Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Jabar

Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Jabar

BANDUNG, PPK-JTW – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat menyesalkan keputusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, KPU kabupaten/kota dan semua jajaran Panwaslu, agar melakukan verifikasi terhadap 18 partai politik yang semula dinyatakan tidak lulus verifikasi administrasi di KPU.

Karenanya, Panwaslu mempertanyakan mengapa DKPP tidak melihat teknis di lapangan. DKPP terkesan seakan tidak mau tahu terhadap permasalahan teknis dan kendala di lapangan. Sedangkan Panwaslu bersama KPU provinsi dan KPU kab/kota dapat merasakan sendiri bahwa untuk verifikasi parpol itu perlu penyediaan energi besar, baik dari segi sumberdaya manusia (SDM) maupun segi pembiayaan operasionalnya.

Demikian diungkapkan Ketua Panwaslu Jabar, Ihat Subihat, dalam sambutannya pada pembukaan rapat koordinasi KPU Jabar dengan KPU kab/kota mengenai hasil verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2014, di Aula Sekretariat KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Senin (3/12). Ia mengaku telah menerima dana untuk pengawasan verifikasi 18 parpol, walaupun jumlah uang yang ditransfer oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke rekeningnya tidak besar.

“Untuk verifikasi 18 parpol, terus terang saja kami sudah ditransfer uang Rp. 800 ribu,” ucapnya tanpa menjelaskan lebih rinci, apakah uang sebesar itu mencukupi atau tidak untuk membiayai pengawasan verifikasi 18 parpol di tingkat provinsi dan kab/kota se-Jawa Barat. Ia hanya meminta kepada KPU Jabar dan KPU kab/kota agar meningkatkan kerjasamanya dengan Panwaslu, terutama dalam menghadapi lonjakan pekerjaan akibat adanya perintah DKPP belakangan ini.

Begitu pula kepada beberapa anggota Panwaslu Jabar yang pada raker tersebut turut hadir, Ihat mewanti-wanti agar lebih intensif mengadakan komunikasi dengan jajaran KPU di Jawa Barat. Ini dimaksudkan agar proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013, pelaksanaan persiapan Pemilu Legislatif 2014 termasuk verifikasi 18 parpol yang kini sampelnya dibagikan kepada KPU kab/kota, dapat berlangsung sebagaimana diharapkan publik tanpa dicederai oleh kelalaian KPU dan Panwaslu sendiri sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Ia pun meminta seluruh anggotanya untuk terus mengikuti kegiatan KPU di Jawa Barat dan melaksanakan pengawasannya secara maksimal, mengingat cakupan tugas Panwaslu lebih luas ketimbang KPU. Jika KPU Jabar hanya melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik di tingkat provinsi, KPU kab/kota sampai di tingkat kabupaten/kota, tetapi Panwaslu harus melakukan pengawasannya sampai ke tingkat kecamatan dan melaporkannya kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di tingkat nasional.

Koordinasi dengan Parpol
Sebelum Ihat menyampaikan sambutannya, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat terlebih dulu mengingatkan khususnya kepada KPU kab/kota agar selalu melibatkan Panwaslu dalam berbagai kegiatan, baik yang berkaitan dengan Pilgub maupun proses persiapan Pemilu 2014, dan terus berkoordinasi dengan parpol di kab/kotanya masing-masing. Karena jika bekerjasama dengan Panwaslu, maka pemilu tidak dijamin bisa berlangsung bersih dari hal-hal yang mengganggu.

Seperti dikabarkan sebelumnya, KPU Jabar dan KPU kab/kota sertamerta mulai akhir Oktober hingga 24 November lalu melakukan verifikasi faktual terhadap 16 parpol yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi di KPU. Ke-16 parpol yang telah diketahui publik sebagai peserta Pemilu 2014 adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Nasdem, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Nasional (PPN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan 18 parpol yang saat itu dinyatakan tidak lulus verifikasi di KPU, tetapi kemudian oleh DKPP harus dilakukan verifikasi oleh KPU provinsi dan KPU kab/kota, masing-masing Partai Bhineka Indonesia (PBI), Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Kedaulatan, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M), Partai Nasional Republik (Rasrep), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Republik, Partai Republika Nusantara (Republikan) dan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI). (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan