Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014

RDP Komisi II DPR-RI dengan KPU, Bawaslu), Kemlu) dan Kemendagri) membahas DPT Pemilu 2014

Jakarta, PPK-JTW– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo dan unsur pimpinan lainnya sementara KPU hadir Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota KPU Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro, Arief Budiman, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Dari Bawaslu, hadir Ketua Bawaslu beserta jajaran, Kemenlu diwakili oleh Suprapto Marto Soetomo Ketua Kelompok Kerja PPLN, sedangkan dari Kemendagri diwakili oleh Irman Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU mengemukakan bahwa, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat KPU kabupaten/kota yang sekarang sedang berlangsung merupakan proses tahapan kegiatan yang amat penting dan strategis dalam rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

“Berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi sejak pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dalam kurun waktu 1 April – 9 Juni 2013, telah berhasil dilaksanakan di hampir seluruh tingkat administrasi yang paling bawah yaitu desa dan kelurahan,” ujar Husni

Meski dibeberapa wilayah provinsi tertentu proses kegiatan tahapan tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ada semangat luar biasa yang dirasakan di tingkat paling bawah untuk memperbaiki dan menyempurnakan sekaligus mengejar ketertinggalan proses tahapan yang berlangsung sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.

“Ini membuktikan bahwa hak-hak politik rakyat dijamin oleh negara dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh penyelenggaran negara di tingkat paling bawah. Dengan semangat untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan daftar pemilih yang lebih akurat akan berkontribusi dalam menaikkan tingkat partisipasi politik rakyat,” jelas Husni

KPU Lanjut Husni, telah melakukan analisis terhadap data pemilih yang terdapat di dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang berjumlah 181.140.242 pemilih.

Hasil analisis tersebut menunjukkan DPSHP masih memiliki sejumlah permasalahan antara lain meliputi Potensi pemilih ganda, dalam hal ini terdapat beberapa kategori pemilih potensi ganda yaitu K1 kategori ganda dengan 5 indikator yang sama yaitu NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Jenis Kelamin; dan K2 yaitu kategori ganda dengan indikator yang sama yaitu NIK sama.

Pemilih yang belum berumur 17 dan belum kawin, Informasi jenis kelamin pemilih belum terisi lengkap, semua informasi tersebut sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pembersihan sebelum ditetapkan menjadi DPT.

“Untuk itu, perlu kerja keras dari KPU dan kerjasama dari semua pihak untuk membereskan DPT dari data yang tidak valid,” Ujar Husni (mtr/oo/red. FOTO KPU/oo/hupmas)

Sumber: KPU

Iklan