Ihat Subihat, Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Barat

BANDUNG, PPK-JTW. Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat, Ihat Subihat, mengakui kesulitan mengantisipasi dan mendeteksi adanya politik uang (money politics) yang dilakukan peserta pemilu terhadap pemilih. Karenanya dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk dapat mengetahui dan menindaklanjuti praktiknya dengan sanksi pelanggaran.

“Tapi repotnya, dalam hal ini masyarakat tidak berani melapor karena takut ada tekanan-tekanan politik dari pihak ke-2, yaitu tim kampanye yang melakukan praktik money politics. Juga masyarakat tidak bersedia bersaksi di Panwas. Jadi beratnya bukan hanya di pengawasan, tapi juga di prosesnya,” kata Ihat, ketika didaulat menjadi narasumber Talkshow Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 di Studio TVRI Jl. Cibaduyut Bandung, Kamis (31/1) petang.

Menanggapi komentar warga melalui telepon yang mengingatkan agar Panwaslu berhati-hati pada “Serangan Fajar” menjelang pemungutan suara 24 Februari mendatang, Ihat menjelaskan Serangan Fajar biasanya dilakukan peserta pemilu sebelum pencoblosan di TPS (tempat pemungutan suara). Jika pencoblosan dilaksanakan pukul 7.00, maka Serangan Fajar dimulai pukul 5.00 hingga pukul 6.00.

“Jarang sekali Serangan Fajar dilakukan pada saat pemungutan suara di TPS. Untuk itu, dalam rangka Pilgub 2013, bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran diharapkan memberitahukan perihalnya kepada kami. Laporan masyarakat bisa disampaikan ke kantor Panwaslu Jabar Jl. Turangga Bandung. Nanti kami akan mengecek ke lapangan berdasarkan formulir yang diisi oleh pelapor,” harapnya.

Ihwal munculnya opini mengenai pasangan calon yang sudah melakukan kampanye sejak beberapa waktu terakhir, dijelaskan Ihat, berkampanye pada masa jeda merupakan kegiatan ilegal dan pelaku bisa dikenakan sanksi. Namun, sanksi akan dikenakan bilamana benar-benar melakukan kampanye, dengan memenuhi unsur-unsurnya yang secara kumulatif saling mengikat.

Unsur kampanye dalam konteks Pilgub diuraikannya dalam talkshow yang dipandu presenter Deden Kusnadi serta menghadirkan pula 2 narasumber lain, Komisioner KPU Jabar selaku Ketua Pokja Pencalonan Teten Setiawan dan praktisi hukum Dindin S. Maolani. Yakni, dilakukan oleh pasangan calon, ada massa serta penyampaian visi-misi, ada ajakan dan alat peraga.

“Jika yang dilakukan terbukti sebagai kampanye dengan memenuhi unsur-unsurnya secara kumulatif, maka sanksi selain akan dikenakan kepada pasangan calon dan tim kampanye, juga terhadap masyarakat pendukung atau yang bersimpati kepada pasangan calon bersangkutan. Seperti kejadian di Cirebon, kami tidak bisa menjatuhkan sanksi karena tidak cukup bukti,” ungkap Ihat.

Ditegaskan pula, pada prinsipnya Panwaslu Jabar telah melaksanakan tugas pengawasan sejak awal Tahapan, Program dan Jadwal Pilgub 2013 ditetapkan KPU Jabar pada 5 September 2012, termasuk pelaksanaannya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan se-Jawa Barat dengan melibatkan PPL (Petugas Pengawas Lapangan). (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan