Ferdhiman: Data Pemilih Acak-acakan, Pemilu Kacau!

Tinggalkan komentar

BEKASI, PPK-JTW. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) diminta agar memanfaatkan masa pemutakhiran data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 sebaik-baiknya, dengan melakukan perbaikan DPS (daftar pemilih sementara) serta pencatatan/penyusunan daftar pemilih tambahan secermat dan serapi mungkin. Hal ini dimaksudkan sebagai persiapan awal menghadapi pemberlakuan Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu Legislatif 2014.

Permintaan tersebut disampaikan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat merangkap Ketua Pokja Sosialisasi Pilgub 2013, Ferdhiman, ketika memberikan arahan di Sekretariat KPU Kabupaten Bekasi Jl. Rengas Bandung Kedung Waringin, Jumat (21/12) sore. Di depan sekitar 100 anggota PPK dari 23 kecamatan di kabupaten ini, ia menyebut aplikasi Sidalih mirip dengan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) yang diakses melalui jaringan internet.

“Makanya kita perlu persiapkan database pemilih Pilgub serapi-rapinya untuk kita ekspor ke Pilleg. Sebab kalau databasenya acak-acakan, saya yakin pemilunya juga akan kacau,” kata Ferdhiman seraya mengungkapkan penilaiannya, Sidalih merupakan sistem yang pemberlakuannya untuk Pilleg 2014 agak dipaksakan oleh KPU, “Karena untuk pemutakhiran data Pilgub 2013 saja yang tidak pakai sistem online, masih mengandung permasalahan. Apalagi kalau Sidalih yang harus full online sampai di PPS”.

Ia membayangkan bagaimana rumitnya jika KPU benar-benar memberlakukan Sidalih secara nasional. Khusus untuk 5.900 desa/kelurahan di Jawa Barat saja, dapat dibayangkan jika seluruhnya harus menyediakan fasilitas internet. Namun, terakhir ia mendapat kabar bahwa KPU akan memfasilitasi Sidalih yang offline untuk Pilleg mendatang.

Terlepas dibatalkan atau tidaknya rencana KPU memberlakukan Sidalih, yang jelas seluruh PPK diharapkannya melakukan sinkronisasi data pemilih Pilgub 2013 secara baik dan benar, dengan memperhatikan penanggalannya. Sedangkan untuk Pilleg 2014, ia mengatakan telah meminta KPU untuk mendistribusikan data ke daerah agar dapat diakses oleh KPU kab/kota, PPK dan PPS, agar bisa diperbaiki sesuai tingkatannya.

“Data di KPU harus didistribusikan. Kalau tidak ke tingkat adhoc, minimal ke KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi. Tapi sebelumnya kita sendiri harus punya database yang kontinyu, misalnya yang dipakai pada Pilbup (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) Bekasi tahun 2011, ‘kan sudah pada lupa? Yang penting, acara ini sebagai pembuka untuk persiapan kita ke depan menyongsong pekerjaan yang teknisnya lebih rumit lagi, dengan permasalahan yang pastinya lebih kompleks,” tutur Ferdhiman.

Arahannya pada rapat pemantapan kerja PPK dalam melaksanakan pemutakhiran data DPS, selanjutnya disimpulkan oleh Komisioner KPU Kab. Bekasi Idham Khalid, dengan memaparkan bahwa jumlah DPS dalam pemutakhiran data secara manual , jumlahnya harus sama setelah dilakukan sinkronisasi. Andaikata terjadi perbedaan, paling tidak PPK dan PPS yang bersangkutan dapat mengidentifikasi perbedaannya di desa dan TPS (tempat pemungutan suara) mana.

“Andaikata jumlahnya lebih, kita tahu lebihnya dimana, begitu juga kalau kurang. Artinya, kita memahami betul perubahan-perubahan data tersebut. Insya Allah, proses sinkronisasi bisa selesai minggu ini, karena tinggal beberapa kecamatan lagi, yaitu Cibitung dan Cikarang Barat. Hari Senin (24/12) juga bisa diserahkan ke KPU provinsi,” janji Idham.

Karena masih mempunyai waktu untuk pemutakhiran data pemilih berikut tambahan dalam proses perbaikannya hingga Selasa (25/12) besok, ia menyarankan kepada semua PPK Kab. Bekasi untuk terus berkomunikasi dengan stakeholder seperti dari Panwaslu, Panitia Pengawas Lapangan, dan Tim Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang saat ini sudah ada di tingkat desa, agar hasil pemutakhiran data pemilihnya dapat diterima semua pihak dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan

KPU Jabar akan Back-Up KPK

Tinggalkan komentar

Teten Setiawan, Ketua Pokja Pencalonan/Anggota KPU Jabar

BANDUNG, PPK-JTW. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) akan membantu tugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menindaklanjuti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, antara lain dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pasangan calon bahwa KPK akan melakukan klarifikasi terhadap LHKPN-nya.

Setelah LHKPN-nya diklarifikasi KPK, KPU Jabar akan memberitahu pasangan calon bahwa mereka sendiri yang berkewajiban mengumumkan harta kekayaannya kepada publik, dan bersama KPK akan menggelar “Deklarasi Pencegahan Korupsi” bagi semua pasangan calon menjelang masa kampanye. Ketiga kegiatan ini direncanakan selesai pada minggu ketiga Januari 2013.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Jabar merangkap Ketua Pokja Pencalonan, Teten Setiawan, seusai mengikuti pembicaraan dengan Kepala Satuan Tugas Senior Pemeriksaan LHKPN KPK, Adliansyah Nasution, di ruangan VIP Sekretariat KPK Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Kamis (27/12). Kepada wartawan ia menjelaskan alasan kegiatan KPK di Jawa Barat tersebut diupayakan selesai minggu ketiga Januari, karena pada minggu keempatnya sudah memasuki masa persiapan kampanye.

“Yang jelas, ketiga kegiatan itu murni dari KPK. Bukan inisiatif KPU. Cuma barusan, dari koordinasi dengan KPU Jabar, ada pembicaraan mengenai rencana KPK akan mengklarifikasi LHKPN yang diajukan calon, bahwa calon mengumumkan sendiri harta kekayaannya ke publik dan akan ada deklarasi. Maka rencana KPU Jabar akan memback-up apa yang dilakukan KPK. Pertama, KPU Jabar akan menyampaikan kepada tim kampanye atau LO (Liason Officer/penghubung) untuk diteruskan kepada pasangan calon, bahwa harta kekayaan yang dilaporkannya ke KPK akan diklarifikasi,” jelas Teten.

Ketika didesak wartawan, ia menegaskan tidak ada berkas yang disampaikan KPK kepada KPU Jabar. Hanya pada prinsipnya LHKPN dari 5 pasangan atau 10 calon, secara administratif sudah selesai sekalipun ada aktivitas lain yang akan dilakukan KPK. Yakni, dilakukan klarifikasi sebelum LHKPN diumumkan. Ihwal bernar tidaknya harta kekayaan yang dilaporkan calon, sepenuhnya merupakan kewenangan KPK.

“Dalam hal ini KPU Jabar tidak boleh mendampingi KPK. Begitu juga berkas LHKPN darik calon, masih dipegang dan berada dalam kekuasaan KPK. Kami hanya diberitahu bahwa KPK akan mendatangi rumah calon, diantaranya ada yang bertempat tinggal di Jakarta Timur, Depok, Indramayu, Tasikmalaya, sebagian besar di Bandung. KPK hanya menyampaikan resinya kepada KPU Jabar. Saya sudah tanya langsung ke Pak Adliansyah, dan beliau menjawab bahwa semua pasangan calon sudah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Katanya tinggal diklarifikasi, lalu diumumkan, dan selanjutnya ada deklarasi,” katanya.

Seperti diberitakan kemarin, kedatangan Adliansyah Nasution ke KPU Jabar berkaitan dengan rencana KPK akan melakukan pembuktian terhadap LHKPN dari 10 calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat , dengan mendatangi kediaman mereka untuk mengklarifikasi atas laporan harta kekayaannya. Selanjutnya, masing-masing calon akan mengumumkan sendiri kepada publik hasil klarifikasi KPK dan mengadakan Deklarasi Pencegahan Korupsi.

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Distribusi Logistik Salah Satu Sukses Pilgub Jabar

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW. Layaknya sedang melaksanakan konser yang megah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 yang akan dilaksanakan 24 februari 2013.

