Kontroversi di Tengah Amar Putusan 97/PUU-XI/2013 Point Kedua

Tinggalkan komentar

Jakarta, tribunrakyat.com – Perdebatan mengenai konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pilkada berdasarkan Putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang menguji norma yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuai kontroversi dikalangan praktisi hukum.

Dalam putusan tersebut MK memutus mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki Kekuataan Hukum Mengikat.

“Jika kita melihat amar putusan nomor 97/PUU-XI/2013 pada point kedua, MK memberikan kembali kewenangan kepada dirinya sendiri untuk dapat menangani sengketa pilkada setelah menyatakan dalam point pertamanya bahwa norma pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap MK dalam menangani sengketa Pilkada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi,”

ujar Ketua Forum Kajian Hukum dan Tata Negara (FKHK), Victor Tandiasa dalam jumpa pers bertema “Eksaminasi Publik : Amar Putusan 97/PUU-XI/2013 Point Kedua Keabsahan Kewenangan MK dalam Menangani Sengketa Pilkada” yang diinisiasi Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) di Resto Pulau Dua Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Ia menjelaskan disatu sisi lain MK telah menyatakan bahwa pasal-pasal yang melimpahkan kewenangan dari MA kepada MK untuk menangani sengketa pilkada adalah bertentangan dengan Konstitusi dan mencabut kekuatan hukumnya.

“Sehingga pasal-pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara disisi lain MK kemudian memberikan kewenangan terhadap dirinya sendiri untuk dapat kembali menangani sengketa,” lanjutnya.

Sementara Menurut anggota Komisi Yudisial RI, Taufiqurrohman Syahuri, putusan MK nomor. 97/PUU-XI/2013 khususnya pada amar putusan point kedua, MK dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya.

“Bahkan MK telah mengambil kewenangan pembentuk undang-undang karena setelah menyatakan bahwa norma pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap MK dalam menangani sengketa Pilkada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, ” ujarnya.

Namun kemudian MK menyatakan masih tetap berwenang menangani sengketa pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. “Putusan MK ini ibarat putusan PK yang membatalkan putusan MK terdahulu. Jika sengketa pilkada ditangani MK dianggap inkonatitusional, seharusnya sengketa pilkada di masa peralihan ini dilaksanakan oleh MA, bukan MK,” jelasnya. (Ynt)

Sumber: nuswantaraonline.com

Iklan

Penyelesaian Sengketa Pemilukada Pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013

Tinggalkan komentar

Oleh: Eka N A M Sihombing SH M.Hum.

Mahkamah Agung (MA) akan kembali berwenang mengadili perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan Pasal 236 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh MK adalah inkonstitusional.

Akibatnya, MK tidak berwenang lagi mengadili sengketa pilkada. Putusan ini tidak diambil secara bulat, karena tiga hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinions) terhadap pendapat hakim lainnya.

Namun putusan tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan, karena salah satu klausul penting dalam putusan tersebut, kewenangan untuk mengadili sengketa pilkada selama belum ada undang-undang yang mengaturnya tetap berada di tangan MK. Alasannya agar tidak ada keragu-raguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga yang menyelesaikan sengketa pilkada.

Putusan tersebut, tentunya menimbulkan tanggapan beragam dari berbagai pihak. Bahkan ada anggapan yang menyatakan bahwa putusan MK ini tidak konsisten dengan putusan terdahulu yakni pada putusan Nomor 072- 073/PUU-II/2004 yang secara tidak langsung telah menafsirkan bahwa penentuan pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum.

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia saat ini merupakan pilihan politik yang diambil setelah melalui perjalanan yang cukup panjang. Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dalam sejumlah Undang-Undang pemerintahan daerah, yaitu mulai UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974. Pada masa berlakunya UU tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya mengusulkan nama-nama calon kepala daerah dan kemudian kepala daerah tersebut dipilih oleh presiden dari calon – calon tersebut.

Sejak runtuhnya era Orde Baru, telah terjadi perubahan yang sangat fundamental di berbagai bidang, tidak terkecuali pada sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, pilkada dilakukan menggunakan sistem demokorasi tidak langsung di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang kuat.

Dalam UU ini posisi dan peran politik DPRD sederajat dengan kepala daerah. Rekrutmen kepala daerah sepenuhnya berada pada kekuasaan DPRD. Sementara pemerintah pusat hanya menetapkan dan melantik kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRD setempat. Namun, pada praktiknya pilkada yang dilakukan di bawah UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah memberikan peran besar kepada DPRD tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat secara optimal. Justru pemilihan kepala daerah diwarnai oleh kecendrungan oligarki partai politik sehingga terjadi politisasi atas aspirasi publik dan menguatnya indikasi praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Untuk mengoreksi berbagai kelemahan praktik pilkada yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, maka pada tanggal 29 September 2004 DPR telah menyetujui RUU tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 15 Oktober 2004 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Salah satu materi yang dimuat dalam UU tersebut adalah pengaturan mengenai Pilkada. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 KPUD Provinsi, Kabupaten/Kota telah diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pilkada langsung. Kewenangan KPUD ini dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan Berita Acara yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan.

Dikarenakan pemilihan kepala daerah belum termasuk rezim Pemilihan Umum, maka penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu, materi mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pun tidak luput dari permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005 meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung termasuk dalam kategori pemilihan umum, namun Mahkamah Konstitusi memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperluas makna pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945 dengan memasukkan Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan putusan tersebut, pembentuk Undang-Undang merespon dengan membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memasukkan Pemilihan Kepala Daerah dalam rezim Pemilihan Umum.

Kemudian berdasarkan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menambahkan satu kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi yaitu untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan putusan Nomor : 97/PUU-XI/2013, MK memutus mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki Kekuataan Hukum Mengikat.

Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis dan original intent, yang dimaksud Pemilihan umum menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden serta DPRD. Lebih lanjut MK menyatakan bahwa sudah tepat ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang menegaskan, perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan MK yaitu perselisihan hasil Pemilu DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden.

Pasal 74 ayat (2) tersebut menentukan bahwa penyelesaian hasil pemilu hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; b. Penentuan Pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden/ Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; c. Perolehan kursi partai politik pemilu di suatu daerah pemilihan.

Dengan demikian, berdasarkan putusan MK Pemilihan Kepala Daerah tidak termasuk dalam Rezim Pemilu akan tetapi kembali masuk dalam rezim Pemerintahan Daerah. Konsekuensinya MK tidak lagi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut menunjukkan inkonsistensi MK, dimana pada putusan terdahulu (putusan Nomor 072- 073/PUU-II/2004), mayoritas hakim konstitusi secara tidak langsung telah menafsirkan bahwa penentuan pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum merupakan kebijakan terbuka bagi pembentuk undang-undang (opened legal policy), sehingga MK dapat berwenang untuk mengadili sengketa pilkada berdasarkan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR.

Inkonsistensi putusan MK lebih lanjut juga dapat dilihat dalam putusan Nomor : 97/PUU-XI/2013, dimana dalam amar putusan point 1 dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 236 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Namun dalam amar putusan point 2 dinyatakan MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemilukada selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Disatu sisi MK memutus, kewenangan MK mengadili sengketa pemilukada inkonstitusional, namun dalam putusan yang sama dinyatakan juga bahwa kewenangan MK mengadili sengketa pemilukada konstitusional selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Terlepas dari kontroversi putusan tersebut, pembentuk Undang-Undang harus merespons putusan MK dengan melakukan percepatan penataan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilukada. Hal ini perlu segera dilakukan untuk menghindari potensi permasalahan konstitusionalitas penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilukada.

Penulis adalah:

  • Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara serta
  •  Dosen Fakultas Hukum UMSU Medan/h

Sumber: Harian Sinar Indonesia Baru

Mahkamah Konstitusi Lampaui Kewenangannya Dalam Memutus Perkara 97/PUU-XI/2013 Tentang Pencabutan Kewenangan MK Tangani Pilkada

Tinggalkan komentar

Oleh: Victor Tandiasa

I. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pilkada akhirnya terjawab, berdasarkan Putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang menguji norma yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pasal 236C yang berbunyi :

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”

dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf e yang berbunyi :

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”

dalam putusan tersebut MK memutus mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki Kekuataan Hukum Mengikat. Namun dalam point kedua amar putusan mengatakan bahwa MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Jika kita melihat amar putusan nomor 97/PUU-XI/2013 pada point kedua, MK memberikan kembali kewenangan kepada dirinya sendiri untuk dapat menangani sengketa pilkada setelah menyatakan dalam point pertamanya bahwa norma pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap MK dalam menangani sengketa Pilkada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi.

Terlihat keganjilan dari putusan tersebut. Disatu sisi lain MK telah menyatakan bahwa pasal-pasal yang melimpahkan kewenangan dari MA kepada MK untuk menangani sengketa pilkada adalah bertentangan dengan Konstitusi dan mencabut kekuatan hukumnya sehingga pasal-pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara disisi lain MK kemudian memberikan kewenangan terhadap dirinya sendiri untuk dapat kembali menangani sengketa pilkada selama belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Apakah MK memiliki kewenangan untuk memberikan kewenangan terhadap dirinya sendiri seperti yang terjadi dalam putusan nomor 97/PUU-XI/2013 pada amar putusan point kedua?

II. MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN BATASAN TERHADAP ASAS “RES JUDICATA PRO VERITATE HABETRUR”.

Aturan tentang Kekuasaan Kehakiman dalam konstitusi Republik Indonesia terdapat pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan menegakan hukum dan keadilan”. Sementara ayat (2) mengatur ruang lingkup kekuasaan kehakiman termasuk di dalamnya lembaga MK, bunyi ayat (2) menyatakan bahwa,

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan ketentuan kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945 kemudian lebih diatur secara rigid dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan tentang MK dalam UU Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

kemudian pada Pasal 18 kembali ditegaskan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya Pasal 19 menyatakan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”

artinya berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman. MK termasuk dalam bagian kekuasaan kehakiman.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka kita mengenal adanya asas yang bersifat universal yaitu asas Res Judicata Pro Veritate Habetur yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Persoalannya adalah, apakah kebebasan hakim dalam membuat putusan berdasarkan asas ini adalah kebebasan tanpa adanya acuan sehingga dapat memenuhi keadilan substantif?

Menurut Yahya Harahap makna kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (arrogance of power) dengan memperalat kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum ( recht vinding).
Sementara Bagir Manan mengatakan bahwa :

Kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu : (1) kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum, (2) kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat, (3) kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak obyektif, jujur, dan tidak memihak, (4) pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, (5) kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman, dan (6) semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Sementara sejalan dengan pendapat diatas, John L. Murray menyatakan semua hakim harus independen dalam menjalankan fungsi peradilan mereka dan tunduk pada konstitusi dan hukum yang berlaku.

Artinya kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam membuat putusan berdasarkan asas “Res Judicata Pro Veritate Habetur” tetap harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar. Sehingga jelas MK tidak bisa membuat putusan dengan melanggar undang-undangnya sendiri dan melanggar asas serta kaidah hukum yang ada.

III. MAHKAMAH KONSTITUSI TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA

Jika kita melihat Putusan 97/PUU-XI/2013, dalam amar putusan khususnya point kedua seperti yang telah dijelaskan diatas jelas telah menimbulkan persoalan dan memperlihatkan inkonsistensi MK dalam memutus perkara tersebut.
ntuk dapat mengetahui apakah MK telah melampaui kewenangannya dalam membuat putusan, kita dapat melihat dalam Pasal 50 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa:

(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Sementara Konstitusi RI telah mengatur kewenangan MK secara limitative, pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Mengacu pada konstitusi, secara tegas memberikan kewenangan kepada MK secara limitatif, sehingga MK dalam menjalankan kewenangannya tidak dapat menambahkan maupun mengurangi kewenangannya, dimana MK hanya diberikan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian diturunkan pada Pasal 10 ayat (1) UU MK dalam bagian penjelasannya menyatakan bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencangkup pula kekuatan hukum mengikat”

Sifat final dan mengikat pada putusan MK kembali ditegaskan pada pasal 47 UU MK, menyatakan bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”

Melihat dasar hukum yang menjadi acuan terhadap sifat putusan 97/PUU-XI/2013 diatas, dinyatakan putusan MK adalah final dan mengikat dan merupakan badan peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, artinya ketika MK membacakan pengucapan putusan, saat itu juga memperoleh kekuatan hukum mengikat, dan saat itu juga norma dalam pasal yang diujikan tidak berlaku lagi karena kekuatan hukumnya sudah dicabut oleh MK karena sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang semenjak diucapkan putusan tersebut tidak ada lagi upaya yang dapat ditempuh.

Putusan MK nomor. 97/PUU-XI/2013 khususnya pada amar putusan point kedua, MK dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya, bahkan MK telah mengambil kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) karena setelah menyatakan bahwa norma pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap MK dalam menangani sengketa Pilkada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, tapi kemudian MK menyatakan masih tetap berwenang menangani sengketa pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Mengacu pada putusan nomor 1-2/PUU-XII/2014 dalam menafsirkan ketentuan norma, mahkamah menyatakan sebagai berikut :

“Selain itu, dalam menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga Negara yang diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah harus menggunakan pendekatan yang rigid sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing lembaga tersebut. Dalam hal Mahkamah terpakasa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga Negara maka Mahkamah harus menerapkan penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga Negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Apabila mahkamah tidak membatasi dirinya dengan penafsiran secara rigid tetapi melakukan menafsiran secara sangat bebas terhadap ketentuan yang mengatur lembaga Negara dalam UUD 1945, sama artinya Mahkamah telah membiarkan pembentuk Undang-Undang untuk mengambil peran pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden didukung oleh kekuatan mayoritas DPR atau bahkan Mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi pembentuk UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya”

Kehati-hatian MK dalam menafsirkan ketentuan norma yang menyangkut tentang hubungan antar lembaga Negara yang diatur dalam konstitusi adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maupun pengambilalihan fungsi serta kewenangan antar lembaga Negara dalam hal ini adalah MK. seharusnya prinsip itu juga diterapkan MK dalam membuat amar putusannya.

Sementara melihat pertimbangan MK dalam putusan nomor 97/PUU-XI/2013 pada halaman 61 alinea kedua (3.13) mahkamah hanya menyatakan:

“Menimbang bahwa meskipun dalam putusan a quo, Mahkamah tidak berwenang mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, namun tidaklah berarti bahwa segala putusan Mahkamah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sejak tahun 2008 yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU 12/2008 serta UU 48/2009, menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, “Putusan Mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”, sehingga semua putusan Mahkmah mengenai sengketa pemilihan umum kepala daerah adalah tetap sah.”.

Tidak ada pertimbangan tentang segala putusan yang dikeluarkan pasca diucapkannya putusan 97/PUU-XI/2013, dan pertimbangan apapun yang dapat menguatkan dan/atau menjadi dasar mahkamah dalam membuat ketentuan norma dalam point kedua amar putusan tersebut.

Jika pertimbangannya adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan norma pengaturan penyelesaian sengketa pilkada pasca dinyatakannya pasal 236C UU Pemda, dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebenarnya ketentuan yang kembali memberikan kewenangan menangani sengketa pilkada tetap menangani sengketa pilkada selama belum ada UU yang mengaturnya adalah kesalahan fatal, karena itu dipandang sebagai suatu ketentuan yang melampaui kewenangannya dan/atau telah mengambil fungsi lembaga pembuat UU.

Persoalannya adalah UU No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemda tidak merubah ataupun mencabut pasal 106 yang ada pada UU No. 32 tahun 2004 tersebut, yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam menangani penyelesaian sengketa pilkada. Sehingga jika mengacu pada asas “Lex posterior derogat legi priori” terhadap pasal 106 tidak tepat diterapkan karena pasal tersebut tidak dirubah maupun tidak dinyatakan tidak berlaku lagi dalam UU perubahannya, sehingga ketentuan tersebut masih berlaku. Namun dalam UU No. 12 tahun 2008 terdapat ketentuan pasal 239A yang menyatakan bahwa :

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.”

Adanya ketentuan Pasal 236A inilah yang membuat ketentuan Pasal 106 yang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku karena dianggap bertentangan dengan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008.

Kemudian, setelah MK mengucapkan putusannya, menyatakan bahwa Pasal 236C bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menyebabkan norma dalam ketentuan pasal 236C sudah tidak berlalu, sehingga seharusnya secara otomatis norma dalam ketentuan Pasal 106 hidup dan berlaku kembali karena norma yang memberikan peralihan kewenangan dari MA ke MK sudah dicabut kekuatan hukumnya oleh MK.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 59 UU MK menyatakan bahwa :

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.”

Berdasarkan pasal 59 diatas, setelah mahkamah mengucapkan putusan, selanjutnya putusan mengenai pengujian UU disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA dengan maksud, jika berdasarkan putusan MK tersebut terdapat implikasi yang mengakibatkan terjadinya kekosongan norma (recht vacuum), sementara penyelenggaraan pilkada terus berjalan sehingga berpotensi menimbulkan kegentingan yang memaksa dalam proses penyelesaian sengketa pilkada yang timbul, maka solusinya adalah Presiden dapat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Karena MK sama sekali tidak berwenang untuk memberikan kewenangan termasuk kepada dirinya sendiri saat dirinya telah menyatakan bahwa norma yang berisikan tentang pelimpahan kewenangan menangani penyelesaian sengketa pilkada dari MA kepada MK telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang berdampak pada lepasnya kewenangan MK menangani Penyelesaian Sengketa Pilkada. Karena jika pemerintah tidak dengan segera mengeluarkan Perppu untuk menentukan lembaga mana yang secara konstitusional berwenang menangani penyelesaian sengketa Pilkada, hal ini akan menjadi polemik besar dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta kebingungan bagi para calon kepala daerah yang sedang bersengketa, serta berpotensi memicu Konflik Horizontal pada tingkat daerah jika MK tetap menangani penyelesaian sengketa pilkada.

  1. http://www.kantorhukum-lhs.com/artikel-hukum/n?id=Kebebasan-Hakim-VS-Pencari-Keadilan
  2. Ramdan, 2012, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 75.
  3. Ibid, hal. 43
  4. Bunyi dari pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sama dengan bunyi dari isi pasal yang terdapat pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
  5. Putusan nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014, Paragraf [3.20] alinea kedua

Sumber: kompasiana.com