Jakarta, tribunrakyat.com – Perdebatan mengenai konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pilkada berdasarkan Putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang menguji norma yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuai kontroversi dikalangan praktisi hukum.

Dalam putusan tersebut MK memutus mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki Kekuataan Hukum Mengikat.

“Jika kita melihat amar putusan nomor 97/PUU-XI/2013 pada point kedua, MK memberikan kembali kewenangan kepada dirinya sendiri untuk dapat menangani sengketa pilkada setelah menyatakan dalam point pertamanya bahwa norma pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap MK dalam menangani sengketa Pilkada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi,”

ujar Ketua Forum Kajian Hukum dan Tata Negara (FKHK), Victor Tandiasa dalam jumpa pers bertema “Eksaminasi Publik : Amar Putusan 97/PUU-XI/2013 Point Kedua Keabsahan Kewenangan MK dalam Menangani Sengketa Pilkada” yang diinisiasi Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) di Resto Pulau Dua Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Ia menjelaskan disatu sisi lain MK telah menyatakan bahwa pasal-pasal yang melimpahkan kewenangan dari MA kepada MK untuk menangani sengketa pilkada adalah bertentangan dengan Konstitusi dan mencabut kekuatan hukumnya.

“Sehingga pasal-pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara disisi lain MK kemudian memberikan kewenangan terhadap dirinya sendiri untuk dapat kembali menangani sengketa,” lanjutnya.

Sementara Menurut anggota Komisi Yudisial RI, Taufiqurrohman Syahuri, putusan MK nomor. 97/PUU-XI/2013 khususnya pada amar putusan point kedua, MK dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya.

“Bahkan MK telah mengambil kewenangan pembentuk undang-undang karena setelah menyatakan bahwa norma pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap MK dalam menangani sengketa Pilkada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, ” ujarnya.

Namun kemudian MK menyatakan masih tetap berwenang menangani sengketa pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. “Putusan MK ini ibarat putusan PK yang membatalkan putusan MK terdahulu. Jika sengketa pilkada ditangani MK dianggap inkonatitusional, seharusnya sengketa pilkada di masa peralihan ini dilaksanakan oleh MA, bukan MK,” jelasnya. (Ynt)

Sumber: nuswantaraonline.com