Sukses Pilgub Jabar Juga Harus Sukses Administratif

Tinggalkan komentar

Bimtek Perpres No. 70 Tahun 2012, di Hotel Lingga, Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Kamis (20/9)

BANDUNG, kpu.jabarprov.go.id – Sukses Pilgub Jabar 2013, tidak saja  sukses secara politis tapi juga harus sukses secara administratif. Artinya proses penyelesaian administrasi  dan pengadaan Logistik barang dan Jasa harus tepat waktu, sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal mutlak dari sukses penyelenggaraan Pilgub Jabar 2013 secara keseluruhan.

“Satu saja komponen yang menjadi tugas KPU, katakanlah pengadaan bantalan dan alas coblos tidak diadakan, atau alat lain yang tidak standar atau pendistribusian yang tidak tepat waktu, KPU selaku penyelenggara akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” kata Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jabar (KPU Prov Jabar), Heri Suherman pada bimbingan teknis Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di Hotel Lingga, Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Kamis (20/9).

Bimtek dilaksanakan selama 2 hari dari 20 s.d. 21 September 2012. Peserta terdiri para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan Pemilihan Gubernur Jabar 2013. Bimtek dimaksudkan sebagai pembekalan bagi para PPK yang sebagian banyak dijabat Sekretaris, Kasubag dan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota.  Mereka harus melaksanakan pengadaan dan distribusi logistik di kota/kabupaten masing-masing.

Peserta diberi pemahaman langsung dari Pusat, yakni dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP), Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Pelayanan Pengadaan (UPP) dari Pemprov Jabar. Harapannya, peserta bisa lebih mahir dalam pengadaan barang dan jasa dalam pemenuhan logistik Pilgub Jabar 2013 secara tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran dan sesuai dengan spesifikasi. “Mencermati barang apa saja harus diadakan, mampu buat perkiraan  jadwal, kapan barang itu diadakan, menyesuaikan dengan jadwal tahapan yang sudah ditetapkan. Selebihnya, prinsip efektif, efisien dan bisa dipertanggungjawabkan harus diterapkan” kata Heri.

Perpres 70 Tahun 2012, jelas Heri, merupakan perubahan kedua dari Perpres 54 Tahun 2010. Perpres ini sepertinya Pemerintah melihat, selama ini proses pengadaan barang dan jasa dengan anggaran pemerintah aturannya sangat ketat. Penyerapannya dirasakan lambat dan cukup sulit. Perpres baru ini  setidaknya membantu mempercepat dan mempermudah penyerapan anggaran pemerintah yang bersumber dari APBN.  Sementara agenda Pilgub dan Pilkada di Kab/kota tidak boleh diabaikan.

Pemerintah  bermaksud menyegerakan penyerapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Perpres ini ada perubahan-perubahan dimana proses lelang bisa lebih cepat. Proses pengadaan bisa menjaring rekanan sebelum anggaran ditetapkan, sudah diumumkan pengadaan  yang dilelang khususnya yang dibawah Rp 200 juta bisa melalui penunjukan langsung.

Ketentuan ini menurutnya harus direspon, tapi tidak direspon dengan membawa kepentingan-kepentingan tertentu. Menganggap gampang, apalagi melakukan penunjukan tanpa perencanaan matang dan tanpa pertanggungjawaban jelas. “ Meski penunjukan langsung, ada hal-hal yang harus tetap dipertanggungjawabkan.  Tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan harus menjadi motto dalam melaksanakan tugas pengadaan. Kita buat time schedule dan disiplin. Kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu dan berbarengan dengan penyelesaian administrasinya,”.

“PPK dan bendahara itu bertanggungjawab secara pribadi. Ketika PPK mengadakan barang tidak sesuai spek atau melebihi harga pasaran dan tidak sesuai ketentuan, itu tanggung jawab PPK, bukan tangung jawab lembaga,” imbuhnya.

Senada dengan Komisioner KPU Jabar, Iin Endah Setiawati, Bimtek penting dilakukan untuk menyamakan pandangan,menambah pemahaman karena KPU Jabar akan menyelenggarakan Pilgub Jabar 2013. Kegiatan ini harus didukung adanya ketersediaan logistik, diantaranya surat suara, alat kelengkapan TPS, formulir-formulir dan buku petunjuk. pelaksanaan pengadaannya harus disesuaikan dengan  peraturan yang ada.

KPU sebagai penyelenggara menetapkan norma standar  dan kebutuhan logistik Pemilu. Namun dalam pelaksanaan, pengadaan dan pendistribusian, dilaksanakan sekretariat, khususnya di Bagian Umum, Logistik dan Pejabat Pembuat Komitmen. Pengadaan logistik ini harus tepat jumlah, tepat waktu dan tepat anggaran.

Bimtek dikatakannya dapat menambah pemahaman peserta dan menjadi pendukung suksesnya Pilgub dan Wakil Gubernur. “Sukses Pilgub Jabar 2013 ini tidak terlepas dari ketersediaan logistik serta sistem pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya.  Sukses Pemilu tanpa didukung pertanggungjawaban yang baik, mungkin tidak akan berarti apa-apa,” pungkasnya. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan

Hindarkan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Tinggalkan komentar

Teten Setiawan, Komisioner KPU Prov Jabar

Bandung, PPK-JTW – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat berharap, tidak satupun penyelenggara Pemilu di Jawa Barat terkena permasalahan yang berkaitan dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Tidak kecuali di verifikasi faktual Parpol calon peserta Pemilu dan disemua tahapan penyelenggaraan Pemilu, baik di Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah.

“Kita KPU Jabar inginnya nol, tidak satupun penyelenggara Pemilu di Jawa Barat terkena permasalahan yang berkaitan kode etik,” Kata Komisioner KPU Prov Jabar, Teten Setiawan dalam arahannya pada Rapat Koordinasi dengan jajaran KPU Kabupaten/Kota se Jawa Barat, persiapan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik (Parpol) di wilayah Prov Jabar calon peserta Pemilu 2014, di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang Bandung, Senin (24/9).

Kode etik Penyelenggara Pemilu, dikatakannya merupakan seperangkat prinsip moral atau nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku penyelenggara pemilu. Nilai tentang baik atau buruk yang terkait pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu. Ketidak cermatan, bisa terjaring dan dinyatakan melanggar terhadap sumpah dank ode etik penyelenggara Pemilu.

Ditandaskan Teten, apa yang sudah digariskan baik dalam sumpah/janji penyelenggara Pemilu dan dalam amanat Peraturan Bersama mengenai kode etik penyelengara Pemilu, KPU Kabupaten/Kota pentingnya benar-benar memahami sehingga kedepan tidak ada perbuatan aneh sebagai tindaka pelanggaran kode etik. Terkait ini, KPU Jawa Barat menjamin untuk konsisten menjaga netralitas. Pernyataan sikap tegas KPU Jabar, terkait adanya kekhawatiran yang mengasumsikan, pencalonan dari unsur perseorangan bisa dimainkan. Dimainkan untuk mengganggu calon yang kuat dan memenangkan atau mendukung calon yang lain.

“Saya tegaskan itu. Netralitas itu bisa diukur.  Kami komit untuk melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terhadap sumpah dan janji, dan terhadap kode etik. Kalau ada perbuatan aneh, biasanya itu yang menyimpang,” ujar Teten.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dikatakannya sebagai pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu. Etika yang berpedoman kepada sumpah/janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Prinsip dasarnya, mentaati peraturan perundang-undangan, non partisan dan netral, transparan dan akuntabel, melayani pemilih menggunakan hak pilih, serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan.

Berkenaan pelanggaran administrative Pemilu, diakuinya hingga kini pihaknya belum mendapat gambaran pasti apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi Pemilu, dipahami sebagai pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diluar tindak pidana Pemilu dan kode etik penyelenggara Pemilu. “Definisinya seperti itu. Penyelesaian pelanggaran administratif, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Pelanggaran administrasi Pemilu, KPU yang menyelesaikan,”.

Terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, dikatakannya, komitmen KPU Provinsi Jawa Barat khususnya dalam rangka supervisi  dan monitoring terhadap penyelenggaraan Pemilu Kada, bagaimana melakukan pencegahan pelanggaran dan mengatasi persoalan sengketa tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi. “Kalaupun sampai ke MK, dan putusan MK mengabulkan, jangan sampai KPU ikut terbawa-bawa.  Kita ingin, minimal tidak ada gugatan ke MK,”.

Teten juga mengingatkan, KPU Kabupaten dan Kota untuk kembali memahami perannya yang pokok sebagai bagian dari KPU RI.  Tidak terjebak dan lebih konsentrasi pada Pemilu Kepala Daerah, seolah-olah berdiri sendiri sebagai otorisator Pemilu Kada. Sementara amanat Undang Undang dan amanat Peraturan KPU, juga pesan lisan para Komisioner di Jakarta, tegas menyatakan KPU Provinsi,KPU Kabupaten dan KPU Kota adalah penyelenggara Pemilu Legislatif  dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu jadi focus dan menarik dibicarakan, karena kini menurutnya sudah ada fenomena politik luar biasa, fenomena ketatanegaraan luar biasa sehubungan rencana pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga yang nantinya diberi kewenangan untuk membentuk badan ad hoc, melakukan pemeriksaan di Provinsi untuk tingkatan tertentu. Lembaga ini, nantinya akan melibatkan KPU Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi yang diangkat menjadi tim pemeriksa ad hoc bersama dengan unsur perguruan tinggi, dimana pimpinannya salah seorang dari DKPP itu sendiri. Padahal sebelumnya sudah enak, KPU Provinsi tidak dibawa-bawa. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat