JK: Lebih Cepat Lebih Baik Serahkan kepada KPK

Tinggalkan komentar

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, berpendapat bahwa yang lebih berhak dan lebih baik menangani penyelidikan perkara korupsi pengadaan simulator SIM adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, asas netralitas penting dan harus ditegakkan terhadap penyidikan kasus korupsi.

“Lebih cepat dan lebih baik KPK yang menyelesaikan (perkara korupsi Korlantas Polri) karena KPK lebih netral. Netralitas itu penting,” ujar Jusuf Kalla di sela-sela acara buka bersama di kediaman anaknya di Pondok Indah, Jakarta, Minggu (5/8/2012).

Kalla menambahkan, untuk penyelesaian perkara korupsi, KPK lebih berhak dibandingkan polisi karena sesuai dengan pedoman undang-undang.

Menurutnya, ada kesalahan pandangan mengenai istilah “intervensi” Presiden dalam kasus ini. Dikatakan JK, jika Presiden ikut campur menyelesaikan masalah antara Polri dan KPK, maka hal itu tidak termasuk dalam intervensi karena Polri dan Kejaksaan merupakan bawahan Presiden.

“Presiden SBY bisa memerintahkan Polri untuk berhenti karena punya kewenangan untuk itu. Seperti yang saya lakukan dulu soal kasus Century, saya memerintahkan, bukan mengintervensi,” tambahnya.

Kalla menduga sikap Presiden saat ini mungkin didasari pertimbangan bahwa kasus itu bisa diselesaikan bersama-sama. Presiden, menurutnya, barangkali masih menganggap kerja sama antara KPK dan Polri lebih baik. Namun, JK mengingatkan Presiden untuk mengedepankan netralitas yang sepenuhnya ada di tangan KPK, bukan Polri.

Anas: Presiden Tak Perlu Intervensi Polri dan KPK

Tinggalkan komentar

JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan Presiden SBY belum terbilang perlu turut campur tangan perihal salah paham atau saling berebut kewenangan antara Polri dan KPK dalam menyelesaikan dugaan korupsi proyek silmulator SIM yang terjadi di Korps Lantas Polri sebesar 198,7 triliun.

“Masalah ini kan sudah jelas. Jalankan saja ketentuan yang berlaku. Tidak perlu mengajak dorongan pihak luar dan campur tangan dari siapa pun,” kata Anas Urbaningrum saat acara buka puasa bersama di kediamannya, di Bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (5/8/2012).

Anas berpendapat, salah paham yang terjadi antara Polri dan KPK apabila di intervensi hanya akan melahirkan kontroversi. “Intervensi ataupun campur tangan pihak luar (termasuk presiden) hanya akan melahirkan perdebatan panjang,” ujarnya.

Ia mengatakan, hal semacam itu jangan terlalu dibahas di ruang publik. Sebab akan mengganggu substansi proses penegakan hukum.

Anas menegaskan, sesuatu yang sudah jelas aturannya tak perlu diperdebatkan lagi, termasuk perlu tidaknya presiden ikut campur dalam persoalan salah paham di tubuh Polri dan KPK terkait siapa yang paling berwenang mengurus kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM.

“Hal demikian jangan terlalu dibawa dan dibahas diranah opini publik. Justru yang meriah perdebatan opininya sehingga hanya akan mengaburkan substansi dalam penegakan hukum,” kata Anas.

Terlebih, salah paham di tubuh Polri dan KPK jangan dimaknai dengan penggunaan istilah Cicak Versus Buaya seperti yang pernah terjadi di masa lalu dan jangan terlalu dibesar-besarkan.

Sebab pengalaman masa lalu itu terbilang kurang baik. “Memang ada cicak dan buayanya? Justru hal itu merupakan pengalaman masa lalu yang kurang baik sehingga yang terpenting bagaimana memetik hikmahnya,” tutur Anas.

Editor :Benny N Joewono

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2012/08/05/22181275/Anas.Presiden.Tak.Perlu.Intervensi.Polri.dan.KPK.