Koalisi Amankan Pemilu Sampaikan Hasil Evaluasi Ke KPU

Tinggalkan komentar

Jakarta, kpu.go.id – Koalisi Amankan Pemilu menyampaikan empat poin catatan penting hasil evaluasi yang dikumpulkan terkait penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Pertama, problem komunikasi DPR dan KPU dalam penyusunan peraturan, kedua, problem penyerapan aspirasi politik, ketiga, dukungan untuk KPU dalam melakukan verifikasi parpol peserta pemilu, dan keempat, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU.

Demikian hasil catatan penting yang disampikan oleh Koalisi Amankan Pemilu 2014 ketika melakukan audiensi ke kantor KPU di Jl. Imam Bonjol 29 Jakarta, Kamis (14/8).

Rombongan berjumlah 11 orang tersebut ditemui langsung oleh Anggota KPU Drs. Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro, M.Si di ruang rapat lantai 3.

Koalisi Amankan Pemilu 2014 berharap KPU dapat melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilu secara baik. (arf/ted)

Sumber: KPU

Iklan

UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 dan Implikasinya*)

4 Komentar

Oleh: AA GN Ari Dwipayana

Pengantar

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 adalah undang-undang tentang pemilu keempat yang kita miliki setelah proses liberalisasi politik digulirkan tahun 1999. Hampir setiap lima tahun sekali—terutama menjelang pemilu– kita selalu melakukan pergantian undang-undang. Siklus lima tahunan untuk mengganti undang-undang, walaupun dimungkinkan secara politik dan memiliki basis legal, namun bukanlah fenomena yang “sehat”. Karena timbul kesan kuat, undang-undang pemilu diubah untuk menjawab kebutuhan politik jangka pandek, dan tentu saja sangat dideterminasi oleh kekuatan (partai) politik yang menguasai parlemen nasional saat ini.

Kesan pragmatisme politik tidak bisa dihindari ketika kita menyaksikan proses penggalangan agenda setting isu-isu strategis yang dibicarakan dalam undang-undang pemilu, hanya merepresentasikan kepentingan dari kekuatan politik di parlemen nasional. Di satu pihak, kepentingan yang diusung parpol-parpol besar adalah mengurangi jumlah kompetitor yang dibungkus dalam tujuan mulia: penyederhanaan sistem multipartai dan efektivitas sistem presidensial. Sebaliknya, partai-partai medioker (papan menengah) memiliki kepentingan untuk tetap survival dalam sistem multipartai kompetitif. Itulah sebabnya mengapa konfigurasi antar kekuatan politik dalam pembahasan undang-undang pemilu terpilah secara diametral antara kepentingan partai-partai besar dengan partai-partai medioker dalam beberapa isu: besaran distrik (district magnitude), ambang batas parlemen dan formula konversi suara ke kursi.

Akhirnya, “drama” ditutup dengan kemenangan parpol-parpol medioker yang secara cerdik menggaet dukungan Partai Demokrat, sehingga kekuatan parpol besar menjadi terpecah dalam proses pengambilan keputusan dalam beberapa isu krusial. Dengan kemenangan ini, kepentingan “bersama” dari parpol-parpol medioker untuk survival dapat dijamin, atau setidaknya bisa membuat aturan main tentang besaran distrik, ambang batas parlemen dan fomula konversi suara ke kursi tidak terlalu berubah secara drastis.

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah sejauhmana implikasi perubahan regulasi kepemiluan pada konfigurasi politik nasional maupun lokal? Pertanyaan ini penting untuk dikedepankan, karena sistem pemilu menjadi elemen fundamental yang turut mengkonstruksi struktur sistem politik. Perubahan sebuah sistem pemilu kepada sistem pemilu yang lain akan berpengaruh pula pada struktur sistem politik yang ada, seperti sistem kepartaian dan spektrum representasi.

Mengurai Episentrum

Salah satu episentrum perubahan yang akan menimbulkan implikasi politik yang luas pada sistem kepartaian dan representasi politik adalah pemberlakuan aturan ambang batas parlemen (parliamentary treshold). Pada Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dinyatakan sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-sekurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penggunaan sistem ambang batas parlemen memang bukan sesuatu yang baru. Karena sistem ambang batas parlemen sudah mulai digunakan pada Pemilu 2009, dengan besaran 2,5% dan hanya berlaku untuk level parlemen nasional (DPR).

