Calon Pilgub akan Deklarasikan Harta Kekayaan

Tinggalkan komentar

Teten W. Setiawan, Komisioner KPU Jabar selaku Ketua Pokja Pencalonan

BANDUNG, PPK-JTW. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan menggelar Deklarasi Pengumuman Harta Kekayaan 5 pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate Jl. Diponegoro Bandung, Selasa (5/2). Usai berdeklarasi mengenai harta kekayaannya, selanjutnya ke-5 pasangan calon menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi dan Anti Politik Uang.

Rencana tersebut diberitahukan Komisioner KPU Jabar selaku Ketua Pokja Pencalonan, Teten W. Setiawan, dalam “Talk Show Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013” di Studio TVRI Jl. Cibaduyut Bandung, Kamis (31/1) petang, yang juga menghadirkan 2 narasumber lain Ketua Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Jawa Barat Ihat Subihat dan praktisi hukum Dindin S. Maolani.

Pada talk show yang dipandu presenter Deden Kusnadi serta diikuti puluhan mahasiswa Universitas Padjadjaran, Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Tekstil dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung itu, Teten menanggapi pula pertanyaan peserta mengenai sistem kampanye di 3 kabupaten/kota yaitu Kab. Sumedang, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi yang juga menyelenggarakan pemilihan bupati (pilbup) dan pemilihan walikota (pilwalkot) pada Minggu 24 Februari mendatang.

“Kami tidak memiliki kewenangan melarang pasangan calon masuk dan berkampanye di 3 kab/kota itu. Namun KPU dengan Panwaslu dan juga tim kampanye mencari jalan terbaik agar 5 pasangan calon bisa berkampanye di Kab. Sumedang, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi. Paling tidak, bisa melakukan rapat umum dengan massa pendukung dari kab/kota yang bersangkutan,” jelasnya.

KPU Jabar sendiri, lanjut Teten, telah menyiapkan jadwal kampanye dari 7 hingga 20 Februari. Namun pada hari pertama masa kampanye, yaitu 7 Februari, kegiatan difokuskan untuk penyampaian visi-misi di Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jawa Barat, dilanjutkan Deklarasi Kampanye Damai, kirab 5 pasangan calon keliling Kota Bandung, dan pemasangan alat peraga.

“Maka praktiknya kampanye dimulai tanggal 8 Februari. Kami sudah koordinasi dengan Polda Jabar untuk pengamanan,” ujarnya seraya menambahkan, kegiatan mirip kampanye sudah dilakukan oleh tiap pasangan calon. Ini tidak melanggar karena bukan termasuk kampanye, juga dilakukan sesuai Kesepakatan Bersama.

“Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh semua pasangan calon, dibuat pada bulan Desember 2012 atasdasar itikad baik kami agar pasangan calon bertatap muka dengan rakyat Jawa Barat dalam situasi yang legal. Dimasa jeda itu mereka bersosialisasi, namun bukan kampanye. Karena yang namanya kampanye, berdasarkan undang-undang, harus memenuhi unsur-unsurnya yang secara kumulatif saling mengikat,” tutur Teten.

Lebih lanjut ia menanggapi pertanyaan dengan mengacu pula pada peraturan KPU mengenai jumlah massa kampanye tiap pasangan calon, yakni maksimal 3.000 orang. Tetapi pada penyataannya, bagi KPU sendiri tidak mungkin membatasi massa yang ingin menghadiri kegiatan ini. Begitu juga bilamana ada tim kampanye atau pendukung salahsatu pasangan calon berkampanye diluar daerah kampanye yang telah ditetapkan dan disepakati, KPU Jabar hanya menyebut sebagai kampanye diluar jadwal. ”Panwaslu-lah yang tentunya akan mengawasi dan bertindak”. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan

Panwaslu Sulit Antisipasi Money Politics

Tinggalkan komentar

Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Barat

BANDUNG, PPK-JTW. Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat, Ihat Subihat, mengakui kesulitan mengantisipasi dan mendeteksi adanya politik uang (money politics) yang dilakukan peserta pemilu terhadap pemilih. Karenanya dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk dapat mengetahui dan menindaklanjuti praktiknya dengan sanksi pelanggaran.

“Tapi repotnya, dalam hal ini masyarakat tidak berani melapor karena takut ada tekanan-tekanan politik dari pihak ke-2, yaitu tim kampanye yang melakukan praktik money politics. Juga masyarakat tidak bersedia bersaksi di Panwas. Jadi beratnya bukan hanya di pengawasan, tapi juga di prosesnya,” kata Ihat, ketika didaulat menjadi narasumber Talkshow Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 di Studio TVRI Jl. Cibaduyut Bandung, Kamis (31/1) petang.

Menanggapi komentar warga melalui telepon yang mengingatkan agar Panwaslu berhati-hati pada “Serangan Fajar” menjelang pemungutan suara 24 Februari mendatang, Ihat menjelaskan Serangan Fajar biasanya dilakukan peserta pemilu sebelum pencoblosan di TPS (tempat pemungutan suara). Jika pencoblosan dilaksanakan pukul 7.00, maka Serangan Fajar dimulai pukul 5.00 hingga pukul 6.00.

“Jarang sekali Serangan Fajar dilakukan pada saat pemungutan suara di TPS. Untuk itu, dalam rangka Pilgub 2013, bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran diharapkan memberitahukan perihalnya kepada kami. Laporan masyarakat bisa disampaikan ke kantor Panwaslu Jabar Jl. Turangga Bandung. Nanti kami akan mengecek ke lapangan berdasarkan formulir yang diisi oleh pelapor,” harapnya.

Ihwal munculnya opini mengenai pasangan calon yang sudah melakukan kampanye sejak beberapa waktu terakhir, dijelaskan Ihat, berkampanye pada masa jeda merupakan kegiatan ilegal dan pelaku bisa dikenakan sanksi. Namun, sanksi akan dikenakan bilamana benar-benar melakukan kampanye, dengan memenuhi unsur-unsurnya yang secara kumulatif saling mengikat.

Unsur kampanye dalam konteks Pilgub diuraikannya dalam talkshow yang dipandu presenter Deden Kusnadi serta menghadirkan pula 2 narasumber lain, Komisioner KPU Jabar selaku Ketua Pokja Pencalonan Teten Setiawan dan praktisi hukum Dindin S. Maolani. Yakni, dilakukan oleh pasangan calon, ada massa serta penyampaian visi-misi, ada ajakan dan alat peraga.

“Jika yang dilakukan terbukti sebagai kampanye dengan memenuhi unsur-unsurnya secara kumulatif, maka sanksi selain akan dikenakan kepada pasangan calon dan tim kampanye, juga terhadap masyarakat pendukung atau yang bersimpati kepada pasangan calon bersangkutan. Seperti kejadian di Cirebon, kami tidak bisa menjatuhkan sanksi karena tidak cukup bukti,” ungkap Ihat.

Ditegaskan pula, pada prinsipnya Panwaslu Jabar telah melaksanakan tugas pengawasan sejak awal Tahapan, Program dan Jadwal Pilgub 2013 ditetapkan KPU Jabar pada 5 September 2012, termasuk pelaksanaannya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan se-Jawa Barat dengan melibatkan PPL (Petugas Pengawas Lapangan). (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Dindin Maolani: Calon Harus Punya Rasa Empati

Tinggalkan komentar

Dindin Maolani, praktisi hukum

BANDUNG, PPK-JTW. Pasangan calon berikut tim kampanye harus memiliki tanggungjawab moral dan empati kepada masyarakat. Karena pencalonan dan pemenangannya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 menuntut mampu menjadi pemimpin untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan Jawa Barat, sesuai visi-misi yang disampaikannya pada saat kampanye.

“Jangan dilepaskan substansi dari materi visi-misi yang disampaikan calon saat kampanye, yang tujuannya membangun Jawa Barat. Kalau penyampaiannya dilakukan calon atau tim suksesnya dengan penuh rasa tanggungjawab dan empati kepada masyarakat, maka masyarakat sendiri bisa memberi prioritas: “Mana sih yang bisa kita berikan kepada calon untuk dapat meraih suara sebanyak mungkin?” Tidak dengan cara money politics,” kata praktisi hukum Dindin S. Maolani.

Dalam Talk Show Pilgub 2013 di Studio TVRI Jl. Cibaduyut Bandung, Kamis (31/1) petang, di hadapan puluhan peserta mahasiswa Universitas Padjadjaran, Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Tekstil dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Dindin menyampaikan pula pendapatnya bahwa cara kampanye yang lebih baik yaitu dengan mengadakan pertemuan terbatas di sebuah gedung.

“Saya pikir itu yang lebih bagus. Sebab dengan mengadakan pertemuan terbatas di indoor, calon bisa memberikan kesempatan kepada publik untuk berdialog. Ketika dalam kampanyenya calon mengungkapkan janji kepada masyarakat, itu sudah jelas menjadi satu bagian yang tidak terlepaskan kalau nanti dia terpilih. Menurut saya itu persoalannya,” paparnya.

Ia sangat tidak menghendaki materi kampanye dipersiapkan dan diberikan oleh tim kampanye kepada calon tanpa memahami secara jelas apa substansinya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi jika calon hanya keinginan partai politik pengusungnya dalam berkampanye, sehingga penyampaian materinya tidak berdasar kajian dan semata-mata untuk tujuan pemenangan.

“Itu ‘kan bahaya. Bayangin, kalau gubernur yang terpilih nanti merupakan orang yang dipersiapkan oleh partai, biasanya dalam hitungan bulan sudah ditodong oleh tim kampanye dari partai pengusungnya, karena kemenanganya menjadi gubernur sekadar keinginan partai. Tapi saya dan juga warga Jawa Barat lainnya ingin Pilgub 2013 lebih berkualitas,” ungkap Dindin.

Mengomentari pernyataan narasumber lain Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) selaku Ketua Pokja Pencalonan , Teten Setiawan, ia setuju pembatasan jumlah massa pada masa kampanye dari 8 hingga 20 Februari mendatang maksimal 3.000 orang. Karena jika terlalu banyak melibatkan massa, menurut Dindin, maka konteksnya bukan lagi kampanye tetapi pesta hura-hura.

“Kalau terlalu banyak, akan lepas visi-misi yang sudah disusun berdasarkan keinginan masyarakat Jawa Barat untuk lebih baik dimasa depan. Yang ada pesta ramai memeriahkan panggung. Ini bahaya,” tegasnya. Menanggapi komentar warga melalui telepon agar semua pihak berhati-hati terhadap “Serangan Fajar”, dijelaskannya bahwa sekarang bukan hanya Serangan Fajar yang harus diwaspadai, tetapi juga Serangan Siang dan Serangan Sore yang dilancarkan pihak calon.

“Seandainya Anda mau terima dengan uang 50 ribu atau 100 ribu, Anda mungkin akan merugi 100 ribu kali lipat. Karena uang ini diberikan sebagai money politics, cost politicsnya, untuk kemudian si pemberi akan mencari pengganti uang tersebut. Bayangkan, dengan jutaan orang yang diberi, kali 100 ribu, sudah berapa milyar uang yang dia keluarkan. Kalau sudah terpilih, ya…, terpaksa uang rakyat diambil, APBD dan APBN digerogoti untuk mengembalikan dana tersebut,” papar Dindin. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Pilgub 2013, Investasi Berharga untuk Pemilu 2014

Tinggalkan komentar

BANDUNG, PPK-JTW. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agun Gunanjar Sudarsa, meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat dan seluruh elemen masyarakat untuk memantau proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013, agar pilkada ini terselenggara dengan menjunjung tinggi asas Jurdil (jujur dan adil) dan Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) tanpa dicederai oleh kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

“Setelah tadi menerima penjelasan tentang bagaimana yang dilakukan Pemda (Pemerintah Provinsi Jawa Barat-red.) untuk Pilgub, kami tetap meminta Panwaslu dan seluruh elemen publik untuk memantau agar pemilu itu jangan sampai tercederai. Inilah salahsatu tujuan kedatangan kami ke sini, agar pilkada di Jawa Barat sungguh-sungguh bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi provinsi lain, dan ini adalah investasi yang berharga untuk Pilleg (Pemilu Legislatif) 2014,” jelas Agun.

Dalam keterangan kepada wartawan diakhir kunjungannya ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar), Jl. Garut No. 11 Bandung, Rabu (30/1) petang, bersama anggota Komisi II lainnya yaitu Taufiq Effendi, Salim Mengga, Gray Koes Moerrtiyah, Boki Ratu Nita Budhi Susanti, Markus Nari, Azhar Romli, Eddy Mihati, Zainun Ahmadi, Agus Purnomo, Yandri Susanto, Nu’man Abdul Hakim, Rindoko Dahono Wingit dan Miryam Haryani, iapun menyebutkan kedatangan ke Pemprov Jabar untuk mengukur netralitas PNS (pegawai negeri sipil) dalam Pilgub 2013.

“Netralitas PNS dharapkan sekali oleh seluruh fraksi di DPR. Karena ada temuan dan fakta di lapangan ketika pencoblosan dilakukan, terjadi pengerahan-pengerahan massa dan lain sebagainya untuk kepentingan tertentu. Untuk itu Komisi II melakukan kunjungan spesifik ke Jawa Barat. Alhamdulillah kita lengkap hadir di sini, dari KPU Jabar dan KPU kabupaten/kota, ,Panwaslu, unsur muspida ada dari Polda dan Kejaksaan, termasuk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab/kota se-Jawa Barat. Tiada lain, tujuan kami dalam rangka monitoring kesiapan Pilgub di provinsi ini,” tuturnya.

Ia menjelaskan pula kunjungannya merupakan rangkaian program yang telah disusun sedemikian rupa, yang kata kuncinya bahwa Komisi II mempunyai beban dan tanggungjawab yang besar, salahsatunya mengawal dan menjaga Pemilu 2014 agar berlangsung dengan asas Luber dan Jurdil. Dengan demikian, persoalan DPT (daftar pemilih tetap) yang kerapkali bermasalah, tidak ada lagi terjadi pada Pemilu 2014.

“Kami menghendaki Pemilu 2014 tidak banyak lagi yang complain, yang ke MK (Mahkamah Konstitusi-red.) dan lain sebagainya. Nanti tidak ada lagi permainan-permainan KPU dan Bawaslu yang main mata dengan peserta pemilu,” ujarnya seraya menyatakan untuk mewujudkan pemilu yang diharapkan, pihaknya telah merancang dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu.

“Kita punya KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan penyelenggara, yang kewenangannya masing-masing sudah cukup solid. Lalu dihadirkan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu-red.) untuk menegakkan etika. Yang ikut pemilu juga bukan partai odol-odol, tetapi partai yang riil punya struktur, punya massa dan sebagainya, sehingga semuanya bisa mengantarkan pemilu menjadi baik,” lanjut Agun.

Seusai mengecek langsung DPT Pilgub 2013 melalui jaringan online di komputer didampingi Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat dan para komisioner lainnya yaitu Teten Setiawan, Ferdhiman dan Iin Endah Setiawati serta Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman, ia mengatakan tujuan lain kedatangannya untuk mengingatkan kepada KPU Jabar supaya tidak melepaskan tanggungjawab politiknya menggiring masyarakat menjadi pemilih cerdas, untuk memilih pemimpin Jawa Barat yang berkualitas. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Pilgub, Pertandingan Bermatabat demi Kehormatan

Tinggalkan komentar

“Diskusi Terbatas Fair Play dalam Pilkada Jawa Barat 2013” di Aula KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut No. 11 Bandung, Kamis (31/1).

BANDUNG, PPK-JTW. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 patut dijadikan sebuah pertandingan yang bermartabat demi meraih kehormatan. Karenanya, penyelenggara dan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilgub harus sepakat untuk mewujudkan fair play (bermain secara adil) dengan mengacu pada nilai kebajikan serta berkomitmen saling menegakkan kejujuran, keadilan dan keterbukaan.

Fair play itu sendiri tidak bisa diwujudkan hanya dengan bentuk juklak (petunjuk pelaksanaan-red.) dan juknis (petunjuk teknis-red.), tapi harus dibangun bersama oleh sebuah kebaikan dengan legitimasi etika-moral. Juga semua elemen masyarakat patut kiranya memperhatikan janji-janji yang tertuang dalam visi-misi para pasangan calon. Pastikan dalam Pilgub kali ini tidak ada yang ingkar janji,” kata pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH.

Menanggapi pertanyaan peserta “Diskusi Terbatas Fair Play dalam Pilkada Jawa Barat 2013” yang diselenggarakan kerjasama Fordiskum (Forum Diskusi Hukum) Bandung dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Barat, di Aula Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) Jl. Garut No. 11 Bandung, Kamis (31/1), iapun setuju memang perlu ada undang-undang yang adil menyangkut pencalonan petahana (incumbent) dalam pilkada.

Posisi petahana dalam pencalonannya, menurut Asep Warlan, perlu ditempatkan supaya sama dengan calon-calon lain sehingga yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau terlebih dulu melepaskan jabatannya, “Incumbent dan calon-calon yang lain harus amanah menegakkan undang-undang yang mengarah ke fair play. Sementara pilkada yang tidak fair play, tidak adil dan tidak transparan masih terjadi karena undang-undangnya tidak mengarah ke situ”.

Mengomentari pandangan Asep Warlan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat, Ihat Subihat, menilai undang-undang pemilu dengan berbagai peraturannya menyangkut pilkada yang berlaku sekarang sudah cukup mencerminkan keadilan, kejujuran dan transparan. Karena jika pada pilkada baik gubernur, wakil gubernur dan sekda (sekretaris daerah) mencalonkan diri, lantas siapa yang akan menjalankan tugas pemerintahan?

“Yang jelas, baik KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara pemilu maupun para calon dan tim kampanye, harus sama-sama sepakat untuk menegakkan fair play dalam Pilgub 2013. Kita semua tahu bahwa biaya demokrasi itu sangat besar, maka pilkada harus sukses tanpa money politics. Money politics itu bukan sekadar uang, tapi bisa juga dalam bentuk barang atau berupa bantuan mie instan,” tutur Ihat.

Diskusi yang diikuti Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat dan sekretarisnya, Heri Suherman, mantan Anggota KPU Jabar Memed Ahmad Hakim serta diikuti puluhan pengurus dan anggota PWI Jabar, tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, menampilkan pula narasumber seorang tokoh pers Jawa Barat Ridho Easy dan Komisioner KIP (Komisi Informasi Publik) Jabar Mahi Hikmat.

Salahtu topik yang disoroti Mahi Hikmat pada diskusi itu adalah hak politik anggota TNI dan Polri, yang menurutnya harus pula diberikan hak pilih agar dalam pemilu bisa bersama-sama melakukan pencoblosan di TPS (tempat pemungutan suara) dengan warga lain. Begitu juga PNS (pegawai negeri sipil) yang memiliki hak pilih dalam pemilu dan pilkada, tetapi digenjot oleh undang-undang untuk netral.

“Bagaimana dia (PNS-red.) bisa netral kalau atasannya mencalonkan diri? Undang-undang itu tidak adil. Maka sulit sekali bagi kita berperspektif obyektif untuk fair play,” ungkapnya seraya mengatakan dalam rekruitmen komisioner penyelenggara pemilu, yaitu untuk KPU dan Panwaslu, agar memilih sosok yang cerdas.

Arti cerdas menurut Mahi adalah komisioner yang tidak membikin aturan dengan cara copy paste dari undang-undang, memiliki integritas sebagai penyelenggara yang berpihak pada keadilan, kejujuran dan keterbukaan, serta mampu memberikan informasi secara transparan kepada publik, “Dan, hanya sebagian kecil saja yang dirahasiakan”. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat