KPU Prov. Jabar Verifikasi Parpol Awal Oktober 2013

Tinggalkan komentar

Sekretaris KPU Prov. Jabar, Heri Suherman

Bandung, kpu.jabarprov.go.id – Sehari berakhirnya penetapan 7 September 2012, batas akhir pendaftaran Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional di 2014, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) langsung menggelar verifikasi. Berdasar ketentuan Undang– Undang tentang Pemilu, pendaftar adalah Pimpinan Pusat Parpol ke KPU RI. Sementara bagi Parpol di tingkat Kabupaten/Kota, menyampaikan foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) dan daftar anggotanya.

“Daftar anggota ini harus dibuktikan dengan  foto copy KTA. Jumlah minimal adalah seribu KTA atau seperseribu dari jumlah penduduk. Lewat tanggal 7 September 2012, tidak bisa lagi mendaftar. Kecuali kelengkapan yang masih kurang, masih bisa  dilengkapi sampai 29 September 2012,” kata Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Heri Suherman kepada Media Center KPU Prov Jabar, di Bandung. Sabtu (8/9).

Mengenai pendaftaran Parpol di tingkat provinsi, lanjut Heri, pihaknya  tidak ada kewajiban apapun. Meski ada banyak Parpol yang menyerahkan berkas, KPU Prov Jabar, dikatakannya, telah memberikan pelayanan. Nanti selesai KPU RI melakukan verifikasi, KPU Prov Jabar baru ada kewajiban memverifikasi Parpol di Tingkat Provinsi secara faktual. KPU Jabar akan melakukan verifikasi kebenaran berkas yang disampaikan, sesuai dengan kenyataan atau tidak. “Kita akan lakukan verifikasi kepengurusannya, kesekertariatan dan status gedung sekretariatnya seperti apa. Apakah memenuhi ketentuan atau tidak. Verifikasi di Tingkat Provinsi ini akan kita laksanakan satu sampai tiga Okotober 2012,”.

“Bagi Parpol di Tingkat Kabupaten/Kota, nantinya juga akan di verifikasi faktual. Apakah betul KTA itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Itu sudah dimulai sejak hari ini. Verifikasi minimal sepuluh persen. Kalau menyerahkan seribu KTA, kita akan verifikasi seratus. Kalau tidak benar, ada kewajiban harus diganti, artinya masih kurang,” imbuh Heri.

Parpol tingkat Prov Jabar yang datang ke KPU Jabar di Jalan Garut Bandung, ada lebih kurang 15 Parpol. Sebagian diantaranya ada yang hanya konfirmasi dan konsultasi. Kelimabelas Parpol itu, diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Kedaulatan, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Hanura, Partai GOLKAR, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Buruh, Partai Nasional Republik (NASREP), Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Gerindra. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan

KPU: 12 Partai Tidak Memenuhi Syarat Pendaftaran

Tinggalkan komentar

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan, dari 46 partai politik (parpol) yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2014, yang tidak memenuhi 17 item persyaratan pendaftaran berjumlah 12 (dua belas) partai.

12 partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran itu adalah, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pelopor, Partai Republiku Indonesia, Partai Islam, Partai Aksi Rakyat (PAR), Partai Merdeka, Partai Patriot, Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), dan Partai Matahari Bangsa (PMB).

Demikian dibacakan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam jumpa pers di Media Center KPU, Senin (10/9) sore. Husni pada kesempatan itu didampingi oleh anggota KPU, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Juri Ardiantoro.

Husni Kamil Manik mengungkapkan, partai-partai yang diklasifikasikan “terdaftar” adalah partai yang telah memenuhi 17 item syarat pendaftaran.

Ia menambahkan, hari terakhir pendaftaran (Jumat, 7/9-red) merupakan hari favorit bagi partai untuk mendaftar. Sampai pukul 16.00 WIB, tercatat 13 partai yang datang ke KPU untuk mendaftarkan diri.

“KPU sudah menghimbau kepada seluruh partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, untuk segera mendaftar. Tetapi, hari-hari terakhir menjadi hari favorit bagi partai,” ungkapnya.

Senada, Ida Budhiati mengatakan, bagi partai yang dinyatakan “terdaftar” (34 parpol-red), dapat melengkapi dokumen persyaratan hingga 29 September 2012.

“Penyerahan kelengkapan dokumen persyaratan dilakukan di KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, pada pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB. Khusus untuk Kartu Tanda Anggota (KTA), diserahkan ke KPU/KIP kabupaten/kota. Sedangkan KPU/KIP provinsi melakukan supervisi kepada KPU/KIP kabupaten/kota, dan menyampaikan laporannya kepada KPU. Apabila sampai dengan 29 September 2012, partai tersebut tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan, maka partai itu tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya, yakni verifikasi administrasi,” terang Ida.

Rekap Partai Politik dan Dokumen Persyaratan yang Diserahkan Kepada KPU

Sumber: KPU

KPU-Bawaslu-DKPP Téken Peraturan Bersama Kode Etik

Tinggalkan komentar

Jakarta, kpu.go.id – Senin (10/9) pagi, 3 (tiga) pimpinan lembaga penyelenggara pemilu, yakni, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie, menandatangani Peraturan Bersama Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Penandatanganan dilakukan di Ruang Sidang Utama KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, disaksikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marzuki Alie; Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman; Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa; Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Tanribali Lamo; para pimpinan partai politik; BPPT; serta seluruh anggota KPU, anggota Bawaslu, anggota DKPP.

Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu itu terdiri atas 6 (enam) bab, dan 20 pasal.

“Penandatanganan ini harus dicatat sebagai sejarah, bahwa ketiga lembaga penyelenggara pemilu ini, telah membangun demokrasi Indonesia. Semoga bisa menjadi model di dunia,” kata Prof. Jimly dalam sambutannya.

Menurut Jimly, penandatanganan tersebut dilakukan tepat 2 (dua) hari sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 110 ayat (4), yakni 12 September 2012 atau 3 (tiga) bulan setelah DKPP mengucapkan sumpah/janji. DKPP sendiri diambil sumpah/janji-nya pada 12 Juni lalu oleh Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta.

“Hari ini kami mengeluarkan Peraturan Kode Etik yang baru. Selama ini kan peraturan itu (kode etik-red) hanya ada di Peraturan KPU (PKPU Nomor 31 Tahun 2008-red). Sebenarnya, selain Kode Etik, kami (DKPP-red) juga telah menyusun Peraturan Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” urai Jimly.

Lebih lanjut, Jimly mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis norma, termasuk norma hukum, norma etika, bahkan norma agama. Karena itu, menurutnya, bangsa Indonesia harus mulai menata kehidupan norma. Khusus norma politik, harus dijalankan agar taat pada hukum dan etika dalam berdemokrasi. Semua pihak harus diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berkompetisi dalam berpolitik.

“Untuk mengembangkan demokrasi substantif, harus taat pada rule of law dan rule of ethic. Artinya, kalau KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia dapat memastikan tegaknya norma dan etik, maka semua dapat berjalan dengan semestinya,” tandasnya.

Mekanisme pengadilan etika di DKPP, kata Jimly, sifatnya terbuka, seperti di pengadilan. Semua pihak diberi peluang sama untuk membuktikan kebenaran. Kalau tidak terbukti, harus dikembalikan nama baiknya.

“Mekanisme terbuka itu penting untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan penyelenggara pemilu . Ini penting untuk menjaga citra positif terhadap hasil pemilu,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Menurutnya, penandatanganan Peraturan Bersama Kode Etik merupakan momentum penting untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014.

“Bagi KPU, kode etik ini bukan hal baru, hanya, saat ini penegaknya sudah permanen. Saya ingin sampaikan, KPU tidak ma-main dalam penegakan kode etik ini,” tegas Husni.

Sumber: KPU

Agenda Kegiatan Pelaksanaan Tahapan Bulan September

Tinggalkan komentar

  1. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau, 27 September 2012;
  2. Menerima pemberitahuan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, 27 September 2012;
  3. Penyusunan Data Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi untuk disampaikan ke KPU Kab/Kota, 27 September 2012;

Pedoman Teknis Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemutakhiran Data Pemilih (e-DPT) Pilgub Jabar 2013

Tinggalkan komentar

I. PENGELOLAAN DP4

A. Kegiatan PPS

  1. menugaskan 2 (dua) orang Anggota PPS sebagai Operator Data Pemilih (ODP);
  2. menugaskan ODP PPS mengikuti pelatihan internal (in house training) pelaksanaan Tugas ODP; dan
  3. mempelajari format standar Data Pemilih dalam bentuk data elektronik (softcopy).

B. Kegiatan PPK

  1. menugaskan 4 (empat) orang Anggota PPK sebagai ODP;
  2. menugaskan perwakilan ODP PPK mengikuti pelatihan teknis ODP; dan
  3. melaksanakan pelatihan internal (in house training) pelaksanaan Tugas ODP.

