BANDUNG, PPK-JTW. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agun Gunanjar Sudarsa, meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat dan seluruh elemen masyarakat untuk memantau proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013, agar pilkada ini terselenggara dengan menjunjung tinggi asas Jurdil (jujur dan adil) dan Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) tanpa dicederai oleh kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

“Setelah tadi menerima penjelasan tentang bagaimana yang dilakukan Pemda (Pemerintah Provinsi Jawa Barat-red.) untuk Pilgub, kami tetap meminta Panwaslu dan seluruh elemen publik untuk memantau agar pemilu itu jangan sampai tercederai. Inilah salahsatu tujuan kedatangan kami ke sini, agar pilkada di Jawa Barat sungguh-sungguh bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi provinsi lain, dan ini adalah investasi yang berharga untuk Pilleg (Pemilu Legislatif) 2014,” jelas Agun.

Dalam keterangan kepada wartawan diakhir kunjungannya ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar), Jl. Garut No. 11 Bandung, Rabu (30/1) petang, bersama anggota Komisi II lainnya yaitu Taufiq Effendi, Salim Mengga, Gray Koes Moerrtiyah, Boki Ratu Nita Budhi Susanti, Markus Nari, Azhar Romli, Eddy Mihati, Zainun Ahmadi, Agus Purnomo, Yandri Susanto, Nu’man Abdul Hakim, Rindoko Dahono Wingit dan Miryam Haryani, iapun menyebutkan kedatangan ke Pemprov Jabar untuk mengukur netralitas PNS (pegawai negeri sipil) dalam Pilgub 2013.

“Netralitas PNS dharapkan sekali oleh seluruh fraksi di DPR. Karena ada temuan dan fakta di lapangan ketika pencoblosan dilakukan, terjadi pengerahan-pengerahan massa dan lain sebagainya untuk kepentingan tertentu. Untuk itu Komisi II melakukan kunjungan spesifik ke Jawa Barat. Alhamdulillah kita lengkap hadir di sini, dari KPU Jabar dan KPU kabupaten/kota, ,Panwaslu, unsur muspida ada dari Polda dan Kejaksaan, termasuk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab/kota se-Jawa Barat. Tiada lain, tujuan kami dalam rangka monitoring kesiapan Pilgub di provinsi ini,” tuturnya.

Ia menjelaskan pula kunjungannya merupakan rangkaian program yang telah disusun sedemikian rupa, yang kata kuncinya bahwa Komisi II mempunyai beban dan tanggungjawab yang besar, salahsatunya mengawal dan menjaga Pemilu 2014 agar berlangsung dengan asas Luber dan Jurdil. Dengan demikian, persoalan DPT (daftar pemilih tetap) yang kerapkali bermasalah, tidak ada lagi terjadi pada Pemilu 2014.

“Kami menghendaki Pemilu 2014 tidak banyak lagi yang complain, yang ke MK (Mahkamah Konstitusi-red.) dan lain sebagainya. Nanti tidak ada lagi permainan-permainan KPU dan Bawaslu yang main mata dengan peserta pemilu,” ujarnya seraya menyatakan untuk mewujudkan pemilu yang diharapkan, pihaknya telah merancang dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu.

“Kita punya KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan penyelenggara, yang kewenangannya masing-masing sudah cukup solid. Lalu dihadirkan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu-red.) untuk menegakkan etika. Yang ikut pemilu juga bukan partai odol-odol, tetapi partai yang riil punya struktur, punya massa dan sebagainya, sehingga semuanya bisa mengantarkan pemilu menjadi baik,” lanjut Agun.

Seusai mengecek langsung DPT Pilgub 2013 melalui jaringan online di komputer didampingi Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat dan para komisioner lainnya yaitu Teten Setiawan, Ferdhiman dan Iin Endah Setiawati serta Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman, ia mengatakan tujuan lain kedatangannya untuk mengingatkan kepada KPU Jabar supaya tidak melepaskan tanggungjawab politiknya menggiring masyarakat menjadi pemilih cerdas, untuk memilih pemimpin Jawa Barat yang berkualitas. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat

Iklan