JAKARTA, kpu.go.id – Selasa (22/10) pukul 21.00 WIB, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) RDP_DPR-KPUmenggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Ketua Pokja PPLN Kemlu) Membahas Persiapan Rencana Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2014 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo dan unsur pimpinan lainnya sementara KPU hadir Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ida Budhiati dan Juri Ardiantoro. Dari Bawaslu, hadir Ketua Bawaslu Muhammad beserta jajaran, dari Kemendagri diwakili oleh Irman Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan Kemenlu yang diwakili oleh Ketua Kelompok Kerja PPLN (Kemenlu) Suprapto Marto Soetomo.

Sesuai jadwal menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Penetapan DPT jatuh pada tanggal 23 Oktober 2013, perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap se-Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dalam hal persiapan pemilu 2014, maka Komisi II ingin meminta penjelasan masalah paling krusial, tidak hanya tentang pemilu 2014, pemilu-pemilu sebelumnya maupun yang akan datang terkait DPT, serta meminta keterangan mengenai proses pemutahiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan KPU setelah daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) diumumkan, dan sejauhmana perkembangan, sinkronisasi data antara daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kementerian dalam negeri dan DPSHP KPU.

Ketua KPU mengatakan upaya KPU dalam hal memperbaiki DPT dilakukan dengan cara memberikan supervisi dan pelatihan kepada KPU Provinsi, membuka help desk regional sidalih kepada KPU Kab/Kota, perbaikan data pemilih tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, dan pemilih belum umur/belum kawin, analisis DPT yang masuk ke sidalih secara berkala, membersihkan data ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (tidak ada nama, dan tanggal lahir, memperbaiki NIK yang tidak valid/tidak sesuai standar berdasarkan DP4).

Selanjutnya tim teknis KPU dengan tim teknis Kemendagri, telah melakukan pembahasan tentang cara bagaimana teknik untuk melakukan penyandingan data antara DP4 kementerian dalam negeri dengan DPSHP KPU.

Langkah awal penyandingan data, KPU melakukan penghapusan data ganda K1, KPU Kabupaten/kota/KIP Aceh menindaklanjuti pembersihan data ganda K1 ini dengan membuat Berita Acara (BA) perbaikan DPT dan menyampaikan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota, wajib bagi KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh untuk melengkapi data pemilih yang masih nihil.

Di sisi lain KPU memberi ruang tambahan bagi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dimana pemilih tambahan adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau dikenal dengan pemilih pindah.

Mekanisme DPTb, pemilih harus melapor kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU Kabupaten/Kota asal dimana pemilih terdaftar untuk mendapat Model A5-KPU, pemilih yang bersangkutan melapor kepada PPS tempat yang dituju dengan membawa Model A5-KPU paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara.

Selain itu KPU juga memberi ruang Daftar Pemilih Khusus yang fungsinya bagi pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT atau DPTb. Adapun mekanisme daftar Pemilih khusus pemilih yang tidak punya identitas kependudukan yang telah memiliki hak memilih atau pemilih yang belum terdaftar di DPS, DPSHP, DPT dan DPTb segera mendaftarkan diri kepada PPS di kantor desa/kelurahan.

Sedangkan jangka waktu pendaftaran daftar pemilih khusus pemilih dapat mendaftarkan diri kepada PPS setelah penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota sampai dengan 14 hari sebelum pemungutan suara, dilanjutkan dengan PPS menyampaikan daftar pemilih khusus kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kab/Kota. KPU provinsi menetapkan daftar pemilih khusus paling lambat tujuh hari sebelum pemungutan suara.

Amanat undang-undang, KPU menyerahkan DPS dan DPT kepada pimpinan parpol di tingkat kecamatan dan kab/kota serta Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kab/kota beserta DPSHP, selain itu KPU juga akan memberikan salinan DPS, DPSHP dan DPT kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik tingkat nasional jika ada permintaan.

KPU melakukan sosialisasi terhadap DPS, DPSHP, dan DPT yang di umumkan di kantor kelurahan desa/kelurahan dan balai RW/RT, sosialisasi pemutakhiran data pemilih melalui berbagai media massa, spanduk, iklan layanan masyarakat, sosial media (youtube, twitter dan facebook) pameran dan lain-lain.

Selain itu website KPU juga mengumumkan DP4, DPS, DPSHP, dan DPT, sehingga masyarakat dapat mengecek namanya secara on line, selanjutnya PPS akan melakukan verifikasi kebenaran dari masukan dan tanggapan. (dosen/us/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Sumber: KPU

Iklan