Hari Ini 5 Bakal Calon Diperiksa Kesehatan

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW– Hari ini, Sabtu (24/11/2012) lima bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 menjalani tes kesehatan. Tes kesehatan dilaksanakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung. Demikian menurut informasi yang dirilis dalam situs resmi KPU Provinsi Jawa Barat.

Pemeriksaan kesehatan harus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa salah satu persyaratan bakal pasangan calon adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan.

Rieke-Teten Telat Datang

Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki, terlambat datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) sekitar 20 menit dari jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Jawa Barat dimulai pukul 7.00.

Kendati keterlambatannya masih dalam batas waktu toleransi dan dimaklumi, sempat mencemaskan para komisioner dan pejabat KPU berikut jajaran pengurus IDI Jabar dan manajemen RSHS. Kecemasan akan pasangan ini tidak dapat melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan hilang setelah diketahui dari tim kampanyenya, bahwa Rieke-Teten benar-benar dalam perjalanan menuju dan sebentar lagi tiba di RSHS.

Kedatangan Rieke-Teten di lokasi pemeriksaan Paviliun Parahyangan RSHS Jl. Eyckman Bandung pada pukul 7.20, dengan mengendarai Kijang Inova bernopol B 1419 UKA disambut di luar paviliun oleh Komisioner KPU Jabar merangkap Ketua Pokja Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013, Teten Setiawan, dan sejumlah pejabat KPU. Sebelum masuk ke ruangan pemeriksaan di Lantai 4, keduanya terlebih dulu dipertemukan kepada Ketua IDI Jabar Rulyanto dan wakilnya, Noormathani, serta koordinator tim dokter pemeriksa bakal calon, Erwan Martanto.

Aher-Deddy Paling Dulu

Pada hari pertama pemeriksaan kesehatan bakal calon, Sabtu (24/11), pasangan yang paling awal datang ke tempat pemeriksaan adalah Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar. Pasangan petahana (imcumbent) dan aktor film kawakan ini tiba di teras Paviliun Parahyangan pukul 6.20 dengan mengendarai Honda CRV bernopol D 1735 MJ, beriringan dengan Anggota KPU Feri Kurnia Rizkyansyah, yang sengaja ke Bandung untuk memantau langsung pelaksanaan pemeriksaan bakal Cagub dan Cawagub Jawa Barat.

Bahkan kehadiran Feri Kurnia dan beberapa rekannya dari KPU di Jakarta itu, sempat “mengganggu” tugas puluhan wartawan berbagai media yang sedang bersemangat mengambil gambar dan mewawancarai bakal pasangan calon tersebut, akibat Deddy Mizwar mengalihkan perhatian dari wartawan dan sejenak terlibat perbincangan dengan Feri dan kawan-kawan.

Menjawab pertanyaan wartawan yang telah menunggu di area RSHS sejak pukul 5.30, Aher menyebutkan saat itu kondisi tubuhnya baik sekali, dan dalam keadaan sangat siap menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani-rohani yang merupakan salahsatu syarat pencalonan Pilgub, yang baginya untuk kali kedua. Ia optimis tim dokter dari IDI akan merekomendasikan hasil pemeriksaan yang baik seperti yang ia rasakan sendiri atas kondisi fisik dan mental pada pagi itu.

“Kami, saya dan Pak Deddy Mizwar sangat siap untuk diperiksa kesehatan jasmani-rohani. Alhamdulillah saya sehat. Saya sudah cek gula darah, hasilnya bagus, 86,” cetus Aher seraya menjawab pertanyaan lain dari wartawan mengenai peninjauannya ke beberapa lokasi bencana di Jawa Barat belakangan ini, kegiatan tersebut merupakan kewajibannya yang masih berstatus selaku gubernur dan sebagai hal yang biasa dilakukannya, sehingga dianggap tidak terlampau menguras fisik.

“Meninjau lokasi bencana, itu kewajiban. Saya tidak perlu cemas dengan kesehatan badan sendiri. Insya Allah tidak akan ngedrop. Apalagi tadi malam saya tidur normal. Kalau biasanya baru bisa tidur jam setengah satu atau bahkan jam setengah dua (dini hari), tadi malam jam 10 sudah tidur. Mantap! Jam setengah empat sudah bangun, segar,” ucapnya sambil melangkah ke dalam paviliun.

Ketika didesak wartawan, Deddy Mizwar tampak enggan bicara seperti masih merasa kecapaian atau kurang tidur. Aktor yang mulai terkenal setelah menjadi pemeran utama film layar lebar “Naga Bonar” pada tahun 1980-an ini, hanya menjawab, “Tadi malam sekitar jam 1 sampai di Bandung, langsung dari Jakarta. Saya nggak siap-siap dulu (untuk pemeriksaan kesehatan). Ya, bigini aja. Apa adanya”.

Dede-Laksamana Bersepeda

Setelah Aher-Deddy Mizwar masuk ke dalam gedung, 10 menit kemudian atau pada pukul 6.35, tiba-tiba muncul bakal pasangan calon Yusuf Macan Effendi (Dede Yusuf) dan Lex Laksamana di teras Paviliun Parahyangan. Keduanya mengendarai sepeda dan sama-sama mengenakan pakaian olahraga, dikawal 3 orang yang juga bersepeda dan berpakaian sama.

Masih diatas sepeda dan belum sempat memarkirkannya, Dede menjawab pertanyaan wartawan bahwa tadi ia bersama Lex dan para pengawalnya bersepeda dari ujung Jl. Pasteur langsung menuju RSHS. “Kami biasa berolahraga. Sampai mau periksa kesehatan, juga olahraga dulu. Cek tensi (tekanan darah) dulu. Treatmeel. Hari ini atau sekarang adalah tes kesehatan. Karena kami hobby olahraga, maka mengkondisikan badan supaya fit dengan berolahraga dulu,” kata Dede.

Sementara pasangannya, Lex, setelah menuruti permintaan juru kamera dan wartawan foto untuk membuka dulu kacamata hitamnya, menjawab perihal tidurnya semalam yang tidak diistimewakan dari malam-malam sebelumnya, “Tadi malam saya tidur biasa saja, jam 12 tidur. Mau dipaksain jam 10 tidur juga tidak bisa kalau sudah biasa jam 12. Yang penting tidur nyenyak”. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan

KPU Tetap Tidak Loloskan 12 Partai Rekomendasi Bawaslu

2 Komentar

Jakarta, kpu.go.id – Terhadap surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 870/ Bawaslu/XI/2012, yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU, dan merekomendasikan agar 12 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutkan dalam verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil sikap tegas, yakni tetap tidak meloloskan ke-12 partai tersebut. 

“Menyangkut surat Bawaslu yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU dan merekomendasikan 12 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diloloskan dalam verifikasi faktual, tidak dapat kami terima. Karena, dari hasil pemeriksaan, sejak semula 18 partai politik yang tidak lolos itu tidak memenuhi syarat administrasi. Jadi kesimpulannya, ke-18 partai itu tetap tidak memenuhi syarat, dan tidak dapat mengikuti verifikasi faktual,” tandas Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Senin (12/11) malam, dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. 

Kesimpulan tersebut, menurut Husni, diambil setelah KPU melakukan pemeriksaan terhadap 12 partai yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk diikutkan dalam verifikasi faktual. Keputusan itu juga dilakukan melalui mekanisme rapat pleno yang dihadiri tujuh komisioner KPU, dan tidak dengan cara voting. 

“Setelah kita cermati, ke-12 partai itu tetap tidak memenuhi syarat. Kami menyandingkan data-data partai tersebut. Dokumen kami lengkap. Datanya konsisten. Dokumen partai yang tidak lolos tidak dikirimkan ke daerah, masih di KPU,” kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu. 

Lanjut Husni, setelah menerima surat tersebut, KPU melakukan pertemuan dengan Bawaslu untuk meminta penjelasan terkait isi surat. Pada kesempatan itu, KPU meminta kepada Bawaslu untuk memberikan formulir temuan terhadap dugaan pelanggaran administrasi tersebut. Namun, hingga saat ini, KPU tidak menerimanya (rincian dari temuan dugaan pelanggaran administrasi –red). 

“Sampai saat ini, KPU belum menerima formulir itu dari Bawaslu. Tapi, atas inisiatif, KPU memeriksa kembali dokumen 18 partai yang tidak lolos, khususnya data 12 partai yang direkomendasikan Bawaslu. Kesimpulannya, ke-18 partai itu tetap tidak memenuhi syarat,” beber Husni. 

Terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Bawaslu, menurutnya, sesuai ketentuan undang-undang, sanksinya bukan sanksi pidana. 

“Menurut Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi sanksinya bukan sanksi pidana. Ini supaya semua jelas,” ucap Husni. 

Dalam jumpa pers yang digelar pukul 21:40 WIB itu, Ketua KPU didampingi lengkap oleh keenam komisoner KPU yang lain, yakni, Arief Budiman, Ida Budhiati, Hadar Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Sigit Pamungkas. 

12 partai yang direkomendasikan Bawaslu untuk diikutsertakan pada verifikasi faktual adalah:

  1. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
  2. Partai Kedaulatan
  3. Partai Damai Sejahtera (PDS)
  4. Partai Nasional Republik (Nasrep)
  5. Partai Republik
  6. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
  7. Partai Buruh
  8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
  9. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
  10. Partai Karya Republik (Pakar)
  11. Partai Kongres
  12. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

Sumber: KPU

Yayat Hidayat: KPU Belum Terapkan Aturan Kampanye

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013, tidak dapat berbuat banyak apalagi memberikan peringatan atau sanksi kepada bakal calon yang memasang baliho tentang pencalonannya berikut gambar diri mereka masing-masing. Sebab, KPU Jabar sendiri belum menerapkan aturan mengenai kampanye. 

Begitu pula fenomena maraknya baliho yang dipasang oleh tim sukses para calon di beberapa ruas jalan Kota Bandung, dan bahkan terpampang pula di berbagai kabupaten/kota lain di Jawa Barat, sesungguhnya belum dapat dikategorikan sebagai kampanye atau “kampanye terselubung”, sekalipun calon yang bersangkutan telah mendaftarkan diri ke KPU. Berarti, pemasangan baliho ini masih dalam batas-batas sosialisasi dari bakal calon, agar hasrat pencalonan mereka diketahui masyarakat luas. 

“Untuk saat ini, kami belum mengambil sikap terhadap bakal calon yang memasang baliho di mana-mana. Kami tarik manfaatnya. Karena secara langsung atau tidak, pemasangan baliho itu justru membantu KPU dalam menyosialisasikan penyelenggaraan Pilgub 2013,” kilah Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Yayat Hidayat, ketika menjawab pertanyaan reporter dalam acara yang disiarkan langsung oleh sebuah stasiun televisi di Bandung, Jumat (16/11). 

“Yang disebut kampanye dalam Pilgub atau Pilkada, adalah kegiatan yang dihadiri oleh pasangan calon, di dalamnya ada ajakan dan sifatnya akumulatif. Artinya, kalau salahsatu unsur saja tidak ada, maka itu tidak bisa disebut kampanye. Sekarang ‘kan belum ada pasangan calon. Sementara 5 pasangan yang sudah mendaftar KPU, yaitu satu pasangan dari perseorangan serta 4 pasangan lainnya dari partai politik dan gabungan partai politik, itu baru disebut bakal pasangan calon,” tukasnya. 

Aturan kampanye, lanjut Yayat, baru akan diterapkan apabila sudah ada calon melalui penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Jabar pada 17 Desember 2012. Sedangkan masa kampanye telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9/2012 yaitu 14 hari. Selanjutnya, masa tenang selama 3 hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilgub, Minggu 24 Februari 2013, atau H-14+3. 

Untuk dapat ditetapkan menjadi pasangan calon dan berkampanye pada masa yang ditentukan, ke-5 bakal pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU Jabar harus terlebih dulu menempuh verifikasi atau penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi, dan klarifikasi kepada instansi berwenang. Kemudian, bakal pasangan calon harus pula mengikuti pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani oleh tim dokter khusus dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 

“Dari bakal pasangan calon untuk jadi pasangan calon, itu masih jauh. Harus melewati dulu verifikasi dan pemeriksaaan kesehatan. Kalau dalam verifikasi terhadap berkas persyaratan yang diajukan ke KPU ada kejanggalan, kami akan koordinasi dengan pihak pemerintah berwenang untuk menindaklanjutinya,” kata Yayat seraya menjawab pertanyaan, sejauh ini proses penyelenggaraan Pilgub 2013 berjalan lancar dan tidak ada masalah. 

Begitu pula di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara), menurutnya, KPU Jabar belum menerima laporan tentang adanya kendala di lapangan yang dihadapi oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), terutama dalam mengolah DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan DPS (Daftar Pemilih Sementara), dan selanjutnya ditetapkan menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap). 

Ia meminta masyarakat Jawa Barat agar berpartisipasi aktif terhadap penyelenggaraan Pilgub 2013, dengan mengawali bersikap proaktif dalam tahapan penyusunan DPS dan DPT, “Kalau merasa belum terdaftar, mohon datang ke petugas dan pastikan agar nama kita betul-betul terdaftar sebagai pemilih. Pokoknya, kami tidak ingin ada seorangpun yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya”. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

 

PPK Mulai Didistribusikan Data Pemilih ke PPS

3 Komentar

JATIWARAS, PPK-JTW, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatiwaras mulai distribusikan Data/Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, Senin (05/11/2012). Data tersebut oleh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, data tersebut oleh PPS di masing-masing desa dengan dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan dimutakhirkan dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) secara langsung kepada calon pemilih sehingga akan ada penambahan, pengurangan, dan atau perbaikan data pemilih.

Kegiatan tersebut akan berlangsung selama ± 30 (tiga puluh hari), mulai 5 November hingga 4 Desember 2012. Hasil pemutakhiran tersebut, selanjutnya akan menjadi bahan PPS dan PPDP untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibagi berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

©z166

16 Parpol Lolos Verifikasi Administrasi

Tinggalkan komentar

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan 16 parpol lolos verifikasi administrasi tahap II. Sementara 18 parpol lainnya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi.

Sebanyak 16 parpol tersebut antara lain Partai Nasdem, PDIP, PKB, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, PAN, Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan Partai Persatuan Nasional (PPN).

Sementara 18 parpol yang tidak lolos yakni Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republika Nusantara (Republikan), Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhinneka Indonesia (PBI) dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik didampingi 6 anggota komisioner lainnya Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, dan Sigit Pamungkas, mengatakan setelah verifikasi adminstrasi KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap parpol yang lolos verifikasi administrasi tersebut.

“Pada verifikasi faktual nanti kita akan buktikan apakah seluruh dokumen yang diserahkan partai politik itu, ada secara fisik atau tidak,” ujar Husni.

Verifikasi faktual akan dilakukan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. “Besok tim akan berangkat ke-33 provinsi untuk mengantarkan berkas dan melakukan supervisi untuk pelaksanaan verifikasi faktual nanti,” ujarnya.

Husni meminta partai yang lolos verifikasi administrasi tahap II segera mempersiapkan diri. Sebab masa perbaikan untuk verifikasi faktual hanya satu kali sebelum akhirnya diputuskan oleh KPU.

Husni kembali menegaskan bahwa pengunduran jadwal pengumuman bukan karena adanya tekanan politik ataupun negosiasi politik dengan pihak tertentu. Pengunduran itu, kata Husni semata-mata untuk mencermati kembali data-data yang diserahkan parpol.

“Kita melakukan pengunduran murni karena pertimbangan kelengkapan data. Misalnya data kartu tanda anggota (KTA), parpol baru menyerahkannya diakhir masa perbaikan, sementara jumlahnya banyak. Ada puluhan juta data yang harus dicermati,” jelasnya.

Pengunduran jadwal itu juga tidak melanggar undang undang. “Yang tidak boleh diubah itu jadwal pemungutan suara,” kata Husni. Landasan hukumnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52/PUU-X/2012 pada Bagian Pertimbangan Hukum pada sub bagian Pengujian Konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012.

Dalam putusan MK itu menyebutkan dengan adanya putusan-putusan mengenai pasal-pasal dalam UU 8/2012, terutama terkait dengan ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 harus disesuaikan ulang dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara.

KPU melakukan verifikasi faktual di tingkat pusat sampai 21 November 2012, di tingkat provinsi sampai 28 Desember 2012 dan di tingkat kabupaten/kota sampai 20 Desember 2012. Penetapan parpol peserta pemilu dilaksanakan 29 Desember 2012 sampai 8 Januari 2013. Pengumuman partai politik peserta pemilu 9 sampai 11 Januari 2013. (GD)

Sumber: KPU