mendapatkan padanan dari DP4, KPU memperbaiki data pemilih dengan NIK/NKK invalid di DPT melalui aplikasi Sidalih;

e. KPU Provinsi melakukan penghapusan data ganda K1 antar provinsi. Kegiatan ini di bawah supervisi KPU;

f. KPU Pusat melakukan snapshot secara otomatis terhadap TPS yang mengalami perbaikan di seluruh portal KPU Kabupaten/Kota di Indonesia;

g. Rekapitulasi/Pembuatan BA Perubahan DPT tingkat Kabupaten/Kota;

h. Rekapitulasi/Pembuatan BA Perubahan DPT tingkat Provinsi; dan

i. Rekapitulasi DPT Nasional

Kedua, mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor Surat 715/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih. Melalui surat itu KPU mengharapkan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu perbaikan NIK sebanyak kurang lebih 14 juta pemilih. KPU mengirimkan kepingan CD yang berisi softcopy daftar pemilih yang memiliki NIK bermasalah kepada Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri untuk segera ditindaklanjuti.

Ketiga, menindaklanjuti Surat Bawaslu Nomor 762/Bawaslu/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Hasil Pengawasan dan Pencermatan Penetapan Daftar, KPU mengirimkan surat kepada Ketua Bawaslu dengan Nomor Surat 714/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih.

Melalui surat itu, KPU ingin mendapatkan konfirmasi tentang tanggal pencatatan data yang menjadi landasan Bawaslu menyampaikan temuan hasil pengawasan dan pencermatan data DPT Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal itu dilakukan agar lebih membantu KPU dalam melakukan pencermatan ulang terhadap DPT secara terukur, cermat, teliti, dan akurat.

KPU juga meminta agar Bawaslu melengkapi data rincian pemilih yang mempunyai masalah administrasi, tidak memenuhi syarat, tidak terdaftar, pemilih ganda, dan pemilih fiktif seperti yang disampaikan dalam surat tersebut dengan mencantumkan nama dan alamat (by name by address).

Keempat, mengirimkan surat kepada ketua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 dengan nomor surat 717/KPU/X/2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih. Dalam surat itu, KPU mengharapkan parpol Peserta Pemilu 2014 mendorong pengurus partai di daerah untuk memberikan masukan kepada KPU Kabupaten/Kota terkait penyempurnaan data pemilih. Masukan yang diharapkan berupa data pemilih yang belum terdaftar di DPT, dan belum lengkap secara administratif khususnya untuk jenis kelamin, status perkawinan, dan/atau tanggal lahir yang nihil serta data pemilih di bawah umur yang belum menikah.

Kelima, KPU pada Kamis (31/10) akan menyerahkan DPT by name by address seluruh Indonesia kepada pimpinan pusat parpol peserta pemilu dan Bawaslu untuk dapat dicermati dan dianalisa. Tujuannya adalah agar parpol dan Bawaslu aktif memberikan masukan perbaikan data pemilih yang lebih spesifik, tidak didasari pada asumsi dan analisis angka-angka.

Keenam, KPU bersama Bawaslu pada 2 November 2013 akan melakukan rapat koordinasi untuk memastikan finalisasi DPT sudah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.

Ketua KPU mengharapkan agar segala masukan dapat diberikan kepada KPU sebelum penetapan DPT dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

“Dalam penyerahan data dibuat Berita Acara (BA) yang membatasi penggunaan data tersebut, yaitu hanya untuk kepentingan analisa dalam rangka memberi masukan kepada KPU,” ujar Husni.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo. Selain Ketua KPU, hadir Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro. Dari Bawaslu, hadir Anggota Bawaslu Nasrullah, Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningstyas, dan Nelson Simanjuntak. Dari Kemendagri diwakili oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Irman, sedangkan Kemenlu diwakili oleh Sekretaris Kelompok Kerja PPLN. (mtr/ujs. FOTO KPU/ujs/hupmas)

Older Entries Newer Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 125 pengikut lainnya.