KPU Tingkatkan Kualitas Daftar Pemilih

Tinggalkan komentar

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU RI

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU RI

JAKARTA, PPK-JTW- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) masih memiliki waktu yang cukup untuk memastikan akurasi dan kemutakhiran daftar pemilih sampai dilaksanakannya penetapan rekapitulasi DPT secara nasional 23 Oktober mendatang.

“KPU kabupaten/kota yang telah menetapkan DPT pada tanggal 7 sampai 13 September 2013 masih dapat melakukan perbaikan daftar pemilih jika masih ada temuan pada DPT tersebut yang ternyata datanya tidak sinkron dan diragukan validitasnya,” terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat (13/9).

Ferry menyakini sampai pelaksanaan rekapitulasi DPT secara nasional, akurasi, validitas, kemutakhiran dan kelengkapan DPT akan terus meningkat. KPU kata Ferry, telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan masih menyandingkan data dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) Kementerian Dalam Negeri. Saat ini sudah terdapat 115.261.860 daftar pemilih yang sesuai dengan KTP elektronik yang ada dalam DP4.

Ferry menegaskan data KPU dengan Kementerian Dalam Negeri tidak akan jauh berbeda. Sebab bahan dasar penyusunan data pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, yang dilakukan KPU tetap berpedoman pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tanggal 7 Februari 2013.

“KPU sangat serius dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kami menggunakan secara utuh data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah itu sebagai bahan dasar penyusunan daftar pemilih,” terang Ferry.

Penggunaan DP4 sebagai bahan dasar penyusunan daftar pemilih sesuai dengan amanat pasal 32 ayat 7 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebut menyebutkan data kependudukan dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data pemilih dengan memperhatikan data pemilih pada Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang terakhir.

Terhadap DPT yang telah ditetapkan, kata Ferry, dapat dikoreksi bahkan wajib dikoreksi jika ada temuan yang menyatakan bahwa DPT tersebut masih diragukan validitasnya. Proses koreksi dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasi Pemilu (Bawaslu).

Hal tersebut sesuai dengan pasal 50 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN.

“Dengan demikian ada jaminan bahwa DPT yang akan digunakan pada Pemilu 9 April 2014 itu benar-benar akurat, mutakhir dan komprehensif. Sebab perbaikan terhadap DPT itu masih dapat dilakukan sampai ditetapkannya rekapitulasi DPT secara nasional,” ujarnya.

KPU Kabupaten/Kota kata Ferry dapat menghapus salah satu pasangan data ganda, menghapus data pemilih yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah dengan cara meminta Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan konfirmasi data ke lapangan. Perbaikan DPT yang dilakukan setelah penetapan DPT wajib dilaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi secara berkala.

Ferry mengakui, ada beberapa data yang berbeda antara KPU dengan Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri, salah satunya dalam hal Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK yang muncul dalam data KPU pada digit akhir atau digit ke-16 semuanya memiliki angka yang sama yakni nol. Hal ini terjadi karena data dalam format excel hanya dapat menampung 15 digit angka, sementara digit angka NIK jumlahnya 16 digit. Ketika 16 digit angka itu dimasukkan maka digit angka ke-16 otomatis akan berubah menjadi angka nol.

Memang ada problem dalam penyusunan daftar pemilih di beberapa daerah seperti Provinsi Papua dan Papua Barat karena kondisi geografis dan infrastruktur yang belum memadai. Namun demikian, petugas tetap berupaya keras untuk menjemput dan melakukan pemutakhiran data ke lapangan. Bahkan sampai-sampai petugas membawa genset, laptop dan printer ke lapangan untuk melakukan pemutakhiran data.

Hal ini menunjukkan bahwa ada semangat yang luar biasa dari para petugas di lapangan untuk memastikan data pemilih tersebut akurat di tengah-tengah kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan peralatan dalam kegiatan pemutakhiran. (gd)

Sumber: KPU

Ayo Periksa Kembali DPSHP Anda Hingga 30 Agustus 2013

Tinggalkan komentar

dpshp bannerJakarta, kpu.go.id - Sehubungan dengan penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang telah dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan terkait dengan persiapan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, menyikapinya KPU telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 585/KPU/VIII/2013 tentang Pengumuman DPSHP dan Persiapan DPT pada tanggal 22 Agustus 2013.

Dalam surat edaran tersebut, KPU/KIP Provinsi diminta segera mengirimkan rekapitulasi DPSHP provinsi beserta rekaman perubahan dari DPS ke DPSHP. Sementara itu, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang belum selesai mengunggah (upload) DPSHP ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) paling lambat hari ini, Kamis (28/8).

Sementara itu, dalam memberikan pelayanan kepada pemilihdan masyarakat luas untuk mengakses, memberi masukan dan tanggapan DPSHP, KPU memperpanjang masa pengumuman dan tanggapan DPSHP selama 2 minggu, mulai tanggal 17 – 30 Agustus 2013. KPU juga menginstruksikan kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota segera mensosialisasikan keputusan ini kepada PPK, PPS dan stakeholder terkait serta dapat melakukan sosialisasi DPSHP online melalui data.kpu.go.id/dpshp.php kepada masyarakat luas. (Hupmas KPU).

Sumber: KPU

PPK Kecamatan Jatiwaras Gelar Online Bersama PPS dalam Rangka Perbaikan DPS

Tinggalkan komentar

Para ODP PPS sedang online dalam rangka perbaikan DPS

Para ODP PPS sedang online dalam rangka perbaikan DPS, Jumat (02/08/2013)

JATIWARAS, PPK-JTW - Dalam rangka penyusunan dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan menyelenggarakan online bersama bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Jatiwaras, Jumat malam (02/08/2013), di kantor PPK.

Hadir sejumlah Operator Pengolah Data Pemilih dari 6 desa. Antara lain: Desa Kaputihan, Desa Setiawangi, Desa Neglasari, Desa Jatiwaras, Desa Papayan, dan Desa Kertarahayu. Sementara 5 desa lainnya berhalangan hadir dengan berbagai alasan.

Menurut Ketua PPK Kecamatan Jatiwaras, Zainal Alimin, S.HI., M.SI (38), kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan agar para PPS dapat terlibat langsung dalam mengoperasikan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), sehingga  mereka dapat melakukan perbaikan DPS secara realtime.

“Mereka (PPS) sengaja dilibatkan dalam mengoperasikan Sidalih agar dapat secara langsung melakukan perbaikan DPS bila dirasakan ada data pemilih yang kurang tepat, baik dari segi identitas maupun dari penempatan TPS. Selain itu, karena memang merekalah yang berwenang dalam melakukan perbaikan DPS dan merekalah yang lebih memahami data pemilih. PPK bertugas hanyalah mengunggah data pemilih ke Sidalih,” terangnya.

Kegiatan ini dilaksanakan selepas Sholat Isya atau Tarawih. Para operator tampak antusias mengamati dan mengolah data pemilih melalui laptop masing-masing hingga larut malam. Bahkan, sebagian di antara mereka ada yang baru selesai hingga dini hari, waktu sahur.

Untuk koneksi internet dalam mengoperasikan Sidalih ini, PPK menyediakan hotspot dengan memanfaatkan smartphone milik pribadi sebagai router-nya.

©ppk-jtw 2013

Untuk Persiapan Tahapan DPSHP, PPK dan PPS Adakan Rakor

Tinggalkan komentar

Rakor PPK Kecamatan Jatiwaras dan para OP PPS (Foto:ZA)

Rakor PPK Kecamatan Jatiwaras dan para OP PPS (Foto:ZA)

JATIWARAS, PPK-JTW – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatiwaras dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Jatiwaras menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor), Senin (29/07/2013), bertempat di Kantor PPK Kecamatan Jatiwaras. Rapat yang dipimpin oleh Ketua PPK, Zainal Alimin, SHI., MSI. ini dihadiri oleh para Operator Pengolah Data Pemilih dari 11 desa yang ada di wilayah Kecamatan Jatiwaras. Dari PPK sendiri pula turut pula hadir para Anggota, Sekretaris serta staf sekretariat .

Rapat ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai persiapan untuk menghadapi tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang akan dimulai 2 Agustus 2013 hingga 14 (empat belas) hari ke depan, 15 Agustus 2013. Pada tahapan ini, PPS akan melakukan perbaikan-perbaikan dengan langkah-langkah seperti halnya pada penyusunan DPS, antara lain: sortir/saring, tambah data, pindah TPS, dan sunting/pemutakhiran data.

Dari rakor tersebut disepakati, PPK dan PPS akan mengadakan online bersama dalam rangka pemutakhiran data pemilih yang terdapat pada DPS dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). PPS akan terlibat langsung terutama dalam mengoperasikan Sidalih, terutama dalam hal perbaikan data pemilih. Online bersama sendiri direncanakan akan dilaksanakan pada Jumat malam (02/08/2013).

@inza166

Pastikan Nama Anda Terdaftar di DPS!

Tinggalkan komentar

Pastikan Nama Anda Terdaftar di DPS!

JATIWARAS, PPK-JTW - Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) paling lama selama 14 (empat belas) hari, 11 – 24 Juli 2013, usai sudah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengumuman ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan baik dari masyarakat maupun dari peserta pemilu (partai politik). Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu ini berlangsung selama 21 (dua puluh satu) hari (Pasal 23 Ayat 1), yang juga dimulai sejak tanggal 11 Juli hingga 1 Agustus 2013.

Tahap selanjutnya, usai masa masukan dan tanggapan berakhir, PPS akan melakukan perbaikan dan penyusunan DPS yang berlangsung selama 14 (empat belas) (hari Pasal 24 Ayat 1), yaitu mulai tanggal 2 – 15 Agustus 2013. Pada tahapan ini, pada dasarnya tidak ada perbedaan langkah-langkah yang berarti dengan penyusunan DPS, yaitu saring (memisahkan yang meninggal, data ganda, di bawah umur, pindah domisi, tidak dikenal, TNI, POLRI, dan hilang ingatan); pindah TPS, tambah data baru (bila belum tercantum di DPS), serta sunting data/pemutakhiran (bila masih ada data pemilih yang keliru). Pada tahap ini hanya waktunya saja yang lebih singkat ketimbang masa penyusunan DPS.

Hingga tahapan DPS ini, jumlah pemilih untuk Kecamatan Jatiwaras sebanyak 39.616 pemilih, terdiri dari 20.039 pemilih laki-laki dan 19.577 pemilih perempuan. Jumlah ini mengalami penyusutan sebanyak 16.961 pemilih (29,98%) dari jumlah pemilih sebelum pemutakhiran (DP4/Model A.0) yang berjumlah 56.577 pemilih, terdiri dari 28.511 pemilih laki-laki dan 28.066 pemilih perempuan.

Jumlah pemilih pada DP4 tersebut demikian bengkak hingga 15.294 (27%) melebihi jumlah penduduk kecamatan yang hanya mencapai 41.283 (Data DAK2 Tahun 2012). Pembengkakan jumlah ini disebabkan oleh duplikasi sebagai akibat dari perbedaan data pemilih yang berasal dari pemerintah (eKTP) dan data pemilih yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih. Perbedaan data tersebut sebagian besar terdapat pada perbedaan Nomor Kartu Keluarga (NKK), Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan nama pemilih. NKK dan NIK pada data eKTP lengkap sedangkan pada data DPT kosong. Nama yang terdapat pada eKTP menggunakan nama resmi, sedangkan pada DPT banyak menggunakan nama panggilan.

Oleh karena itu, pastikan nama Anda tercantum dalam DPS dan DPT dengan tidak ganda dan dengan benar!

@inza166

DPS Diumumkan untuk Dikoreksi

Tinggalkan komentar

JAKARTA, PPK-JTW—Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berharap masyarakat memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara (DPS) yang sudah diumumkan di desa/kelurahan maupun secara online.

“Kalau ada masukan dan tanggapan, silahkan disampaikan langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kalau namanya belum ada di DPS tak perlu khawatir dan tak perlu cemas, datang saja ke PPS, nantinya akan dicatat dan dimasukkan dalam DPS Hasil Perbaikan,” terang Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (23/7).

Ferry berharap masukan dan tanggapan masyarakat bukan hanya terhadap posisi warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetapi juga data yang diduga ganda atau anomali. “Koreksi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Kalau ternyata ada data yang diduga ganda, segera dilaporkan agar dapat diperbaiki,” ujarnya.

Ferry juga meminta petugas hati-hati dalam melakukan input data sehingga warga Negara yang berhak memilih dan sudah terverifikasi secara faktual di lapangan, datanya benar-benar masuk ke DPS. “Begitu juga saat masa perbaikan DPS menjadi DPS Hasil Perbaikan. Jangan sampai ada data yang tercecer,” ujarnya.

Menurut Ferry, perubahan data pemilih dari DP4 ke DPS, DPSHP dan perbaikan DPSHP masih mungkin terjadi. DP4 terkoreksi dari hasil sinkronisasi data yang dilakukan KPU dengan DPT Pemilu terakhir dan pelaksanaan verifikasi faktual di lapangan oleh panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih).

Begitu juga DPS dapat terkoreksi karena adanya masukan dan tanggapan masyarakat. Misalnya ada pemilih yang tiba-tiba meninggal dunia, berubah status menjadi TNI/Polri atau menjalani pensiun dari TNI/Polri. “Semua hal itu akan menjadi bagian yang akan mengoreksi DPS maupun DPSHP,” ujar Ferry.

Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta KPU Provinsi meningkatkan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota. Menurutnya hal itu penting untuk mengurangi persoalan-persoalan teknis dalam pelaksanaan tahapan Pemilu di lapangan.

“Jangan hanya menunggu laporan di kantor. Lakukan pengujian ke lapangan sehingga kita memiliki peta masalah yang utuh terhadap semua pelaksanaan tahapan. Dengan begitu kita dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah yang akan terjadi,” ujarnya saat membuka rapat Pembahasan Perkembangan Pemutakhiran Data Pemilih, Senin lalu (22/7).

Husni juga meminta peran dari semua jajaran komisioner dan sekretariat untuk menyosialisasikan DPS baik yang diumumkan secara manual di desa/kelurahan maupuan DPS online. “Kalau kita ingin respons dari masyarakat terhadap DPS tinggi maka sosialisasi tentang DPS harus dilakukan secara massif,” ujarnya.

Husni mendorong semua jajarannya menempuh cara-cara kreatif untuk menyosialisasikan DPS tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial yang saat ini digandrungi anak-anak muda. “Kita memiliki satker di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Kalau semuanya bergerak membantu sosialisasi DPS di media sosial, tentu sosialisasinya akan berjalan sangat massif,” ujarnya. (gd)

Sumber : KPU

ANTISIPASI KECURANGAN DI KPPS, PPS DAN PPK

Tinggalkan komentar

Jakarta, PPK-JTW – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meminta jajaran KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas secara optimal. Tugas KPU Kabupaten/Kota tidak terbatas pada mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Kerja petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) harus tetap diawasi dan dikendalikan. Lakukan supervisi kepada PPK,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, Kamis (20/6).

Menurut Husni, penyelenggara pemilu yang permanen itu hanya sampai di tingkat kabupaten/kota. Sementara penyelenggara pemilu di level kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS) bersifat ad hoc (sementara). “Cara kerja mereka tentu tidak akan sama dengan penyelenggara yang profesional. Arahan dan bimbingan dari KPU Kabupaten/Kota diperlukan agar cara kerja mereka menjadi profesional,” ujar Husni.

Husni mengatakan hasil analisis pemilu 2004, potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu berada di tingkat kelurahan. Karena itu, pada pemilu 2009 rekapitulasi suara langsung dilakukan di tingkat kecamatan. Sementara pada pemilu 2014 sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012, rekapitulasi suara kembali dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan. “Ini menjadi tugas kita untuk memastikan tidak ada lagi kecurangan di tingkat desa/kelurahan,” ujarnya.

Husni juga meminta KPU Kabupaten/Kota untuk menata cara kerja KPPS. Sebab ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan petugas dalam melakukan penghitungan dan pencatatan hasil perolehan suara menjadi penting untuk menentukan kualitas penyelenggaraaan pemilu.

Menurut Husni, dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang lebih sedikit, hanya 12 parpol dan jumlah calon 100 persen dari jumlah kursi, meringankan kerja KPPS dalam melakukan penghitungan dan pencatatan hasil pemilu di tingkat TPS. “Harusnya hasil penghitungannya lebih akurat. Tinggal bagaimana tujuh KPPS itu melakukan pembagian kerja secara efektif. Ini yang harus ditata oleh KPU Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Pengaturan cara kerja KPPS ini, kata Husni juga penting karena ada kewajiban KPPS untuk memberikan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS dan PPK.

“Kalau semua saksi peserta pemilu hadir berarti KPPS harus menyediakan 12 rangkap. Tiga rangkap lagi disediakan untuk panwaslap, PPS dan PPK. Artinya ada 15 rangkap yang harus disediakan KPPS. Ini sangat mungkin dilakukan. Jadi semua pihak memiliki dokumen sah yang dapat dijadikan pembanding terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU,” ujarnya.

KPU, kata Husni juga akan menyiapkan alat kontrol untuk membanding hasil penghitungan suara di TPS dan rekap yang dilakukan di PPS dan PPK. Saat ini, kata Husni, KPU sedang menyusun peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara.

“Nanti akan kita usahakan bagaimana caranya sertifikat hasil penghitungan suara (C1) itu dapat langsung ditarik dari TPS ke KPU Kabupaten/Kota. Misalnya, TPS dalam radius 1 kilometer dari KPU harus mengantar C1 ke KPU dalam waktu satu jam. Jadi dalam waktu 24 jam itu semua C1 sudah terkumpul di KPU Kabupaten/Kota,” ujarnya. (gd)

Sumber: KPU

Older Entries Newer Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 125 pengikut lainnya.