JAKARTA, (PPK-JTW) – Setelah sebelumnya, Senin (9/9) diadakan pertemuan antara, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers terkait dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Senin (16/9) siang ini dilakukan pertemuan kedua untuk mengupas kembali peraturan tersebut.

Pertemuan yang dilakukan di Gedung Dewan Pers itu dihadiri oleh Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron, Ketua KPI Idy Muzayyad dan Dewan Pers Ridlo Eisy.

Rapat koordinasi hari ini memperdalam tentang batasan, teknis pelaksanaan, jenis pelanggaran dan sanksi yang harus tertuang dalam peraturan kampanye, untuk memastikan Pemilu 2014 berjalan dengan baik dan fair. Peran media yang sangat besar sebagai akses langsung ke publik, peliputan dan pendidikan pemilih menjadi sorotan lain dalam pertemuan siang ini.

“Kita perlu adakan konsinyering lebih lanjut, seperti perlu ada penekanan dalam konteks pendidikan politik dari peserta pemilu bagi masyarakat dan media. Kedua kita tidak terjebak dalam iklan kampanye versus iklan politik, dan penegakan aturan terhadap aturan yang sudah ada,” ungkap Ferry Kurnia.

Ferry juga menyoroti tugas pokok dari kelompok kerja yang terdiri dari empat lembaga, yakni KPU, KPI, Dewan Pers dan Bawaslu. (domin/red)

SUMBER: KPU

Iklan