“Diskusi Terbatas Fair Play dalam Pilkada Jawa Barat 2013” di Aula KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut No. 11 Bandung, Kamis (31/1).

BANDUNG, PPK-JTW. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 patut dijadikan sebuah pertandingan yang bermartabat demi meraih kehormatan. Karenanya, penyelenggara dan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilgub harus sepakat untuk mewujudkan fair play (bermain secara adil) dengan mengacu pada nilai kebajikan serta berkomitmen saling menegakkan kejujuran, keadilan dan keterbukaan.

Fair play itu sendiri tidak bisa diwujudkan hanya dengan bentuk juklak (petunjuk pelaksanaan-red.) dan juknis (petunjuk teknis-red.), tapi harus dibangun bersama oleh sebuah kebaikan dengan legitimasi etika-moral. Juga semua elemen masyarakat patut kiranya memperhatikan janji-janji yang tertuang dalam visi-misi para pasangan calon. Pastikan dalam Pilgub kali ini tidak ada yang ingkar janji,” kata pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH.

Menanggapi pertanyaan peserta “Diskusi Terbatas Fair Play dalam Pilkada Jawa Barat 2013” yang diselenggarakan kerjasama Fordiskum (Forum Diskusi Hukum) Bandung dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Barat, di Aula Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) Jl. Garut No. 11 Bandung, Kamis (31/1), iapun setuju memang perlu ada undang-undang yang adil menyangkut pencalonan petahana (incumbent) dalam pilkada.

Posisi petahana dalam pencalonannya, menurut Asep Warlan, perlu ditempatkan supaya sama dengan calon-calon lain sehingga yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau terlebih dulu melepaskan jabatannya, “Incumbent dan calon-calon yang lain harus amanah menegakkan undang-undang yang mengarah ke fair play. Sementara pilkada yang tidak fair play, tidak adil dan tidak transparan masih terjadi karena undang-undangnya tidak mengarah ke situ”.

Mengomentari pandangan Asep Warlan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat, Ihat Subihat, menilai undang-undang pemilu dengan berbagai peraturannya menyangkut pilkada yang berlaku sekarang sudah cukup mencerminkan keadilan, kejujuran dan transparan. Karena jika pada pilkada baik gubernur, wakil gubernur dan sekda (sekretaris daerah) mencalonkan diri, lantas siapa yang akan menjalankan tugas pemerintahan?

“Yang jelas, baik KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara pemilu maupun para calon dan tim kampanye, harus sama-sama sepakat untuk menegakkan fair play dalam Pilgub 2013. Kita semua tahu bahwa biaya demokrasi itu sangat besar, maka pilkada harus sukses tanpa money politics. Money politics itu bukan sekadar uang, tapi bisa juga dalam bentuk barang atau berupa bantuan mie instan,” tutur Ihat.

Diskusi yang diikuti Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat dan sekretarisnya, Heri Suherman, mantan Anggota KPU Jabar Memed Ahmad Hakim serta diikuti puluhan pengurus dan anggota PWI Jabar, tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, menampilkan pula narasumber seorang tokoh pers Jawa Barat Ridho Easy dan Komisioner KIP (Komisi Informasi Publik) Jabar Mahi Hikmat.

Salahtu topik yang disoroti Mahi Hikmat pada diskusi itu adalah hak politik anggota TNI dan Polri, yang menurutnya harus pula diberikan hak pilih agar dalam pemilu bisa bersama-sama melakukan pencoblosan di TPS (tempat pemungutan suara) dengan warga lain. Begitu juga PNS (pegawai negeri sipil) yang memiliki hak pilih dalam pemilu dan pilkada, tetapi digenjot oleh undang-undang untuk netral.

“Bagaimana dia (PNS-red.) bisa netral kalau atasannya mencalonkan diri? Undang-undang itu tidak adil. Maka sulit sekali bagi kita berperspektif obyektif untuk fair play,” ungkapnya seraya mengatakan dalam rekruitmen komisioner penyelenggara pemilu, yaitu untuk KPU dan Panwaslu, agar memilih sosok yang cerdas.

Arti cerdas menurut Mahi adalah komisioner yang tidak membikin aturan dengan cara copy paste dari undang-undang, memiliki integritas sebagai penyelenggara yang berpihak pada keadilan, kejujuran dan keterbukaan, serta mampu memberikan informasi secara transparan kepada publik, “Dan, hanya sebagian kecil saja yang dirahasiakan”. (MC/KPUJBR)

Sumber: Media Center KPU Provinsi Jawa Barat