Inilah Mereka Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Jabar Periode 2013-2018

Tinggalkan komentar

Profil Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Barat Periode 2013-2018

Profil Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Barat Periode 2013-2018

Iklan

Pemilu, Tak Bisa Dipisahkan dari Masyarakat

Tinggalkan komentar

Yayat Hidayat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat

SUMEDANG, PPK-JTW. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar), Yayat Hidayat, mengingatkan agar kegiatan sosialisasi harus dapat meyakinkan pemilih bahwa pemilu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat menempatkan pemilu sebagai hal penting karena dapat memberikan sesuatu yang diinginkan dan merubah kehidupan masyarakat maupun individu.

“Jangan sampai muncul pemikiran ada jarak antara pemilu dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Harus diyakinkan bahwa pemilu merupakan bagian dari kehidupan kita. Semuanya harus merasa sangat berkepentingan terhadap pemilu ,” pesan Yayat kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), calon KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berikut Camat Buahdua Kab. Sumedang, Engkan Kuswara.

Ketika berkunjung ke Kantor Kecamatan Buahdua bersama rombongan KPU Sumedang dalam acara Roadshow Sosialisasi Pemilukada 2013, Rabu (23/1), dalam pembekalannya iapun mengibaratkan pemilu dengan makan sehari-hari yang bilamana terlambat maka badan akan lemah, yang akhirnya bisa sakit jika terus-menerus ditinggalkan.

“Pemilu itu sama dengan makan. Upami urang teu tuang sadinten, pasti leuleus, tungtungna jadi gering. Sabab urang mah saumur-umur teu tiasa dipisahkeun jeung sangu. Kajeun urang tos nuang roti, angger we lapar upami can mendak sangu. Nah, bagaimana caranya pemilu bisa seperti itu. Begitu kita tinggalkan badan kita merasa lemah terus sakit, karena pemilu merupakan aktivitas sosial yang samasekali tidak bisa kita tinggalkan,” katanya.

Dengan munculnya keyakinan masyarakat terhadap pemilu sebagai bagian dari kehidupan mereka, maka ia yakin partisipasi masyarakat Kec. Buahdua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sumedang serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 akan 100 persen, bukan 90 persen seperti yang disampaikan camat.

“Ketika keyakinan itu muncul, saya yakin partisipasi masyarakat Buahdua bukan 95 persen, tapi 100 persen. Janten sateuacana Pak Camat pidato di kantor desa, masyarakat mah tos ngawartosan ti payun: Abdi mah bade dongkap ka TPS, Pak Camat. Margi upami teu dongkap abdi dosa. Jadi tidak harus ada patwa MUI haram, halal, wajib segala macam, tapi muncul dari kesadaran masyarakat itu sendiri,” yakin Yayat.

Lebih lanjut ditegaskannya, upaya meyakinkan tersebut harus menjadi PR (pekerjaan rumah) penting bagi seluruh stakeholder Kec. Buahdua bagaimana memobilisir masyarakat, agar berpartisipasi aktif dalam Pilbup dan Pilgub, “ Itulah yang saya kira sebagai balasan penghargaan yang diberikan masyarakat Buahdua kepada KPU Sumedang, yang telah menempatkan kemuliaan masyarakat dengan berpartisipasi ikut mencoblos di TPS pada hari Minggu tanggal 24 Februari yang akan datang”.

Bahkan dengan mengangkat Kuda Renggong menjadi maskot “Si Renggong” pada Pemilukada 2013, menurut Yayat, itu menandakan KPU Sumedang telah sangat memuliakan kebudayaan seni tradisional masyarakat Buahdua, “Oleh karenanya, balasan yang paling pas adalah partisipasi masyarakat dengan perolehan suara 95 persen, Pak Camat. Upami henteu kirang ti sakitu hutang saumur-umur. Ditagih ku abdi dugi ka aherat oge”. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Komisi II Mengapresiasi Sundapil Pilgub

Tinggalkan komentar

Agun Gunanjar Sudarsa, Ketua Komisi II DPR-RI

BANDUNG, PPK-JTW Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan aprasiasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar),yang telah mampu menggunakan teknologi informasi (IT/informations technology) dalam penyusunan data pemilih (sundapil) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013, sehingga masyarakat luas dapat mengecek langsung data pemilih melalui jaringan internet di komputer.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar Sudarsa, kepada para wartawan setelah di Sekretariat KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Rabu (30/1) sore, melakukan pengecekan langsung mengenai DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilgub 2013 termasuk data dirinya apakah masih tercatat sebagai pemilih di Jawa Barat. Ternyata, ia tidak terdaftar sebagai pemilih di Jawa Barat karena telah pindah rumah dan membuat E-KTP di Jakarta.

Dalam kunjungannya ke KPU Jabar , para anggota Komisi II lainnya yaitu Taufiq Effendi, Salim Mengga, Gray Koes Moertiyah, Boki Ratu Nita Budhi Susanti, Markus Nari, Azhar Romli, Eddy Mihati, Zainun Ahmadi, Agus Purnomo, Yandri Susanto, Nu’man Abdul Hakim, Rindoko Dahono Wingit, Miryam Haryani, Betty Epsilon Idroos, Misbakhul Hidayat, Siswanto, Budi Santoso dan Teguh BIantoro, juga melakukan pengecekan DPT Pilgub 2013.

“Ternyata daftar pemilih, setelah kami cross check ke bawah, kami memberikan apresiasi terhadap KPU yang telah mampu membuat satu mekanisme menggunakan IT dengan menggunakan indikasi ibukandung, kemudian dengan menggunakan data KK (kartu keluarga-red.), pemilih bisa mengecek di komputer, “ ungkap Agun.

Kedatangan Komisi II ke lembaga penyelenggara pemilu tingkat provinsi ini, menurutnya, bertujuan pula untuk mengetahui sejauh mana KPU Jabar mengoperasionalkan alat-alat IT-nya, “Dicontohkan oleh saya, apakah masih punya hak pilih di Ciamis. Ternyata, ketika saya memilih KPT Elektronik di Jakarta, di sini nama saya sudah tidak ada”.

Tidak tercantumnya nama Agun dalam daftar pemilih justru menjadikan ia semakin yakin bahwa sistem yang dirancang itu setidaknya terukur bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, lanjutnya, Komisi II DPR-RI memberikan apresiasi kepada KPU Jabar yang pasti mampu mewujudkan asas Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) dalam melaksanakan proses Pilgub.

“Untuk daftar pemilih tidak mengkhawatirkan. Yang lebih penting lagi ada kesepahaman berdasarkan pengalaman-pengalaman, bahwa tidak ada hak rakyat yang punya hak pilih tertutup. Artinya, walaupun DPT tidak ada, kalau memang dia punya KTP bisa menunjukkannya dengan KK bahwa dia benar-benar warga di situ tapi belum mendapat surat panggilan mencoblos, itu dimungkinkan meski diluar DPT masih bisa menggunakan hak pilihnya,” pesan Agun.

Selain mengecek DPT di KPU Jabar, sebelumnya Komisi II melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain dimaksudkan untuk mengukur netralitas pegawai negeri sipil (PNS), yang diharapkan Agun tidak terjadi pengerahan dan lain sebagainya untuk kepentingan tertentu dan lain sebagainya saat pencoblosan pada 24 Februari mendatang.(MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Jawa Barat

Adminstrasi Penetapan dan Pelantikan KPPS

2 Komentar

JATIWARAS, PPK-JTW. Menindaklanjuti posting sebelumnya tentang ketentuan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang salah satu di antaranya adalah bahwa pembentukan KPPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara atau paling lambat tanggal 3 Februari 2013. Oleh karena itu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) selaku badan penyelenggara yang berwenang untuk membentuk KPPS agar mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pembentukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah penyiapan kebutuhan administrasi pembentukan, baik untuk penetapan maupun untuk pelantikan.

Berikut ini adalah beberapa contoh administrasi penetapan dan pelantikan calon Anggota KPPS;

  1. Contoh Berita Acara Pleno Penetapan Calon Anggota KPPS;
  2. Contoh Surat Keputusan Penetapan Calon Anggota KPPS dan kutipannya;
  3. Contoh Surat Keputusan Penetapan Ketua KPPS dan kutipannya; dan
  4. Contoh Berita Acara Pleno Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Jabatan Calon Anggota KPPS.

3 Vendor Pengada Surat Suara akan Diundang

Tinggalkan komentar

Heri Suherman, Sekretaris KPU Jabar

BANDUNG, PPK-JTW. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) merencanakan Rabu (23/2) besok akan mengundang 3 perusahaan atau vendor yaitu PT. Balai Pustaka, Inkopol (Induk Koperasi Kepolisian RI) dan PT. Pura Barutama yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk diminta kembali kesanggupannya dalam pengadaan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013.

Undangan kepada 3 vendor tersebut dilakukan setelah KPU Jabar memutuskan untuk melakukan penunjukkan langsung (PL) terhadap pengadaan surat suara dan sampulnya, sesuai hasil rapat pleno menindaklanjuti surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bernomor B-259/LKPP/D-IV/2013 perihal konsultasi pengadaan barang/jasa, tertanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Djamaludin Abubakar.

“Besok, 3 vendor ini akan kami undang dan diminta kesanggupannya bekerjasama dengan kami dalam hal pengadaan surat suara. Terpaksa kami mengundang karena waktu untuk pengadaannya sangat singkat, sehingga kami harapkan surat suara bisa dikerjakan bersama-sama oleh ketiga vendor ini,” ungkap Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman.

Surat suara yang harus dicetak dengan batas waktu sangat singkat tersebut menyebabkan pihak KPU Jabar tidak dapat memberikan secara merata pengadaannya kepada 3 vendor itu. Namun, akan dibagi berdasarkan wilayah dengan pertimbangan jarak dari masing-masing vendor. Surat suara untuk Wilayah Bogor dan Priangan, direncanakan akan dikerjakan oleh Balai Pustaka dan Inkopol di Jakarta, dan untuk Wilayah Cirebon akan dikerjakan oleh Pura Barutama di Kudus, Jawa Tengah.

Ia yang didaulat oleh Komisioner KPU Jabar sekaligus Ketua Divisi Hukum Teten Setiawan untuk memberikan keterangan kepada wartawan berbagai media, di Aula Sekretariat KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Selasa (22/2) sore, menyatakan akan menempatkan ULP sebagai konsultan dalam PL pengadaan surat suara dan sampulnya.

“Surat suara akan kami cetak sesuai jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap-red) yang sudah ditetapkan oleh KPU Jabar, yaitu sebanyak 32,536 juta ditambah 2,5 persen untuk cadangan bilamana ada yang rusak atau lain sebagainya. Untuk sampul surat suara, akan kami cetak di Bandung, ” kata Heri seraya menjelaskan, dalam pengadaan logistik tersebut mengacu pada pagu, HPS (harga perkiraan sendiri) dan penawaran terendah, yaitu Rp.515,- untuk per-lembar suara. Sedangkan alokasi dana untuk pengadaan sampul senilai Rp. 5 milyar.(MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Pengadaan Surat Suara Pilgub Dilakukan dengan PL

Tinggalkan komentar

Teten Setiawan, Komisioner KPU Jabar

BANDUNG, PPK-JTW. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memutuskan akan melakukan penunjukkan langsung (PL) dalam pengadaan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 20-13, dengan mengundang 3 perusahaan atau vendor yang semula dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Keputusan tersebut ditempuh KPU Jabar setelah penyelenggara pemilu tingkat provinsi ini mendapatkan petunjuk secara lisan dan dan tertulis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam bentuk surat resmi tertanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Jamaludin Abubakar.

“Semua sudah mengetahui bahwa akan ada PL. Berdasarkan Perpres Nomor 54/2010, PL hanya kepada satu pemenang. Nah, PL surat suara akan dilakukan oleh KPU Jabar melalui sekretarisnya, yang sebelumnya oleh ULP dinyatakan gagal lelang. Bagi kami, koreksi tidak perlu lagi dilakukan. Tiga vendor yang secara administratif memenuhi syarat, tetapi karena ada penguncian contoh gambar sehingga tidak lolos, maka ke-3 vendor ini akan kami undang,” ungkap Komisioner KPU Jabar selaku Ketua Divisi Hukum, Teten Setiawan.

Ketika memberikan keterangan kepada wartawan berbagai media, di Aula Sekretariat KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Selasa (22/2) sore, iapun menegaskan bahwa demi Jawa Barat, pihaknya akan menawarkan kerjasama secara keseluruhan kepada 3 vendor tersebut untuk dilibatkan dalam pengadaan surat suara.

“Tinggal diatur prosentasenya. Tapi yang paling pokok adalah, penawaran yang terendah yang akan dijadikan dasar. Kami akan mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan yang diatur dalam Perpres 54/2010 yaitu efisien, efektif, transpraran, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Lalu etika pengadaannya, yang menjadi pemberatan kami kepada Sekretaris KPU Jabar adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung merugikan negara,” lanjutnya.

Keputusan PL untuk pengadaan surat suara itupun ditempuh setelah tadi pagi KPU Jabar menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti surat dari Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP bernomor B-259/LKPP/D-IV/01/2013 perihal: Konsultasi pengadaan barang/jasa. Selanjutnya, KPU Jabar akan membuat semacam aturan yang mungkin dalam bentuk berita acara, sebagai panduan atau dasar bagi tim pengadaan untuk melakukan aktivitasnya dalam pengadaan surat suara dan sampul.

Namun, menurut Teten, pihaknya akan mencantumkan ketentuan dalam rangka melindungi proses PL yang berdasarkan Perpres 54/2010 yang tempo hari telah dilakukan ULP. Karena tidak semua yang dilakukan ULP itu gagal lelang, maka harus dilindungi sekalipun dalam hal ini KPU tidak wajib menggunakan Perpres 54/2010.

“Namun, KPU Jabar berkesimpulan dan bersepakat bahwa memang lebih baik menggunakan Perpres 54/2010. Jadi, dengan apa yang dilakukan ULP itu sebetulnya bagi kami lebih baik. Namun karena kondisi sekarang gagal lelang, sehingga tahapan pemungutan suara 24 Februari dikhawatirkan sampai diundurkan akan menimbulkan implikasi yang luar biasa hebat, maka kami akan tetap mengamankan tanggal 24 Februari surat suara sudah ada di semua TPS se-Jawa Barat berikut sampulnya,” yakin Teten.

Lebih jauh ia menyatakan, KPU Jabar akan menghormati Prepres 54/2010 sebagai landasan hukum yang lebih baik, “Tapi karena kondisi saat ini kami akan mengikuti yang disampaikan secara tertulis oleh Deputi LKPP, maka kami akan membuat aturan internal. Yaitu, akan memerintahkan kepada Sekretaris KPU Jabar untuk memimpin mengelola dan seterusnya pengadaan surat suara dan sampulnya”. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Jadwal Kampanye dari KPU Jabar Disepakati

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW. Setelah melewati perdebatan sedikit alot tetapi kental dengan suasana penuh kekeluargaan dan revisi di beberapa bagian, akhirnya jadwal kampanye dan pembagian daerah kampanye yang digagas serta ditawarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) disepakati oleh tim kampanye dari 5 pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013.

Kesepakatan tersebut mencuat dalam sebuah rapat di Sekretariat KPU Jabar, Jl. Garut No. 11 Bandung, Selasa (22/1) sore, setelah tim kampanye 4 pasangan calon menyatakan pendapatnya bahwa jadwal kampanye dan pembagian daerah kampanye yang diajukan KPU Jabar, merupakan gagasan yang cerdas dan dibuat seadil-adilnya bagi kepentingan semua pasangan calon.

Pada rapat yang dipimpin Komisioner KPU Jabar sekaligus Ketua Pokja Pencalonan, Teten Setiawan, dihadiri tim kampanye 5 pasangan calon dan KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ihat Subihat, disepakati pembagian daerah kampanye meliputi 5 bagian, yakni:

  1. Jabar Barat meliputi Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kab. Cianjur;
  2. Jabar Utara: Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta dan Kab. Subang;
  3. Jabar Tengah: Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kab. Sumedang;
  4. Jabar Selatan: Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis dan Kota Banjar;
  5. Jabar Timur: Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan dan Kab. Majalengka.

Seluruh tim kampanye menyepakati pula jadwal kampanye selama 14 hari dari 7 hingga 20 Februari 2013, dimulai pada Kamis (7/2) penyampaian visi-misi dari 5 pasangan calon di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, yang dilanjutkan Pawai Kampanye Damai oleh semua pasangan calon dan pemasangan alat peraga.

Pada hari ke-2, Jumat (8/2) malam, semua pasangan calon memusatkan perhatian untuk siaran langsung Debat Calon di stasiun Metro TV di Jakarta. Namun, menurut Teten, tidak menutup kemungkinan siang harinya dimanfaatkan pula oleh pasangan calon untuk melakukan kegiatan kampanye sesuai jadwal di daerah kampanye yang telah ditetapkan.

“Selain di Metro TV, kami menjadwalkan debat calon bagi semua pasangan calon juga dilaksanakan di Kompas TV pada tanggal 14 Ferbuari dan di tvOne pada hari terakhir masa kampanye, yaitu tanggal 20 Februari,” kata Teten seraya menjelaskan Kesepakatan Bersama yang digagas KPU Jabar telah ditandatangani oleh 5 pasangan calon, sehingga secara hukum sifatnya mengikat.

Dengan adanya pemusatan perhatian pada penyampaian visi-misi, Pawai Kampanye Damai dan pemasangan alat peraga pada hari  pertama, maka kegiatan kampanye kampanye bagi tiap pasangan calon dimulai hari kedua, Jumat (8/2), untuk daerah Jabar Barat diawali oleh pasangan calon nomor urut 1 (Dikdik Muliana Arief Mansur – Cecep Nana Suryana Toyib), hari ke-2 pasangan calon nomor urut 2 (Irianto MS. Syafiuddin – Tatang Farhanul Hakim), hari ke-3 pasangan nomor urut 3 (Dede Yusuf Macan Effendi – Lex Laksamana), hari ke-4 pasangan calon nomor urut 4 (Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar), hari ke-5 pasangan calon nomor urut 5 (Rieke Diah Pitaloka – Teten Masduki), dan seterusnya bergiliran hingga tanggal 20 Februari.

Kegiatan kampanye di daerah Jabar Utara pada Jumat (8/2) diawali oleh pasangan calon nomor urut 4, Jabar Tengah diawali oleh pasangan calon nomor urut 2, Jabar Selatan diawali oleh pasangan calon urut nomor 5, dan Jabar Timur diawali pasangan calon nomor urut 3 yang juga bergiliran untuk hari-hari berikutnya hingga akhir masa kampanye. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Older Entries