Di berbagai negara, pemberlakuan ambang batas parlemen merupakan sistem yang jamak. Tujuannya sederhana yakni membatasi jumlah partai politk yang tidak meraih suara signifikan untuk masuk ke parlemen. Tentu saja harapan akhir dari proses penyederhanaan jumlah partai di parlemen adalah bisa mengurangi “kegaduhan” dan bahkan fragmentasi politik dalam pengambilan keputusan di parlemen, sehingga akhirnya pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.

Dalam studi yang dilakukan oleh Andre Blais dan Louis Massiocotte memperlihatkan bahwa dari 29 negara yang memakai sistem pemilu proporsional, terdapat 19 negara yang memakai sistem ambang batas. Dari 19 negara yang menerapkan parliamentary threshold, penggunaannya bervariasi dari sisi besaran dan levelnya (lokus penerapannya).

Besaran ambang batas di tiap negara berbeda-beda, ada yang sangat tinggi dan ada yang sangat kecil. Threshold di Belanda sebesar 0,6%, di Israel 1-1,5 %, Swedia dan Norwegia 4%, Jeman 5%, Polandia 8%, Turki 10% dan Perancis 12,5% (Sigit Pamungkas: 2009).

Sementara dari sisi level (lokus penerapannya), terdapat 8 negara yang menggunakan threshold pada tingkat nasional dan 4 negara yang memakai threshold pada tingkat nasional maupun lokal.

Dalam praktek pemilu, konsep threshold tidak sekedar dimaksudkan sebagai ambang batas minimal dukungan untuk mendapatkan perwakilan di parlemen, namun juga digunakan sebagai syarat untuk dapat menjadi peserta pada pemilu berikutnya (electoral threshold). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, electoral threshold bukan digunakan untuk menentukan ambang batas untuk mengikuti pemilu berikutnya, namun lebih digunakan untuk menentukan peserta Pemilu Tahun 2014. Ini tercantum secara jelas dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Partai Politik peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu berikutnya”.

Menghitung Implikasi Politiknya

Penerapan sistem ambang batas parlemen menimbulkan beberapa implikasi: Pertama, peningkatan besaran ambang batas parlemen dari 2,5% ke 3,5% akan menyebabkan meningkatnya jumlah suara terbuang. Studi yang dilakukan oleh Perludem (2011) memperlihatkan secara jelas bagaimana peningkatan ambang batas parlemen berpengaruh secara signifikan pada naiknya suara pemilih yang terbuang.

Pemilu

Tanpa Ambang Batas

Ambang Batas 2,5%

Ambang Batas 3%

1999

3.7555.383 (3,55%)

14.195.221 (13,41%)

14.195.221 (13,41%)

2004

5.223.845 (4,63%)

19.662.664 (17,33%)

22.633.131 (19,95%)

2009

19.047.48 (18,31%)

19.047.481 (22,08%)

Naiknya jumlah suara yang terbuang tentu saja akan berakibat pada meningkatnya disproporsionalitas hasil pemilu. Padahal tujuan dari pemilu dengan sistem proporsional adalah meningkatkan tingkat proporsionalitas. Prinsip dasar dalam sistem proporsionalitas adalah proporsi kursi yang diraih oleh partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsional seringkali dipilih karena selain cocok untuk masyarakat yang memiliki karakter majemuk, juga memiliki derajat disproporsionalitas yang lebih kecil daripada sistem plurality/majority. Dengan demikian, sistem proporsional seharusnya sangat menjaga prinsip semua suara diperhitungkan tanpa ada suara yang hilang.

Kedua, lokus pemberlakuan ambang batas parlemen secara nasional juga akan berdampak pada pengurangan secara drastis jumlah partai di parlemen daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Pemberlakuan secara nasional ini ditegaskan dalam proses penetapan perolehan suara, seperti diatur dalam Pasal 209 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan”.

Itu artinya partai politik yang tidak memenuhi ambang batas 3,5% secara nasional tidak akan memperoleh kursi, baik di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Padahal kondisi saat ini berdasarkan data hasil pemilu 2009, jumlah partai di DPRD jauh lebih banyak dibandingkan dengan DPR. Jumlah partai di DPRD Provinsi berkisar antara 9-18 Partai. Sedangkan di DPRD Kabupaten/Kota antara 10-20 Partai.

Berbagai studi menunjukan bahwa besar kemungkinan akan hanya ada 9 partai politik yang bisa memenuhi ambang batas parlemen 3,5% secara nasional. Dengan hanya meloloskan 9 Parpol, maka akan terjadi pemangkasan besar-besaran di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jumlah Parpol di DPR akan sama dengan Parpol yang memiliki kursi di DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten di beberapa daerah, penerapan ambang batas secara nasional akan memangkas 9 – 10 di DPRD.

Ketiga, penerapan ambang batas parlemen secara nasional juga akan menimbulkan “problem representasi dan legitimasi”. Karena beberapa partai politik yang memperoleh dukungan kuat dari pemilih di daerah, bahkan mampu memenuhi ambang batas perwakilan 3,5% di daerah pemilihannya, suara pemilih akan terbuang dengan sia-sia dengan pemberlakuan sistem ini. Misalnya, PKNU memiliki akar dukungan kuat di Jawa Timur tidak akan memiliki kursi di DPRD karena suaranya tidak mampu mencapai ambang batas parlemen nasional. Demikian pula dengan PBB yang dalam Pemilu 2009 memiliki banyak kursi di DPRD Bangka-Belitung, suara hilang begitu saja dengan aturan ambang batas nasional.

Tentu saja hal ini menimbulkan dampak pada tingkat keterwakilan dan legitimasi dari partai politik di parlemen daerah. Walaupun parpol-parpol itu memenuhi ambang batas secara nasional, namun belum tentu memiliki dukungan yang kuat di suatu wilayah pemilihan. Konsekuensinya bisa saja terjadi dikoneksi antara aspirasi masyarakat di akar rumput dengan keterwakilan politik di DPRD. Dan akhirnya berujung pada ketidakpuasan dari para pemilih yang merasa hak konstitusionalnya “dipangkas” oleh pemberlakuan ambang batas parlemen secara nasional.

“Lubang-lubang” yang Tersisa

Dalam berbagai studi tentang kepemiluan menunjukan bahwa tidak ada sistem pemilu yang sempurna, yang ada adalah sistem pemilu yang tepat dan favorable. Setiap negara memiliki prioritas-prioritas yang diutamakan. Oleh karena itu, regulasi tentang kepemiluan harusnya memiliki kejelasan tentang prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai dari penataan sistem pemilu.

Apakah tujuan sistem pemilu adalah meningkatkan proporsionalitas ataukah tujuannya menyederhanakan sistem kepartaian? Kedua tujuan ini bisa jadi akan bertolak belakang. Tingkat proporsionalitas mengandaikan memperhatikan seluruh seluruh suara pemilih secara berimbang sehingga memperkecil suara yang terbuang. Sedangkan penyederhanaan sistem kepartaian bertujuan memangkas atau mengurangi jumlah partai.

Seringkali argumen yang dimunculkan ketika berbicara tentang penyederhanaan parpol adalah membangun parlemen dan pemerintahan yang lebih efektif. Apakah benar pengurangan jumlah partai berkorelasi pada terbentuknya parlemen yang efektif? Asumsi ini perlu dipertanyakan kembali. Karena jumlah parpol tidak selalu berkorelasi dengan produktivitas dan kualitas kerja parlemen. Sebagai contoh sederhana, jumlah parpol di parlemen nasional saat ini 9 parpol. Jumlah ini jauh lebih sedikit dari jumlah dari jumlah parpol di DPR hasil pemilu 1999 (21 parpol) dan 2004 (17 parpol). Namun kenyataannya, kualitas parlemen dengan jumlah parpol yang lebih sedikit tidak menunjukan peningkatan, baik dari produk legislasi yang dihasilkan, fungsi budgetting maupun pengawasan. Bahkan, dalam dua tahun terakhir ini, parlemen nasional hasil Pemilu 2009 menjadi sasaran kritik publik dan menjadi salah satu institusi yang paling tidak dipercaya saat ini.

Kenyataan itu memperlihatkan bahwa perbaikan kualitas parlemen dan efektivitas pemerintahan tidak selalu terkait dengan gagasan penyederhanaan jumlah partai. Hal ini lebih dekat dengan performa partai, relasi antara partai di pemerintahan dengan konsituen, dan juga hubungan antar institusi politik. Kalau jawaban atas persoalan efektivitas pemerintahan bukan semata-mata persoalan jumlah partai, maka konsep ambang batas yang diberlakukan secara nasional perlu dipertanyakan kembali. Karena pada akhirnya bisa berdampak pada tingkat representasi dan kualitas legitimasi dari lembaga perwakilan.

Gagasan dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing memiliki ambang batas sendiri-sendiri. Dengan demikian, pemilu tidak akan menyisakan problem representasi dan legitimasi, seperti dalam sistem ambang batas secara nasional.

Ketika undang-undang pemilu sibuk untuk membangun “barikade” bagi pesaing-pesaing, maka isu-isu substansial yang menyangkut upaya menjaga kualitas permainan justru tidak diperhatikan secara lebih serius. Ada ancaman terbesar dalam upaya “free and fair election”, yakni: mahalnya biaya kampanye dan juga fenomena money politics.

Politik berbiaya tinggi memang coba diantisipasi dengan pengaturan masa kampanye yang lebih panjang. Namun hal itu belum cukup terutama terkait dengan bagaimana membatasi belanja politik. Pengaturan belanja kampanye sama sekali tidak muncul dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Aspek pembiayaan yang banyak diatur adalah soal batas sumbangan dan juga pengelolaan dana kampanye. Padahal, aturan mengenai kedua hal itu sangat lemah dalam penegakannya.

Selain belum kuat mengatur soal pembiayaan kampanye, juga perlu pengaturan yang lebih tegas soal money politics. Pengaturan tentang hal ini tidak hanya melihat pada praktek buying vote atau politik bantuan sosial tetapi juga berkaitan dengan pola hubungan antara kandidat dengan parpol. Upaya kandidat membeli parpol juga penting untuk diantisipasi. Selain juga kemungkinan investor politik mendanai kandidat atau parpol untuk memperoleh “imbalan” ketika kandidat itu terpilih dalam pemilihan umum. Aksi money politics juga bisa terjadi dengan membeli kandidat lain, atau bahkan penyelenggaran pemilu. Hal ini semua harusnya menjadi titik perhatian dalam undang-undang pemilu.

Pelibatan masyarakat untuk melawan buying vote sangat penting. Karena mulai menguatnya pragmatisme pemilih. Salah satu cara yang menarik adalah apa yang dilakukan di Korea Selatan dengan memunculkan Paparazi yang mendokumentasi aksi buying vote. Dari aksinya itu kemudian sang Paparazi diberi insentif oleh penyelenggara pemilu.

Itu artinya, upaya membangun pemilu yang berkualitas tidak bisa hanya diletakan pada electoral laws tetapi juga dalam eletoral process. Di sini juga penting untuk mengawal lembaga penyelenggara pemilu supaya bisa berposisi mandiri dari para kontestan.

*) Artikel pernah disajikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh DPD KNPI Kab. Tasikmalaya dan KPU Kab. Tasikmalaya, 7 Juli 2012 bertempat di Gedung Pendopo, Singaparna, Kab. Tasikmalaya, dengan beberapa editing seperlunya tanpa mengubah substansi.

Suasana Pembekalan Pasca Pelantikan PPK

Tinggalkan komentar

Suasana Pembekalan Pasca Pelantikan PPK se-Kab. Tasikmalaya

Pengumuman Tes Wawancara Untuk Seleksi Calon Anggota PPS

Tinggalkan komentar

JATIWARAS, PPK-JTW – Untuk menentukan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 11 (Sebelas) Desa yang masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatiwaras akan selenggarakan tes wawancara.

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Hari, Tanggal  : Selasa, 14 Agustus 2012

Waktu                 : Pukul 08.00 WIB

Tempat                : Komplek Kantor Camat Jatiwaras

Daftar Nominatif Calon PPK yang Dinyatakan Lulus Seleksi

Tinggalkan komentar

JATIWARAS, PPK-JTW –Berdasarkan pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18/KPU‐Kab‐011‐329078/VIII/2012 Tentang Daftar Nominatif Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang Dinyatakan Lulus Seleksi Di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 untuk Kecamatan Jatiwaras adalah sebagai berikut:

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya

JK: Lebih Cepat Lebih Baik Serahkan kepada KPK

Tinggalkan komentar

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, berpendapat bahwa yang lebih berhak dan lebih baik menangani penyelidikan perkara korupsi pengadaan simulator SIM adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, asas netralitas penting dan harus ditegakkan terhadap penyidikan kasus korupsi.

“Lebih cepat dan lebih baik KPK yang menyelesaikan (perkara korupsi Korlantas Polri) karena KPK lebih netral. Netralitas itu penting,” ujar Jusuf Kalla di sela-sela acara buka bersama di kediaman anaknya di Pondok Indah, Jakarta, Minggu (5/8/2012).

Kalla menambahkan, untuk penyelesaian perkara korupsi, KPK lebih berhak dibandingkan polisi karena sesuai dengan pedoman undang-undang.

Menurutnya, ada kesalahan pandangan mengenai istilah “intervensi” Presiden dalam kasus ini. Dikatakan JK, jika Presiden ikut campur menyelesaikan masalah antara Polri dan KPK, maka hal itu tidak termasuk dalam intervensi karena Polri dan Kejaksaan merupakan bawahan Presiden.

“Presiden SBY bisa memerintahkan Polri untuk berhenti karena punya kewenangan untuk itu. Seperti yang saya lakukan dulu soal kasus Century, saya memerintahkan, bukan mengintervensi,” tambahnya.

Kalla menduga sikap Presiden saat ini mungkin didasari pertimbangan bahwa kasus itu bisa diselesaikan bersama-sama. Presiden, menurutnya, barangkali masih menganggap kerja sama antara KPK dan Polri lebih baik. Namun, JK mengingatkan Presiden untuk mengedepankan netralitas yang sepenuhnya ada di tangan KPK, bukan Polri.

Anas: Presiden Tak Perlu Intervensi Polri dan KPK

Tinggalkan komentar

JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan Presiden SBY belum terbilang perlu turut campur tangan perihal salah paham atau saling berebut kewenangan antara Polri dan KPK dalam menyelesaikan dugaan korupsi proyek silmulator SIM yang terjadi di Korps Lantas Polri sebesar 198,7 triliun.

“Masalah ini kan sudah jelas. Jalankan saja ketentuan yang berlaku. Tidak perlu mengajak dorongan pihak luar dan campur tangan dari siapa pun,” kata Anas Urbaningrum saat acara buka puasa bersama di kediamannya, di Bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (5/8/2012).

Anas berpendapat, salah paham yang terjadi antara Polri dan KPK apabila di intervensi hanya akan melahirkan kontroversi. “Intervensi ataupun campur tangan pihak luar (termasuk presiden) hanya akan melahirkan perdebatan panjang,” ujarnya.

Ia mengatakan, hal semacam itu jangan terlalu dibahas di ruang publik. Sebab akan mengganggu substansi proses penegakan hukum.

Anas menegaskan, sesuatu yang sudah jelas aturannya tak perlu diperdebatkan lagi, termasuk perlu tidaknya presiden ikut campur dalam persoalan salah paham di tubuh Polri dan KPK terkait siapa yang paling berwenang mengurus kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM.

“Hal demikian jangan terlalu dibawa dan dibahas diranah opini publik. Justru yang meriah perdebatan opininya sehingga hanya akan mengaburkan substansi dalam penegakan hukum,” kata Anas.

Terlebih, salah paham di tubuh Polri dan KPK jangan dimaknai dengan penggunaan istilah Cicak Versus Buaya seperti yang pernah terjadi di masa lalu dan jangan terlalu dibesar-besarkan.

Sebab pengalaman masa lalu itu terbilang kurang baik. “Memang ada cicak dan buayanya? Justru hal itu merupakan pengalaman masa lalu yang kurang baik sehingga yang terpenting bagaimana memetik hikmahnya,” tutur Anas.

Editor :Benny N Joewono

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2012/08/05/22181275/Anas.Presiden.Tak.Perlu.Intervensi.Polri.dan.KPK.

Older Entries Newer Entries