Pasangan Calon Perseorangan

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW – ADA enam orang yang akan menjadi bakal calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013. Keenam orang ini, setidaknya yang dicatat berdasarkan kehadiran saat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) mengundang tokoh masyarakat yang berminat dan berniat masuk bursa pencalonan lewat jalur independen.

Mereka yang hadir diwakili oleh para utusannya di kantor KPU Jabar Jl. Garut No.11 Bandung, Kamis (20 September 2013, untuk mengikuti rapat koordinasi KPU Jabar dengan tokoh masyarakat Indonesia dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran bakal calon perseorangan dalam Pilgub 2013, adalah Dikdik Mulyana Arif Mansyur, Dedi Supriadi alias Deddy Dores, Maman Daning, Endang Ilyas, Daday Hudaya, dan seorang lagi—kalau tidak salah mencatat—HR. Eky Darmatil.

Kehadirannya di rakor itu rata-rata ingin dulu mendengarkan paparan Komisioner sekaligus Ketua Pokja Pencalonan, Teten Setiawan, Komisioner Pokja Sosialisasi Ferdiman dan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas KPU Jabar Teppy Dharmawan, terutama yang menyangkut persyaratan serta mekanisme dan prosedur pencalonan. Merekapun ingin kepastian syarat jumlah minimal dukungan yang nanti harus dikumpulkan oleh setiap pasangan bakal calon perseorangan.

Istilah mereka datang dan hadir di situ sekadar untuk penjajakan. Malah lima dari enam utusan tokoh masyarakat secara terang-terangan mengaku belum melakukan apapun, apagi mengerahkan tim sukses untuk memobilisasi dan mengumpulkan dukungan. Ketika itu mereka menganggap masih ada waktu berpikir dan berhitung dulu, istiharah, sebelum melangkah ke ikhtiar untuk pencalonan pada Pilgub 2013.

Dalam rakor yang digelar atas dasar inisiatif Pokja Sosialisasi dan Pokja Pencalonan ini, ada juga seorang utusan yang secara terang-terangan menyatakan keraguannya, terutama menyangkut pengamanan surat dukungan dokumen yang nanti diserahkan ke KPU Jabar dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Iapun meragukan kejujuran KPU Jabar dalam meloloskan pasangan calon perseorangan.

Namun, Teten berusaha meyakinkan bahwa KPU Jabar tidak akan mengorbankan amanat rakyat Jawa Barat, yang dimplementasikan pada komitmen internal untuk bekerja keras menyelenggarakan Pilgub yang luber (lancar, umum, bebas dan rahasia), jurdil (jujur dan adil), sehat dan bersih. KPU Jabar telah memancangkan niat dan membulatkan tekad , untuk menggunakan sebaik-baiknya dana Pilgub 2013 dari APBD yang jumlahnya mencapai Rp. 700 milyar.

“Tidak mungkin kami mengorbankan dana publik, mengkhianati amanat dan kepercayaan masyarakat hanya untuk kepentingan satu atau dua orang. Dengan mengundang para tokoh masyarakat ke sinipun merupakan bagian dari transparansi yang ingin kami terapkan, khususnya dalam proses pencalonan untuk pasangan calon perseorangan. Jangan sampai ada yang bilang: Wah, meni euweuh nu ngabejaan,” papar Teten.

Maka dalam rakor di luar aturan perundangan-undangan pemilu, tetapi digelar atas dasar inisiatif KPU Jabar dengan itikad untuk memberikan penjelasan kepada tokoh masyarakat, dijelaskan secara panjang lebar Peraturan KPU Nomor 9/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 perihal pencalonan dari pasangan calon perseorangan. Sampai masalah teknis berupa contoh pengisian surat keterangan, surat pemberitahuan dan surat pernyataan, juga diberitahukan kepada mereka.

Sampai dalam rakor dengan KPU dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota se-Jawa Barat, Rabu (26/9), Teten masih mengungkapkan kekhawatirannya akan muncul tuduhan “penggelapan” dokumen dukungan dari tim sukses pasangan calon perseorangan. Karenanya, ia berjanji akan mensterilkan kantor lingkungan kantor KPU Jabar dari tanggal 1 sampai 8 Oktober mendatang, bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Pokoknya, untuk pasangan calon perseorangan, KPU Jabar telah sedemikian rupa merancang persiapan berikut jaminan keamanan dan asas jurdilnya. Yang menimbulkan pertanyaan sekarang adalah justru dari calonnya sendiri, apakah akan selalu berpijak pada asas demokrasi atau tidak. Sebab, pemaksaan kehendak dengan mengingkari aturan perundang-undangan kerap terjadi dalam pilkada (pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah) di republik ini.

Pilgub 2013 sebentar lagi. Bahkan jadwal pengumuman, proses penyerahan dokumen dukungan dan verifikasinya, penetapan pasangan calon dan pengumuman nomor urutnya, dimulai akhir September ini. Bisa dilihat siapa saja diantara tokoh masyarakat yang sungguh-sungguh ingin menjadi Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat. Sebab, dari enam tokoh yang mengutus wakilnya ke KPU Jabar, baru seorang yang mengklaim telah mengantongi dukungan dari 3 juta pemilih. Lihat saja nanti. (Ilman Ferdiana/MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan

Mulai 11 Oktober Hingga 14 Hari Kedepan, PPS Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan Pilgub Jabar

2 Komentar

JATIWARAS, PPK-JTW– Selama 14 (empat belas) hari ke depan terhitung mulai 11 Oktober 2012, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi dukungan atas calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Verifikasi ditempuh dalam dua tahap, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Verifikasi administrasi pada intinya meneliti keabsahan administrasi dukungan, baik dari segi kelengkapan administrasi maupun dari segi akurasi data pendukung, sebagaimana telah diatur oleh Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dan dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 30 Tahun 2012. Verifikasi ini berlangsung selama 3 (tiga) hari.

Apabila dukungan tersebut pada tahap pertama dinyatakan sah secara administratif, langkah selanjutnya, PPS mengadakan verifikasi faktual. Verifikasi ini pada intinya mengkonfirmasi kepada para pendukung yang tercantum dalam daftar dukungan tersebut secara langsung yang didatangkan oleh Tim Kampanye pasangan calon atau mendatangi langsung setiap alamat pendukung.

Tujuannnya adalah memperoleh kebenaran hakiki tentang dukungan tersebut. Apakah pendukung dalam daftar dukungan tersebut benar-benar mendukung; apakah data pendukung yang tercantum dalam daftar dukungan sesuai dengan kenyataan di lapangan; dan seterusnya. Dengan demikian, bagi dukungan yang tidak sah secara administratif dengan sendirinya tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, karena dukungan tersebut dianggap sudah tidak ada atau sudah dicoret dari daftar dukungan.

Adapun ketentuan dalam verifikasi faktual ini adalah sebagai berikut:

  1. melakukan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan cara berkoordinasi dengan Tim Kampanye pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di tiap-tiap Kelurahan di tempat dan waktu yang ditetapkan oleh PPS, atau mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon;
  2. apabila Tim Kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir diberi kesempatan datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lama 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual, serta apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
  3. apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
  4. apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model BBBKWK-KPU PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan serta tidak dapat diganti;
  5. apabila pendukung tidak memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model BBB-KWKKPU PERSEORANGAN maka dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat;
  6. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan;
  7. dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dibantu oleh petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan; dan
  8. apabila ditemukan lebih dari satu nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama atas nama pendukung yang sama atau tidak sama dalam satu Kelurahan, dan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon atau pasangan calon lain, maka kedua dukungan tersebut dinyatakan batal.

Selanjutnya, hasil verifikasi oleh PPS dibuat Berita Acara (Model BA–KWK.KPU PERSEORANGAN) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:

  1. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
  2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya; dan
  3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

©z166