JAKARTA, PPK-JTQ—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meminta jajaran KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kreatif dalam melakukan sosialisasi Pemilu 2014. Menurutnya, jajaran KPU harus mampu keluar dari alasan keterbatasan anggaran.

“Kegiatan sosialisasi tidak harus mengikuti program secara nasional. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membuat desain sosialisasi yang sesuai dengan tren yang sedang berkembang di daerah masing-masing,” ujar Husni saat membuka acara Penyusunan Desain Relawan Demokrasi di Hotel Sahid, Senin malam (22/7).

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan edukasi pemilih adalah pemanfaatan sosial media. “Jamaah sosial media ini jumlahnya di Indonesia sangat banyak dan akan terus bertambah. Karenanya, jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mulai menggarap segmen ini,” ujarnya. 

Husni mengatakan pendekatan kebudayaan dan keagamaan juga dapat ditempuh dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat. “Tapi harus diingat bahwa sosialisasi yang kita lakukan bertujuan untuk edukasi bukan mobilisasi. Sehingga masyarakat memiliki motivasi, kontribusi dan rasa tanggung jawab terhadap proses Pemilu yang sedang berlangsung,” lanjut Husni.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan target sosialisasi dan edukasi pemilih bukan sekadar untuk meningkatkan jumlah partisipasi tetapi juga kualitas partisipasi. “Target kita tidak sekadar mengajak masyarakat datang ke TPS. Tetapi mereka memiliki kesadaran kenapa harus datang atau kenapa tidak datang dengan risiko-risiko terhadap pilihan itu,” jelasnya.

Dalam konteks sosialisasi dan edukasi itu, kata Sigit masyarakat diletakkan bukan lagi sebagai objek tetapi subjek yang dapat menentukan sikap dan partisipasi politiknya secara cerdas dan mandiri.

Menurut Sigit ada lima segmen masyarakat yang akan menjadi sasaran utama sosialisasi dan edukasi Pemilu yakni pemilih pemula, kaum perempuan, kelompok agama, penyandang disabilitas dan komunitas marginal. “Lima kelompok ini jumlahnya sangat signifikan dan sangat menentukan arah dan perkembangan politik bangsa ini,” ujarnya.

Sigit mencontohkan kelompok agama jarang disentuh dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi Pemilu. “Agama seakan berjalan sendiri, begitu juga politik berjalan sendiri. Padahal agama kan menjadi fondasi orang untuk berprilaku,” ungkapnya.

Begitu juga perempuan seringkali termarginalisasi karena minimnya akses mereka terhadap informasi. Akibatnya kaum perempuan tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang kepemiluan dan demokrasi.

“Akses informasi dan edukasi itulah yang ingin kita buka melalui kerja-kerja yang akan dilakukan oleh relawan demokrasi di lapangan,” pintanya. (gd)

Sumber: KPU