Gambaran Keadaan di Ruang TPS

Rencananya untuk setiap TPS, KPU Jabar akan menyediakan spanduk, baliho, stiker, plamfet, serta leaflet dan dua tinta. Sedangkan untuk keperluan logistik lainnya, terutama kotak suara dipersiapkan sendiri oleh KPU kabupaten/kota. “Khususnya kotak suara, kita gunakan kotak suara yang dahulu yang pernah digunakan di pemilu legislatif. Kondisinya masih bagus dan masih layak digunakan,” ujar Kabag. Keuangan, Umum dan Logistik Drs. Dadang Herawan, saat dikonfirmasi di kantornya, Sekretariat KPU Jabar, Jalan Garut 11, Bandung, Kamis (27/12).

Dadang mengatakan, dalam pelaksanaannya KPU memerlukan data yang konkrit dan tepat untuk menyusun penentuan kebutuhan logistik yang diperlukan. KPU sebelumnya telah meminta data awal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni data mengenai jumlah penduduk/data pemilih atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari kabupaten/kota.

“Bidang saya hanya mengurusi mengenai pendistribusian dan penyaluran barang yang telah ada. Terkait penentuan pemilihan jenis kertas, jenis tinta dan lain-lain itu adalah kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” jelas Dadang.

Berdasarkan tahapan jadwal Pilgub 2013, pendistribusian logistik akan dilakukan 29 Januari 2013. Distribusi didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang di tetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jawa Barat berdasarkan data logistik untuk Pilgub Jabar 2013, terdapat lebih kurang 7500 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pendistribusian surat suara, nantinya langsung dilakukan dari tempat percetakan ke setiap TPS yang ada di Kabupaten/Kota. Pendistribusian dikatakannya, harus sudah diterima di KPU Kabupaten/ Kota paling lambat 11 Februari 2013.

Dadang menjelaskan, barang-barang yang telah didistribusikan, jika masih ada tersisa tidak akan dikembalikan lagi kepada KPU Jabar. Alasannya, barang tersebut merupakan barang habis pakai. “Jika ada surat suara yang tersisa, arsip daerah akan mencatatnya terlebih dahulu, mana yang terpakai dan yang tidak. Baru kemudian dimusnahkan sebagai data yang akan dipertanggungjawabkan setelah proses pemilihan umum ini,”.

“Kita KPU telah merumuskan sistem logistik yang paling efektif untuk memudahkan kinerja KPU dalam menyukseskan Pilgub Jabar. Perlu untuk dipahami, bahwa salah satu ukuran sukses penyelenggaraan Pemilu salah satunya adalah kinerja logistik yang baik,” pungkasnya. (Elsa Renata)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

KPU Jabar Siap Penuhi Logistik Pilgub

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW. Komisi pemilihan umum (KPU) Jawa Barat siap memenuhi keperluan logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) mengingat hari H pemungutan suara, 24 Februari 2013 sudah didepan mata. Kesiapan ditandai dengan proses Tender yang sudah masuk pada tahap seleksi, perusahaan mana yang nantinya akan menangani kebutuhan logistik Pemilihan Gubernur.

“Logistik KPU Jabar siap laksanakan Pilgub Jabar 2013. Anggaran yang dialokasikan dari APBD Pemprov. Jabar Rp 759 Miliyar, sebagian akan digunakan untuk keperluan logistik, meliputi pengadaan surat suara, tinta, baligho, stiker, spanduk, dan media sosial lainnya”, kata Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Jabar, Drs. Dadang Hermawan, saat ditemui di kantornya, Jalan Garut 11, Bandung, Kamis (27/12).

Perencanaan dan penentuan kebutuhan logistik berdasarkan data pemilih dari kabupaten/kota, Dadang manambahkan, dikatakannya masih harus menunggu proses addendum penetapan jumlah suara serta alat dan kelengkapan adminsitrasi pemungutan dan perhitungan suara pada 16 januari 2013.

Dikatakannya, setiap kabupaten/kota telah diberi anggaran masing-masing untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur seperti busa, Paku, formulir-formulir dan kelengkapan administrasi lainya di tempat pemungutan suara (TPS). Dana diberikan berdasarkan jumlah kebutuhan dan jumlah pemilihnya setiap TPS akan diberikan kurang lebih Rp 500 ribu.

“Perkiraan dana yang dikeluarkan untuk pembuatan surat suara dengan jumlah pemilih kurang lebih 36,6 Juta orang, ditambah 2.5% cadangan surat suara, jumlahnya berkisar Rp 40 miliyar. Spesifikasi kertas yang diperlukan, adalah kertas yang berkualitas yang akan dipilih dan ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Jabar”, imbuhnya.

Berdasarkan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pilgub, pendistribusian surat suara dan kelengkapan adminstrasi di TPS pada 16 Januari 2013. Selanjutnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS akan menerimanya, 22 Februari 2013. Dalam kaitan ini, KPU Jabar untuk sementara menggunakan Data Pemilih Sementara (DPS).

Semoga logistik yang diperlukan pada saat pelaksanan tidak begitu jauh dari perencanaan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga Pilgub Jabar 2013 dapat berjalan dengan baik. (Ayu Y. Agustin)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Keberatan 18 Parpol harus Argumentatif

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW – Pengurus 18 partai politik dipersilahkan mengumpulkan alat bukti sebagai materi keberatan terhadap hasil verifikasi faktual (vertual) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang akan diputuskan Kamis 3 Januari 2013 pada rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) dan KPU kab/kota. Pengumpulan alat bukti ini diperlukan agar nanti pimpinan parpol dapat berargumentasi dalam mengajukan keberatannya.

“Hasil vertual 18 parpol di tingkat provinsi dan kab/kota itu akan langsung disampaikan ke KPU pusat setelah dirapatplenokan. Dalam memutuskan lolos tidaknya suatu parpol, KPU pusatpun bergantung dari hasil vertual di provinsi-provinsi lain. Semua bagus hasil vertualnya di 75 persen provinsi di Indonesia, maka pasti lolos. Seumpama tidak, kami persilakan dari sekarang untuk mengumpulkan alat bukti keberatan, agar keberatan yang diajukan ke KPU pusat argumentatif,” kata Komisioner KPU Jabar, Achmad Heri.

Ketika memimpin rapat koordinasi dengan pimpinan 18 parpol yang divertual KPU provinsi dan KPU kab/kota berdasarkan maklumat DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Sabtu (29/12 sore, Achmad Heri mengungkapkan kepastiannya bahwa materi keberatan akan lebih banyak menyoroti masalah pelaksanaan vertual keanggotaan parpol yang dilakukan KPU kab/kota.

Sedangkan vertual parpol di tingkat provinsi hanya meliputi aspek KSB (ketua, sekretaris, bendahara) untuk disesuaikan dengan SK (surat keputusan) kepengurusannya, keterwakilan perempuan 30 persen di kepengurusan, serta domisili dan status kepemilikan kantor parpol, yang menurutnya sebagian besar dari 18 parpol dinyatakan memenuhi syarat.

Lain halnya vertual di tingkat kab/kota yang meliputi pula aspek keanggotaan parpol, yang sesuai ketentuan dilakukan terhadap sampel 100 anggota atau persepuluh dari 1.000 anggota parpol, atau satu perseribu dari jumlah penduduk kab/kota bersangkutan, berdasarkan laporan yang diterima KPU Jabar terasa sangat memberatkan 18 parpol sekalipun pelaksanaannya lebih mudah dibanding terhadap 16 parpol.

“Kalau 16 parpol yang divertual lebih dulu oleh kami, pengambilan sampelnya dilakukan sistem randum atau acak, dan sifatnya rahasia. Dengan demikian, parpol tidak tahu siapa saja yang didatangi ke rumahnya. Tapi untuk 18 parpol saya kira sudah diberi kemudahan, karena vertualnya diambil sampel 100 anggota dengan didatangkan ke kantor KPU kab/kota, sehingga bisa diatur oleh pengurus parpol,” paparnya.

Kepada pengurus 10 parpol yang hadir pada rakor di Sekretariat KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung tersebut, masing-masing dari Partai Bhineka Indonesia (PBI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB, Partai Kedaulatan, Partai Kongres, Partai Nasional Indonesia Marhaen (PNI-M), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Republik, ia menjelaskan hasil vertual akan masuk wilayah kewenangan KPU pusat setelah rapat pleno minggu depan.

“Hasil vertual dari kami (KPU Jabar dan KPU kab/kota se-Jawa Barat) nanti akan menjadi domainnya KPU pusat, sehingga keberatan parpol pun diajukan ke sana. Kami hanya menyampaikan hasil vertualnya. Jadi, yang memutuskannya adalah pusat,” ujar Achmad Heri seraya mengungkapkan penyebab banyak diantara 18 parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah vertual, yaitu ketidaktepatan mereka terhadap jadwal yang ditetapkan pihak KPU. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat