KPU Tetap Tidak Loloskan 12 Partai Rekomendasi Bawaslu

2 Komentar

Jakarta, kpu.go.id – Terhadap surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 870/ Bawaslu/XI/2012, yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU, dan merekomendasikan agar 12 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutkan dalam verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil sikap tegas, yakni tetap tidak meloloskan ke-12 partai tersebut. 

“Menyangkut surat Bawaslu yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU dan merekomendasikan 12 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diloloskan dalam verifikasi faktual, tidak dapat kami terima. Karena, dari hasil pemeriksaan, sejak semula 18 partai politik yang tidak lolos itu tidak memenuhi syarat administrasi. Jadi kesimpulannya, ke-18 partai itu tetap tidak memenuhi syarat, dan tidak dapat mengikuti verifikasi faktual,” tandas Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Senin (12/11) malam, dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. 

Kesimpulan tersebut, menurut Husni, diambil setelah KPU melakukan pemeriksaan terhadap 12 partai yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk diikutkan dalam verifikasi faktual. Keputusan itu juga dilakukan melalui mekanisme rapat pleno yang dihadiri tujuh komisioner KPU, dan tidak dengan cara voting. 

“Setelah kita cermati, ke-12 partai itu tetap tidak memenuhi syarat. Kami menyandingkan data-data partai tersebut. Dokumen kami lengkap. Datanya konsisten. Dokumen partai yang tidak lolos tidak dikirimkan ke daerah, masih di KPU,” kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu. 

Lanjut Husni, setelah menerima surat tersebut, KPU melakukan pertemuan dengan Bawaslu untuk meminta penjelasan terkait isi surat. Pada kesempatan itu, KPU meminta kepada Bawaslu untuk memberikan formulir temuan terhadap dugaan pelanggaran administrasi tersebut. Namun, hingga saat ini, KPU tidak menerimanya (rincian dari temuan dugaan pelanggaran administrasi –red). 

“Sampai saat ini, KPU belum menerima formulir itu dari Bawaslu. Tapi, atas inisiatif, KPU memeriksa kembali dokumen 18 partai yang tidak lolos, khususnya data 12 partai yang direkomendasikan Bawaslu. Kesimpulannya, ke-18 partai itu tetap tidak memenuhi syarat,” beber Husni. 

Terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Bawaslu, menurutnya, sesuai ketentuan undang-undang, sanksinya bukan sanksi pidana. 

“Menurut Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi sanksinya bukan sanksi pidana. Ini supaya semua jelas,” ucap Husni. 

Dalam jumpa pers yang digelar pukul 21:40 WIB itu, Ketua KPU didampingi lengkap oleh keenam komisoner KPU yang lain, yakni, Arief Budiman, Ida Budhiati, Hadar Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Sigit Pamungkas. 

12 partai yang direkomendasikan Bawaslu untuk diikutsertakan pada verifikasi faktual adalah:

  1. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
  2. Partai Kedaulatan
  3. Partai Damai Sejahtera (PDS)
  4. Partai Nasional Republik (Nasrep)
  5. Partai Republik
  6. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
  7. Partai Buruh
  8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
  9. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
  10. Partai Karya Republik (Pakar)
  11. Partai Kongres
  12. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

Sumber: KPU

Iklan

Yayat Hidayat: KPU Belum Terapkan Aturan Kampanye

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013, tidak dapat berbuat banyak apalagi memberikan peringatan atau sanksi kepada bakal calon yang memasang baliho tentang pencalonannya berikut gambar diri mereka masing-masing. Sebab, KPU Jabar sendiri belum menerapkan aturan mengenai kampanye. 

Begitu pula fenomena maraknya baliho yang dipasang oleh tim sukses para calon di beberapa ruas jalan Kota Bandung, dan bahkan terpampang pula di berbagai kabupaten/kota lain di Jawa Barat, sesungguhnya belum dapat dikategorikan sebagai kampanye atau “kampanye terselubung”, sekalipun calon yang bersangkutan telah mendaftarkan diri ke KPU. Berarti, pemasangan baliho ini masih dalam batas-batas sosialisasi dari bakal calon, agar hasrat pencalonan mereka diketahui masyarakat luas. 

“Untuk saat ini, kami belum mengambil sikap terhadap bakal calon yang memasang baliho di mana-mana. Kami tarik manfaatnya. Karena secara langsung atau tidak, pemasangan baliho itu justru membantu KPU dalam menyosialisasikan penyelenggaraan Pilgub 2013,” kilah Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Yayat Hidayat, ketika menjawab pertanyaan reporter dalam acara yang disiarkan langsung oleh sebuah stasiun televisi di Bandung, Jumat (16/11). 

“Yang disebut kampanye dalam Pilgub atau Pilkada, adalah kegiatan yang dihadiri oleh pasangan calon, di dalamnya ada ajakan dan sifatnya akumulatif. Artinya, kalau salahsatu unsur saja tidak ada, maka itu tidak bisa disebut kampanye. Sekarang ‘kan belum ada pasangan calon. Sementara 5 pasangan yang sudah mendaftar KPU, yaitu satu pasangan dari perseorangan serta 4 pasangan lainnya dari partai politik dan gabungan partai politik, itu baru disebut bakal pasangan calon,” tukasnya. 

Aturan kampanye, lanjut Yayat, baru akan diterapkan apabila sudah ada calon melalui penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Jabar pada 17 Desember 2012. Sedangkan masa kampanye telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9/2012 yaitu 14 hari. Selanjutnya, masa tenang selama 3 hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilgub, Minggu 24 Februari 2013, atau H-14+3. 

Untuk dapat ditetapkan menjadi pasangan calon dan berkampanye pada masa yang ditentukan, ke-5 bakal pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU Jabar harus terlebih dulu menempuh verifikasi atau penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi, dan klarifikasi kepada instansi berwenang. Kemudian, bakal pasangan calon harus pula mengikuti pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani oleh tim dokter khusus dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 

“Dari bakal pasangan calon untuk jadi pasangan calon, itu masih jauh. Harus melewati dulu verifikasi dan pemeriksaaan kesehatan. Kalau dalam verifikasi terhadap berkas persyaratan yang diajukan ke KPU ada kejanggalan, kami akan koordinasi dengan pihak pemerintah berwenang untuk menindaklanjutinya,” kata Yayat seraya menjawab pertanyaan, sejauh ini proses penyelenggaraan Pilgub 2013 berjalan lancar dan tidak ada masalah. 

Begitu pula di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara), menurutnya, KPU Jabar belum menerima laporan tentang adanya kendala di lapangan yang dihadapi oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), terutama dalam mengolah DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan DPS (Daftar Pemilih Sementara), dan selanjutnya ditetapkan menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap). 

Ia meminta masyarakat Jawa Barat agar berpartisipasi aktif terhadap penyelenggaraan Pilgub 2013, dengan mengawali bersikap proaktif dalam tahapan penyusunan DPS dan DPT, “Kalau merasa belum terdaftar, mohon datang ke petugas dan pastikan agar nama kita betul-betul terdaftar sebagai pemilih. Pokoknya, kami tidak ingin ada seorangpun yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya”. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat