KPU Tindak Lanjuti Pertemuan dengan Dewan Pers, KPI, dan BAWASLU Bahas Peraturan Kampanye

Tinggalkan komentar

JAKARTA, (PPK-JTW) – Setelah sebelumnya, Senin (9/9) diadakan pertemuan antara, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers terkait dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Senin (16/9) siang ini dilakukan pertemuan kedua untuk mengupas kembali peraturan tersebut.

Pertemuan yang dilakukan di Gedung Dewan Pers itu dihadiri oleh Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, Ketua KPI Idy Muzayyad dan Dewan Pers Ridlo Eisy.

Rapat koordinasi hari ini memperdalam tentang batasan, teknis pelaksanaan, jenis pelanggaran dan sanksi yang harus tertuang dalam peraturan kampanye, untuk memastikan Pemilu 2014 berjalan dengan baik dan fair. Peran media yang sangat besar sebagai akses langsung ke publik, peliputan dan pendidikan pemilih menjadi sorotan lain dalam pertemuan siang ini.

“Kita perlu adakan konsinyering lebih lanjut, seperti perlu ada penekanan dalam konteks pendidikan politik dari peserta pemilu bagi masyarakat dan media. Kedua kita tidak terjebak dalam iklan kampanye versus iklan politik, dan penegakan aturan terhadap aturan yang sudah ada,” ungkap Ferry Kurnia.

Ferry juga menyoroti tugas pokok dari kelompok kerja yang terdiri dari empat lembaga, yakni KPU, KPI, Dewan Pers dan Bawaslu. (domin/red)

SUMBER: KPU

Iklan

Cara Pemahaman yang Keliru Terhadap Peraturan Perundang-undangan Perubahan

Tinggalkan komentar

Oleh: Zainal Alimin, S.HI., M.SI

223042_10200566680794175_1786285340_nProlog

Menurut Pasal 7 Ayat (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  1. Undang-Undang Dasar;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk atau jenis apapun sejatinya dibuat untuk jangka panjang. Namun pada kenyataannya tujuan itu tak tercapai. Karena alasan politis, sebuah produk peraturan perundang-undangan bisa berubah bahkan diganti setelah usianya baru mencapai hanya lima tahun, misalnya. Kesan perubahan sebuah undang-undang hanya untuk akomodasi kepentingan jangka pendek, sulit terelakkan bagi sebuah undang-undang di bidang politik, misalnya.1)

Secara teoretis, perubahan peraturan perundang-undangan bisa berubah karena alasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Ketiga komponen inilah yang menjadi dasar konsiderans atau pertimbangan yang menjadi dasar penetapan sebuah keputusan atau peraturan perundang-undangan, baik baru, perubahan, maupun pergantian. Yaitu:

  1. bertentangan dengan nilai-nilai luhur sebuah bangsa;
  2. sudah tidak sesuai dengan keadaan atau karena tuntutan zaman;
  3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih atas; dan
  4. tuntutan atau gugatan dari masyarakat yang merasa hak-hak dasarnya atau hak-hak konstitusinya terabaikan.

Meskipun demikian, bila sebuah peraturan perundang-undangan perubahan telah ditetapkan, mau tak mau dan apa pun latar belakangnya, kita harus patuh dan tunduk dalam pelaksanaannya hingga ada putusan pihak berwenang yang membatalkannya.

Bentuk Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Secara garis besar, perubahan yang terjadi pada suatu peraturan perundang-undangan ada tiga bentuk, yaitu:

  • perubahan isi pasal dan atau ayat;
  • penghapusan pasal dan atau ayat atau bab; dan
  • penambahan pasal dan atau ayat atau bab.

Perubahan isi pasal dan atau ayat bisa berupa hanya perbaikan redaksional tetapi dapat memengaruhi substansi isi pasal dan atau ayat yang bersangkutan. Perubahan tersebut bisa pula pada substansi isi pasal dan atau ayat itu sendiri. Perubahan bentuk ini tidak mengubah posisi dan jumlah pasal dan ayatnya, melainkan hanya isinya yang berubah. Dengan kata lain, isi pasal dan atau ayat yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang pokok dinyatakan tidak berlaku dan isinya diubah dengan isi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perubahan, sedangkan nama pasal dan atau ayat tetap seperti semula.

Perubahan dalam bentuk penghapusan pasal dan atau ayat atau bab disebabkan karena memang keberadaan pasal dan atau ayat atau bab sudah tidak diperlukan lagi atau dinyatakan tidak berlaku, sehingga tidak ada perubahan dari segi isinya melainkan dinyatakan dihapus. Namun, untuk pasal dan atau ayat atau bab yang dihapus tidak ada pergantian, dan hanya dinyatakan dihapus, sehingga tidak mengubah urutan dan kedudukan pasal dan atau ayat atau bab lainnya.

Adapun untuk penambahan ayat bisa ditempatkan diantara ayat-ayat yang sudah ada atau setelahnya, tergantung keperluan atau bentuk penambahannya. Untuk penambahan setelah ayat tinggal menambahkan nomor urutan dari sudah ada. Sedangkan untuk penambahan ayat diantara ayat-ayat yang sudah ada, nomor ayatnya ditulis mengikuti nomor ayat sebelumnya ditambahkan huruf a, b, c dan seterusnya. Misalnya, Ayat (1a) (1b), (1c) dan seterusnya.

Sedangkan untuk penambahan pasal dan bab hanya dapat ditempatkan diantara pasal-pasal dan bab-bab yang sudah ada, karena penulisan nomor pasal disusun secara berkelanjutan meski pada bab yang berbeda. Demikian pula untuk bab, karena dua bab terakhir adalah bab ketentuan peralihan dan bab ketentuan penutup yang tak mungkin ditambahkan bab baru setelah keduanya. Penulisan nomor bab dan pasal tambahan ini tinggal menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya dari nomor bab dan pasal sebelumnya. Misalnya, Pasal 1A, 1B, dan seterusnya.

Penambahan pasal, ayat, atau bab ini dapat terjadi bilamana dirasakan perlu ada pasal, ayat, atau bab tersendiri yang mengatur substansi tertentu. Penambahan ini bisa disebabkan oleh karena adanya perubahan pada bab, pasal, atau ayat lainnya atau karena keberadaannya memang diperlukan.

Berikut di bawah ini merupakan contoh perubahan dan atau penambahan pasal dan atau ayat yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

Contoh perubahan dan penambahan ayat

Contoh perubahan dan atau penambahan pasal

Kekeliruan dalam Penyebutan dan Rujukan terhadap Peraturan Perundang-undangan Perubahan

Persoalannya, dalam memahami peraturan perundang-undangan perubahan tersebut tak jarang masih keliru. Pemahaman tersebut mengesankan bahwa peraturan perundang-undangan pokok dan peraturan perundang-undangan perubahannya seolah-olah terpisah. Padahal kedua-duanya satu kesatuan dan tak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga dalam memahami dan menggunakannya pun sebagai rujukan harus dilakukan secara integral. Akibatnya, dalam merujuk dan penyebutan terhadap peraturan perundang-undangan perubahan tersebut juga keliru.

Kekeliruan tersebut, misalnya, terjadi pada pengutipan pasal dan atau ayat yang dirujuk dari perundang-undangan perubahan, seperti pada contoh di bawah ini:

“Menurut Pasal 2 Ayat (1a) dan (1b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa … dan seterusnya.”

Padahal apabila kita cermati lebih mendalam, isi pokok peraturan perundang-undangan perubahan tersebut hanya terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal I (Satu Romawi) dan Pasal II (Dua Romawi) serta bagian penjelasan. Pasal I berisi poin-poin perubahan dari peraturan perundang-undangan asal yang dituangkan dalam nomor urut angka 1, 2, dan seterusnya. Lalu, Pasal II hanya berisi ketentuan waktu pemberlakuan peraturan perundang-undangan perubahan. Sedangkan bagian penjelasan berisi penjelasan dari isi poin-poin perubahan, terutama yang terdapat pada Pasal I.

Dengan demikian, isi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan asal dan isi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perubahan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Isi pasal dan atau ayat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan asal yang diubah diganti dengan isi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perubahan.

Isi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan asal dan isi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perubahan dapat digambarkan pada ilustrasi di bawah ini:

Jadi, penyebutan yang benar untuk pasal dan ayat untuk sebuah peraturan perundang-undangan yang telah mendapat revisi atau perubahan adalah tetap menyebutkan nama peraturan perundang-undangan asal dengan menyebutkan peraturan perundang-undangan perubahan yang terakhir kali. Sebagai contoh kutipan rujukan dapat dilihat di bawah ini:

“Menurut Pasal 34A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa … dan seterusnya.”

©2013 @inza166

KPU Tingkatkan Kualitas Daftar Pemilih

Tinggalkan komentar

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU RI

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU RI

JAKARTA, PPK-JTW– Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) masih memiliki waktu yang cukup untuk memastikan akurasi dan kemutakhiran daftar pemilih sampai dilaksanakannya penetapan rekapitulasi DPT secara nasional 23 Oktober mendatang.

“KPU kabupaten/kota yang telah menetapkan DPT pada tanggal 7 sampai 13 September 2013 masih dapat melakukan perbaikan daftar pemilih jika masih ada temuan pada DPT tersebut yang ternyata datanya tidak sinkron dan diragukan validitasnya,” terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat (13/9).

Ferry menyakini sampai pelaksanaan rekapitulasi DPT secara nasional, akurasi, validitas, kemutakhiran dan kelengkapan DPT akan terus meningkat. KPU kata Ferry, telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan masih menyandingkan data dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) Kementerian Dalam Negeri. Saat ini sudah terdapat 115.261.860 daftar pemilih yang sesuai dengan KTP elektronik yang ada dalam DP4.

Ferry menegaskan data KPU dengan Kementerian Dalam Negeri tidak akan jauh berbeda. Sebab bahan dasar penyusunan data pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, yang dilakukan KPU tetap berpedoman pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tanggal 7 Februari 2013.

“KPU sangat serius dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kami menggunakan secara utuh data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah itu sebagai bahan dasar penyusunan daftar pemilih,” terang Ferry.

Penggunaan DP4 sebagai bahan dasar penyusunan daftar pemilih sesuai dengan amanat pasal 32 ayat 7 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebut menyebutkan data kependudukan dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data pemilih dengan memperhatikan data pemilih pada Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang terakhir.

Terhadap DPT yang telah ditetapkan, kata Ferry, dapat dikoreksi bahkan wajib dikoreksi jika ada temuan yang menyatakan bahwa DPT tersebut masih diragukan validitasnya. Proses koreksi dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasi Pemilu (Bawaslu).

Hal tersebut sesuai dengan pasal 50 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN.

“Dengan demikian ada jaminan bahwa DPT yang akan digunakan pada Pemilu 9 April 2014 itu benar-benar akurat, mutakhir dan komprehensif. Sebab perbaikan terhadap DPT itu masih dapat dilakukan sampai ditetapkannya rekapitulasi DPT secara nasional,” ujarnya.

KPU Kabupaten/Kota kata Ferry dapat menghapus salah satu pasangan data ganda, menghapus data pemilih yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah dengan cara meminta Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan konfirmasi data ke lapangan. Perbaikan DPT yang dilakukan setelah penetapan DPT wajib dilaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi secara berkala.

Ferry mengakui, ada beberapa data yang berbeda antara KPU dengan Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri, salah satunya dalam hal Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK yang muncul dalam data KPU pada digit akhir atau digit ke-16 semuanya memiliki angka yang sama yakni nol. Hal ini terjadi karena data dalam format excel hanya dapat menampung 15 digit angka, sementara digit angka NIK jumlahnya 16 digit. Ketika 16 digit angka itu dimasukkan maka digit angka ke-16 otomatis akan berubah menjadi angka nol.

Memang ada problem dalam penyusunan daftar pemilih di beberapa daerah seperti Provinsi Papua dan Papua Barat karena kondisi geografis dan infrastruktur yang belum memadai. Namun demikian, petugas tetap berupaya keras untuk menjemput dan melakukan pemutakhiran data ke lapangan. Bahkan sampai-sampai petugas membawa genset, laptop dan printer ke lapangan untuk melakukan pemutakhiran data.

Hal ini menunjukkan bahwa ada semangat yang luar biasa dari para petugas di lapangan untuk memastikan data pemilih tersebut akurat di tengah-tengah kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan peralatan dalam kegiatan pemutakhiran. (gd)

Sumber: KPU

Komisi II DPR-RI Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas DPT Pemilu 2014

Tinggalkan komentar

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014

RDP Komisi II DPR-RI dengan KPU, Bawaslu), Kemlu) dan Kemendagri) membahas DPT Pemilu 2014

Jakarta, PPK-JTW– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo dan unsur pimpinan lainnya sementara KPU hadir Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota KPU Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro, Arief Budiman, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Dari Bawaslu, hadir Ketua Bawaslu beserta jajaran, Kemenlu diwakili oleh Suprapto Marto Soetomo Ketua Kelompok Kerja PPLN, sedangkan dari Kemendagri diwakili oleh Irman Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU mengemukakan bahwa, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat KPU kabupaten/kota yang sekarang sedang berlangsung merupakan proses tahapan kegiatan yang amat penting dan strategis dalam rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

“Berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi sejak pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dalam kurun waktu 1 April – 9 Juni 2013, telah berhasil dilaksanakan di hampir seluruh tingkat administrasi yang paling bawah yaitu desa dan kelurahan,” ujar Husni

Meski dibeberapa wilayah provinsi tertentu proses kegiatan tahapan tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ada semangat luar biasa yang dirasakan di tingkat paling bawah untuk memperbaiki dan menyempurnakan sekaligus mengejar ketertinggalan proses tahapan yang berlangsung sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.

“Ini membuktikan bahwa hak-hak politik rakyat dijamin oleh negara dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh penyelenggaran negara di tingkat paling bawah. Dengan semangat untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan daftar pemilih yang lebih akurat akan berkontribusi dalam menaikkan tingkat partisipasi politik rakyat,” jelas Husni

KPU Lanjut Husni, telah melakukan analisis terhadap data pemilih yang terdapat di dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang berjumlah 181.140.242 pemilih.

Hasil analisis tersebut menunjukkan DPSHP masih memiliki sejumlah permasalahan antara lain meliputi Potensi pemilih ganda, dalam hal ini terdapat beberapa kategori pemilih potensi ganda yaitu K1 kategori ganda dengan 5 indikator yang sama yaitu NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Jenis Kelamin; dan K2 yaitu kategori ganda dengan indikator yang sama yaitu NIK sama.

Pemilih yang belum berumur 17 dan belum kawin, Informasi jenis kelamin pemilih belum terisi lengkap, semua informasi tersebut sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pembersihan sebelum ditetapkan menjadi DPT.

“Untuk itu, perlu kerja keras dari KPU dan kerjasama dari semua pihak untuk membereskan DPT dari data yang tidak valid,” Ujar Husni (mtr/oo/red. FOTO KPU/oo/hupmas)

Sumber: KPU

LOGISTIK PEMILU 2014 GUNAKAN BARANG HABIS PAKAI

Tinggalkan komentar

Foto: KPU RI

Foto: KPU RI

JAKARTA, PPK-JTW– Perhelatan pesta demokrasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 tinggal hitungan bulan saja. Salah satu unsur yang memiliki peran sentral dan strategis dalam menentukan keberhasilan pemilu ialah logistik pemilu. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan dan merencanakan logistik secara efektif dan efisien yakni dengan cara menggunakan barang yang habis pakai.

“Kami (KPU-red) telah mendata berapa logistik yang sudah tidak bisa dipakai. Kekurangan itulah yang kita produksi lagi, tetapi tidak lagi menggunakan bahan dari alumunium. Kami mengusulkan ada 2 pilihan yakni bahan plastik dan kardus yang ada lapisan anti airnya, jadi kalau dipakai di wilayah kepulauan ketika kita distribusikan kesana kalau kena air tidak rusak,” ujar Komisioner KPU Arif Budiman, Selasa (3/9), di sela-sela acara orientasi pers yang diselenggarakan oleh KPU yang diikuti oleh wartawan media massa baik cetak maupun elektronik di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan digunakan logistik berbahan plastik dan kardus ialah lebih ekonomis dan tepat guna. “Alasan menggunakan plastik dan kardus adalah pertama lebih murah,” pungkas Arif.

“Kedua, dia (logistik-red) nanti jadi barang habis pakai agar tidak disimpan dalam bentuk lama, karena menyimpan barang dalam bentuk lama juga membutuhkan anggaran lebih besar. Sebagai contoh, KPU Kota surabaya setiap tahun harus mengeluarkan anggaran minimal 100 juta, dan tiap tahun naik sewa gudangnya hanya untuk menyimpan alat-alat itu,” terang Arif mencontohkan.

Terkait dengan alokasi dana logistik, anggaran untuk seluruh logistik pemilu mengambil porsi 24 persen dari total seluruh anggaran yang diajukan oleh KPU.

“Untuk logistik pemilu, kita menganggarkan sekitar 24 persen dari 100 persen anggaran, dan 63 persen digunakan untuk membiayai honorarium petugas ad hoc mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” kata Arif yang juga mantan Komsioner KPU Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, tujuan diselenggarakan orientasi pers ini ialah penyelenggara pemilu yakni KPU dapat mendapatkan masukan dari wartawan yang selama ini meliput pemberitaan tahapan Pemilu 2014.

“Kegiatan ini kita arahkan agar kita lebih saling mengenal antara rekan-rekan pers dengan penyelenggara pemilu, lalu kami memahami kebutuhan rekan-rekan pers dalam proses liputan, contentnya, caranya seperti apa, sehingga ada arus timbal balik, tidak hanya narasumber memberikan materi secara sepihak, memonopoli kebenaran. Tetapi juga bisa ada feedback dari rekan-rekan pers,” papar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya.

Selain itu, Husni juga mengharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis dan rasa kebersamaan antara KPU dan jurnalis yang meliput penyelenggaraan Pemilu 2014.

“Kalau di militer ada yang namanya jiwa korsa, kita bisa menimbulkan feel seperti itu diantara para jurnalis dengan penyelenggara pemilu. Sehingga tidak ada sekat-sekat yang mengakibatkan distorsi pemberitaan, dapat diminamilisir dari hari ke hari. Dengan semangat kebersaaman, bisa juga menciptakan suasana yang sinergis antara narasumber dengan rekan-rekan pers,” tutup Husni.

Selain Ketua dan Anggota KPU di atas, orientasi pers tersebut juga dihadiri oleh Anggota KPU lainnya yakni, Sigit Pamungkas dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang bertindak sebagai narasumber. (ook/red)

Sumber: KPU

KPU Minta Pemuda Ikut Sukseskan Pemilu

Tinggalkan komentar

KPU MINTA PEMUDA IKUT SUKSESKAN PEMILU

Ka-Ki: Ketua DPP KNPI Taufan Rotorasiko dan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik

JAKARTA, PPK-JTW- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerima kunjungan pengurus DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Gedung KPU Lantai 1, Selasa sore (3/9).

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik didampingi Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas dan Sekjen KPU Arief Rahman Hakim dalam diskusi dengan para pemuda tersebut mengajak mereka untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014. Salah satunya berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi Pemilih dari kelompok muda sebagai pemilih yang dominan dalam setiap Pemilu.

“Saya berharap KNPI tidak ikut-ikutan mengajak masyarakat untuk Golput. Itu kontraproduktif dengan sistem politik demokratis yang sedang kita bangun. Kita jangan apatis dengan demokrasi yang sedang berjalan tetapi mari sama-sama kita isi sistem demokrasi itu sehingga makin berkualitas,” terang Husni.

Husni menerangkan dalam setiap penyelenggaraan tahapan Pemilu selalu ada dinamikanya. “Riak-riak pasti ada. Ada riaknya besar. Adapula yang kecil. Tapi itulah tantangan bagi kami para komisioner dengan usia yang rata-rata masih relatif muda,” ujarnya.

KPU kata Husni sejak awal berkomitmen untuk menampilkan wajah yang lebih melayani. “Kami berupaya memaksimalkan pelayanan agar semua peserta Pemilu merasa nyaman. Tapi kami ingatkan bahwa ada aturan yang mengikat semua pihak. Dan semuanya wajib mengikuti aturan itu,” ujarnya.

Ketua DPP KNPI Taufan Rotorasiko yang datang dengan sekitar 20 orang pengurus DPP KNPI mengatakan pemuda dengan kekuatan yang sangat besar merupakan aset penting dalam penguatan sistem politik demokratis di Indonesia.

Karenanya kata Taufan, pihaknya akan terus meningkatkan persuasi kepada para pemuda akan pentingnya Pemilu. Salah satu kegiatan terdekat yang akan dihelat KNPI yakni Simposium Politik Nasional yang akan menghadirkan pemuda dari seluruh Indonesia. Simposioum ini kata Taufan nantinya akan menghasilkan sebuah naskah deklarasi Pemilu Bersih.

KNPI juga berkomitmen membantu KPU dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu. “Kami akan bantu sosialisasi Pemilu dengan maksimalkan jaringan struktur organisasi KNPI sampai ke tingkat kecamatan. Kami akan lakukan kampanye antigolput,” ujarnya.

Sigit Pamungkas menegaskan Golput akan selalu ada dalam setiap Pemilu. “Di Negara yang memilih itu diwajibkan pun dan kena denda bagi yang tidak ikut memilih tetap saja ada yang Golput. Apalagi di Negara kita yang menempatkan memilih itu sebagai hak,” ujarnya.

Dengan posisi itu, kata Sigit, tantangan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih menjadi sangat besar. Sigit menegaskan kunci untuk menyelesaikan problem tren partisipasi yang terus menurun itu hanya dapat dilakukan dengan mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

“Berintegritas itu tidak hanya menunjuk ke penyelenggara tetapi juga peserta dan pemilih. Jadi semua stakeholders yang terlibat dalam kegiatan Pemilu itu harus berintegritas,” ujarnya.

Penyelenggara yang berintegritas ditandai dengan sikapnya yang selalu merujuk pada aturan dalam menjalankan tahapan Pemilu. Sementara peserta yang beritegritas berarti dalam kegiatan kampanye mengedepankan gagasan bukan uang.

Dalam konteks peningkatan partisipasi, Sigit menyarankan KNPI melakukan ekspansi ke luar komunitas pemuda. Dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada segmen pemilih yang memiliki akses informasi terbatas seperti kelompok ibu-ibu dan kaum marginal.

Ferry Kurnia Riskiyansyah mengungkap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) pemilih yang berusia 17 sampai 30 tahun sebanyak 56 juta. “Ini menujukkan bahwa pemilih kita didominasi kaum muda. Karenanya peran KNPI dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 menjadi sangat strategis,” ujarnya. (gd/red. FOTO KPU/domin/hupmas)

Sumber: KPU