Mekanisme Pengajuan Calon Sekretariat PPS

Tinggalkan komentar

Sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, Lampiran 1 Bagian III.A.1 huruf  g, h, i, j, k, dan l, bahwa:

  • dalam pelaksanaan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat PPS;
  • tugas Sekretariat PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah:
  1. membantu pelaksanaan tugas PPS;
  2. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
  3. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS;
  • dalam melaksanakan tugas sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
  • Sekretariat PPS dipimpin oleh Sekretaris PPS yang dibantu oleh 2 (dua) staf sekretariat terdiri atas:
  1. staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; dan
  2. staf sekretariat PPS urusan tata usaha keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 untuk kegiatan PPS;
  • Sekretariat PPS diusulkan oleh PPS melalui PPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
  • masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

Oleh karena itu, setelah Ketua PPS terpilih, langkah-langkah selanjutnya adalah:

  • Berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat untuk menentukan calon Sekretariat PPS;
  • Ajukan permohonan calon Sekretariat PPS kepada Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) orang, hendaknya disertai surat;
  • Setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Desa, ajukan surat pengajuan usulan calon Sekretariat PPS kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. Contoh surat pengajuan dapat diunduh di sini.

©ppkjtw

Iklan

Mekanisme Penentuan Ketua PPS

Tinggalkan komentar

Sesuai dengan ketentuan:

  1. Pasal 13 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2010 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, dan
  2. Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013

bahwa, “Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.”

Oleh karena itu, setelah Ketua PPS terpilih, PPS hendaknya:

  1. Membuat Berita Acara Pemilihan Ketua PPS. Contoh pembuatan Berita Acara dapat diunduh di sini;
  2. Membuat surat pengajuan usulan Ketua PPS yang ditujukan kepada KPU Kabupaten melalui PPK. Contoh surat pengajuan usulan dapat diunduh di sini.

©ppkjtw