Oleh: Zainal Alimin, S.HI., M.SI

223042_10200566680794175_1786285340_nProlog

Menurut Pasal 7 Ayat (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  1. Undang-Undang Dasar;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk atau jenis apapun sejatinya dibuat untuk jangka panjang. Namun pada kenyataannya tujuan itu tak tercapai. Karena alasan politis, sebuah produk peraturan perundang-undangan bisa berubah bahkan diganti setelah usianya baru mencapai hanya lima tahun, misalnya. Kesan perubahan sebuah undang-undang hanya untuk akomodasi kepentingan jangka pendek, sulit terelakkan bagi sebuah undang-undang di bidang politik, misalnya.1)

Secara teoretis, perubahan peraturan perundang-undangan bisa berubah karena alasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Ketiga komponen inilah yang menjadi dasar konsiderans atau pertimbangan yang menjadi dasar penetapan sebuah keputusan atau peraturan perundang-undangan, baik baru, perubahan, maupun pergantian. Yaitu:

  1. bertentangan dengan nilai-nilai luhur sebuah bangsa;
  2. sudah tidak sesuai dengan keadaan atau karena tuntutan zaman;
  3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih atas; dan
  4. tuntutan atau gugatan dari masyarakat yang merasa hak-hak dasarnya atau hak-hak konstitusinya terabaikan.

Meskipun demikian, bila sebuah peraturan perundang-undangan perubahan telah ditetapkan, mau tak mau dan apa pun latar belakangnya, kita harus patuh dan tunduk dalam pelaksanaannya hingga ada putusan pihak berwenang yang membatalkannya.

Bentuk Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Secara garis besar, perubahan yang terjadi pada suatu peraturan perundang-undangan ada tiga bentuk, yaitu:

  • perubahan isi pasal dan atau ayat;
  • penghapusan pasal dan atau ayat atau bab; dan
  • penambahan pasal dan atau ayat atau bab.

Perubahan isi pasal dan atau ayat bisa berupa hanya perbaikan redaksional tetapi dapat memengaruhi substansi isi pasal dan atau ayat yang bersangkutan. Perubahan tersebut bisa pula pada substansi isi pasal dan atau ayat itu sendiri. Perubahan bentuk ini tidak mengubah posisi dan jumlah pasal dan ayatnya, melainkan hanya isinya yang berubah. Dengan kata lain, isi pasal dan atau ayat yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang pokok dinyatakan tidak berlaku dan isinya diubah dengan isi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perubahan, sedangkan nama pasal dan atau ayat tetap seperti semula.

Perubahan dalam bentuk penghapusan pasal dan atau ayat atau bab disebabkan karena memang keberadaan pasal dan atau ayat atau bab sudah tidak diperlukan lagi atau dinyatakan tidak berlaku, sehingga tidak ada perubahan dari segi isinya melainkan dinyatakan dihapus. Namun, untuk pasal dan atau ayat atau bab yang dihapus tidak ada pergantian, dan hanya dinyatakan dihapus, sehingga tidak mengubah urutan dan kedudukan pasal dan atau ayat atau bab lainnya.

Adapun untuk penambahan ayat bisa ditempatkan diantara ayat-ayat yang sudah ada atau setelahnya, tergantung keperluan atau bentuk penambahannya. Untuk penambahan setelah ayat tinggal menambahkan nomor urutan dari sudah ada. Sedangkan untuk penambahan ayat diantara ayat-ayat yang sudah ada, nomor ayatnya ditulis mengikuti nomor ayat sebelumnya ditambahkan huruf a, b, c dan seterusnya. Misalnya, Ayat (1a) (1b), (1c) dan seterusnya.

Sedangkan untuk penambahan pasal dan bab hanya dapat ditempatkan diantara pasal-pasal dan bab-bab yang sudah ada, karena penulisan nomor pasal disusun secara berkelanjutan meski pada bab yang berbeda. Demikian pula untuk bab, karena dua bab terakhir adalah bab ketentuan peralihan dan bab ketentuan penutup yang tak mungkin ditambahkan bab baru setelah keduanya. Penulisan nomor bab dan pasal tambahan ini tinggal menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya dari nomor bab dan pasal sebelumnya. Misalnya, Pasal 1A, 1B, dan seterusnya.

Penambahan pasal, ayat, atau bab ini dapat terjadi bilamana dirasakan perlu ada pasal, ayat, atau bab tersendiri yang mengatur substansi tertentu. Penambahan ini bisa disebabkan oleh karena adanya perubahan pada bab, pasal, atau ayat lainnya atau karena keberadaannya memang diperlukan.

Berikut di bawah ini merupakan contoh perubahan dan atau penambahan pasal dan atau ayat yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

Contoh perubahan dan penambahan ayat

Contoh perubahan dan atau penambahan pasal

Kekeliruan dalam Penyebutan dan Rujukan terhadap Peraturan Perundang-undangan Perubahan

Persoalannya, dalam memahami peraturan perundang-undangan perubahan tersebut tak jarang masih keliru. Pemahaman tersebut mengesankan bahwa peraturan perundang-undangan pokok dan peraturan perundang-undangan perubahannya seolah-olah terpisah. Padahal kedua-duanya satu kesatuan dan tak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga dalam memahami dan menggunakannya pun sebagai rujukan harus dilakukan secara integral. Akibatnya, dalam merujuk dan penyebutan terhadap peraturan perundang-undangan perubahan tersebut juga keliru.

Kekeliruan tersebut, misalnya, terjadi pada pengutipan pasal dan atau ayat yang dirujuk dari perundang-undangan perubahan, seperti pada contoh di bawah ini:

“Menurut Pasal 2 Ayat (1a) dan (1b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa … dan seterusnya.”

Padahal apabila kita cermati lebih mendalam, isi pokok peraturan perundang-undangan perubahan tersebut hanya terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal I (Satu Romawi) dan Pasal II (Dua Romawi) serta bagian penjelasan. Pasal I berisi poin-poin perubahan dari peraturan perundang-undangan asal yang dituangkan dalam nomor urut angka 1, 2, dan seterusnya. Lalu, Pasal II hanya berisi ketentuan waktu pemberlakuan peraturan perundang-undangan perubahan. Sedangkan bagian penjelasan berisi penjelasan dari isi poin-poin perubahan, terutama yang terdapat pada Pasal I.

Dengan demikian, isi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan asal dan isi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perubahan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Isi pasal dan atau ayat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan asal yang diubah diganti dengan isi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perubahan.

Isi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan asal dan isi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perubahan dapat digambarkan pada ilustrasi di bawah ini:

Jadi, penyebutan yang benar untuk pasal dan ayat untuk sebuah peraturan perundang-undangan yang telah mendapat revisi atau perubahan adalah tetap menyebutkan nama peraturan perundang-undangan asal dengan menyebutkan peraturan perundang-undangan perubahan yang terakhir kali. Sebagai contoh kutipan rujukan dapat dilihat di bawah ini:

“Menurut Pasal 34A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa … dan seterusnya.”

©2013 @inza166

Iklan