Mekanisme Pengajuan Calon Sekretariat PPS

Tinggalkan komentar

Sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, Lampiran 1 Bagian III.A.1 huruf  g, h, i, j, k, dan l, bahwa:

  • dalam pelaksanaan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat PPS;
  • tugas Sekretariat PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah:
  1. membantu pelaksanaan tugas PPS;
  2. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
  3. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS;
  • dalam melaksanakan tugas sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
  • Sekretariat PPS dipimpin oleh Sekretaris PPS yang dibantu oleh 2 (dua) staf sekretariat terdiri atas:
  1. staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; dan
  2. staf sekretariat PPS urusan tata usaha keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 untuk kegiatan PPS;
  • Sekretariat PPS diusulkan oleh PPS melalui PPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
  • masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

Oleh karena itu, setelah Ketua PPS terpilih, langkah-langkah selanjutnya adalah:

  • Berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat untuk menentukan calon Sekretariat PPS;
  • Ajukan permohonan calon Sekretariat PPS kepada Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) orang, hendaknya disertai surat;
  • Setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Desa, ajukan surat pengajuan usulan calon Sekretariat PPS kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. Contoh surat pengajuan dapat diunduh di sini.

©ppkjtw

Mekanisme Penentuan Ketua PPS

Tinggalkan komentar

Sesuai dengan ketentuan:

  1. Pasal 13 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2010 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, dan
  2. Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013

bahwa, “Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.”

Oleh karena itu, setelah Ketua PPS terpilih, PPS hendaknya:

  1. Membuat Berita Acara Pemilihan Ketua PPS. Contoh pembuatan Berita Acara dapat diunduh di sini;
  2. Membuat surat pengajuan usulan Ketua PPS yang ditujukan kepada KPU Kabupaten melalui PPK. Contoh surat pengajuan usulan dapat diunduh di sini.

©ppkjtw

PPK dan Panwaslu Kecamatan Jatiwaras Gelar Pelantikan Gabungan PPS dan PPL

Tinggalkan komentar

JATIWARAS, PPK-JTW – Bertempat di Kantor Kepala Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Rabu (29/08/2012), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Jatiwaras melantik secara gabungan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Prosesi pelatikan ini diikuti oleh 33 orang calon anggota PPS dan 11 orang calon anggota PPL untuk bertugas di 11 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Jatiwaras, yang untuk setiap Desa, tiga orang calon untuk PPS dan satu orang calon untuk PPL.

Pelantikan ini dihadiri pula para tamu undangan, di antaranya Camat Jatiwaras, Saeful Hikmat, dan perwakilan dari Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya, yang pada saat itu diwakili oleh Kepala Sekretariat, Aep Sumirat.

Pelantikan gabungan ini sengaja dilakukan, selain untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, juga sebagai pertanda awal yang positif dalam mengawal pelaksanaan ‘pesta demokrasi’ warga Jawa Barat ini.

Sebagai penyelenggara Pemilu, meski memiliki tugas yang berlainan, PPK dan Panwaslu dituntut bekerja sinergis dan kerjasama yang harmonis, sehingga pelaksanaan Pemilu ini dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selamat Memperingati HUT RI Ke-67, MERDEKA!

Tinggalkan komentar

JATIWARAS, PPK-JTW – Allahu Akbar..! Allahu Akbar..! Allahu Akbar…! Merdeka ! Itulah pekikan Bung Tomo sekitar lebih dari 60 tahun yang lalu yang membakar semangat Arek-Arek Suroboyo untuk melawan penjajah guna memperoleh kemerdekaan.

Hari ini , Jumat (17/08/2012) bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-67, sebuah peristiwa yang sangat monumental, deklarasi kemerdekaan untuk memulai kehidupan baru sebagai sebuah bangsa, setelah sekitar 3,5 abad dijajah oleh bangsa lain. Peristiwa tersebut terjadi tepat pada bulan Suci Ramadhan.

Oleh karena itu, segenap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatiwaras mengucapkan:

“Selamat Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-67, Tahun 2012. MERDEKA!”

Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kembali berjuang untuk memperolah kemerdekaan yang sejati:

MERDEKA DARI KEMISKINAN,

MERDEKA DARI KEBODOHAN,

MERDEKA DARI HEGEMONI BUDAYA ASING,

MERDEKA DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME,

DAN

MERDEKA DARI “JAJAHAN” BANGSA SENDIRI

Hari Ini KPU Keluarkan Peraturan KPU No.9 Tahun 2012

Tinggalkan komentar

Jakarta, kpu.go.id – Hari ini, Senin 13 Agustus 2012 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Pencalonan Pemilukada.

Peraturan KPU yang telah ditetapkan tersebut selengkapnya yaitu :
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya Peraturan yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik tersebut sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk pengundangan dalam Berita Negara. (Arf/Mtr)

Sumber;: KPU

KPU Berharap Media Dapat Membantu Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2014

Tinggalkan komentar

Jakarta, kpu.go.id – Tahapan pemilu sudah berlangsung, dimulai dengan verifikasi partai politik yang telah dibuka pada tanggal 9 Agustus 2012, Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menyelenggarakan pemilu. untuk itu KPU menjalin hubungan dengan beberapa media elektronik maupun cetak, untuk mengetahui mengenai bagaimana KPU meningkatkan kinerjanya dari kualitas penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat, seperti halnya yang diselenggarakan kemarin malam editor’s forum media cetak dan elektronik, buka puasa bersama para pimpinan media cetak dan elektronik di Hotel Aryaduta, Jakarta (13/8).

Anggota KPU Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si mengatakan KPU ingin mengetahui feed back dari rekan-rekan media terkait proses penyelenggaraan pemilu, ada proses tahapan dan berbagai hal aktifitas keorganisasian kita, berikut juga dengan aktifitas yang ada.

“Tahapan sudah kita mulai sejak 9 Agustus 2012 kemarin, sekarang kita sudah mulai tahapan verifikasi parpol dan sudah 4 parpol yang mendaftar di KPU dan tentunya kita juga menunggu partai-partai lain yang ingin mendaftar, pengumuman partai politik 16 Desember 2012, tiga hari setelah penetapan sudah mulai kampanye, dan 2 hal yang tidak boleh adalah kampanye di media dan di lapangan umum”, ujar Ferry.

Pada kesempatan kali ini Ketua KPU Husni Kamil Manik ingin berbagi dengan teman-teman media mengenai bagaimana KPU meningkatkan kinerjanya dari kualitas penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat, dan bekerja dengan tuntutan undang-undang yang ada.

“Dalam tekanan pelaksanaan tugas kita selalu dihakimi mengenai proses penyelenggaraan itu sendiri, yang diinformasikan adalah positif namun yang diberitakan adalah negatif. Tahapan ini adalah terukur, namun selalu dominasi yang ditampilkan oleh media itu negatif, kita ingin tau kenapa? Kita tidak juga ingin dimanipulasi soal pemberitaan yang buruk namun disebut baik, kita tidak ingin seperti itu. Bagaimana KPU membangun komunikasinya secara luas dan punya target di pemilu 2014 tidak lagi negatif namun kemajuan positifnya yang diberitakan, kita pahami akan banyak hal dinamika yang nanti akan terjadi, dan kita juga perlu mengetahui apa yang berkembang di masyarakat. Kita juga ingin kerja KPU itu terekspos oleh media sebagai kerja keras. karena media sangat penting. Kontribusi media kami sangat harapkan demi perbaikan KPU kedepan”, ungkap Husni.

Menanggapi hal itu Pemimpin Redaksi Metro TV Elman Saragih, menyatakan pada dasarnya wartawan hampir bisa dikatakan, tidak ada wartawan yang berpikir negatif terhadap penyelenggaraan pemilu, wartawan tidak pernah menganggap KPU itu musuh, bahkan kalau bisa KPU itu bisa menjadi bagian dari teman karena kita butuh berita dan informasi.

“Kami berharap KPU independen dan harus terbuka karena ini manyangkut pemilu presiden dan legislatif, jangan ada yang ditutup-tutupin dan saya harap semua data itu terbuka untuk wartawan dan siapa saja, bahkan sebetulnya sepanjang yang terjadi wartawan berharap KPU kali ini sukses terutama mengenai masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya, Saya pastikan pers akan berada di belakang dan didepan KPU, karena kita sudah capek. Maka itu saya percaya dari anggota KPU yang sekarang menjanjikan dan semoga saja tidak ada yang hijrah ke parpol setelah pemilu. Kita berharap KPU kali ini KPU yang benar, bukan KPU-KPU mainan. Jaga independensi dan jangan berpihak” tegas Elman.

Wartawan Kompas, Nina menambahkan “pengalaman yang saya ikuti pemilu adalah masalah DPT, KPU harus lebih transparan, dan jangan jadi pepesan kosong, KPU yang saya liat sekarang sudah lebih baik, dan niat baik itu seharusnya dieksekusi dengan benar, saya harap KPU harus lebih transparan, jangan ada yang ditutupi karena sekarang masyarakat itu sudah cerdas. Media bekerja sesuai dengan fakta dan jika informasi itu benar kitapun akan memberitakannya dengan positif” kata Nina.

Dalam penutupannya Anggota KPU Ferry menyatakan niat baik tidak hanya dengan niat baik, yang penting adalah aktifitasnya. Pencitraan itu muncul karena kita bekerja dan bekerja. (tdy/red)

Sumber: KPU

KPU Keluarkan Peraturan Pemantau

Tinggalkan komentar

Jakarta, kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, ditetapkan oleh Ketua KPU tertanggal 13 Agustus 2012.

Dalam peraturan yang terdiri dari 10 bab, dan 27 pasal tersebut dimuat persyaratan, tata cara pendaftaran, wilayah kerja, tanda pengenal, hak dan kewajiban, larangan, sanksi, kode etik, dan ketentuan lainnya.

Pemantau Pemilu yang bisa mendaftar dan diakreditasi oleh KPU meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari Luar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, dan Perwakilan negara sahabat. Pemantau pemilu juga bisa dari perseorangan dalam negeri yang bukan pengurus dan/atau anggota partai politik dan perseorangan dari luar negeri.

Persyaratan pemantau yaitu harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, dan terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Peraturan Tersebut selengkapnya:
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

Selanjutnya Peraturan yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik tersebut sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk pengundangan dalam Berita Negara. (Arf/Mtr)

Sumber: KPU

Older Entries