Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 07 Tahun 2012 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 bahwa Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 terdiri dari:

  • tahap persiapan;
  • tahap penyelenggaraan; dan
  • tahap penyelesaian.

Salah satu kegiatan tahapan yang termasuk ke dalam tahap persiapan adalah pembentukan dan pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang masing-masing bertugas sebagai badan penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa, sesuai dengan kedudukannya berdasarkan Pasal 40 – 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Adapun pelaksanaan tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan dan Pengangkatan PPK meliputi kegiatan:

  1. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK oleh KPU Kab/Kota;
  2. Penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Bupati/Walikota mengenai pembentukan Sekretariat PPK;
  3. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK di KPU Kab/Kota;
  4. Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPK oleh KPU Kab/Kota;
  5. Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan adminstrasi calon anggota PPK oleh KPU Kab/Kota;
  6. Seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kab/Kota;
  7. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kab/Kota; dan
  8. Pengambilan Sumpah/Janji anggota PPK oleh KPU Kab/Kota.

b. Pembentukan dan Pengangkatan PPS meliputi kegiatan:

  1. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota;
  2. Penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Bupati/Walikota mengenai pembentukan Sekretariat PPS (Sekretariat PPS diusulkan oleh PPS melalui PPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota);
  3. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS di Kantor Desa/Kelurahan;
  4. Penyampaian usulan calon anggota PPS dari Kepala Desa/Kelurahan bersama BPD/DK/LPM ke KPU Kab/Kota;
  5. Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS;
  6. Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan adminstrasi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota;
  7. Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota;
  8. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS oleh KPU 1 Kab/Kota; dan
  9. Pengambilan Sumpah/Janji anggota PPS oleh PPK atas nama KPU Kab/Kota.©ppkjtw

Berikut ini contoh-contoh formulir pendaftaran:

  1. Surat Lamaran;
  2. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
  3. Surat Pernyataan.
  4. Kelengkapan formulir & SK KPPS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 125 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: