Sukses Pilgub Jabar Juga Harus Sukses Administratif

Tinggalkan komentar

Bimtek Perpres No. 70 Tahun 2012, di Hotel Lingga, Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Kamis (20/9)

BANDUNG, kpu.jabarprov.go.id – Sukses Pilgub Jabar 2013, tidak saja  sukses secara politis tapi juga harus sukses secara administratif. Artinya proses penyelesaian administrasi  dan pengadaan Logistik barang dan Jasa harus tepat waktu, sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal mutlak dari sukses penyelenggaraan Pilgub Jabar 2013 secara keseluruhan.

“Satu saja komponen yang menjadi tugas KPU, katakanlah pengadaan bantalan dan alas coblos tidak diadakan, atau alat lain yang tidak standar atau pendistribusian yang tidak tepat waktu, KPU selaku penyelenggara akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” kata Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jabar (KPU Prov Jabar), Heri Suherman pada bimbingan teknis Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di Hotel Lingga, Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Kamis (20/9).

Bimtek dilaksanakan selama 2 hari dari 20 s.d. 21 September 2012. Peserta terdiri para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan Pemilihan Gubernur Jabar 2013. Bimtek dimaksudkan sebagai pembekalan bagi para PPK yang sebagian banyak dijabat Sekretaris, Kasubag dan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota.  Mereka harus melaksanakan pengadaan dan distribusi logistik di kota/kabupaten masing-masing.

Peserta diberi pemahaman langsung dari Pusat, yakni dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP), Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Pelayanan Pengadaan (UPP) dari Pemprov Jabar. Harapannya, peserta bisa lebih mahir dalam pengadaan barang dan jasa dalam pemenuhan logistik Pilgub Jabar 2013 secara tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran dan sesuai dengan spesifikasi. “Mencermati barang apa saja harus diadakan, mampu buat perkiraan  jadwal, kapan barang itu diadakan, menyesuaikan dengan jadwal tahapan yang sudah ditetapkan. Selebihnya, prinsip efektif, efisien dan bisa dipertanggungjawabkan harus diterapkan” kata Heri.

Perpres 70 Tahun 2012, jelas Heri, merupakan perubahan kedua dari Perpres 54 Tahun 2010. Perpres ini sepertinya Pemerintah melihat, selama ini proses pengadaan barang dan jasa dengan anggaran pemerintah aturannya sangat ketat. Penyerapannya dirasakan lambat dan cukup sulit. Perpres baru ini  setidaknya membantu mempercepat dan mempermudah penyerapan anggaran pemerintah yang bersumber dari APBN.  Sementara agenda Pilgub dan Pilkada di Kab/kota tidak boleh diabaikan.

Pemerintah  bermaksud menyegerakan penyerapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Perpres ini ada perubahan-perubahan dimana proses lelang bisa lebih cepat. Proses pengadaan bisa menjaring rekanan sebelum anggaran ditetapkan, sudah diumumkan pengadaan  yang dilelang khususnya yang dibawah Rp 200 juta bisa melalui penunjukan langsung.

Ketentuan ini menurutnya harus direspon, tapi tidak direspon dengan membawa kepentingan-kepentingan tertentu. Menganggap gampang, apalagi melakukan penunjukan tanpa perencanaan matang dan tanpa pertanggungjawaban jelas. “ Meski penunjukan langsung, ada hal-hal yang harus tetap dipertanggungjawabkan.  Tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan harus menjadi motto dalam melaksanakan tugas pengadaan. Kita buat time schedule dan disiplin. Kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu dan berbarengan dengan penyelesaian administrasinya,”.

“PPK dan bendahara itu bertanggungjawab secara pribadi. Ketika PPK mengadakan barang tidak sesuai spek atau melebihi harga pasaran dan tidak sesuai ketentuan, itu tanggung jawab PPK, bukan tangung jawab lembaga,” imbuhnya.

Senada dengan Komisioner KPU Jabar, Iin Endah Setiawati, Bimtek penting dilakukan untuk menyamakan pandangan,menambah pemahaman karena KPU Jabar akan menyelenggarakan Pilgub Jabar 2013. Kegiatan ini harus didukung adanya ketersediaan logistik, diantaranya surat suara, alat kelengkapan TPS, formulir-formulir dan buku petunjuk. pelaksanaan pengadaannya harus disesuaikan dengan  peraturan yang ada.

KPU sebagai penyelenggara menetapkan norma standar  dan kebutuhan logistik Pemilu. Namun dalam pelaksanaan, pengadaan dan pendistribusian, dilaksanakan sekretariat, khususnya di Bagian Umum, Logistik dan Pejabat Pembuat Komitmen. Pengadaan logistik ini harus tepat jumlah, tepat waktu dan tepat anggaran.

Bimtek dikatakannya dapat menambah pemahaman peserta dan menjadi pendukung suksesnya Pilgub dan Wakil Gubernur. “Sukses Pilgub Jabar 2013 ini tidak terlepas dari ketersediaan logistik serta sistem pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya.  Sukses Pemilu tanpa didukung pertanggungjawaban yang baik, mungkin tidak akan berarti apa-apa,” pungkasnya. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan

Hindarkan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Tinggalkan komentar

Teten Setiawan, Komisioner KPU Prov Jabar

Bandung, PPK-JTW – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat berharap, tidak satupun penyelenggara Pemilu di Jawa Barat terkena permasalahan yang berkaitan dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Tidak kecuali di verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu dan disemua tahapan penyelenggaraan Pemilu, baik di Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah.

“Kita KPU Jabar inginnya nol, tidak satupun penyelenggara Pemilu di Jawa Barat terkena permasalahan yang berkaitan kode etik,” Kata Komisioner KPU Prov Jabar, Teten Setiawan dalam arahannya pada Rapat Koordinasi dengan jajaran KPU Kabupaten/Kota se Jawa Barat, persiapan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik (Parpol) di wilayah Prov Jabar calon peserta Pemilu 2014, di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang Bandung, Senin (24/9).

Kode etik Penyelenggara Pemilu, dikatakannya merupakan seperangkat prinsip moral atau nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku penyelenggara pemilu. Nilai tentang baik atau buruk yang terkait pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu. Ketidak cermatan, bisa terjaring dan dinyatakan melanggar terhadap sumpah dank ode etik penyelenggara Pemilu.

Ditandaskan Teten, apa yang sudah digariskan baik dalam sumpah/janji penyelenggara Pemilu dan dalam amanat Peraturan Bersama mengenai kode etik penyelengara Pemilu, KPU Kabupaten/Kota pentingnya benar-benar memahami sehingga kedepan tidak ada perbuatan aneh sebagai tindaka pelanggaran kode etik. Terkait ini, KPU Jawa Barat menjamin untuk konsisten menjaga netralitas. Pernyataan sikap tegas KPU Jabar, terkait adanya kekhawatiran yang mengasumsikan, pencalonan dari unsur perseorangan bisa dimainkan. Dimainkan untuk mengganggu calon yang kuat dan memenangkan atau mendukung calon yang lain.

“Saya tegaskan itu. Netralitas itu bisa diukur.  Kami komit untuk melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terhadap sumpah dan janji, dan terhadap kode etik. Kalau ada perbuatan aneh, biasanya itu yang menyimpang,” ujar Teten.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dikatakannya sebagai pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu. Etika yang berpedoman kepada sumpah/janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Prinsip dasarnya, mentaati peraturan perundang-undangan, non partisan dan netral, transparan dan akuntabel, melayani pemilih menggunakan hak pilih, serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan.

Berkenaan pelanggaran administrative Pemilu, diakuinya hingga kini pihaknya belum mendapat gambaran pasti apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi Pemilu, dipahami sebagai pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diluar tindak pidana Pemilu dan kode etik penyelenggara Pemilu. “Definisinya seperti itu. Penyelesaian pelanggaran administratif, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Pelanggaran administrasi Pemilu, KPU yang menyelesaikan,”.

Terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, dikatakannya, komitmen KPU Provinsi Jawa Barat khususnya dalam rangka supervisi  dan monitoring terhadap penyelenggaraan Pemilu Kada, bagaimana melakukan pencegahan pelanggaran dan mengatasi persoalan sengketa tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi. “Kalaupun sampai ke MK, dan putusan MK mengabulkan, jangan sampai KPU ikut terbawa-bawa.  Kita ingin, minimal tidak ada gugatan ke MK,”.

Teten juga mengingatkan, KPU Kabupaten dan Kota untuk kembali memahami perannya yang pokok sebagai bagian dari KPU RI.  Tidak terjebak dan lebih konsentrasi pada Pemilu Kepala Daerah, seolah-olah berdiri sendiri sebagai otorisator Pemilu Kada. Sementara amanat Undang Undang dan amanat Peraturan KPU, juga pesan lisan para Komisioner di Jakarta, tegas menyatakan KPU Provinsi,KPU Kabupaten dan KPU Kota adalah penyelenggara Pemilu Legislatif  dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu jadi focus dan menarik dibicarakan, karena kini menurutnya sudah ada fenomena politik luar biasa, fenomena ketatanegaraan luar biasa sehubungan rencana pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga yang nantinya diberi kewenangan untuk membentuk badan ad hoc, melakukan pemeriksaan di Provinsi untuk tingkatan tertentu. Lembaga ini, nantinya akan melibatkan KPU Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi yang diangkat menjadi tim pemeriksa ad hoc bersama dengan unsur perguruan tinggi, dimana pimpinannya salah seorang dari DKPP itu sendiri. Padahal sebelumnya sudah enak, KPU Provinsi tidak dibawa-bawa. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

PARPOL SEPAKAT AKAN AKTIF DALAM PILGUB 2013

Tinggalkan komentar

BANDUNG, KPU-JABAR – Seluruh partai politik (parpol) di Jawa Barat, baik yang memperoleh kursi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jabar maupun tidak, sepakat akan ikut aktif dan berperan serta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 yang pelaksanaannya telah ditetapkan pada 24 Pebruari 2013. Merekapun berjanji akan pro-aktif terhadap tahapan, program  dan jadwal Pilgub 2013 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi  Jawa Barat (KPU Jabar).

Kesepakatan itu tersirat dalam Rapat Koordinasi KPU Jabar dengan Parpol peserta Pemilu 2009 mengenai persiapan pelaksanaan pendaftaran calon Pilgub 2013, di aula kantor KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Rabu (19/9). Bahkan parpol yang memiliki kursi banyak di DPRD, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan tidak ada keraguan dan akan berperan aktif dalam Pilgub 2013 bersama parpol-parpol lain.

Namun, pada rakor yang dipimpin angggota Komisioner KPU Jabar Teten Setiawan serta didampingi anggota komisioner lainnya, Aang Ferdiman, dan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas KPU Jabar Teppy Dharmawan, PDIP menyampaikan saran agar KPU tidak sekali-sekali mengganggu proses dan mekanisme demokrasi dengan penyelenggaraan “Pilkada Gabungan”,  yang secara politis mengandung arti sama antara Jawa Barat sebagai daerah provinsi dengan kabupaten/kota.

Karenanya, PDIP menyarankan agar istilah Pilkada Gabungan diganti dengan pilkada bersamaan waktunya antara Pilgug dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi. KPU Jabar juga diminta menginformasikan kepada publik mengenai dana Pilkada Kabupaten Bandung Barat yang batal dilaksanakan tahun 2013.

Begitu pula Partai Golkar, berjanji akan membantu KPU Jabar menyosialisasikan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilgub 2013, terutama kepada kader-kader partainya di semua lapisan. Partai berlambang pohon beringin inipun akan selalu terbuka menerima kader partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD atau non-parlemen, untuk bersama-sama turut serta menyukseskan Pilgub mendatang.

Sedangkan parpol-parpol non-parlemen yang hadir pada rakor itu,seperti Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI, Partai Karya Peduli Bangsa, mengungkapkan harapan senada untuk membangun koalisi agar memiliki kekuatan mengusung calon pada Pilgub 2013. Jika memungkinkan dan tidak melanggar aturan, salah satu parpol non-parlemen menyampaikan usulannya untuk berberkoalisi dengan pasangan calon peserorangan.

Lain halnya dengan pernyataan seorang utusan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Enjang Tedi, yang mengingatkan kepada KPU Jabar agar tidak ikut berpolitik dalam Pilgub. Sebab, ia pernah menemukan indikasi KPU di suatu daerah yang berperan ganda, yaitu sebagai penyelenggara pilkada sekaligus juga sebagai pendukung calon, terutama calon dari perseorangan.

“Itu, memang susah dibuktikan. Tapi indikasi KPU berpolitik bisa dicermati ketika memproses calon perseorangan. Ada KPU yang berusaha meloloskan calon perseorangan, walaupun sebetulnya persyaratan surat dukungannya tidak memadai. Calon perseorangan seringkali jadi alat politik KPU,” ungkap Enjang.

Di hadapan puluhan peserta dari pimpinan parpol, Teten lebih banyak menjelaskan perihal Peraturan KPU Nomor 9/20012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang ditandatangani pada 13 Agustus 2012 oleh Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik. Dengan penuh perhatian dan penegasan iapun membacakan pasal demi pasal yang berhubungan dengan Pilgub 2013.

KPU Jabar, menurut Teten, merencanakan memasang pengumuman penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 di media massa. Diberitahukan, Kamis (20/9), KPU Jabar mengundang tokoh-tokoh nasional yang berminat menjadi calon perseorangan, serta berpesan kepada parpol yang mengusung calon agar pada saat pendaftaran namanya disesuaikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

“Yang perlu digarisbawahi soal pedoman teknis berdasarkan Peraturan KPU, secara internal ini sifatnya mengikat, tapi bukan harga mati. Kita semua tahu, bahwa produk hukum apapun masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Oleh karenanya, adalah hak bagi parpol untuk mem-PTUN-kan Peraturan KPU,”  tutur Teten. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

MEMET AHMAD HAKIM: AWAS, ADA YANG INGIN PILKADA KACAU!

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW – PERUBAHAN sosial–ekonomi yang belum signifikan ke arah yang lebih baik, ditambah kian meruyaknya kasus penyalahgunaan uang Negara, korupsi, boleh jadi merupakan pemicu munculnya kelompok-kelompok masyarakat apatis dan skeptis terhadap Pemilu. Mereka tidak mau ikut dan memandang sebelah mata pada pembelajaran demokrasi yang dimulai sejak awal era reformasi.

Keputusasaan, rasa prustrasi dan kemarahan mereka kerap ditunjukkan dalam penyelenggara pemilu . Dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, bahkan pada saat pemilihan kepala daerah di mana mereka tinggal sekalipun, mereka tidak mau ikut menyoblos dan “memproklamirkan” diri sebagai golput (golongan putih). Tidak sekadar itu, pasca Pemilu 2004 atau pada Pemilu 2009 sudah muncul adanya kelompok-kelompok yang cenderung ingin memboikot dan menggagalkan Pemilu.

“Inilah yang mesti diantisipasi oleh KPU. Kalau dulu pada Pemilu 1999 sampai 2004 masyarakat begitu antusias mendatangi TPS, rame-rame menggunakan hak pilihnya, tapi pada Pemilu 2009 sudah mulai berubah. Masyarakat tidak begitu semangat menghadapi pemilu,” papar mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar), Memet Ahmad Hakim, tanpa mengungkap secara rinci alasan apatisme masyarakat tersebut.

Ketika didaulat memberikan sambutan pada acara Silaturahmi dan Halalbihalal di aula kantor KPU Jabar Jl. Garut Bandung, Kamis (30/8), secara panjang lebar Memet menyampaikan saran kepada seluruh pimpinan KPU Jabar untuk mencermati dan belajar dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang saat itu sedang berlangsung, yang menurutnya banyak kelompok yang sudah tidak percaya lagi terhadap mekanisme demokrasi.

Bahkan, kata Memet, tidak sedikit yang berusaha mencari celah untuk menggagalkan Pilkada DKI, antara lain dengan melancarkan aksi tidak logis seperti memaksakan kehendak agar semua calon tidak ada yang menang, semuanya harus kalah, dan dianggap tidak ada satupun calon yang layak terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur.

“Di mana aya pemilu euweuh nu pemenang! Semua harus kalah! Di mana-mana juga, di belahan bumi manapun, yang namanya pemilu itu untuk mencari suara bagi calon yang menang, dan harus ada yang kalah. Nah, makanya untuk KPU Jabar kiranya perlu mewaspadai adanya pihak yang dengan sengaja merancang kekacauan, chaos by design, untuk menggagalkan Pilkada,” sarannya.

Selain itu, iapun mewanti-wanti KPU Jabar agar bisa memanfaatkan waktu yang tersedia menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013, untuk mengundang dan menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder, elemen dan komponen masyarakat. Misalnya, dengan kalangan akademisi, ulama, mahasiswa, partai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas) dan LSM (lembaga swadaya masyarakat).

Kerjasama dengan simpul-simpul tersebut diharapkan adanya persamaan visi, misi dan persepsi, serta terjalin kesepahaman dan kesepakatan untuk menyukseskan Pilgub 2013 dengan menggalang peran aktif masyarakat luas. Barangtentu, harus dibarengi kerja keras seluruh jajaran KPU Jabar dalam menjalankan tannggungjawab politis kepada publik.

Meski menurutnya tahun 2013 bukan tahun yang baik secara politis, tetapi suksesnya Pilgub 2013 akan ditentukan oleh sejauh mana KPU Jabar mampu membangun silaturahmi dengan para relasi, instansi-instansi terkait, stakeholder dan simpul-simpul kelembagaan masyarakat. Ia yakin itu bisa dilakukan oleh pimpinan KPU Jabar sekarang, dengan pencapaian prestasi yang lebih baik ketimbang pelaksanaan Pilgub 2008 pada masa kepemimpinan Ferry Kurniawan Rizkyansyah yang kini menjadi Anggota KPU RI. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh KPU Jabar, yakni sering berkomunikasi, tukar pikiran, atau berkonsultasi dengan para mantan ketua dan komisioner.

“Penyelenggaraan Pilgub 2008 dipandang sukses oleh semua orang, bahkan secara nasional. Padahal, kita tahu bahwa pekerjaan teknikal KPU sangat sulit, begitu ngjelimet. Pokoknya, moal aya pagawean nu pangriweuh-riweuhna iwal ti KPU. Tapi ternyata Pak Ferry berhasil menyelesaikannya dengan baik. Itu prestasi, dan saya sangat mengapresiasi hasil kerja Pak Ferry,” lanjut Memet. (MC-KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

KPU Prov. Jabar Verifikasi Parpol Awal Oktober 2013

Tinggalkan komentar

Sekretaris KPU Prov. Jabar, Heri Suherman

Bandung, kpu.jabarprov.go.id – Sehari berakhirnya penetapan 7 September 2012, batas akhir pendaftaran Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional di 2014, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) langsung menggelar verifikasi. Berdasar ketentuan Undang– Undang tentang Pemilu, pendaftar adalah Pimpinan Pusat Parpol ke KPU RI. Sementara bagi Parpol di tingkat Kabupaten/Kota, menyampaikan foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) dan daftar anggotanya.

“Daftar anggota ini harus dibuktikan dengan  foto copy KTA. Jumlah minimal adalah seribu KTA atau seperseribu dari jumlah penduduk. Lewat tanggal 7 September 2012, tidak bisa lagi mendaftar. Kecuali kelengkapan yang masih kurang, masih bisa  dilengkapi sampai 29 September 2012,” kata Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Heri Suherman kepada Media Center KPU Prov Jabar, di Bandung. Sabtu (8/9).

Mengenai pendaftaran Parpol di tingkat provinsi, lanjut Heri, pihaknya  tidak ada kewajiban apapun. Meski ada banyak Parpol yang menyerahkan berkas, KPU Prov Jabar, dikatakannya, telah memberikan pelayanan. Nanti selesai KPU RI melakukan verifikasi, KPU Prov Jabar baru ada kewajiban memverifikasi Parpol di Tingkat Provinsi secara faktual. KPU Jabar akan melakukan verifikasi kebenaran berkas yang disampaikan, sesuai dengan kenyataan atau tidak. “Kita akan lakukan verifikasi kepengurusannya, kesekertariatan dan status gedung sekretariatnya seperti apa. Apakah memenuhi ketentuan atau tidak. Verifikasi di Tingkat Provinsi ini akan kita laksanakan satu sampai tiga Okotober 2012,”.

“Bagi Parpol di Tingkat Kabupaten/Kota, nantinya juga akan di verifikasi faktual. Apakah betul KTA itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Itu sudah dimulai sejak hari ini. Verifikasi minimal sepuluh persen. Kalau menyerahkan seribu KTA, kita akan verifikasi seratus. Kalau tidak benar, ada kewajiban harus diganti, artinya masih kurang,” imbuh Heri.

Parpol tingkat Prov Jabar yang datang ke KPU Jabar di Jalan Garut Bandung, ada lebih kurang 15 Parpol. Sebagian diantaranya ada yang hanya konfirmasi dan konsultasi. Kelimabelas Parpol itu, diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Kedaulatan, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Hanura, Partai GOLKAR, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Buruh, Partai Nasional Republik (NASREP), Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Gerindra. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

KPU: 12 Partai Tidak Memenuhi Syarat Pendaftaran

Tinggalkan komentar

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan, dari 46 partai politik (parpol) yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2014, yang tidak memenuhi 17 item persyaratan pendaftaran berjumlah 12 (dua belas) partai.

12 partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran itu adalah, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pelopor, Partai Republiku Indonesia, Partai Islam, Partai Aksi Rakyat (PAR), Partai Merdeka, Partai Patriot, Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), dan Partai Matahari Bangsa (PMB).

Demikian dibacakan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam jumpa pers di Media Center KPU, Senin (10/9) sore. Husni pada kesempatan itu didampingi oleh anggota KPU, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Juri Ardiantoro.

Husni Kamil Manik mengungkapkan, partai-partai yang diklasifikasikan “terdaftar” adalah partai yang telah memenuhi 17 item syarat pendaftaran.

Ia menambahkan, hari terakhir pendaftaran (Jumat, 7/9-red) merupakan hari favorit bagi partai untuk mendaftar. Sampai pukul 16.00 WIB, tercatat 13 partai yang datang ke KPU untuk mendaftarkan diri.

“KPU sudah menghimbau kepada seluruh partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, untuk segera mendaftar. Tetapi, hari-hari terakhir menjadi hari favorit bagi partai,” ungkapnya.

Senada, Ida Budhiati mengatakan, bagi partai yang dinyatakan “terdaftar” (34 parpol-red), dapat melengkapi dokumen persyaratan hingga 29 September 2012.

“Penyerahan kelengkapan dokumen persyaratan dilakukan di KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, pada pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB. Khusus untuk Kartu Tanda Anggota (KTA), diserahkan ke KPU/KIP kabupaten/kota. Sedangkan KPU/KIP provinsi melakukan supervisi kepada KPU/KIP kabupaten/kota, dan menyampaikan laporannya kepada KPU. Apabila sampai dengan 29 September 2012, partai tersebut tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan, maka partai itu tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya, yakni verifikasi administrasi,” terang Ida.

Rekap Partai Politik dan Dokumen Persyaratan yang Diserahkan Kepada KPU

Sumber: KPU

KPU-Bawaslu-DKPP Téken Peraturan Bersama Kode Etik

Tinggalkan komentar

Jakarta, kpu.go.id – Senin (10/9) pagi, 3 (tiga) pimpinan lembaga penyelenggara pemilu, yakni, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie, menandatangani Peraturan Bersama Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Penandatanganan dilakukan di Ruang Sidang Utama KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, disaksikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marzuki Alie; Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman; Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa; Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Tanribali Lamo; para pimpinan partai politik; BPPT; serta seluruh anggota KPU, anggota Bawaslu, anggota DKPP.

Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu itu terdiri atas 6 (enam) bab, dan 20 pasal.

“Penandatanganan ini harus dicatat sebagai sejarah, bahwa ketiga lembaga penyelenggara pemilu ini, telah membangun demokrasi Indonesia. Semoga bisa menjadi model di dunia,” kata Prof. Jimly dalam sambutannya.

Menurut Jimly, penandatanganan tersebut dilakukan tepat 2 (dua) hari sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 110 ayat (4), yakni 12 September 2012 atau 3 (tiga) bulan setelah DKPP mengucapkan sumpah/janji. DKPP sendiri diambil sumpah/janji-nya pada 12 Juni lalu oleh Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta.

“Hari ini kami mengeluarkan Peraturan Kode Etik yang baru. Selama ini kan peraturan itu (kode etik-red) hanya ada di Peraturan KPU (PKPU Nomor 31 Tahun 2008-red). Sebenarnya, selain Kode Etik, kami (DKPP-red) juga telah menyusun Peraturan Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” urai Jimly.

Lebih lanjut, Jimly mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis norma, termasuk norma hukum, norma etika, bahkan norma agama. Karena itu, menurutnya, bangsa Indonesia harus mulai menata kehidupan norma. Khusus norma politik, harus dijalankan agar taat pada hukum dan etika dalam berdemokrasi. Semua pihak harus diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berkompetisi dalam berpolitik.

“Untuk mengembangkan demokrasi substantif, harus taat pada rule of law dan rule of ethic. Artinya, kalau KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia dapat memastikan tegaknya norma dan etik, maka semua dapat berjalan dengan semestinya,” tandasnya.

Mekanisme pengadilan etika di DKPP, kata Jimly, sifatnya terbuka, seperti di pengadilan. Semua pihak diberi peluang sama untuk membuktikan kebenaran. Kalau tidak terbukti, harus dikembalikan nama baiknya.

“Mekanisme terbuka itu penting untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan penyelenggara pemilu . Ini penting untuk menjaga citra positif terhadap hasil pemilu,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Menurutnya, penandatanganan Peraturan Bersama Kode Etik merupakan momentum penting untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014.

“Bagi KPU, kode etik ini bukan hal baru, hanya, saat ini penegaknya sudah permanen. Saya ingin sampaikan, KPU tidak ma-main dalam penegakan kode etik ini,” tegas Husni.

Sumber: KPU

Older Entries