PPK Kecamatan Jatiwaras Hadiri Rakor ODP PPK se-Kabupaten Tasikmalaya

Tinggalkan komentar

Rapat Koordinasi pemutakhiran data pemilih, Jumat (20/12), di Kantor KPU Kab. Tasikmalaya (Foto: ZA)

SINGAPARNA, PPK-JTW – Sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 299 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Pencetakan DPT, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatiwaras turut serta menghadiri rapat koordinasi para Operator Data Pemilih (ODP) PPK se-Kabupaten Tasikmalaya, pada Jumat siang (20/12), di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Rapat tersebut dihadiri oleh empat Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, yaitu H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM (Ketua), H. Dadan Bardan, S.Ag (Anggota), Subhan Agung, S.IP, M.A (Anggota), Zamzam Zamaludin, SP, dan para OPD PPK dari 39 kecamatan. Sementara dari Kecamatan Jatiwaras sendiri diwakili langsung oleh Ketuanya, Zainal Alimin, S.HI., M.SI.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM, dalam sambutannya, rakor ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran KPU RI Nomor 838 tahun 2013 tentang penyempurnaan DPT dan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1219 tahun 2013 tentang pencetakan, penyempurnaan DPT, dan penyusunan Daftar Pemilih Khusus.

“Rapat ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti atas edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1219 dan KPU RI Nomor 838,” ujarnya mengawali prakatanya pada pertemuan tersebut.

Dalam rakor yang dipimpin Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Program dan Data, Subhan Agung, S.IP, M.A ini membahas tiga agenda pokok, yaitu perbaikan data ganda, pembersihan data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal dunia, belum cukup umur, tidak dikenali, anggota TNI/Polri, dan pindah domisili, dan mekanisme penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, setelah penetapan DPT Perbaikan NIK tingkat nasional per 4 Desember 2013, DPT masih menyisakan 3,3 juta pemilih dengan NIK invalid/kosong, alamat dan tanggal lahir pemilih yang belum lengkap/nihil, dan sejumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat. Karena itu, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 382 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan DPT untuk menyikapi rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang disertai Jadwal Kerja dan Petunjuk Teknis (Juknis) penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Komisioner lainnya, H. Dadan Bardan S.Ag, menyebutkan, data ganda yang dikirim oleh KPU RI untuk Kabupaten Tasikmalaya mencapai 15.500.  Artinya, ada sekitar 7.750 pasangan data ganda pemilih. Sementara untuk Kecamatan Jatiwaras tak kurang dari 230 data ganda atau sekitar 115 pasangan data ganda. Perbaikan data ganda dan pembersihan data pemilih yang tidak memenuhi syarat ini harus diselesaikan paling lambat tanggal 25 Desember 2013.

Di samping itu, seperti yang telah disampaikan pula pada Tim Relawan Demokrasi Kabupaten Tasikmalaya yang sudah terbentuk beberapa hari sebelumnya, ia berharap:

“Tidak ada seorangpun yang tidak tahu Pemilu 9 April 2014. Tidak ada seorangpun yang mempunyai hak pilih tidak terdaftar di daftar pemilih. Tidak ada seorangpun yang terdaftar di daftar pemilih yang tidak hadir di TPS. Dan tidak ada seorangpun yang hadir di TPS tidak mencoblos atau surat suaranya tidak sah,” tegasnya.

Sementara untuk penyusunan Daftar Pemilih Khusus DPK), PPS dan PPK diberi waktu hingga 14 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara,  untuk kemudian ditetapkan oleh KPU Provinsi paling lama tujuh hari berikutnya.

Rapat ditutup dengan sesi tanya-jawab dari PPK ke KPU Kabupaten Tasikmalaya, di antaranya mengenai mekanisme perbaikan data ganda.

©2013 admin

Iklan

Hadapi Pileg 2014, PPK Kecamatan Jatiwaras Selenggarakan Bimtek Bagi PPS

Tinggalkan komentar

Para Anggota PPS se-Kecamatan Jatiwaras tengah menghitung perolehan suara pada Simulasi Bimtek, yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Jatiwaras, Minggu (15/12), di  Jatiwaras (Foto: ZA)

JATIWARAS, PPK-JTW – Sebagai persiapan untuk menghadapi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, atau populer dengan sebutan Pileg (Pemilu Legislatif), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatiwaras menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Jatiwaras tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Minggu (15/12).

Pelaksanaan Bimtek yang bertempat di Balai Desa Jatiwaras, beberapa ratus meter ke arah barat dari Kantor PPK, ini dihadiri oleh lebih dari 40-an orang peserta, yang terdiri dari 1 orang Ketua, 2 orang Anggota, dan 1 orang dari Sekretariat PPS dari 11 Desa di wilayah kerja PPK Kecamatan Jatiwaras.

Bimtek ini diselenggarakan dengan tujuan pembekalan sebagai bahan bagi PPS yang nantinya akan memberi pembekalan serupa bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagai ujung tombak pelaksanaan Pemilu, bila sudah terbentuk pada saatnya.

Menurut Zainal Alimin, S.HI., M.SI, selaku Ketua PPK Kecamatan Jatiwaras, tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ini secara umum sama, namun ada istilah-istilah baru yang perlu dicermati.

“Secara umum, tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak jauh berbeda dengan Pemilu Legislatif sebelumnya. Namun, ada istilah-istilah baru yang perlu dicermati, misalnya selain DPT (Daftar Pemilih Tetap), ada istilah Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang merupakan daftar bagi pemilih yang tidak tercantum di DPT; ada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), tidak lain adalah pemilih pindahan dari TPS lain; dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), yaitu pemilih yang menggunakan KTP atau KK,” ungkapnya ketika memberi prakata.

Lebih jauh ia menjelaskan perihal ketentuan DPKTb.

“Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) ditujukan sebagai langkah emergency (red: darurat), bila mana masih ada saja warga desa setempat yang belum tercantum baik dalam DPT, DPK, maupun DPTb. Pemilih seperti ini diperbolehkan memberikan suaranya dengan menggunakan KTP atau KK, satu jam sebelum pemungutan suara ditutup, dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara,” terangnya ketika menanggapi pertanyaan salah seorang peserta.

Acara ditutup dengan simulasi penghitungan suara dengan cara PPS diberi soal tertentu agar dihitung hasilnya. Sesi ini dipandu oleh Iyos Permana, S.Pd.I, MM.Pd, selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sementara penjelasan perihal kebutuhan perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS disampaikan oleh Ojon Tarjana, selaku Divisi Logistik.

©2013 admin

KORELASI ANTARA PEMILU DAN KESEJAHTERAAN

Tinggalkan komentar

Diskusi Panel dalam Usaha Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hotel Sylvia Kupang, Rabu (11/12).

Diskusi Panel dalam Usaha Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hotel Sylvia Kupang, Rabu (11/12).

KUPANG, PPK-JTW – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan berbagai cara dalam menyongsong Pemilu 2014 yang sudah di depan mata. Salah satunya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menggelar diskusi panel dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 di Hotel Sylvia Kupang, Rabu (11/12).

Ketua KPU Provinsi NTT Drs. John Depa, M.Si di depan sekitar 200 peserta dari LSM, Ormas, mahasiswa, dan partai politik (parpol) mengajak semua lapisan masyarakat harus ikut memastikan pemilih yang telah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak suaranya.
“KPU RI mempunyai target nasional tingkat partisipasi sebesar 75 persen, maka di NTT kami mematok target yang lebih tinggi yaitu 80 persen, karena DPT Provinsi NTT saat ini adalah DPT yang jauh lebih sempurna daripada pemilu terdahulu, kegandaan ditekan sampai ke titik nol, sehingga kalau ingin meningkatkan partisipasi, kita pastikan pemilih yang sudah pasti ini,” tegas John Depa.
Anggota KPU RI Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat itu selalu menghubungkan antara pemilu dengan kesejahteraan. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bisa menjawab hal tersebut. Korelasi antara pemilu dan kesejahteraan itu adalah korelasi positif, karena pemilu itu untuk memilih pemimpin yang bisa menyejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara.
“Partisipasi yang harus kita wujudkan adalah memilih pemimpin yang betul-betul amanah, sehingga nanti tidak terpilih pemimpin yang korup atau membawa keterpurukan bagi bangsa, dan sekarang sudah ada 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh, tinggal masyarakat memilih yang terbaik,” ujar Ferry yang sehari sebelumnya juga menjadi narasumber KPU goes to campus di FISIP UNDANA.
Ferry juga menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah negara itu bukan dilihat dari keberhasilan ekonomi semata, tetapi juga keberhasilan dalam membangun desain kelembagaan politiknya melalui demokrasi, dan perwujudan demokrasi itu pemilu. Pemilu itu prosedur yang bisa diprediksi, tetapi hasilnya tidak bisa diprediksi, karena itu adalah hasil representasi suara masyarakat.
Pengamat politik di NTT Laurensius Sayrani, S.Sos, MPA dalam paparannya menekankan kecenderungan orang memandang pemilu hanya sekedar vote, padahal pemilu itu tidak bisa direduksi hanya sebatas vote, tetapi juga harus dipikirkan dari sisi kualitas vote itu juga.
“Kami telah melakukan riset tentang apa yang dipahami masyarakat mengenai pemilu, kalau ingin mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, maka penting bagi KPU dalam sosialisasi informasi pemilu itu, jangan sampai yang menggerakkan masyarakat ke TPS itu karena uang, politik transaksi itu harus dilawan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya bisa tercapai,” papar Laurensius yang juga aktif di Bengkel APPek tersebut.
Sementara itu Anggota KPU Provinsi NTT Maryanti Luturmas Adoe, SE., M.Si mengungkapkan bahwa salah satu tanggungjawab besar KPU adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Penyebab rendahnya partisipasi itu karena beberapa faktor, yaitu kurangnya sosialisasi oleh KPU, kurangnya pendidikan politik oleh parpol, kurangnya sosialisasi dari calon, dan masyarakat yang apatis.
“Bahkan tidak jarang ada yang menyalahkan KPU apabila ada calon yang terindikasi bermasalah, kenapa KPU menerima calon seperti itu, padahal KPU kan hanya sebatas verifikasi administrasi sesuai peraturan dan perundangan, sehingga seharusnya pertanyakan kepada parpol juga bagaimana proses rekruitmennya,” ujar Anggota KPU Provinsi NTT yang biasa dipanggil Ibu Tanti ini.
Tanti juga menjelaskan, bahwa DPT ini sekarang juga bisa dicek secara online di website kpu, dan ini sangat membantu masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kelurahan. Apabila ada yang masih belum terdaftar di DPT, bisa melapor ke PPS untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Apabila pada hari H nanti ada yang masih belum terdaftar juga di DPT dan DPK, bisa datang ke TPS untuk mendaftar di KPPS dengan membawa KTP yang sesuai dengan domisili tempat TPS tersebut, dan dapat memilih di satu jam terakhir sebelum TPS ditutup. (arf.FOTOKPU/arf/hupmas)
Sumber: KPU

Penyempurnaan DPT Alami Kemajuan yang Signifikan

Tinggalkan komentar

Rapat Pleno Penetapan DPT, Rabu 4 Desember 2013, di KPU, Jakarta.

JAKARTA, PPK-JTW—Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 9 April 2014 mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Hasil verifikasi faktual oleh petugas KPU ke lapangan dilanjutkan dengan pengecekan data di dalam Data Penduduk Potesial Pemilih Pemilu (DP4), dari 10,4 juta data yang bermasalah, ditemukan 7.063.477 yang sudah lengkap nomor induk kependudukannya.

“Jajaran KPU bersama jajaran Kemendagri melakukan koordinasi dan menginstruksikan ke jajaran di bawah untuk meneruskan koordinasi penyempurnaan DPT, terutama dalam penyelesaian NIK yang invalid. Kegiatan itu menunjukkan hasil yang sangat signifikan,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat membuka rapat pleno penyempurnaan DPT di ruang utama lantai 2 KPU RI, Rabu (4/12).

Rapat penyempurnaan DPT ini dihadiri KPU Provinsi seluruh Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, dan utusan dari 12 partai politik peserta Pemilu.

Selain itu, jajaran KPU di lapangan berhasil menemukan 3.327.302 pemilih yang benar-benar tidak memiliki NIK karena tidak memiliki identitas kependudukan. “Untuk membuktikan keberadaannya, kami sudah siapkan surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh pemilih tersebut. Mereka yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan ini yang kemudian kita mintakan NIK-nya ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Husni.

Pemberian NIK tersebut penting untuk memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan data pemilih paling sedikit memuat NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat. “Kami komit untuk memperbaiki daftar pemilih ini. Kami tidak ingin masalah ini terbawa dalam pemungutan suara,” tegas Husni.

Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan 10,4 juta yang NIK-nya invalid itu memiliki sejumlah varian yakni NIK nol, NIK kurang dari 16 digit, empat digit terakhir NIK nol, dan tidak memiliki NIK sama sekali. “Kami turun ke lapangan untuk mengecek lagi kebenaran data-data pemilih yang 10,4 juta itu. Data-data yang sudah berhasil dihimpun petugas itulah yang kita sinkronisasikan dan sandingkan dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Ferry menerangkan jajaran KPU dilapangan juga menemukan 374 orang pemilih yang tanggal lahirnya masih invalid dan 54.318 yang alamatnya masih invalid.”Kami juga menemukan data pemilih yang harus dihapus dari DPT karena beberapa hal seperti meninggal dunia, menjadi TNI/POLRI, belum cukup umur, tidak dikenal, pindah domisili dan pemilih ganda,” beber Ferry.

Jumlah total data pemilih yang harus dihapus itu sebanyak 468.423 orang. Rinciannya, pemilih yang meninggal dunia 58.914, menjadi TNI/POLRI 1.656, belum cukup umur 4.999, tidak dikenal 49.932, pindah domisili 156.503 dan pemilih ganda 186.519. “Dengan adanya penghapusan itu jumlah DPT berkurang dari penetapan sebelumnya 186.612.255 menjadi 186.172.508 untuk pemilih dalam negeri,” ujarnya.

Untuk pemilih luar negeri tidak mengalami perubahan tetap 2.010.280. Dengan demikian, total pemilih dalam negeri dan luar negeri menjadi 188.182.788 pemilih. KPU juga menetapkan jumlah kabupaten/kota sebanyak 497, panitia pemilihan kecamatan (PPK) 6.980, panitia pemungutan suara (PPS) 81.093 dan tempat pemungutan suara sebanyak 545.764.

Sementara itu, Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri Irman mengatakan pihaknya telah bekerja keras membantu KPU untuk memperbaiki data pemilih yang NIK-nya invalid. “Kami melakukan pencermatan data satu per satu di dalam DP4. Tim kami juga turun ke lapangan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri, kata Irman juga melakukan rapat koordinasi nasional untuk menyamakan persepsi dalam hal perbaikan data pemilih dengan NIK invalid tersebut. Sementara itu sebanyak 12 partai politik peserta Pemilu secara umum mengapresiasi kinerja KPU dalam perbaikan NIK invalid itu. Namun untuk meningkatkan kadar kepercayaan itu, parpol meminta KPU memperlihatkan secara detail data-data yang sudah diperbaiki tersebut.

Husni Kamil Manik mengtatakan pihaknya siap melakukan penyandingan data secara bersama-sama dengan data yang dimiliki partai politik. “Kami sangat terbuka dengan data-data yang hasil verifikasi faktual yang dilakukan petugas di lapangan. Kami akan siapkan workshop secara teknis sehingga tim teknis kita dapat sama-sama mencermati datanya satu per satu,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menilai proses perbaikan DPT yang dilakukan KPU berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan partai politik peserta Pemilu. “Upaya perbaikan DPT yang dilakukan KPU menurut pencermatan kami telah ikut meningkatkan kepercayaan partai politik kepada KPU semakin membaik,” ujarnya.

Bawaslu merekomendasikan agar KPU melakukan upaya-upaya serius terkait perbaikan dan pembersihan sisa DPT yang masih bermasalah tersebut paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara. “Terhadap 3,2 juta data yang NIK-nya belum ada, mohon Kemendagri memberikan NIK-nya,” ujarnya.

Sementara terhadap data 54.692 data yang elemen datanya di luar NIK masih invalid, Bawaslu meminta KPU untuk mengupayakan pemenuhan lima elemen data tersebut. “Jika elemen datanya ditemukan, langsung saja diakomodir ke dalam DPT. Begitu juga kalau tidak ditemukan identitasnya tapi orangnya ada maka segera dibuat pernyataan di atas materai oleh pemilih yang bersangkutan. Jika memang orang itu benar-benar tidak memenuhi syarat, langsung saja dicoret,” tegasnya. (*)

Sumber: KPU RI

KPU Ingatkan Parpol dan Calon Anggota DPD Soal Dana Kampanye

Tinggalkan komentar

JAKARTA, PPK-JTW– Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan partai politik peserta Pemilu 2014 dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mempersiapkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye, parpol wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye.

“Kami mengingatkan teman-teman dari parpol dan calon anggota DPD untuk menyiapkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu sejak sekarang. Tanggal 27 Desember ini semua parpol dan calon DPD sudah harus menyerahkan laporan tersebut ke KPU,” terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Senin (2/12).

Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu mencakup besaran sumbangan yang diterima dan sumbernya. Pelaporan dana kampanye ini, kata Ferry, penting untuk memastikan partai politik dalam menghimpun dana kampanye tidak melebihi batas maksimal dan tidak berasal dari sumber-sumber dana yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Setelah mengoleksi semua laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu dari semua partai politik dan calon anggota DPD, KPU akan mengumumkannya kepada publik melalui website KPU. “Jadi sejak awal masyarakat juga kita ajak untuk turut mengawasi kegiatan penghimpunan dan penggunaan dana kampanye yang dilakukan oleh parpol dan calon anggota DPD,” ujarnya.

Selain wajib melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye, parpol dan calon DPD juga berkewajiban melaporkan pembukaan rekening khusus dana kampanye mencakup beberapa hal yakni sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan dana kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.

Untuk membantu peserta pemilu dalam mempersiapkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, jajaran KPU sudah membentuk help desk di setiap tingkatan. “Partai politik yang mau berkonsultasi silahkan datang ke kantor KPU setempat. Petugas di sana akan memberikan penjelasan tentang sistem dan mekanisme pelaporan dana kampanye tersebut,” ujar Ferry.

Ferry juga mengimbau jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan layanan konsultasi yang maksimal bagi partai politik dalam hal pelaporan dana kampanye. Karena itu, keberadaan help desk pelaporan dana kampanye di setiap daerah harus disertai kemampuan para staf untuk memberikan penjelasan yang rinci dan lengkap kepada partai politik.

Pelaporan dana kampanye, kata Ferry merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan kampanye. Menurut Ferry kepatuhan parpol untuk melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran selama kampanye akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Pengelolaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel akan turut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

“Upaya kita untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebesar 75 persen tidak hanya dihasilkan dari kinerja penyelenggara tetapi juga komitmen dan kerja sama yang baik dari partai politik. Kami berharap pelaporan dana kampanye ini menjadi perhatian kita bersama sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu terus meningkat,” ujarnya. 

Pembukaan rekening khusus dana kampanye harus dibuat terpisah dari rekening parpol. Hal ini dilakukan untuk memudahkan parpol dalam pengelolaan dan pelaporan dana kampanye.

Selain itu, dalam pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, parpol wajib melampirkan laporan penerimaan dan pengeluaran dari semua calon anggota legislatifnya. Karena itu, partai politik sejak awal diharapkan menyosialisasikan kewajiban tersebut kepada para calegnya. Sebab kendala pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye satu orang caleg dapat mengganggu sistem pelaporan dana kampanye parpol. (*)

Sumber: KPU

PERKEMBANGAN DPT HASIL REKOMENDASI BAWASLU

Tinggalkan komentar

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Pokja PPLN Kemlu membahas perkembangan penetapan DPT Pemilu Tahun 2014, Senin (2/12) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Pokja PPLN Kemlu membahas perkembangan penetapan DPT Pemilu Tahun 2014, Senin (2/12) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

JAKARTA, PPK-JTW– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Pokja PPLN Kemlu) membahas perkembangan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 4 November 2013 perihal masih menyisakan sekitar 10,4 juta pemilih yang memiliki informasi NIK invalid atau NIK yang tidak sesuai dengan standard pemerintah Pemilu tahun 2014, Senin (2/12) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengemukakan KPU telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu, dengan penyempurnaan DPT, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 756/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Perbaikan NIK Invalid kepada KPU Kabupaten/Kota dan memerintahkan KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK dan PPS untuk melakukan verifikasi ulang terhadap 10,4 juta pemilih dengan NIK invalid di seluruh Indonesia.

Dalam Surat Edaran tersebut, juga dilampirkan jadwal rencana kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan verfikasi ulang pemilih dengan NIK invalid. Dengan berbekal daftar pemilih dengan NIK invalid, PPS mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah pada tanggal 11 s.d 19 November 2013.

Selanjutnya, KPU mendistribusikan 10,4 juta NIK Invalid kepada KPU Kabupaten/Kota dan memerintahkan KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK dan PPS untuk melakukan verifikasi ulang terhadap 10,4 juta pemilih dengan NIK invalid di seluruh Indonesia.

Selain itu KPU melakukan monitoring dan supervisi atas NIK invalid secara bertahap. Tahap I Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat.

Tahap II KPU bersama dengan Pimpinan Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Bawaslu melakukan supervisi dan monitoring atas perbaikan NIK Invalid di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi D.I Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil monitoring, pemilih dengan NIK invalid yang sulit untuk diperbaiki disebabkan karena pemilih dengan NIK invalid tersebut tidak atau bukan pemilih fiktif seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak. Bahkan dari verifikasi ini, KPU optimis 60 – 65% NIK invalid dapat diperbaiki. Sedangkan sisanya, 35 – 40% dari NIK invalid tersebut, sulit untuk diperbaiki karena beberapa alasan.

Berdasarkan hasil monitoring, pemilih dengan NIK invalid yang sulit untuk diperbaiki disebabkan karena pemilih yang berada di Lapas/Rutan, pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan, pemilih dengan KTP/KK lama dan NIK invalid sejak awal, serta pemilih yang sulit ditemui.

Untuk memastikan keberadaan pemilih tersebut, KPU membuat Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh petugas (PPS) dan pemilih atau petugas RT/RW atau kepala lapas bagi pemilih di lapas. Dengan demikian jika terdapat pihak-pihak yang mempermasalahkan pemilih, KPU memiliki bukti hukumnya.

Dalam proses verifikasi di lapangan, selain memastikan DPT Pemilu 2014 lebih berkualitas, KPU juga melakukan penghapusan kepada pemilih dalam DPT, baik pemilih dengan NIK invalid maupun NIK valid yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia, anggota TNI/POLRI, belum cukup umur dan belum menikah, tidak dikenali/fiktif, pindah domisili, dan ganda.

Selain itu, untuk mensinkronkan NIK invalid, KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri perihal Perbaikan Daftar Pemilih, dan menelusuri NIK Invalid. Tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut, pada Kamis (28/11), KPU telah menerima Data Perbaikan Hasil Penyandingan DPT terhadap DP4 dari Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sejumlah 6.313.721 orang. Data tersebut menurut informasi berasal dari daerah, yaitu Dinas Dukcapil yang menelusuri dan menemukan dari 10,4 juta orang NIK Invalid.

Dengan segala upaya dan proses yang telah dilaksanakan itu, KPU meyakini DPT Pemilu 2014 akan jauh lebih baik dari sisi komprehensivitas, keakurasian, dan keterkinian data, sebab semua WNI yang telah memiliki hak pilih terakomodir dalam DPT, semua WNI yang tida berhak menjadi pemilih akan dikeluarkan dari DPT, dan informasi pemilih yang terkandung di dalamnya adalah benar dan valid. (us/dosen. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Sumber: KPU