KPU Tindaklanjuti Laporan Masyarakat terhadap DCS

Tinggalkan komentar

Hadar Navis Gumay, Komisioner KPU,

Hadar Navis Gumay, Komisioner KPU,

JAKARTA, PPK-JTW – Masukan atau tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu, telah masuk dalam tahap penyampaian kepada partai politik (parpol).

“Sejak sabtu lalu (29/6), sudah ada sebagian yang disampaikan kepada parpol masukan dari masyarakat yang kami (KPU-red) terima, dan dilanjutkan Senin (1/7) kemarin. Jadi sudah disampaikan kepada parpol,” jelas Komisioner KPU Hadar Navis Gumay pasca konferensi pers pada forum Internasional Workshop on Counting, Recapitulation, and Publication of Electoral Results For Election Management Body yang dihelat selama lima hari (1-5 Juli 2013) oleh KPU di Hotel Borobudur, Selasa (2/7).

Respon parpol, lanjut Hadar, masih menunggu waktunya. Karena parpol memerlukan waktu untuk mencari informasi terkait dengan calon-calon legislatif mereka, yang diadukan oleh masyarakat.

“Menurut jadwal, mulai dari tangggal 5 – 18 Juli itulah masa dimana parpol ditunggu klarifikasinya, jadi KPU mempersilahkan kepada parpol untuk menyampaikan klarifikasinya secara tertulis,” ujarnya.

Kemudian, dari data yang ada, terdapat 273 aduan masyarakat yang sudah diterima oleh KPU. Masukan tersebut terkait dengan 253 calon anggota legislatif, 195 calon berasal dari anggota DPR, dan sisanya anggota DPRD.

“Tanggapan masyarakat untuk calon anggota DPRD yang masuk ke KPU, kita kirimkan kepada KPU di daerah untuk diteruskan kepada pengurus parpol tingkat daerah,” tutur Hadar yang merupakan mantan Direktur CETRO.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, mulai dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2013 adalah masa KPU menyerahkan masukan dari masyarakat kepada parpol. Jadi, Kalau memang masih ada laporan ataupun masukan dari masyarakat yang masuk pada hari ini sampai tanggal 4 Juli, KPU pasti akan meneruskannya kepada parpol.

“Sayang juga kalau KPU tidak teruskan, karena ini adalah masukan masyarakat. Kami perkirakan parpol menganggap ini adalah hal yang positif, kalau memang masih ada, akan kami teruskan,” tegasnya.

Terkait dengan kewenangan KPU dalam menggugurkan calon yang bermasalah, KPU bisa melakukan itu. Tetapi terlebih dahulu akan akan dilihat klarifikasi dari parpol, apakah cukup meyakinkan atau menjelaskan terhadap aduan dari masyarakat tersebut.

“Kami periksa kembali berdasarkan klarifikasi, dan kemungkinan kami mempunyai masukan sendiri dan akan melakukan klarifikasi tersendiri juga. Dan akan kami ambil keputusan. Kalau tidak memenuhi syarat calon yang bersangkutan, maka parpol mempunyai kesempatan untuk mengajukan calon pengganti terhadap calon tersebut,” tutup Hadar. (ook/red)

Sumber: KPU

Iklan

TINGKATKAN LAYANAN INFORMASI, KPU KEMBANGKAN WEBSITE

Tinggalkan komentar

JAKARTA, PPK-JTW—Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus meningkatkan layanan informasi penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014 kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik, Senin (1/7) mengatakan pihaknya membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik tentang tahapan penyelenggaraan pemilu. Salah satu terobosan yang dilakukan KPU, pada tahap pencalonan, KPU menginformasikan kepada publik riwayat hidup para caleg. Menurutnya, informasi itu penting untuk menambah referensi bagi pemilih dalam menentukan pilihan.

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, lanjut Husni, KPU juga terus mengembangkan website yang saat ini sudah dimiliki 75 persen satuan kerja (satker) provinsi dan 50 persen satker kabupaten/kota. Website di semua level penyelenggara pemilu itu akan diupayakan dapat terintegritas dengan website KPU.

“Dengan cara ini suplai informasi kepada masyarakat akan lebih cepat dan akurat,” ujarnya.

Begitu juga dalam hal layanan informasi tentang daftar pemilih. KPU, kata Husni sedang berupaya mengadakan server dengan kapasitas besar yang dapat menampung 190 juta data pemilih. Layanan informasi ini diupayakan dapat diakses oleh semua masyarakat untuk mereka gunakan dalam mengecek apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

Sementara untuk percepatan informasi penghitungan suara, KPU menargetkan dalam waktu 24 jam semua sertifikat hasil penghitungan suara (C1) sudah sampai di KPU Kabupaten/Kota. Sembari menunggu penghitungan manual yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan rekapitulasi yang dilakukakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), petugas di kabupaten/kota sudah dapat melakukan entry data C1.

“Kami memilih kabupaten/kota sebagai basis entry data karena ruangannya lebih besar dan publik dapat melihat secara langsung proses entry datanya yang dilakukan petugas,” ujar Husni.

Meski akses informasi dari KPU dibuka seluas-luasnya kepada publik tetapi hanya terbatas pada tahapan penyelenggaraan pemilu 2014. Untuk informasi yang berkaitan dengan peserta pemilu yang juga menjadi kebutuhan publik, media memiliki peran yang lebih strategis. Sebab media dapat membedah secara mendalam tentang visi, misi dan program dari setiap partai dan menjelaskan perbedaan partai yang satu dengan yang lain. (gd)

Sumber: KPU