Inilah Mereka Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Jabar Periode 2013-2018

Tinggalkan komentar

Profil Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Barat Periode 2013-2018

Profil Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Barat Periode 2013-2018

Iklan

Pemilu, Tak Bisa Dipisahkan dari Masyarakat

Tinggalkan komentar

Yayat Hidayat, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat

SUMEDANG, PPK-JTW. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar), Yayat Hidayat, mengingatkan agar kegiatan sosialisasi harus dapat meyakinkan pemilih bahwa pemilu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat menempatkan pemilu sebagai hal penting karena dapat memberikan sesuatu yang diinginkan dan merubah kehidupan masyarakat maupun individu.

“Jangan sampai muncul pemikiran ada jarak antara pemilu dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Harus diyakinkan bahwa pemilu merupakan bagian dari kehidupan kita. Semuanya harus merasa sangat berkepentingan terhadap pemilu ,” pesan Yayat kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), calon KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berikut Camat Buahdua Kab. Sumedang, Engkan Kuswara.

Ketika berkunjung ke Kantor Kecamatan Buahdua bersama rombongan KPU Sumedang dalam acara Roadshow Sosialisasi Pemilukada 2013, Rabu (23/1), dalam pembekalannya iapun mengibaratkan pemilu dengan makan sehari-hari yang bilamana terlambat maka badan akan lemah, yang akhirnya bisa sakit jika terus-menerus ditinggalkan.

“Pemilu itu sama dengan makan. Upami urang teu tuang sadinten, pasti leuleus, tungtungna jadi gering. Sabab urang mah saumur-umur teu tiasa dipisahkeun jeung sangu. Kajeun urang tos nuang roti, angger we lapar upami can mendak sangu. Nah, bagaimana caranya pemilu bisa seperti itu. Begitu kita tinggalkan badan kita merasa lemah terus sakit, karena pemilu merupakan aktivitas sosial yang samasekali tidak bisa kita tinggalkan,” katanya.

Dengan munculnya keyakinan masyarakat terhadap pemilu sebagai bagian dari kehidupan mereka, maka ia yakin partisipasi masyarakat Kec. Buahdua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sumedang serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 akan 100 persen, bukan 90 persen seperti yang disampaikan camat.

“Ketika keyakinan itu muncul, saya yakin partisipasi masyarakat Buahdua bukan 95 persen, tapi 100 persen. Janten sateuacana Pak Camat pidato di kantor desa, masyarakat mah tos ngawartosan ti payun: Abdi mah bade dongkap ka TPS, Pak Camat. Margi upami teu dongkap abdi dosa. Jadi tidak harus ada patwa MUI haram, halal, wajib segala macam, tapi muncul dari kesadaran masyarakat itu sendiri,” yakin Yayat.

Lebih lanjut ditegaskannya, upaya meyakinkan tersebut harus menjadi PR (pekerjaan rumah) penting bagi seluruh stakeholder Kec. Buahdua bagaimana memobilisir masyarakat, agar berpartisipasi aktif dalam Pilbup dan Pilgub, “ Itulah yang saya kira sebagai balasan penghargaan yang diberikan masyarakat Buahdua kepada KPU Sumedang, yang telah menempatkan kemuliaan masyarakat dengan berpartisipasi ikut mencoblos di TPS pada hari Minggu tanggal 24 Februari yang akan datang”.

Bahkan dengan mengangkat Kuda Renggong menjadi maskot “Si Renggong” pada Pemilukada 2013, menurut Yayat, itu menandakan KPU Sumedang telah sangat memuliakan kebudayaan seni tradisional masyarakat Buahdua, “Oleh karenanya, balasan yang paling pas adalah partisipasi masyarakat dengan perolehan suara 95 persen, Pak Camat. Upami henteu kirang ti sakitu hutang saumur-umur. Ditagih ku abdi dugi ka aherat oge”. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Komisi II Mengapresiasi Sundapil Pilgub

Tinggalkan komentar

Agun Gunanjar Sudarsa, Ketua Komisi II DPR-RI

BANDUNG, PPK-JTW Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan aprasiasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar),yang telah mampu menggunakan teknologi informasi (IT/informations technology) dalam penyusunan data pemilih (sundapil) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013, sehingga masyarakat luas dapat mengecek langsung data pemilih melalui jaringan internet di komputer.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR-RI, Agun Gunanjar Sudarsa, kepada para wartawan setelah di Sekretariat KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Rabu (30/1) sore, melakukan pengecekan langsung mengenai DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilgub 2013 termasuk data dirinya apakah masih tercatat sebagai pemilih di Jawa Barat. Ternyata, ia tidak terdaftar sebagai pemilih di Jawa Barat karena telah pindah rumah dan membuat E-KTP di Jakarta.

Dalam kunjungannya ke KPU Jabar , para anggota Komisi II lainnya yaitu Taufiq Effendi, Salim Mengga, Gray Koes Moertiyah, Boki Ratu Nita Budhi Susanti, Markus Nari, Azhar Romli, Eddy Mihati, Zainun Ahmadi, Agus Purnomo, Yandri Susanto, Nu’man Abdul Hakim, Rindoko Dahono Wingit, Miryam Haryani, Betty Epsilon Idroos, Misbakhul Hidayat, Siswanto, Budi Santoso dan Teguh BIantoro, juga melakukan pengecekan DPT Pilgub 2013.

“Ternyata daftar pemilih, setelah kami cross check ke bawah, kami memberikan apresiasi terhadap KPU yang telah mampu membuat satu mekanisme menggunakan IT dengan menggunakan indikasi ibukandung, kemudian dengan menggunakan data KK (kartu keluarga-red.), pemilih bisa mengecek di komputer, “ ungkap Agun.

Kedatangan Komisi II ke lembaga penyelenggara pemilu tingkat provinsi ini, menurutnya, bertujuan pula untuk mengetahui sejauh mana KPU Jabar mengoperasionalkan alat-alat IT-nya, “Dicontohkan oleh saya, apakah masih punya hak pilih di Ciamis. Ternyata, ketika saya memilih KPT Elektronik di Jakarta, di sini nama saya sudah tidak ada”.

Tidak tercantumnya nama Agun dalam daftar pemilih justru menjadikan ia semakin yakin bahwa sistem yang dirancang itu setidaknya terukur bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, lanjutnya, Komisi II DPR-RI memberikan apresiasi kepada KPU Jabar yang pasti mampu mewujudkan asas Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) dalam melaksanakan proses Pilgub.

“Untuk daftar pemilih tidak mengkhawatirkan. Yang lebih penting lagi ada kesepahaman berdasarkan pengalaman-pengalaman, bahwa tidak ada hak rakyat yang punya hak pilih tertutup. Artinya, walaupun DPT tidak ada, kalau memang dia punya KTP bisa menunjukkannya dengan KK bahwa dia benar-benar warga di situ tapi belum mendapat surat panggilan mencoblos, itu dimungkinkan meski diluar DPT masih bisa menggunakan hak pilihnya,” pesan Agun.

Selain mengecek DPT di KPU Jabar, sebelumnya Komisi II melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain dimaksudkan untuk mengukur netralitas pegawai negeri sipil (PNS), yang diharapkan Agun tidak terjadi pengerahan dan lain sebagainya untuk kepentingan tertentu dan lain sebagainya saat pencoblosan pada 24 Februari mendatang.(MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Jawa Barat