PEMILUKADA DAN RUANG KOSONG PELAYANAN PUBLIK

Tinggalkan komentar

Penulis : Oleh Umbu TW Pariangu

Era otonomi daerah dan desentralisasi yang melahirkan produk turunan berupa pemilu kada langsung maupun pemekaran hingga detik ini terus dibuntuti persoalan.

Benar, di satu sisi ada upaya konstruktif menemukan solusi demokratis bagi pencapaian kesejahteraan rakyat yang menjanjikan, tetapi di sisi lain muncul fenomena kompromi politik dari elite-elite pusat dan lokal untuk mereguk kepentingan diri/kelompok lewat instrumen demokrasi: wacana pemilu kada langsung (direct democracy), isu pemerataan distribusi ekonomi, dan klaim pemihakan pemimpin terhadap rakyat lokal yang tertindas.

Sinyalemen terakhir itu hampir dimiliki semua daerah yang berimplikasi pada tersanderanya prinsip-prinsip demokrasi lokal dalam melahirkan daerah yang demokratis: lembaga pemerintah yang kuat dan representatif dan dinamika otonomi pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Ada dua hal yang melatari penyanderaan prinsip-prinsip demokrasi yang tampak seolah-olah demokratis tetapi sesungguhnya mengidap patologi.

Pertama, proses membangun kepemimpinan lokal yang representatif lewat pemilihan kepala daerah secara langsung. Lewat pemilu kada kita mencari sosok the real champion (juara sejati) yang berakar pada (kepentingan) rakyat dengan legitimasi yang kuat karena memperoleh mandat langsung dari rakyat. Sayangnya dalam kondisi yang demikian muncul istilah putra/anak daerah, yang akhirnya membatasi kesempatan politik figur luar daerah–meski dia berkualitas–sekaligus menandai autentisitas ‘juara (politik) sejati’ atau juga politik identitas (etnik atau klan).

Padahal dalam segi reformasi aparatur daerah secara nasional misalnya, sentimen putra daerah itu menghambat pendistribusian pegawai untuk menempati jabatan sesuai keahlian masing-masing sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya afiliasi etnik dalam birokrasi yang mengabaikan profesionalisme birokrasi.

Di sisi lain, melahirkan pemimpin populis sering kali menihilkan kontestasi yang rasional-demokratis. Sementara itu, basis perubahan politik lokal belum tertata sedemikian baik karena konsep perubahan politiknya lebih berasal dari ‘atas’ yang sarat kalkulasi-kalkulasi ekonomi-politik seraya mengesampingkan perubahan instalasi demokrasi lokal substantif.

Akibatnya, proses pemilu kada, misalnya, dibangun dengan harga mahal berupa komodifikasi suara rakyat. Praktik politik uang, jual beli suara, selalu menyertai ikhtiar (demokrasi) merebut kedaulatan rakyat. Sebagai contoh, pemilihan 244 kepala dan wakil kepala daerah untuk 2010 telah menghabiskan biaya sekitar Rp3,5 triliun. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, sejak 2005, terdapat 40 kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, yang menjadi terpidana kasus korupsi.

Kekuasaan yang mahal

Kita buru-buru memaklumi tesis Shumpeter (1975) bahwa demokrasi itu mahal tanpa beringsut lebih dahulu menata perangkat lunak dan kelembagaan demokrasi yang rapuh dalam menyongsong transisi politik lokal.

Lebih tepat dikatakan, kekuasaanlah yang mahal, bukan demokrasi. Yang kita capai baru sebatas bagaimana mengakumulasi dan memperluas kekuasaan, belum pada level mempertanggungjawabkan nilai-nilai demokrasi bagi rakyat. Tidak mengherankan jika perilaku korupsi (oligarki politik uang) dan nepotisme (membangun dinasti politik) kian marak justru pascapelaksanaan pemilu kada langsung ketika kekuasaan diperebutkan sedemikian terbukanya. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Mafhud MD, 70% pemilu kada sampai 2010 berujung sengketa di Mahkamah Konstitusi. Itu salah satu akibat liberalisasi politik yang tidak bersinergi dengan kematangan berpolitik para elite.

Dalam pemilu kada siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah, termasuk para artis dan kerabat keluarga elite lokal, meski dengan kemampuan memimpin terbatas. Pada zaman Orde Baru calon kepala daerah mesti mengerti manajemen kepemimpinan serta birokrasi perencanaan dan keuangan melalui persyaratan mengkuti Sespa atau Sespanas. Sekarang dengan modal uang ditambah modal ikatan kroni elite/dinasti lokal, mereka bisa menjadi kepala daerah.

Padahal di satu sisi, besar dan kompleksnya kekuasaan kepala daerah justru mendekatkan daerah ke kegagalan. Jika rakyat memilih pemimpin tidak berkualitas dalam pemilu kada, selama lima tahun daerah itu tidak akan mengalami gebrakan apa-apa. Malah kemiskinan, korupsi, dan birokrasi patologis akan terus marak.

Para bupati/gubernur menganggap diri mereka paling tahu sehingga tidak sedikit kepala daerah yang terjerat oleh korupsi bukan karena kemauan mencuri, melainkan karena tidak mengerti aturan, seperti kasus Gubernur Kepulauan Riau Ismet Abdullah yang dihukum karena kebijakan pengadaan mobil pemadam kebakaran memperkaya orang lain. Data di meja Kantor Sekretariat Negara menyebutkan hingga 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani 150 surat izin pemeriksaan bagi kepala daerah yang terkait dengan korupsi. Dugaan Mendagri Gamawan Fauzi sebagiannya diduga tersangkut korupsi karena tak paham aturan.

Fenomena lain ada bupati yang seenaknya ke luar negeri ketika rakyatnya lagi dirundung bencana. Ketidaktahuan aturan itu disebabkan sistem yang menjauhkan mereka dari kontrol pusat karena merasa telah dipilih langsung rakyat mereka. Mestinya Presiden sebagai kepala pemerintahan bisa mengambil tindakan tegas terhadap gubernur/bupati/wali kota yang mangkir dari tugasnya.

Memang rakyat makin melek politik, tetapi itu tak bisa digeneralisasi ke semua kawasan. Masih banyak masyarakat yang mengandalkan hidup dengan berpikir ‘rasional’: hari ini makan apa. Mereka belum bisa berpikir tentang demokrasi sesungguhnya. Itu bukan salah rakyat, melainkan kesalahan pemimpin yang gagal mentransfer nilai-nilai demokrasi dalam wajah demokrasi dan pembangunan yang menyentuh persis kebutuhan rakyat.

Hasil analisis riset Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) terhadap penerimaan DAU di 114 daerah otonom baru menyebabkan alokasi DAU pada 2002-2008 membengkak sebesar Rp3,56 triliun. Sebagian penerimaan keuangan di daerah otonom baru itu lebih dikerahkan untuk pembangunan birokrasi dan infrastruktur, bukan untuk pelayanan publik.

Partai gagal

Kedua, kegagalan partai mendiferensiasikan ideologinya pada tataran empiris karena orientasinya lebih pada aktivitas memburu rente (rent seeking activity) ketimbang pembinaan (stewardship) politik terhadap kader. Padahal tujuan desentralisasi adalah pembentukan pemahaman politik yang cerdas bagi rakyat (Madic, 1963).

Akibatnya partai menjadi arena kontestasi modal dan moral hazard politikus untuk mengakumulasi kekuasaan di luar prosedur demokrasi. Seorang bupati yang telah dua kali menjabat dan karena dilarang menjabat ketiga kalinya, bisa mencalonkan diri lagi untuk jabatan wali kota, bahkan gubernur, seperti para bupati di Kalimantan Selatan yang ramai-ramai mencalonkan diri jadi gubernur.

Partai gagal membentengi proses suksesi lokal dengan standar aturan dan norma politik yang tegas dengan alibi bahwa pemilu kada langsung menjamin hak dan kepesertaan berpolitik sehingga berkontribusi terhadap penyelewengan kekuasaan lokal (personifikasi dan materialisasi kekuasaan) baik itu politik uang, dinasti politik, ataupun konspirasi politik-ekonomi yang berakibat pada rendahnya kualitas demokrasi (low quality democracy) di daerah.

Kualitas demokrasi yang rendah itu sudah tentu memengaruhi proses pembangunan. Rakyat akan senantiasa disuguhkan opera demokrasi ‘raja-raja kecil’ yang merampok sumber daya pembangunan serta memperluas ruang kosong (discatchment area) bagi pelayanan publik melalui biaya politik yang irasional serta buruknya kualitas kepemimpinan dan aparatur daerah dalam melayani kepentingan publik.

Umbu TW Pariangu
Dosen Fisipol Undana, Kupang; mahasiswa Pascasarjana Fisipol UGM

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan

KOALISI DAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN

Tinggalkan komentar

Penulis : Ramlan Surbakti*)

Setidaknya ada delapan faktor yang perlu diciptakan agar pemerintahan presidensial berlangsung efektif dan stabil dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem multipartai.

Dari delapan faktor itu, hanya dua yang sudah dijamin UUD 1945. Pertama, presiden memiliki legitimasi politik yang tinggi dari rakyat karena dipilih melalui pemilihan umum, tidak hanya berdasarkan mayoritas suara, tetapi juga sebaran dukungan daerah. Kedua, keterlibatan penuh presiden dalam setiap pembahasan RUU yang menyangkut anggaran dan nonanggaran.

Empat dari enam faktor

Keenam faktor lainnya masih harus diciptakan. Karena ruang yang terbatas, saya hanya akan menyorot empat dari enam faktor itu. Keempat faktor tersebut adalah (1) dukungan mayoritas anggota DPR, (2) kepemimpinan politik dan administrasi, (3) pejabat politik yang ditunjuk (political appointee) dalam jumlah yang memadai, dan (4) partai oposisi yang efektif.

Untuk dapat mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan bangsa yang sudah dijanjikan, seorang presiden memerlukan ”pejabat politik yang ditunjuk” untuk melakukan tiga tugas. Pertama, menerjemahkan visi, misi, dan program pembangunan bangsa jadi serangkaian RUU untuk diperjuangkan ke DPR agar menjadi UU. Kedua, menerjemahkan UU tersebut menjadi serangkaian kebijakan operasional. Ketiga, mengarahkan dan mengendalikan birokrasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Setidaknya dua syarat utama harus dipenuhi pejabat politik yang ditunjuk tersebut, yaitu ahli dalam salah satu atau lebih bidang pemerintahan, dan ikut terlibat dalam perumusan visi, misi, dan program pembangunan bangsa sang calon presiden. Dalam struktur pemerintahan/eksekutif di Indonesia, pejabat politik yang ditunjuk ini hanya menteri, pejabat setingkat menteri, dan pejabat pemerintah non-kementerian, yang jumlahnya tidak mencapai 50 orang.

Adapun yang terjadi di Indonesia, tidak hanya sebagian besar ketiga tugas tersebut dilaksanakan oleh birokrasi eselon I dan II, kebanyakan menteri, pejabat setingkat menteri, dan pejabat pemerintah non-kementerian juga tidak memenuhi kedua persyaratan menjadi pejabat politik yang ditunjuk tersebut.

Langkah berikutnya yang harus dilakukan presiden adalah mengajukan rencana legislasi dan anggaran (RUU) kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Inilah salah satu tantangan dalam pemerintahan presidensial karena kekuasaan legislatif terpisah dari kekuasaan eksekutif.

Persetujuan parlemen atas suatu RUU lebih mudah didapat dalam pemerintahan parlementer karena kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif berada pada satu tangan, yaitu partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen. Karena itu, salah satu potensi ketidakefektifan pemerintahan presidensial adalah pemerintahan yang terbelah, yaitu presiden dan kabinet dikuasai suatu partai, sedangkan legislatif didominasi oleh parpol lain.

Kalau pemerintahan presidensial menerapkan sistem kepartaian pluralisme sederhana (dua kutub kekuasaan), pemerintahan yang terbelah ini mungkin dapat diatasi dengan kepemimpinan politik seorang presiden. Akan tetapi, kalau yang diterapkan sistem kepartaian pluralisme moderat (apalagi pluralisme ekstrem), maka parlemen dikuasai tidak oleh satu partai, tetapi oleh banyak partai, sehingga faktor kepemimpinan politik saja tak akan mampu menggalang dukungan parlemen, yang terdiri atas banyak partai, atas rencana kebijakan presiden.

Realitas di Indonesia dewasa ini bukan saja pemerintahan yang terbelah antara eksekutif dan legislatif, melainkan juga eksekutif yang terbelah. Presiden membentuk kabinet yang sebagian menterinya dari enam partai politik, sedangkan tiga parpol memutuskan menjadi oposisi.

Namun, sebagian partai yang ikut dalam kabinet dalam banyak hal justru jadi oposisi terhadap pemerintah. Sebaliknya, ada pula partai yang menyatakan oposisi tetapi mendukung pemerintah. Pada pihak lain, sebagian pejabat politik (menteri) yang ditunjuk presiden dalam banyak hal bukan menjabarkan visi, misi, dan program yang dijanjikan presiden, melainkan menjabarkan agenda partai politiknya sendiri.

Kepemimpinan politik adalah kemampuan meyakinkan partai politik, organisasi masyarakat sipil, berbagai kelompok strategis, dan para pemilih untuk mendukung rencana legislasi dan anggaran yang diajukan pemerintah kepada DPR. Kepemimpinan dalam bentuk pemerintahan presidensial menjadi sangat penting tidak saja karena posisi seorang presiden sebagai orang nomor satu dalam pemerintahan, tetapi juga karena dialah satu-satunya pejabat negara yang memiliki legitimasi politik secara nasional berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan yang dijanjikan kepada rakyat.

Salah satu pendukung potensial presiden adalah para pemilih. Dewasa ini tidak ada presiden di dunia ini yang dipilih oleh lebih dari 60 persen rakyat secara langsung selain Presiden SBY. Akan tetapi, Presiden ternyata belum mampu menggerakkan pendukung potensial ini untuk mendukung pelaksanaan berbagai rencana legislasi dan anggaran seperti yang sudah ia janjikan.

Desain sistem pemilu

Karena itu diperlukan desain sistem pemilu yang mampu menciptakan keempat faktor tersebut. Pertama, mengadopsi desain sistem pemilu yang mengarahkan partai politik melaksanakan fungsi representasi politik di tengah-tengah masyarakat lokal sebagai jembatan antara rakyat/masyarakat dan negara.

Kedua, mengadopsi desain sistem pemilu yang tidak saja menjamin akses rakyat menuntut akuntabilitas partai/wakil rakyat, tetapi juga membuat partai politik dan wakil rakyat ”takut” kepada rakyat.

Ketiga, mengadopsi desain sistem pemilu yang mampu menciptakan sistem kepartaian pluralisme moderat (sekitar 5 parpol dengan jarak ideologi yang tidak terlalu jauh sehingga memungkinkan tercapai kesepakatan).

Keempat, menggunakan desain sistem pemilu yang secara efektif mampu mengurangi jumlah parpol di DPR sehingga koalisi dua atau tiga parpol sudah mencapai mayoritas kursi di DPR. Kelima, menggunakan desain sistem pemilu yang mampu mendorong koalisi parpol yang solid, baik dalam pemerintahan maupun di DPR, dan koalisi partai oposisi yang efektif di DPR.

Desain sistem pemilu yang diperkirakan mampu mewujudkan satu atau lebih dari lima variabel ini adalah sistem kompetisi parpol peserta pemilu, menurunkan besaran daerah pemilihan dari 3-10 jadi 3-6 kursi, ambang batas masuk DPR minimal 2,5 persen suara, dan pelembagaan kalender waktu penyelenggaraan berbagai jenis pemilu.

Pelembagaan kalender penyelenggaraan berbagai jenis pemilu merupakan desain sistem pemilu yang paling strategis untuk mewujudkan empat faktor pemerintahan presidensial yang efektif tersebut. Desain ini pada dasarnya memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dari pemilu lokal selang 2,5 tahun, dan penyelenggaraan pemilu anggota DPR (dan DPD) dan pemilu presiden dilakukan bersamaan, sedangkan penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota bersamaan dengan pemilu kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Sejumlah perubahan perilaku politik diperkirakan akan muncul sebagai akibat dari desain kalender waktu penyelenggaraan pemilu seperti ini. Pertama, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak hanya harus mempertimbangkan siapa yang akan jadi calon presiden/wakil presiden yang diusulkan, juga harus mempertimbangkan akan berkoalisi dengan parpol apa.

Kedua, parpol atau koalisi parpol punya waktu memadai untuk mempersiapkan satu visi, misi, dan program pembangunan bangsa sebagai materi kampanye, baik untuk pemilu anggota DPR maupun pemilu presiden.

Ketiga, koalisi parpol yang tidak berhasil memenangi kursi presiden/wakil presiden dan mayoritas DPR akan tampil sebagai oposisi yang efektif. Tidak saja dalam mengimbangi presiden dan mayoritas anggota DPR dalam membahas dan menyepakati UU, tetapi juga dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan UU lainnya.

Keempat, pemisahan pemilu nasional dari pemilu lokal akan meningkatkan kedaulatan rakyat karena para pemilih tidak perlu menunggu lima tahun untuk mengevaluasi kinerja pejabat yang dipilih melalui pemilu. Kalau kinerja mereka sesuai dengan janjinya pada pemilu, maka partai/kader partai itu akan dipilih lagi. Juga sebaliknya.

Kelima, setiap jenis pemilu akan memiliki fokus materi kampanye. Fokus materi kampanye pemilu nasional—baik pemilu anggota DPR maupun pemilu presiden—adalah isu nasional yang dirumuskan dalam visi, misi, dan program pembangunan bangsa. Fokus materi kampanye pada pemilu lokal adalah isu lokal, yaitu tentang urusan pemerintahan yang diberikan negara kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warga di daerah bersangkutan.

Keenam, penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPD serta pemilu presiden pada waktu bersamaan adalah mengurangi biaya penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal. Dan, ketujuh, memudahkan KPU dan KPU daerah merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh tahapan pemilu. Tidak saja karena hanya dua kali menyelenggarakan pemilu selama lima tahun, tetapi terutama punya waktu yang memadai mempersiapkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Ramlan Surbakti

Guru Besar Perbandingan Politik FISIP Universitas Airlangga

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat