Dindin Maolani, praktisi hukum

BANDUNG, PPK-JTW. Pasangan calon berikut tim kampanye harus memiliki tanggungjawab moral dan empati kepada masyarakat. Karena pencalonan dan pemenangannya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 menuntut mampu menjadi pemimpin untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan Jawa Barat, sesuai visi-misi yang disampaikannya pada saat kampanye.

“Jangan dilepaskan substansi dari materi visi-misi yang disampaikan calon saat kampanye, yang tujuannya membangun Jawa Barat. Kalau penyampaiannya dilakukan calon atau tim suksesnya dengan penuh rasa tanggungjawab dan empati kepada masyarakat, maka masyarakat sendiri bisa memberi prioritas: “Mana sih yang bisa kita berikan kepada calon untuk dapat meraih suara sebanyak mungkin?” Tidak dengan cara money politics,” kata praktisi hukum Dindin S. Maolani.

Dalam Talk Show Pilgub 2013 di Studio TVRI Jl. Cibaduyut Bandung, Kamis (31/1) petang, di hadapan puluhan peserta mahasiswa Universitas Padjadjaran, Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Tekstil dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Dindin menyampaikan pula pendapatnya bahwa cara kampanye yang lebih baik yaitu dengan mengadakan pertemuan terbatas di sebuah gedung.

“Saya pikir itu yang lebih bagus. Sebab dengan mengadakan pertemuan terbatas di indoor, calon bisa memberikan kesempatan kepada publik untuk berdialog. Ketika dalam kampanyenya calon mengungkapkan janji kepada masyarakat, itu sudah jelas menjadi satu bagian yang tidak terlepaskan kalau nanti dia terpilih. Menurut saya itu persoalannya,” paparnya.

Ia sangat tidak menghendaki materi kampanye dipersiapkan dan diberikan oleh tim kampanye kepada calon tanpa memahami secara jelas apa substansinya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi jika calon hanya keinginan partai politik pengusungnya dalam berkampanye, sehingga penyampaian materinya tidak berdasar kajian dan semata-mata untuk tujuan pemenangan.

“Itu ‘kan bahaya. Bayangin, kalau gubernur yang terpilih nanti merupakan orang yang dipersiapkan oleh partai, biasanya dalam hitungan bulan sudah ditodong oleh tim kampanye dari partai pengusungnya, karena kemenanganya menjadi gubernur sekadar keinginan partai. Tapi saya dan juga warga Jawa Barat lainnya ingin Pilgub 2013 lebih berkualitas,” ungkap Dindin.

Mengomentari pernyataan narasumber lain Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) selaku Ketua Pokja Pencalonan , Teten Setiawan, ia setuju pembatasan jumlah massa pada masa kampanye dari 8 hingga 20 Februari mendatang maksimal 3.000 orang. Karena jika terlalu banyak melibatkan massa, menurut Dindin, maka konteksnya bukan lagi kampanye tetapi pesta hura-hura.

“Kalau terlalu banyak, akan lepas visi-misi yang sudah disusun berdasarkan keinginan masyarakat Jawa Barat untuk lebih baik dimasa depan. Yang ada pesta ramai memeriahkan panggung. Ini bahaya,” tegasnya. Menanggapi komentar warga melalui telepon agar semua pihak berhati-hati terhadap “Serangan Fajar”, dijelaskannya bahwa sekarang bukan hanya Serangan Fajar yang harus diwaspadai, tetapi juga Serangan Siang dan Serangan Sore yang dilancarkan pihak calon.

“Seandainya Anda mau terima dengan uang 50 ribu atau 100 ribu, Anda mungkin akan merugi 100 ribu kali lipat. Karena uang ini diberikan sebagai money politics, cost politicsnya, untuk kemudian si pemberi akan mencari pengganti uang tersebut. Bayangkan, dengan jutaan orang yang diberi, kali 100 ribu, sudah berapa milyar uang yang dia keluarkan. Kalau sudah terpilih, ya…, terpaksa uang rakyat diambil, APBD dan APBN digerogoti untuk mengembalikan dana tersebut,” papar Dindin. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat