Untuk Persiapan Tahapan DPSHP, PPK dan PPS Adakan Rakor

Tinggalkan komentar

Rakor PPK Kecamatan Jatiwaras dan para OP PPS (Foto:ZA)

Rakor PPK Kecamatan Jatiwaras dan para OP PPS (Foto:ZA)

JATIWARAS, PPK-JTW – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatiwaras dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Jatiwaras menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor), Senin (29/07/2013), bertempat di Kantor PPK Kecamatan Jatiwaras. Rapat yang dipimpin oleh Ketua PPK, Zainal Alimin, SHI., MSI. ini dihadiri oleh para Operator Pengolah Data Pemilih dari 11 desa yang ada di wilayah Kecamatan Jatiwaras. Dari PPK sendiri pula turut pula hadir para Anggota, Sekretaris serta staf sekretariat .

Rapat ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai persiapan untuk menghadapi tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang akan dimulai 2 Agustus 2013 hingga 14 (empat belas) hari ke depan, 15 Agustus 2013. Pada tahapan ini, PPS akan melakukan perbaikan-perbaikan dengan langkah-langkah seperti halnya pada penyusunan DPS, antara lain: sortir/saring, tambah data, pindah TPS, dan sunting/pemutakhiran data.

Dari rakor tersebut disepakati, PPK dan PPS akan mengadakan online bersama dalam rangka pemutakhiran data pemilih yang terdapat pada DPS dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). PPS akan terlibat langsung terutama dalam mengoperasikan Sidalih, terutama dalam hal perbaikan data pemilih. Online bersama sendiri direncanakan akan dilaksanakan pada Jumat malam (02/08/2013).

@inza166

Iklan

Pastikan Nama Anda Terdaftar di DPS!

Tinggalkan komentar

Pastikan Nama Anda Terdaftar di DPS!

JATIWARAS, PPK-JTW – Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) paling lama selama 14 (empat belas) hari, 11 – 24 Juli 2013, usai sudah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengumuman ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan baik dari masyarakat maupun dari peserta pemilu (partai politik). Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu ini berlangsung selama 21 (dua puluh satu) hari (Pasal 23 Ayat 1), yang juga dimulai sejak tanggal 11 Juli hingga 1 Agustus 2013.

Tahap selanjutnya, usai masa masukan dan tanggapan berakhir, PPS akan melakukan perbaikan dan penyusunan DPS yang berlangsung selama 14 (empat belas) (hari Pasal 24 Ayat 1), yaitu mulai tanggal 2 – 15 Agustus 2013. Pada tahapan ini, pada dasarnya tidak ada perbedaan langkah-langkah yang berarti dengan penyusunan DPS, yaitu saring (memisahkan yang meninggal, data ganda, di bawah umur, pindah domisi, tidak dikenal, TNI, POLRI, dan hilang ingatan); pindah TPS, tambah data baru (bila belum tercantum di DPS), serta sunting data/pemutakhiran (bila masih ada data pemilih yang keliru). Pada tahap ini hanya waktunya saja yang lebih singkat ketimbang masa penyusunan DPS.

Hingga tahapan DPS ini, jumlah pemilih untuk Kecamatan Jatiwaras sebanyak 39.616 pemilih, terdiri dari 20.039 pemilih laki-laki dan 19.577 pemilih perempuan. Jumlah ini mengalami penyusutan sebanyak 16.961 pemilih (29,98%) dari jumlah pemilih sebelum pemutakhiran (DP4/Model A.0) yang berjumlah 56.577 pemilih, terdiri dari 28.511 pemilih laki-laki dan 28.066 pemilih perempuan.

Jumlah pemilih pada DP4 tersebut demikian bengkak hingga 15.294 (27%) melebihi jumlah penduduk kecamatan yang hanya mencapai 41.283 (Data DAK2 Tahun 2012). Pembengkakan jumlah ini disebabkan oleh duplikasi sebagai akibat dari perbedaan data pemilih yang berasal dari pemerintah (eKTP) dan data pemilih yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih. Perbedaan data tersebut sebagian besar terdapat pada perbedaan Nomor Kartu Keluarga (NKK), Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan nama pemilih. NKK dan NIK pada data eKTP lengkap sedangkan pada data DPT kosong. Nama yang terdapat pada eKTP menggunakan nama resmi, sedangkan pada DPT banyak menggunakan nama panggilan.

Oleh karena itu, pastikan nama Anda tercantum dalam DPS dan DPT dengan tidak ganda dan dengan benar!

@inza166

Tingkatkan Sosialisasi, KPU Lirik Jamaah Sosial Media

Tinggalkan komentar

JAKARTA, PPK-JTQ—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meminta jajaran KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kreatif dalam melakukan sosialisasi Pemilu 2014. Menurutnya, jajaran KPU harus mampu keluar dari alasan keterbatasan anggaran.

“Kegiatan sosialisasi tidak harus mengikuti program secara nasional. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membuat desain sosialisasi yang sesuai dengan tren yang sedang berkembang di daerah masing-masing,” ujar Husni saat membuka acara Penyusunan Desain Relawan Demokrasi di Hotel Sahid, Senin malam (22/7).

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan edukasi pemilih adalah pemanfaatan sosial media. “Jamaah sosial media ini jumlahnya di Indonesia sangat banyak dan akan terus bertambah. Karenanya, jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mulai menggarap segmen ini,” ujarnya. 

Husni mengatakan pendekatan kebudayaan dan keagamaan juga dapat ditempuh dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat. “Tapi harus diingat bahwa sosialisasi yang kita lakukan bertujuan untuk edukasi bukan mobilisasi. Sehingga masyarakat memiliki motivasi, kontribusi dan rasa tanggung jawab terhadap proses Pemilu yang sedang berlangsung,” lanjut Husni.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan target sosialisasi dan edukasi pemilih bukan sekadar untuk meningkatkan jumlah partisipasi tetapi juga kualitas partisipasi. “Target kita tidak sekadar mengajak masyarakat datang ke TPS. Tetapi mereka memiliki kesadaran kenapa harus datang atau kenapa tidak datang dengan risiko-risiko terhadap pilihan itu,” jelasnya.

Dalam konteks sosialisasi dan edukasi itu, kata Sigit masyarakat diletakkan bukan lagi sebagai objek tetapi subjek yang dapat menentukan sikap dan partisipasi politiknya secara cerdas dan mandiri.

Menurut Sigit ada lima segmen masyarakat yang akan menjadi sasaran utama sosialisasi dan edukasi Pemilu yakni pemilih pemula, kaum perempuan, kelompok agama, penyandang disabilitas dan komunitas marginal. “Lima kelompok ini jumlahnya sangat signifikan dan sangat menentukan arah dan perkembangan politik bangsa ini,” ujarnya.

Sigit mencontohkan kelompok agama jarang disentuh dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi Pemilu. “Agama seakan berjalan sendiri, begitu juga politik berjalan sendiri. Padahal agama kan menjadi fondasi orang untuk berprilaku,” ungkapnya.

Begitu juga perempuan seringkali termarginalisasi karena minimnya akses mereka terhadap informasi. Akibatnya kaum perempuan tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang kepemiluan dan demokrasi.

“Akses informasi dan edukasi itulah yang ingin kita buka melalui kerja-kerja yang akan dilakukan oleh relawan demokrasi di lapangan,” pintanya. (gd)

Sumber: KPU

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat

Tinggalkan komentar

Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPU Prov Jabar

DPS Diumumkan untuk Dikoreksi

Tinggalkan komentar

JAKARTA, PPK-JTW—Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berharap masyarakat memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara (DPS) yang sudah diumumkan di desa/kelurahan maupun secara online.

“Kalau ada masukan dan tanggapan, silahkan disampaikan langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kalau namanya belum ada di DPS tak perlu khawatir dan tak perlu cemas, datang saja ke PPS, nantinya akan dicatat dan dimasukkan dalam DPS Hasil Perbaikan,” terang Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (23/7).

Ferry berharap masukan dan tanggapan masyarakat bukan hanya terhadap posisi warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetapi juga data yang diduga ganda atau anomali. “Koreksi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Kalau ternyata ada data yang diduga ganda, segera dilaporkan agar dapat diperbaiki,” ujarnya.

Ferry juga meminta petugas hati-hati dalam melakukan input data sehingga warga Negara yang berhak memilih dan sudah terverifikasi secara faktual di lapangan, datanya benar-benar masuk ke DPS. “Begitu juga saat masa perbaikan DPS menjadi DPS Hasil Perbaikan. Jangan sampai ada data yang tercecer,” ujarnya.

Menurut Ferry, perubahan data pemilih dari DP4 ke DPS, DPSHP dan perbaikan DPSHP masih mungkin terjadi. DP4 terkoreksi dari hasil sinkronisasi data yang dilakukan KPU dengan DPT Pemilu terakhir dan pelaksanaan verifikasi faktual di lapangan oleh panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih).

Begitu juga DPS dapat terkoreksi karena adanya masukan dan tanggapan masyarakat. Misalnya ada pemilih yang tiba-tiba meninggal dunia, berubah status menjadi TNI/Polri atau menjalani pensiun dari TNI/Polri. “Semua hal itu akan menjadi bagian yang akan mengoreksi DPS maupun DPSHP,” ujar Ferry.

Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta KPU Provinsi meningkatkan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota. Menurutnya hal itu penting untuk mengurangi persoalan-persoalan teknis dalam pelaksanaan tahapan Pemilu di lapangan.

“Jangan hanya menunggu laporan di kantor. Lakukan pengujian ke lapangan sehingga kita memiliki peta masalah yang utuh terhadap semua pelaksanaan tahapan. Dengan begitu kita dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah yang akan terjadi,” ujarnya saat membuka rapat Pembahasan Perkembangan Pemutakhiran Data Pemilih, Senin lalu (22/7).

Husni juga meminta peran dari semua jajaran komisioner dan sekretariat untuk menyosialisasikan DPS baik yang diumumkan secara manual di desa/kelurahan maupuan DPS online. “Kalau kita ingin respons dari masyarakat terhadap DPS tinggi maka sosialisasi tentang DPS harus dilakukan secara massif,” ujarnya.

Husni mendorong semua jajarannya menempuh cara-cara kreatif untuk menyosialisasikan DPS tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial yang saat ini digandrungi anak-anak muda. “Kita memiliki satker di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Kalau semuanya bergerak membantu sosialisasi DPS di media sosial, tentu sosialisasinya akan berjalan sangat massif,” ujarnya. (gd)

Sumber : KPU

MEDIA JUGA BERTANGGUNG JAWAB MENDIDIK PEMILIH

Tinggalkan komentar

JAKARTA, PPK-JTW-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng sejumlah lembaga penyiaran swasta untuk membantu penyebarluasan informasi sosialisasi Pemilu 2014. Bertempat di Hotel Le Meridien, Kamis (18/7), KPU menandatangani nota kesepahaman dengan lima stasiun televisi nasional yakni RCTI, Elsinta Radio dan TV, Berita Satu TV, Kompas TV dan TV One.

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dengan Wapemred TV One Toto Sugiarto, Pemred Berita Satu TV Don Bosco Salamun, WaPemred RCTI Betty P Santoso, Direktur Pemberitaan Kompas TV Taufik Miharja, Pemred Elsinta Radio dan TV Iwan Haryono. Turut hadir dalam acara itu Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Sekjen KPU Arief Rahman Hakim.

Ketua KPU Husni Kamil Manik berharap penyelenggara pemilu dan lembaga nonpemerintah memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2014. KPU kata Husni berharap bersama media dapat merumuskan dan menjalankan sosialisasi dan edukasi Pemilu secara massif ke tengah-tengah masyarakat.

“KPU membutuhkan perspektif dari media bagaimana model sosialisasi dan edukasi yang efektif sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu menjadi lebih baik. Dengan begitu, masyarakat akan dapat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan mandiri,” ujarnya.

KPU kata Husni memiliki sejumlah kegiatan sosialisasi yang membutuhkan dukungan media. Salah satunya kpu goes to campus. “Tentunya jika kegiatan semacam itu mendapat dukungan dari media, dampaknya akan lebih besar. Yang mendapatkan informasi tidak hanya peserta yang hadir tetapi masyarakat secara luas,” ujarnya.

Husni berharap dengan dukungan semua pihak, terutama media masa, transisi demokrasi di Indonesia dapat segera di akhiri. “Saya kira 15 tahun pascareformasi, masa transisi sudah cukup. Saatnya kita memasuki era demokrasi modern,” ujarnya.

Direktur Pemberitaan Kompas TV Taufik Miharja mengatakan pihaknya siap membantu KPU dalam menyukseskan Pemiu 2014. Pihaknya berkomitmen menjadi media yang objektif, transparan dan tidak partisan. Kompas TV katanya sudah menyiapkan program khusus Pemilu dengan tajuk Indonesia Satu.

Direktur dan Pemimpin Redaksi Elshinta Radio dan Televisi mengatakan pihaknya siap menyiarkan informasi Pemilu kepada radio yang menjadi mitra Elsinta di daerah sehingga penyebaran informasi Pemilu lebih massif.

Direktur RCTI Syafril Nasution menegaskan komitmen RCTI untuk melaksanakan nota kesepahaman tersebut. “Semakin hari pemilih semakin pintar dan dewasa. Kita tentunya berharap hasil pemilu 2014 lebih baik,” ujarnya. Claudius dari Berita Satu TV mengatakan upaya peningkatan partisipasi pemilih juga merupakan tanggung jawab media. “Dengan begitu masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas sehingga tercipta Indonesia baru yang lebih bersih,” ujarnya. (gd)

Sumber: KPU

KETUA KPU BERHARAP MEDIA LEBIH BANYAK MENGULAS SISI POSITIF PEMILU

Tinggalkan komentar

Screenshot from 2013-07-21 10:58:10JAKARTA, PPK-JTW – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, berharap agar media penyiaran, baik televisi maupun radio, tidak melulu memberitakan sisi negatif penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu, tetapi justeru lebih banyak memberikan porsi informasinya dengan mengulas sisi positifnya saja.

“Peran serta lembaga penyiaran sangat penting untuk mensukseskan pemilu. Namun saya berharap untuk Pemilu 2014 jangan terlalu banyak mengekspos sisi negatifnya terus, karena ini akan membuat masyarakat apatis. Tapi justeru yang banyak diulas adalah sisi positifnya, sehinga menggugah kesadaran mereka,” ujar Husni usai menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan lima lembaga penyiaran di Ballroom Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (18/7).

KPU dan lima lembaga penyiaran, yakni Kompas TV, TvOne, RCTI, BeritaSatu TV, El Shinta TV dan Radio, sepakat menjalin kerja sama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Pemilu 2014.

Penandatanganan itu, kata Husni, merupakan sebuah partisipasi yang tumbuh dari kerja sama antara KPU dengan pihak media. Tanpa peran media, sambungnya, KPU seperti bermimpi jika ingin mensukseskan Pemilu 2014.

“Ini adalah sebuah partisipasi yang setara antara KPU dengan media penyiaran. Kerja sama ini akan sangat efektif, karena budaya masyarakat kita lebih senang menonton daripada pembaca,” kata Husni.

Kerja sama itu, lanjut Husni, menjadi sangat penting pada Pemilu 2014, karena terjadi trend penurunan tingkat partisipasi masyarakat. Jika pada Pemilu 1999 mencapai 93 persen, pada Pemilu 2004 turun menjadi 84 persen, dan pada Pemilu 2009 kembali turun menjadi 71 persen. Menurut prediksinya, angka itu akan terus merosot menjadi sekitar 54 persen pada Pemilu 2014.

“Proyeksinya sederhana. Setiap pemilu, penurunannya sekitar 4 persen. Jadi pada Pemilu 2014 bisa jadi hanya sekitar 54 persen. Padahal KPU telah menargetkan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 75 persen. Berarti ada selisih sekitar 21 persen. Inilah yang menjadi tugas berat KPU dan kita semua,” ulas Husni.

Husni juga mengatakan, KPU akan memperbaiki program-program kegiatannya di akhir tahun ini hingga menjelang pemungutan suara pada 9 April 2014 mendatang. Karena itu, ia meminta bantuan semua pihak, terutama kalangan media untuk memberikan input.

Kelima perwakilan media yang menandatangani nota kesepahaman, yakni Taufik H Miharja (Kompas TV), Iwan Haryono (El Shinta), Toto Suryanto (TvOne), Syafril Nasution (RCTI), dan Claudius Boekan (BeritaSatu), sama-sama menyatakan komitmennya mendukung sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Pemilu 2014. (dd/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Sumber: KPU

Older Entries