Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Jabar

BANDUNG, PPK-JTW – Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat memiliki kewenangan menuntut secara hukum kepada pasangan calon yang melakukan “penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan dan Model B1-KWK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013” dengan mengabaikan peraturan dan perundangan berlaku, terkesan semena-mena dan terbukti tidak serius mengikuti proses pencalonan.

Padahal, bagi pasangan tersebut tidak ada alasan untuk tidak mengetahui mekanisme, prosedur dan persyaratan penyerahan dokumen itu. Sebab, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan penyerahan pada 1 s/d. 5 Oktober 2012, pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) melalui media massa telah mengundang hadir tokoh masyarakat Indonesia untuk mengikuti rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, pada Kamis 20 September 2012.

Bahkan, perwakilan dari semua tokoh masyarakat yang memang belakangan diketahui mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas dukungan, oleh KPU dibekali lembaran Tahapan, Program dan Jadwal Pilgub 2013 serta sebuah buku berisi Peraturan KPU Nomor 9/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, selain pada rakor dibekali pula pengarahan mengenai proses pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan oleh Komisioner merangkap Ketua Pokja Pencalonan Teten Setiawan, Komisioner merangkap Ketua Pokja Sosialisasi Aang Ferdiman, Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Jabar Teppy Wawan Dharmawan.

Jika kemudian pada penyerahan dokumen dukungannya sangat tidak memadai, baik kurang dari jumlah sekurang-kurangnya 3% jumlah penduduk, sebarannya tidak mencapai batas minimal 50% dari kabupaten/kota di Jawa Barat maupun terdapat kekurangan lain secara administratif, maka Panwaslu dapat melakukan tuntutan hukum menyangkut pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 15/2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

“Bakal pasangan calon yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana. Apalagi kalau sebelumnya pasangan itu menyebarkan informasi dengan mengklaim telah memiliki sekian juta pendukung. Tapi kenyataannya, dukungan yang diserahkan ke KPU hanya sedikit, itupun tidak lengkap dan banyak yang salah. Pasangan itu jelas-jelas sudah melakukan kebohongan publik, maka bisa dijerat secara hukum,” kata Ketua Panwaslu Jabar, Ihat Subihat.

Selaku pakar hukum yang kini aktif pula mengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Ihat berniat melakukan tuntutan kepada salahsatu pasangan calon perseorangan yang terindikasi menyerahkan berkas dukungan secara sembarangan. Bahkan, ketika berkasnya akan diverifikasi oleh petugas dari KPU Jabar dan KPU kabupaten/kota, tak seorangpun tim kampanye pasangan itu yang hadir di tempat verifikasi.

Ketika itu, Ihat terpaksa mengambil keputusan agar berkas dukungan bakal pasangan calon tersebut dibuka saja untuk diverifikasi dan direkapitulasi oleh petugas, dengan disaksikan beberapa anggota Panwaslu Jabar. Parahnya lagi, berkas dukungan yang diserahkannya tidak satupun dilengkapi B1-KWK, sehingga oleh Panwaslu dan KPU Jabar dianggap kosong dan tidak layak untuk diverifikasi.

Temuan Panwaslu mengenai adanya berkas dukungan dari salahsatu bakal pasangan calon perseorangan, yaitu pasangan Endang Ilyas Susanto dan Mahmud Zaki Fuad, yang diserahkan ke KPU Jabar secara tidak lengkap, dan sepintaspun terlihat jumlahnya sangat sedikit dibanding yang ditetapkan 3% dari jumlah penduduk dengan sebaran minimal 50% dari kabupaten/kota di Jawa Barat, terungkap pula pada Rapat Pleno KPU Jabar yang diikuti seluruh Komisioner dan pejabat struktural di kesekretariatan komisi ini.

Namun, kaitan ini pihak KPU Jabar hanya menyiapkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan pada penyelenggaraan Pilgub 2013, untuk dijadikan dasar yuridis jika ada gugatan hukum dari bakal pasangan calon perseorangan yang merasa tidak puas. Lain halnya dengan Panwaslu Jabar, merencanakan mengajukan gugatan hukum kepada pasangan yang terindikasi semena-mena dalam menyerahkan dokumen dukungan, dengan tujuan sebagai pembelajaran dan pendewasaan bagi masyarakat luas dalam berdemokrasi. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan