KPU Kabupaten dan Kota Tasikmalaya Sortir Surat Suara Pilgub

Tinggalkan komentar

TASIKMALAYA, PPK-JTW – Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 untuk Kota Tasikmalaya sebanyak 465.103 lembar, sesuai jumlah DPT (daftar pemilih tetap) 453.759 ditambah cadangan 2,5 persen atau 11.344 lembar, Selasa (12/2) pagi mulai disortir dan dilipat oleh 70 orang dari PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dikerahkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) masing-masing.

Kegiatan penyortiran dilakukan di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) komplek perkantoran Pemerintah Kota Tasikmalaya Jl. Ir. H. Juanda, dari pukul 9.00 hingga 17.00. Namun pada hari pertama kemarin pihak KPU Kota Tasikmalaya mempersilakan PPK dan PPS dari Kec. Mangkubumi, Kawalu dan Cipedes bekerja sampai larut, apabila penyortiran surat suara untuk kecamatan dan desa/kelurahannya ingin cepat selesai.

Dengan demikian, proses penyortiran dapat diselesaikan sesuai target selama 6 hari yaitu dari 12 s/d. 17 Februari mendatang, sehingga Kamis besok giliran PPK dan PPS dari Kec. Cibeureum, Tamansari dan Indihiang yang masuk gudang KPU untuk menyortir surat suara. Dilanjutkan Sabtu (16/2) sampai Minggu keesokan harinya oleh PPK dari 4 kecamatan lainnya yaitu Kec. Tawang, Cihideung, Bungursari dan Purbaratu.

Pantauan di lapangan Selasa sore kemarin membuktikan, penyortiran surat suara disaksikan oleh Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya, Slamet, Kasubag Teknis Yayan Sofyan dan beberapa staf KPU lainnya, di bawah pengawasan pihak Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) serta dijaga belasan petugas keamanan dari Polres dan Satpol Pamong Praja.

“Kami ingin penyortiran dan pelipatan surat suara bisa selesai secepatnya, bahkan sebelum tanggal 17,” harap Slamet seraya menjelaskan, penyortiran surat suara yang dikirim dari percetakan Inkopol di Jakarta pada Jumat lalu sebanyak 233 koly (tiap koly berisi 2.000 lembar) dialokasikan per-TPS (tempat pemungutan suara) oleh PPS masing-masing. Karena PPS-lah yang mengetahui persis jumlah pemilih di tiap TPS.

Surat Suara Kab.Tasikmalaya

Sama halnya dengan Kabupaten Tasikmalaya, penyortiran dan pelipatan surat suara Pilgub 2013 dimulai Selasa kemarin yang juga melibatkan PPK dan PPS serta ditargetkan selesai 6 hari. Karena jumlah surat suara yang dikirim jauh lebih banyak dibanding untuk Kota Tasikmalaya, yaitu 1.367.488 atau sebanyak 1.334.135 berdasarkan DPT ditambah 2,5 persen atau 33.353 lembar, maka menurut Kasubag Umum dan Logistik KPU Kab. Tasikmalaya Mamat Rahmat, kegiatan penyortiran dibagi 3 gelombang yang tiap gelombangnya terdiri dari 13 kecamatan.

Penyortiran surat suara di Sekretariat KPU Kab. Tasikmalaya Jl. Raya Timur Cipakat Singaparna, ditargetkan selesai secepatnya sehingga dilakukan secara maraton dan bergiliran selama 24 jam per-hari. Untuk hari pertama kemarin dikonsentrasikan bagi TPS di 13 kecamatan yaitu Kec. Cigalontang, Singaparna, Karangnunggal, Cipatujah, Cikatomas, Cisayong, Pagerageung, Manonjaya, Puspahiang, Salawu, Ciawi, Sodonghilir dan Cikalong, dengan melibatkan lebih dari 100 anggota PPK dan PPS yang bekerja di lantai 1 dan lantai 3 kantor KPU.

Usai ke-13 kecamatan tersebut, penyortiran dan pelipatan surat suara dilanjutkan oleh PPK Gelombang 2 yang meliputi Kec. Tanjungjaya, Sukaraja, Salopa, Jatiwaras, Sukaratu, Rajapolah, Bojong Gambir, Taraju, Leuwisari, Padakembang, Sukaresik, Parungponteng dan Bantar Kalong. Selanjutnya oleh PPK Gelombang 3 meliputi Kec. Cibalong, Bojongasih, Culamega, Cineam, Karang Tanjung, Mangunreja, Sariwangi, Sukahening, Jamanis, Kadipaten, Sukarame dan Pancatengah. (MC/KPUJBR)

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan

KPU Kabupaten Tasikmalaya Lakukan Sortir dan Pelipatan Surat Suara

Tinggalkan komentar

TASIKMALAYA, PPK-JTW – Mulai hari Selasa, 12 Februari 2013 hingga 17 Februari 2013, KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan sortir dan pelipatan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Jl. Raya Timur Singaparna no.416A Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Penyortiran dan pelipatan surat suara dibantu oleh anggota PPK dari 39 PPK se kabupaten Tasikmalaya yang dibagi dalam 3 (tiga) gelombang. Gelombang I tanggal 12 Februari 2013 s.d 13 Februari 2013 meliputi kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong, Sodonghilir, Salawu, Manonjaya, Singaparna, Cigalontang, Cisayong, Ciawi, Pagerageung, Puspahiang dan Cikatomas.

Gelombang II tanggal 14 Februari 2013 s.d 15 Februari 2013 meliputi kecamatan Tanjungjaya, Sukaraja, Salopa, Jatiwaras, Sukaratu, Rajapolah, Bojonggambir, Taraju, Leuwisari, Padakembang, Sukaresik, Parungponteng, dan Bantarkalong.

Gelombang III tanggal 16 Februari 2013 s.d 17 Februari 2013 meliputi kecamatan Cibalong, Bojong Asih, Culamega, Cineam, Karangjaya, Gunung Tanjung, Mangunreja, Sariwangi, Sukahening, Jamanis, Kadipaten, Sukarame dan Pancatengah.

Jumlah dus surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dari KPU Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 665 dus. Dengan jumlah pemilih di Kabupaten Tasikmalaya yang mencapai 1.334.135 pemilih maka jumlah surat suara yang diterima adalah sebanyak 1.367.508 lembar surat suara. Jumlah ini sudah ditambah 2,5% untuk masing-masing TPS dengan jumlah total 33.373 lembar surat suara. Setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan, surat suara ini akan dikirim ke 2955 TPS yang tersebar di 351 desa dari 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.(A*)

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya

KPU Berharap Data Pemilih Tidak Dijadikan Komoditas Politik

Tinggalkan komentar

Ka-Ki: Gamawan Fauzi (Mendagri) dan Husni Kamil (Ketua KPU)

Ka-Ki: Gamawan Fauzi (Mendagri) dan Husni Kamil (Ketua KPU)

JAKARTA, PPK-JTW. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2014 tidak lagi dijadikan sebagai komoditas politik pihak-pihak tertentu. Hal ini ditegaskan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, saat menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Menteri Dalam Negri (Mendagri), Gamawan Fauzi, dan Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (7/2).

“Daftar pemilih pada Pemilu 2014 jangan lagi dijadikan sebagai komoditas politik. Setelah menerima DP4 ini, dalam waktu dekat KPU akan mengujinya dengan menggunakan standar ISO terbaru. Dengan pengujian yang terukur dari lembaga Teknologi dan Informasi (TI) resmi, apa yang dilakukan oleh KPU tidak lagi dipandang sebagai kerja sepihak,” ujar Husni usai menandatangani Berita Acara (BA) penyerahan DP4.

KPU, lanjut Husni, saat ini juga sedang mempersiapkan aplikasi Sistem Pendaftaran Pemilih (Sidalih) yang akan digunakan untuk menyusun maupun memutakhirkan daftar pemilih pada Pemilu 2014 mendatang. Ia juga menginginkan agar pada Pemilu 2014 terjadi peningkatan angka partisipasi masyarakat yang signifikan.

“Kalau pada pemilu-pemilu sebelumnya terdapat duplikasi data, saya harap, dengan adanya sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri dan KPU, itu (duplikasi –red) sudah berada pada zero point. Artinya tidak akan ada lagi duplikasi data,” katanya.

DP4 yang diterima KPU dari Pemerintah hari ini terdiri dari dua jenis, yakni DP4 warga negara Indonesia di dalam negeri dan DP4 warga negara Indonesia di luar negeri. DP4 warga negara Indonesia di dalam negeri berjumlah 175 juta pemilih, sedangkan DP4 warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri sebanyak 2.213.605 pemilih.

Sementara itu, Gamawan Fauzi, mengatakan, penyerahan DP4 dari Pemerintah kepada KPU ini dilakukan serentak di seluruh 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota, secara berjenjang. Dengan berbasis pada data hasil perekaman e-KTP, Gamawan menjamin, DP4 yang diserahkan hari ini, jauh lebih akurat jika dibandingkan dengan data pada pemilu-pemilu sebelumnya.

“DP4 ini disusun berdasarkan database kependudukan yang akurasinya sudah ditingkatkan. Kami sudah meminta sebanyak tiga kali kepada jajaran kami di bawah (gubernur, bupati/walikota –red) untuk membuat database yang akurat ini. Selain itu, kami juga meminta kepada mereka untuk melakukan pembersihan data ganda sampai empat kali,” urai Gamawan.

Dengan diserahkannya DP4, lanjut Gamawan, KPU sudah bisa mulai menyusun DPS. Ia berharap, semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat, dapat terdaftar sebagai pemilih.

“DP4 yang nanti disinkronisasi dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang menjadi dasar penyusunan DPS, semua warga negara yang telah memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih. Tapi jangan terdaftar dua kali,”ucapnya .

Senada, Wakil Menlu, Wardana, mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki perwakilan di 130 negara. Dari jumlah itu, warga negara Indonesia yang masuk di dalam DP4, sebanyak 2.213.605 pemilih.

“Saya harap, warga negara Indonesia di luar negeri yang masuk ke dalam DP4 itu mau menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 nanti,” tutup Wardhana. (dd/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Sumber: KPU

5 Pasangan Calon Sampaikan Visi-Misi di DPRD

Tinggalkan komentar

5 Pasangan Cagub dan Cawagub Mengikuti Penyampain Visi-Misi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat

BANDUNG, PPK-JTW- Memasuki hari pertama masa kampanye, Kamis (7/2), 5 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 mengawali kegiatan kampanye dengan penyampaian visi-misi dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Oleh pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanegara, masing-masing pasangan calon diberi waktu selama 20 menit untuk menyampaikan visi-misi dan programnya.

Dalam sidang di Gedung DPRD Jabar Jl. Diponegoro Bandung yang berlangsung kurang lebih 2,5 jam dari pukul 10.00 hingga 12.30, serta dihadiri mantan Gubernur Jawa Barat R. Nuriana dan Danny Setiawan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ihat Subihat dan para komisionernya, penyampaian visi-misi dimulai oleh pasangan calon nomor urut 1 dari jalur perseorangan (independen) yaitu Dikdik Muliana Arief Mansur dan Cecep Nana Suryana Toyib, dengan visinya TAWADHU (Tertib, Aman, Wibawa, Asri, Dinamis, Harmonis dan Unggul).

Penyampaian visi-misi dilanjutkan oleh pasangan calon nomor urut 2 dari Partai Golongan Karya (Golkar), Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin (Yance) dan Tatang Farhanul Hakim, dengan visinya JABAR MULIA (Makmur, Unggul, Lestasi, Inovatif dan Agamis.

Visi-misi Babarengan Baraya (Bahagia, Sejahtera dan Berkarya) menuju Jabaraya (Jawa Barat Berjaya) disampaikan pasangan nomor nomor urut 3 dari koalisi Partai Demokrat dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dede Yusuf Macan Effendi dan Lex Laksamana Zaenal Lan.

Pasangan calon nomor urut 4 dari koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB), Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar, menyampaikan visi-misi Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua.

Selanjutnya, visi-misi Jabar Baru – Jabar Bersih (Jawa Barat Baru yang Adil dan Makmur melalui Pelayanan Birokrasi yang Bersih) disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki.

Penyampaian visi-misi di depan para wakil rakyat tersebut diwarnai tepuk tangan dan yel-yel dari para pendukung pasangan calon masing-masing, terutama mereka yang mendengarkan melalui pengeras suara di luar Gedung DPRD. Kendati diselingi peringatan pimpinan sidang karena visi-misi yang disampaikan 4 pasangan calon melebihi waktu 20 menit, Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jabar itu berjalan sangat lancar, aman, tertib, dan terkesan meriah.

Prosesi Pawai Kampanye Damai Usai Penyampaian Visi-Misi

Usai sidang ditutup, sesuai jadwal yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar), semua pasangan calon keluar Gedung DPRD lalu berjalan kaki menuju tangga Lapangan Gasibu untuk mengikuti prosesi Pawai Kampanye Damai bersama Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat dan para komisioner lainnya yaitu Teten Setiawan, Ferdhiman, Achmad Heri dan Iin Endah Setiawati, yang dikomandoi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Brigjen Pol. Hengkie Kaluara.

Pasangan yang lebih dulu keluar dari Gedung DPRD dan berjalan menuju menuju tangga Lapangan Gasibu adalah Rieke – Teten Masduki. Bersama pasukan pendukung berbaju kotak-kotak, keduanya tampak menanti 4 pasangan calon lainnya untuk melakukan prosesi Pawai Kampanye Damai. Namun akhirnya mereka mengadakan rapat terbuka dengan pasukan pandukungnya di sebelah barat Gasibu, setelah mengetahui ke-4 pasangan calon lainnya belum beranjak dari areal Gedung Sate. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

KPPS, Ujung Tombak Penyelenggaraan Pemilu

2 Komentar

zaHari Minggu (3/02) kemarin merupakan hari terakhir pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang jatuh pada hari Minggu, 24 Februari 2013, yang ditandai oleh pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota di Desa/Kelurahan masing-masing.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat (3) yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 dan dikukuhkan dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 bahwa pembentukan KPPS paling lambat 21 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara. Dengan demikian, pembentukan KPPS paling lambat hari Minggu, 3 Februari 2013. Di wilayah Kecamatan Jatiwaras sendiri pembentukan KPPS telah selesai dilaksanakan dengan jumlah 80 KPPS untuk bertugas di 80 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 11 Desa.

Langkah selanjutnya adalah, di bawah bimbingan teknis PPS setempat, KPPS segera berbagi tugas dalam rangka mempersiapkan lokasi TPS. Persiapan tersebut baik menyangkut bilik suara, ruang tunggu, meja, kursi maupun perlengkapan lainnya yang dibutuhkan, seperti pengeras suara bila diperlukan, sambil menunggu logistik suara dan perlengkapan administrasi yang diperkirakan sampai di lokasi TPS/PPS 1 – 2 hari sebelum pemungutan suara.

KPPS merupakan badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Karena itu, KPPS merupakan ujung tombak penyelenggara yang berhadapan langsung dengan pemilih, dan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. KPPS pulalah yang menjadi pemegang akurasi data dan keasliannya.

Ilustrasi Denah Lokasi TPS

Ilustrasi Denah Lokasi TPS

Mengingat sangat pentingnya peran KPPS tersebut, yang termasuk ke dalam persiapan ini adalah penguasaan ketentuan-ketentuan dan administrasi pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS. Di samping Ketua, setidaknya 2 – 3 orang Anggota KPPS yang bertugas di bidang ini mutlak menguasainya. Ketentuan-ketentuan dan administrasi yang dimaksud adalah mekanisme pencoblosan, keabsahan surat suara, dan pengisian Berita Acara beserta lampirannya.

Pada saat pemungutan dan penghitungan suara nanti, biasanya KPPS dibekali buku panduan yang disertakan dengan surat suara dan perlengkapan administrasi. Akan tetapi, bila pada saatnya KPPS baru mempelajarinya akan cukup menghambat jalannya pemungutan dan penghitungan suara, terutama pada saat pengisian administrasinya, baik Berita Acara maupun Lampirannya. Oleh karena itu, PPS berkewajiban memberi bimbingan teknis (Bimtek) kepada KPPS, yang sebelumnya mendapatkan hal serupa dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). PPK pun demikian mendapat Bimtek serupa dari KPU Kabupaten/Kota dan demikian seterusnya.

Untuk mematangkan persiapan tersebut, KPPS perlu mempertajam penguasaan ketentuan-ketentuan dan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang diterima dari PPS pada saat Bimtek. Berikut ini merupakan Buku Panduan Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi KPPS versi e-book (pdf) yang dapat diunduh pada link (tautan) di bawah untuk dipelajari lebih lanjut, sehingga KPPS benar-benar dapat menguasainya dan tinggal menerapkannya pada saatnya nanti.

Unduh di sini

@inza166

Calon Pilgub akan Deklarasikan Harta Kekayaan

Tinggalkan komentar

Teten W. Setiawan, Komisioner KPU Jabar selaku Ketua Pokja Pencalonan

BANDUNG, PPK-JTW. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan menggelar Deklarasi Pengumuman Harta Kekayaan 5 pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate Jl. Diponegoro Bandung, Selasa (5/2). Usai berdeklarasi mengenai harta kekayaannya, selanjutnya ke-5 pasangan calon menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi dan Anti Politik Uang.

Rencana tersebut diberitahukan Komisioner KPU Jabar selaku Ketua Pokja Pencalonan, Teten W. Setiawan, dalam “Talk Show Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013” di Studio TVRI Jl. Cibaduyut Bandung, Kamis (31/1) petang, yang juga menghadirkan 2 narasumber lain Ketua Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Jawa Barat Ihat Subihat dan praktisi hukum Dindin S. Maolani.

Pada talk show yang dipandu presenter Deden Kusnadi serta diikuti puluhan mahasiswa Universitas Padjadjaran, Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Tekstil dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung itu, Teten menanggapi pula pertanyaan peserta mengenai sistem kampanye di 3 kabupaten/kota yaitu Kab. Sumedang, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi yang juga menyelenggarakan pemilihan bupati (pilbup) dan pemilihan walikota (pilwalkot) pada Minggu 24 Februari mendatang.

“Kami tidak memiliki kewenangan melarang pasangan calon masuk dan berkampanye di 3 kab/kota itu. Namun KPU dengan Panwaslu dan juga tim kampanye mencari jalan terbaik agar 5 pasangan calon bisa berkampanye di Kab. Sumedang, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi. Paling tidak, bisa melakukan rapat umum dengan massa pendukung dari kab/kota yang bersangkutan,” jelasnya.

KPU Jabar sendiri, lanjut Teten, telah menyiapkan jadwal kampanye dari 7 hingga 20 Februari. Namun pada hari pertama masa kampanye, yaitu 7 Februari, kegiatan difokuskan untuk penyampaian visi-misi di Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jawa Barat, dilanjutkan Deklarasi Kampanye Damai, kirab 5 pasangan calon keliling Kota Bandung, dan pemasangan alat peraga.

“Maka praktiknya kampanye dimulai tanggal 8 Februari. Kami sudah koordinasi dengan Polda Jabar untuk pengamanan,” ujarnya seraya menambahkan, kegiatan mirip kampanye sudah dilakukan oleh tiap pasangan calon. Ini tidak melanggar karena bukan termasuk kampanye, juga dilakukan sesuai Kesepakatan Bersama.

“Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh semua pasangan calon, dibuat pada bulan Desember 2012 atasdasar itikad baik kami agar pasangan calon bertatap muka dengan rakyat Jawa Barat dalam situasi yang legal. Dimasa jeda itu mereka bersosialisasi, namun bukan kampanye. Karena yang namanya kampanye, berdasarkan undang-undang, harus memenuhi unsur-unsurnya yang secara kumulatif saling mengikat,” tutur Teten.

Lebih lanjut ia menanggapi pertanyaan dengan mengacu pula pada peraturan KPU mengenai jumlah massa kampanye tiap pasangan calon, yakni maksimal 3.000 orang. Tetapi pada penyataannya, bagi KPU sendiri tidak mungkin membatasi massa yang ingin menghadiri kegiatan ini. Begitu juga bilamana ada tim kampanye atau pendukung salahsatu pasangan calon berkampanye diluar daerah kampanye yang telah ditetapkan dan disepakati, KPU Jabar hanya menyebut sebagai kampanye diluar jadwal. ”Panwaslu-lah yang tentunya akan mengawasi dan bertindak”. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Panwaslu Sulit Antisipasi Money Politics

Tinggalkan komentar

Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Barat

BANDUNG, PPK-JTW. Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat, Ihat Subihat, mengakui kesulitan mengantisipasi dan mendeteksi adanya politik uang (money politics) yang dilakukan peserta pemilu terhadap pemilih. Karenanya dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk dapat mengetahui dan menindaklanjuti praktiknya dengan sanksi pelanggaran.

“Tapi repotnya, dalam hal ini masyarakat tidak berani melapor karena takut ada tekanan-tekanan politik dari pihak ke-2, yaitu tim kampanye yang melakukan praktik money politics. Juga masyarakat tidak bersedia bersaksi di Panwas. Jadi beratnya bukan hanya di pengawasan, tapi juga di prosesnya,” kata Ihat, ketika didaulat menjadi narasumber Talkshow Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 di Studio TVRI Jl. Cibaduyut Bandung, Kamis (31/1) petang.

Menanggapi komentar warga melalui telepon yang mengingatkan agar Panwaslu berhati-hati pada “Serangan Fajar” menjelang pemungutan suara 24 Februari mendatang, Ihat menjelaskan Serangan Fajar biasanya dilakukan peserta pemilu sebelum pencoblosan di TPS (tempat pemungutan suara). Jika pencoblosan dilaksanakan pukul 7.00, maka Serangan Fajar dimulai pukul 5.00 hingga pukul 6.00.

“Jarang sekali Serangan Fajar dilakukan pada saat pemungutan suara di TPS. Untuk itu, dalam rangka Pilgub 2013, bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran diharapkan memberitahukan perihalnya kepada kami. Laporan masyarakat bisa disampaikan ke kantor Panwaslu Jabar Jl. Turangga Bandung. Nanti kami akan mengecek ke lapangan berdasarkan formulir yang diisi oleh pelapor,” harapnya.

Ihwal munculnya opini mengenai pasangan calon yang sudah melakukan kampanye sejak beberapa waktu terakhir, dijelaskan Ihat, berkampanye pada masa jeda merupakan kegiatan ilegal dan pelaku bisa dikenakan sanksi. Namun, sanksi akan dikenakan bilamana benar-benar melakukan kampanye, dengan memenuhi unsur-unsurnya yang secara kumulatif saling mengikat.

Unsur kampanye dalam konteks Pilgub diuraikannya dalam talkshow yang dipandu presenter Deden Kusnadi serta menghadirkan pula 2 narasumber lain, Komisioner KPU Jabar selaku Ketua Pokja Pencalonan Teten Setiawan dan praktisi hukum Dindin S. Maolani. Yakni, dilakukan oleh pasangan calon, ada massa serta penyampaian visi-misi, ada ajakan dan alat peraga.

“Jika yang dilakukan terbukti sebagai kampanye dengan memenuhi unsur-unsurnya secara kumulatif, maka sanksi selain akan dikenakan kepada pasangan calon dan tim kampanye, juga terhadap masyarakat pendukung atau yang bersimpati kepada pasangan calon bersangkutan. Seperti kejadian di Cirebon, kami tidak bisa menjatuhkan sanksi karena tidak cukup bukti,” ungkap Ihat.

Ditegaskan pula, pada prinsipnya Panwaslu Jabar telah melaksanakan tugas pengawasan sejak awal Tahapan, Program dan Jadwal Pilgub 2013 ditetapkan KPU Jabar pada 5 September 2012, termasuk pelaksanaannya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan se-Jawa Barat dengan melibatkan PPL (Petugas Pengawas Lapangan). (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Older Entries