Tingkatkan Sosialisasi, KPU Lirik Jamaah Sosial Media

Tinggalkan komentar

JAKARTA, PPK-JTQ—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meminta jajaran KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kreatif dalam melakukan sosialisasi Pemilu 2014. Menurutnya, jajaran KPU harus mampu keluar dari alasan keterbatasan anggaran.

“Kegiatan sosialisasi tidak harus mengikuti program secara nasional. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membuat desain sosialisasi yang sesuai dengan tren yang sedang berkembang di daerah masing-masing,” ujar Husni saat membuka acara Penyusunan Desain Relawan Demokrasi di Hotel Sahid, Senin malam (22/7).

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan edukasi pemilih adalah pemanfaatan sosial media. “Jamaah sosial media ini jumlahnya di Indonesia sangat banyak dan akan terus bertambah. Karenanya, jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mulai menggarap segmen ini,” ujarnya. 

Husni mengatakan pendekatan kebudayaan dan keagamaan juga dapat ditempuh dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat. “Tapi harus diingat bahwa sosialisasi yang kita lakukan bertujuan untuk edukasi bukan mobilisasi. Sehingga masyarakat memiliki motivasi, kontribusi dan rasa tanggung jawab terhadap proses Pemilu yang sedang berlangsung,” lanjut Husni.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan target sosialisasi dan edukasi pemilih bukan sekadar untuk meningkatkan jumlah partisipasi tetapi juga kualitas partisipasi. “Target kita tidak sekadar mengajak masyarakat datang ke TPS. Tetapi mereka memiliki kesadaran kenapa harus datang atau kenapa tidak datang dengan risiko-risiko terhadap pilihan itu,” jelasnya.

Dalam konteks sosialisasi dan edukasi itu, kata Sigit masyarakat diletakkan bukan lagi sebagai objek tetapi subjek yang dapat menentukan sikap dan partisipasi politiknya secara cerdas dan mandiri.

Menurut Sigit ada lima segmen masyarakat yang akan menjadi sasaran utama sosialisasi dan edukasi Pemilu yakni pemilih pemula, kaum perempuan, kelompok agama, penyandang disabilitas dan komunitas marginal. “Lima kelompok ini jumlahnya sangat signifikan dan sangat menentukan arah dan perkembangan politik bangsa ini,” ujarnya.

Sigit mencontohkan kelompok agama jarang disentuh dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi Pemilu. “Agama seakan berjalan sendiri, begitu juga politik berjalan sendiri. Padahal agama kan menjadi fondasi orang untuk berprilaku,” ungkapnya.

Begitu juga perempuan seringkali termarginalisasi karena minimnya akses mereka terhadap informasi. Akibatnya kaum perempuan tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang kepemiluan dan demokrasi.

“Akses informasi dan edukasi itulah yang ingin kita buka melalui kerja-kerja yang akan dilakukan oleh relawan demokrasi di lapangan,” pintanya. (gd)

Sumber: KPU

Iklan

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat

Tinggalkan komentar

Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPU Prov Jabar

DPS Diumumkan untuk Dikoreksi

Tinggalkan komentar

JAKARTA, PPK-JTW—Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berharap masyarakat memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara (DPS) yang sudah diumumkan di desa/kelurahan maupun secara online.

“Kalau ada masukan dan tanggapan, silahkan disampaikan langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kalau namanya belum ada di DPS tak perlu khawatir dan tak perlu cemas, datang saja ke PPS, nantinya akan dicatat dan dimasukkan dalam DPS Hasil Perbaikan,” terang Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (23/7).

Ferry berharap masukan dan tanggapan masyarakat bukan hanya terhadap posisi warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetapi juga data yang diduga ganda atau anomali. “Koreksi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Kalau ternyata ada data yang diduga ganda, segera dilaporkan agar dapat diperbaiki,” ujarnya.

Ferry juga meminta petugas hati-hati dalam melakukan input data sehingga warga Negara yang berhak memilih dan sudah terverifikasi secara faktual di lapangan, datanya benar-benar masuk ke DPS. “Begitu juga saat masa perbaikan DPS menjadi DPS Hasil Perbaikan. Jangan sampai ada data yang tercecer,” ujarnya.

Menurut Ferry, perubahan data pemilih dari DP4 ke DPS, DPSHP dan perbaikan DPSHP masih mungkin terjadi. DP4 terkoreksi dari hasil sinkronisasi data yang dilakukan KPU dengan DPT Pemilu terakhir dan pelaksanaan verifikasi faktual di lapangan oleh panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih).

Begitu juga DPS dapat terkoreksi karena adanya masukan dan tanggapan masyarakat. Misalnya ada pemilih yang tiba-tiba meninggal dunia, berubah status menjadi TNI/Polri atau menjalani pensiun dari TNI/Polri. “Semua hal itu akan menjadi bagian yang akan mengoreksi DPS maupun DPSHP,” ujar Ferry.

Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta KPU Provinsi meningkatkan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota. Menurutnya hal itu penting untuk mengurangi persoalan-persoalan teknis dalam pelaksanaan tahapan Pemilu di lapangan.

“Jangan hanya menunggu laporan di kantor. Lakukan pengujian ke lapangan sehingga kita memiliki peta masalah yang utuh terhadap semua pelaksanaan tahapan. Dengan begitu kita dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah yang akan terjadi,” ujarnya saat membuka rapat Pembahasan Perkembangan Pemutakhiran Data Pemilih, Senin lalu (22/7).

Husni juga meminta peran dari semua jajaran komisioner dan sekretariat untuk menyosialisasikan DPS baik yang diumumkan secara manual di desa/kelurahan maupuan DPS online. “Kalau kita ingin respons dari masyarakat terhadap DPS tinggi maka sosialisasi tentang DPS harus dilakukan secara massif,” ujarnya.

Husni mendorong semua jajarannya menempuh cara-cara kreatif untuk menyosialisasikan DPS tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial yang saat ini digandrungi anak-anak muda. “Kita memiliki satker di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Kalau semuanya bergerak membantu sosialisasi DPS di media sosial, tentu sosialisasinya akan berjalan sangat massif,” ujarnya. (gd)

Sumber : KPU