II. PENYUSUNAN DATA PEMILIH BERDASARKAN DP4

A. Kegiatan PPK

  1. menerima Data Elektronik (softcopy) Data Pemilih berdasarkan Model A-KWK.KPU dari KPU Kabupaten/Kota;
  2. membuat Surat Pemberitahuan kepada PPS apabila berdasarkan Hasil Penelusuran Data beserta Lampiran Data yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdapat Pemilih yang terdata lebih dari 1 (satu) dalam Data Pemilih pada Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan, untuk dilakukan validasi/koreksi dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih di PPS berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih oleh PPDP;
  3. melaksanakan Rapat Kerja Teknis kepada PPS tentang uraian tugas dan tanggung jawab PPS dan PPDP, pada kegiatan Penyusunan Data Pemilih berdasarkan Model A-KWK.KPU, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Pemilih, Penyusunan, Penetapan, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih yang didaftar setelah Penetapan DPT melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (e-DPT Pilgub Jabar 2013); dan
  4. melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan penyusunan Data Pemilih.

B. Kegiatan PPS

  1. menerima Data Pemilih dalam bentuk data elektronik (softcopy) Model A-KWK.KPU dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  2. menerima Surat Pemberitahuan dari PPK berdasarkan hasil penelusuran data beserta Lampiran Data dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang pemilih yang terdata lebih dari 1 (satu) dalam Data Pemilih pada Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan, untuk disampaikan sebagai bahan pelaksanaan tugas PPDP; dan
  3. meneliti dan memeriksa nama-nama dalam Surat Pemberitahuan dari PPK beserta lampirannya dan menyandingkannya dengan Data Pemilih yang telah diterima.

III. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

A. Kegiatan PPS

  1. melakukan perbaikan Daftar Pemilih;
  2. menyusun Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (softcopy).

B. Kegiatan PPK

  1. memasukkan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (softcopy) bersama-sama dengan PPS melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (e-DPT Pilgub Jabar 2013).
  2. melaksanakan perbaikan data setiap kali diterima perubahan data dari PPS sebagai akibat hasil pelaksanaan tugas PPDP;
  3. menerima informasi dari KPU Kabupaten/Kota terkait setiap kali ditemukan kepastian perubahan Data Pemilih yang terdapat di lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih dan menyampaikan informasi kepada PPS terkait;
  4. membuat laporan kepada KPU Kabupaten/Kota setiap kali ditemukan kepastian perubahan Data dan Daftar Pemilih;
  5. membuat data elektronik (softcopy) rekapitulasi Penetapan DPS;
  6. menyampaikan data elektronik (softcopy) Daftar Pemilih Sementara kepada KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS; dan
  7. memelihara data elektronik (softcopy) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara.

IV. PERUBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

A. Kegiatan PPS

  1. melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (softcopy);
  2. menyampaikan perubahan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (softcopy) kepada PPK; dan
  3. menyampaikan perubahan data setiap kali ditemukan kepastian Data Pemilih yang terdapat di lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih kepada PPK.

B. Kegiatan PPK

  1. melaksanakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (softcopy), setiap kali diterima perubahan data dari PPS melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (e-DPT Pilgub Jabar 2013);
  2. menerima informasi dari KPU Kabupaten/Kota setiap kali ditemukan kepastian perubahan Data Pemilih yang terdapat di lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih dan menyampaikan informasi kepada PPS terkait;
  3. membuat laporan kepada KPU Kabupaten/Kota setiap kali ditemukan kepastian perubahan Data dan Daftar Pemilih;
  4. memasukkan data elektronik (softcopy) perubahan/perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan dibantu oleh PPS;
  5. membuat Data Elektronik (softcopy) Daftar Pemilih Perubahan dan/atau Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan;
  6. menyampaikan data elektronik (softcopy) Daftar Pemilih Perubahan dan/atau Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota, dengan melampirkan Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Data Pemilih; dan
  7. memelihara Data Elektronik (softcopy) Daftar Pemilih Perubahan dan/atau Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan.

V. DAFTAR PEMILIH TETAP

A. Kegiatan PPS

  1. menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (softcopy);
  2. menyampaikan perbaikan dan perubahan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (softcopy) kepada PPK; dan
  3. perbaikan dan perubahan yang dimaksud dalam angka 2 adalah dalam masa waktu pengumuman sebelum disahkannya Daftar Pemilih Tetap.

B. Kegiatan PPK

  1. memasukkan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (softcopy) bersama-sama dengan PPS melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (e-DPT Pilgub Jabar 2013);
  2. menerima perbaikan Daftar Pemilih Tetap dari PPS;
  3. membuat laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang perbaikan dan perubahan Data Pemilih dalam bentuk Data Elektronik (softcopy);
  4. menyampaikan data elektronik (softcopy) Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. memelihara Data Elektronik (softcopy) Daftar Pemilih Tetap.