Tim Kampanye Pasangan Calon Mulai Rumuskan Kesepakatan

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPKJTW- Tim kampanye 5 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Kamis (20/12) sore, berkumpul dalam rapat koordinasi memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar). Mereka diajak merumuskan kesepakatan pelaksanaan tahapan kampanye selama 14 hari mulai 7 s/d. 20 Februari 2013, dan menyusun kegiatan yang legal dan disepakati bersama untuk mengisi kekosongan waktu menunggu masa kampanye hingga 47 hari ke depan.

Rakor tersebut berlangsung di ruang rapat pleno Sekretariat KPU Jabar, Jl. Garut No. 11 Bandung, diprakarsai dan dipimpin Komisioner KPU Jabar merangkap Ketua Pokja Pencalonan Teten Setiawan serta dihadiri pula utusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, dan perwakilan dari Polda Jabar.

Kepada tim kampanye 5 pasangan calon, masing-masing pasangan perseorangan Dikdik Muliana Arief Mansur dan Cecep Nana Suryana Toyib, Irianto MS. Syafiuddin (Yance) dan Tatang Farhanul Hakim, Yusuf Macan Effendi (Dede Yusuf) dan Lex Laksamana Zaenal, Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki, Teten mengemukakan perlunya dirumuskan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan selama 47 hari ke depan menjelang tahapan masa kampanye.

Sebab, pihaknya tidak menghendaki setelah rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon yang disusul keesokan harinya mengadakan rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon, para calon melakukan aktivitas seperti ketika masih berstatus sebagai bakal calon. Dengan demikian, menurut Teten, KPU Jabar menganggap penting mengundang tim kampanye semua pasangan calon untuk membuat kesepakatan mengenai hal apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh.

“Kalau yang 14 hari dari tanggal 7 sampai 20 Februari 2013 itu sudah jelas, memang harus dimanfaatkan untuk kampanye. Yang sangat penting untuk kita bahas bersama, adalah yang 47 hari ke depan sebelum memasuki masa kampanye. Inilah yang harus diatur dalam bentuk kesepakatan. Kesepakatannya, tentu saja mengandung konsekuensi, misalnya semua alat peraga dibuka, tidak diskriminatif, peluang 47 hari ke depan dimanfaatkan oleh semua pasangan calon secara adil,” tutur Teten.

Ia menganggap masa 47 hari ke depan sebagai “masa abu-abu” yang jelas berbeda dengan masa kampanye, yang selama 14 hari pasangan calon berada dalam situasi legal melakukan aktivitas kampanye dengan mengundang massa, menyampaikan visi-misi, dan mengajak masyarakat untuk memilihnya pada pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 24 Februari 2013.

Salahseorang Komisioner Panwaslu Jabar, Dadan Firdaus, dalam rakor tersebut menyebutkan tugas pengawasannya meliputi seluruh penyelenggaraan pemilu termasuk Tahapan, Program dan Jadwal Pilgub 2013. Kaitan dengan kesepakatan yang sedang dirumuskan KPU Jabar bersama tim kampanye semua pasangan calon, juga akan diawasi pelaksanaannya di lapangan.

“Namun kesepakatannya tidak sekadar lisan, melainkan perlu secara tertulis dan ditandatangani bersama, sehingga nanti menjadi pegangan tim kampanye dari 5 pasangan calon. Sebab, aturan yang tertulis saja bisa dilanggar dan saling tabrak, apalagi kalau cuma lisan. Oleh karenanya, silakan rumuskan bentuk kesepakatannya. Yang disepakatilah yang nanti diawasi oleh Panwaslu. Ya, biar Panwaslu bisa enjoy mengawasi, dan tim kampanyepun bisa enjoy melaksanakan kampanyenya,” kata Dadan.

Dari rakor tersebut diketahui masa kampanye selama 14 hari, 1 hari akan diisi penyampaian misi-visi pasangan calon, dan 13 hari lagi melakukan kampanye dengan rapat terbuka di kabupaten/kota se-Jawa Barat di wilayah yang diatur dalam 5 zona. Yakni Zona Tengah, Zona Barat, Zona Timur, Zona Selatan dan Zona Utara. Pengaturan zona ini menjadi bagian dari rumusan kesepakatan yang akan disepakati dalam rakor susulan minggu depan. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan

Selisih Jumlah Pemilih Pilgub Berkurang 4,37 Juta

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW, Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) mencatat adanya selisih angka yang cukup tajam, dari 36.642.289 pemilih berdasarkan DP4 (data penduduk potensial pemilih pemilu) menjadi 32.263.397 pemilih setelah penyusunan DPS (daftar pemilih sementara) atau berkurang 4.378.892.

Selisih berkurang angka pemilih hampir 12 persen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 itu terungkap dalam rapat koordinasi KPU Jabar dengan KPU kabupaten/kota, di Aula Sekretariat KPU Jabar, Jl. Garut No. 11 Bandung, Jumat (14/12). Dalam rakor ini KPU Jabar merekap jumlah DPS hasil pendataan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) di tiap PPS (Panitia Pemungutan Suara), yang dihimpun dan diproses oleh KPU kab/kota masing-masing.

Berkurangnya jumlah pemilih dari 36,6 juta berdasarkan DP4 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan DPS yang direkap dari 26 kab/kota sebanyak 32,2 juta, diketahui setelah Kepala Sub Bagian Teknis KPU Jabar, Edi Ruswendi, menghimpun hasil pemutakhiran data/daftar pemilih dari KPU kab/kota yang meliputi jumlah pemilih pada DP4, jumlah DPS berikut jenis kelamin pemilih (laki-laki/perempuan), jumlah TPS (tempat pemungutan suara) dan selisih DP4 dengan DPS, untuk disesuaikan dengan data terakhir yang masuk ke KPU Jabar.

Pada rakor yang dipimpin Komisioner KPU Jabar merangkap Ketua Pokja Sosialisasi, Ferdhiman, seluruh perwakilan KPU kab/kota menyampaikan jumlah pemilih berdasarkan DP4 dan DPS, masing-masing Kab. Bogor DP4 sebanyak 3.773.125 dan DPS 3.369.813, Kab. Sukabumi DP4 1.894.045 dan DPS 1.702.393, Kab. Cianjur DP4 2.053.438 dan DPS 1.663.970, Kab. Bandung DP4 2.917.051 dan DPS 2.256.549, Kab. Garut 1.997.106 dan DPS 1.763.208, Kab. Tasikmalaya DP4 1.409.238 dan DPS 1.341.508.

Kab. Ciamis 1.319.155 dan DPS 1.248.041, Kab. Kuningan DP4 949.239 dan DPS 851.389, Kab. Cirebon DP4 1.938.506 dan DPS 1.676.475, Kab. Majalengka DP4 971.904 dan DPS 941.480, Kab. Sumedang DP4 910.671 dan DPS 829.637, Kab. Indramayu DP4 1.717.702 dan DPS 1.473.203, Kab. Subang DP4 1.348.079 dan DPS 1.136.958, Kab. Purwakarta DP4 700.422 dan DPS 645.233, Kab. Karawang DP4 1.854.388 dan DPS 1.704.946, Kab. Bekasi DP4 2.069.434 dan DPD 1.837.210.

Kab. Bandung Barat DP4 1.480.970 dan DPS 1.173.404, Kota Bogor DP4 739.980 dan DPS 680.782, Kota Sukabumi DP4 255.548 dan DPS 220.306, Kota Bandung DP4 1.959.070 dan DPS 1.706.599, Kota Cirebon DP4 250.730 dan DPS 230.107, Kota Bekasi DP4 1.712.663 dan DPS 1.617.479, Kota Depok DP4 1.359.310 dan DPS 1.246.981, Kota Cimahi DP4 406.460 dan DPS 355.802, Kota Tasikmalaya DP4 509.817 dan DPS 452.504, Kota Banjar DP4 144.029 dan DPS 139.055.

Sesaat sebelum rekapitulasi DPS berikut selisihnya dengan DP4 dan jumlah TPS, Ferdhiman mengungkapkan dari 26 kab/kota di Jawa Barat yang paling tinggi angka selisih kurangnya adalah Kab. Bandung, yaitu mencapai lebih 660 ribu. Sementara yang paling rendah angka selisihnya, yaitu Kota Banjar yang juga memiliki jumlah pemilih paling sedikit.

Kepada pejabat KPU Jabar dan KPU kab/kota, ia meminta hasil rekap tersebut harus sudah dapat diakses melalui jaringan internet atau website selambat-lambatnya Senin (17/12), agar diketahui publik untuk membantu proses selanjutnya dalam perbaikan dan penyempurnaan DPS menjadi DPT (daftar pemilih tetap). Diberitahukan pula oleh Ferdhiman, DPS akan diserahkan kepada bakal calon pada penetapan pasangan calon di Sasana Budaya Ganesha, Jl. Tamansari Bandung, Selasa (18/12). (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

KPU Jabar Tetapkan Nomor Urut Pasangan Calon

Tinggalkan komentar

Lima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

BANDUNG, PPK-JTW – Selang sehari setelah melaksanakan penetapan dan pengumuman pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam rapat pleno terbuka pada Senin (17/12), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) langsung mengadakan rapat pleno untuk menetapkan dan mengumumkan nomor urut semua pasangan calon peserta Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013.

Rapat pleno penetapan dan pengumuman nomor urut yang digelar di Sasana Budaya Ganesha ITB Jl. Tamansari Bandung, Selasa (18/12) malam, Dikdik Muliana Arief Mansur dan Cecep Nana Suryana Toyib ditetapkan sebagai pasangan calon dengan nomor urut 1, Irianto MS. Syafiuddin (Yance) dan Tatang Farhanul Hakim nomor urut 2, Yusuf Macan Effendi (Deder Yusuf) dan Lex Laksamana Zaenal nomor urut 3, Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar nomor urut 4, serta Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki nomor urut 5.

Penetapan nomor urut bagi 5 pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 tersebut merupakan hasil pengundian, yang diawali pengambilan secara acak nomor giliran oleh para cawagub yang dipanggil berdasarkan urutan tanggal dan jam pendaftaran. Ketika itu, pasangan calon perseorangan Dikdik-Cecep Toyib memperoleh nomor giliran 5, disusul pasangan calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke-Teten Masduki memperoleh nomor giliran 3.

Pengambilan dilanjutkan oleh cawagub pasangan calon dari gabungan Partai Demokrat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dede-Laksamana, memperoleh nomor giliran 4. Pasangan calon dari gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Aher-Deddy Mizwar, memperoleh nomor giliran 1, serta pasangan calon dari Partai Golongan Karya (Golkar) Yance-Tatang memperoleh nomor giliran 2.

Setelah hasil undian nomor urut pasangan calon diumumkan oleh pembawa acara Aiman Wicaksono dan Zivanna Letisha yang mendapat mandat dari Ketua Pokja Pencalonan KPU Jabar, Teten Setiawan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 yang ditandatangani seluruh Komisoner KPU Jabar, yaitu oleh Yayat Hidayat selaku anggota merangkap ketua dan 4 anggota lainnya masing-masing Teten Setiawan, Ferdhiman, Iin Endah Setiawati dan Achmad Heri.

Usai membacakan berita acara hasil rapat pleno KPU Jabar tentang penetapan nomor urut yang diakhiri tepuk tangan seluruh undangan, para pasangan calon berikut ribuan tim kampanye yang memadati Sabuga, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menugaskan salahseorang anggotanya yang berkompeten dalam pengolahan data pemilih Pilgub 2013, Ferdhiman, agar pada saat itu juga menyerahkan softcopy DPS (daftar pemilih sementara) kepada semua cagub dan cawagub.

Seperti pada sambutan sebelum membuka resmi, Yayat mengatakan, rapat pleno KPU pertama yang dikemas dalam dalam satu paket hiburan dan disiarkan langsung oleh sebuah stasiun televisi swasta nasional itu diisi oleh 4 agenda penting. Selain menetapkan dan mengumumkan nomor urut pasangan calon dilanjutkan penyerahan softcopy DPS, juga diisi penandatanganan nota kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) Pemilu Berkualitas yang diprakarsai oleh KPU Jabar, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat, dan Deklarasi Pemilu Damai yang melibatkan pula seluruh jajaran Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Panwaslu Sesalkan DKPP Soal Verifikasi 18 Parpol

Tinggalkan komentar

Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Jabar

Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Jabar

BANDUNG, PPK-JTW – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat menyesalkan keputusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, KPU kabupaten/kota dan semua jajaran Panwaslu, agar melakukan verifikasi terhadap 18 partai politik yang semula dinyatakan tidak lulus verifikasi administrasi di KPU.

Karenanya, Panwaslu mempertanyakan mengapa DKPP tidak melihat teknis di lapangan. DKPP terkesan seakan tidak mau tahu terhadap permasalahan teknis dan kendala di lapangan. Sedangkan Panwaslu bersama KPU provinsi dan KPU kab/kota dapat merasakan sendiri bahwa untuk verifikasi parpol itu perlu penyediaan energi besar, baik dari segi sumberdaya manusia (SDM) maupun segi pembiayaan operasionalnya.

Demikian diungkapkan Ketua Panwaslu Jabar, Ihat Subihat, dalam sambutannya pada pembukaan rapat koordinasi KPU Jabar dengan KPU kab/kota mengenai hasil verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2014, di Aula Sekretariat KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Senin (3/12). Ia mengaku telah menerima dana untuk pengawasan verifikasi 18 parpol, walaupun jumlah uang yang ditransfer oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke rekeningnya tidak besar.

“Untuk verifikasi 18 parpol, terus terang saja kami sudah ditransfer uang Rp. 800 ribu,” ucapnya tanpa menjelaskan lebih rinci, apakah uang sebesar itu mencukupi atau tidak untuk membiayai pengawasan verifikasi 18 parpol di tingkat provinsi dan kab/kota se-Jawa Barat. Ia hanya meminta kepada KPU Jabar dan KPU kab/kota agar meningkatkan kerjasamanya dengan Panwaslu, terutama dalam menghadapi lonjakan pekerjaan akibat adanya perintah DKPP belakangan ini.

Begitu pula kepada beberapa anggota Panwaslu Jabar yang pada raker tersebut turut hadir, Ihat mewanti-wanti agar lebih intensif mengadakan komunikasi dengan jajaran KPU di Jawa Barat. Ini dimaksudkan agar proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013, pelaksanaan persiapan Pemilu Legislatif 2014 termasuk verifikasi 18 parpol yang kini sampelnya dibagikan kepada KPU kab/kota, dapat berlangsung sebagaimana diharapkan publik tanpa dicederai oleh kelalaian KPU dan Panwaslu sendiri sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Ia pun meminta seluruh anggotanya untuk terus mengikuti kegiatan KPU di Jawa Barat dan melaksanakan pengawasannya secara maksimal, mengingat cakupan tugas Panwaslu lebih luas ketimbang KPU. Jika KPU Jabar hanya melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik di tingkat provinsi, KPU kab/kota sampai di tingkat kabupaten/kota, tetapi Panwaslu harus melakukan pengawasannya sampai ke tingkat kecamatan dan melaporkannya kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di tingkat nasional.

Koordinasi dengan Parpol
Sebelum Ihat menyampaikan sambutannya, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat terlebih dulu mengingatkan khususnya kepada KPU kab/kota agar selalu melibatkan Panwaslu dalam berbagai kegiatan, baik yang berkaitan dengan Pilgub maupun proses persiapan Pemilu 2014, dan terus berkoordinasi dengan parpol di kab/kotanya masing-masing. Karena jika bekerjasama dengan Panwaslu, maka pemilu tidak dijamin bisa berlangsung bersih dari hal-hal yang mengganggu.

Seperti dikabarkan sebelumnya, KPU Jabar dan KPU kab/kota sertamerta mulai akhir Oktober hingga 24 November lalu melakukan verifikasi faktual terhadap 16 parpol yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi di KPU. Ke-16 parpol yang telah diketahui publik sebagai peserta Pemilu 2014 adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Nasdem, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Nasional (PPN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan 18 parpol yang saat itu dinyatakan tidak lulus verifikasi di KPU, tetapi kemudian oleh DKPP harus dilakukan verifikasi oleh KPU provinsi dan KPU kab/kota, masing-masing Partai Bhineka Indonesia (PBI), Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Kedaulatan, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M), Partai Nasional Republik (Rasrep), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Republik, Partai Republika Nusantara (Republikan) dan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI). (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

IDI Serahkan Hasil Pemeriksaan Ke KPU Jabar

Tinggalkan komentar

Tim IDI Menyerahkan Berkas Pemeriksaan 5 Bakal Calon

Tim IDI menyerahkan berkas pemeriksaan kesehatan 5 Bakal Calon ke KPU Jabar

BANDUNG, PPK-JTW – Berkas hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap 5 bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Jumat (30/11), diserahkan oleh tim dokter melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) melalui prosesi penyerahan di ruang rapat Sekretaris KPU Jabar, Jl. Garut No. 11 Bandung.

Dalam prosesi yang berlangsung singkat dimulai pukul 10.00 itu, berkas hasil pemeriksaan tersebut bermula dari tangan Ketua Tim Pemeriksa Erwan Martanto, kemudian diserahkan kepada Ketua IDI Jabar Rulyanto. Setelah dari Rulyanto diserahkan lagi kepada Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, selanjutnya oleh Yayat diserahkan kepada Komisioner KPU Jabar sekaligus Ketua Pokja Pencalonan, Teten Setiawan.

Seusai melaksanakan prosesi penyerahan yang disaksikan Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman, Komisioner merangkap Ketua Pokja Sosialisasi Ferdhiman, Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Jabar Teppy Dharmawan, Wakil Ketua IDI Jabar Noormathani, perwakilan Direksi Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung Andri Reza dan Martha, Rulyanto menjelaskan kepada wartawan dari berbagai bahwa IDI hanya melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap 10 orang bakal calon berdasarkan pemintaan KPU Jabar.

“Masalah hasilnya apakah ada bakal calon yang tidak sehat, nanti KPU yang menjelaskan. Apakah sehat semua? Insya Allah, saya sendiri tidak bisa memberikan komentar, karena itu kewenangan KPU. Kami hanya melaksanakan pemeriksaan, dan berkas hasilnya kami serahkan kepada KPU. Nanti berkasnya dibuka oleh KPU. KPU sendiri akan mengadakan rapat pleno mengenai hasil pemeriksaan kami, untuk kemudian diputuskan,” kata Rulyanto.

Menjawab pertanyaan, ia menerangkan pandangan IDI mengenai pemeriksaan kesehatan tidak selalu sejalan dengan apa yang dilihat, sehingga tidak dapat memberikan opini apa-apa. Sebab, orang yang tampak sehat tetapi mungkin saja menderita penyakit. Begitu juga terhadap orang yang kelihatannya agak lemas, lesu, mungkin saja sehat. Maka kaitan ini IDI tidak bisa mengomentari, karena pemeriksaan tidak bisa dikira-kira.

“Dari pemeriksaan yang dilaksanakan 2 hari (Sabtu 24/11 dan Minggu 25/11), IDI menyampaikan hasil ini-itu yang ditemukan pada bakal calon. Itu saja. Kami hanya memberikan petunjuk-petunjuk sesuai yang digunakan KPU dalam pemilihan presiden dan wakilnya, dan lain sebagainya. Kami beri petunjuk inilah yang dikatakan lulus dan inilah yang dikatakan tidak lulus. Silahkan KPU melihat apakah ada atau tidak ada dari bakal calon yang masuk kriteria-kriteria itu. Ada visibilitynya. Kami tidak membuat petunjuk sendiri. Dalam hal ini ada peraturan yang ditetapkan secara nasional,” ungkapnya.

Ditanya dari 10 bakal calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 ada yang sehat 100 persen, ia menjawab untuk kriteria itu cukup sulit. Sebab, ambil contoh seseorang yang kolesterolnya 200, sulit disebut sehat atau tidak. Karena boleh jadi setelah makan obat besoknya orang itu sehat kembali, dengan kolesterol 150.

“Kriteria sehat itu banyak. Misalnya berdasarkan WHO (World Health Organization) adalah yang sehat jasmani-rohani dan lain sebagainya. Tapi itu sangat umum, dan orang tidak lepas dari penyakit. Maka pemeriksaan lebih mengarah pada yang berbahaya atau tidak, apakah penyakitnya itu berakibat mengganggu pekerjaannya atau tidak. Itulah yang kami lihat, dan hasilnya sudah saya serahkan ke KPU. Biar KPU yang menyampaikan,” ujar Yulyanto.(MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat