Oleh: Eka N A M Sihombing SH M.Hum.

Mahkamah Agung (MA) akan kembali berwenang mengadili perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan Pasal 236 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh MK adalah inkonstitusional.

Akibatnya, MK tidak berwenang lagi mengadili sengketa pilkada. Putusan ini tidak diambil secara bulat, karena tiga hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinions) terhadap pendapat hakim lainnya.

Namun putusan tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan, karena salah satu klausul penting dalam putusan tersebut, kewenangan untuk mengadili sengketa pilkada selama belum ada undang-undang yang mengaturnya tetap berada di tangan MK. Alasannya agar tidak ada keragu-raguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga yang menyelesaikan sengketa pilkada.

Putusan tersebut, tentunya menimbulkan tanggapan beragam dari berbagai pihak. Bahkan ada anggapan yang menyatakan bahwa putusan MK ini tidak konsisten dengan putusan terdahulu yakni pada putusan Nomor 072- 073/PUU-II/2004 yang secara tidak langsung telah menafsirkan bahwa penentuan pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum.

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia saat ini merupakan pilihan politik yang diambil setelah melalui perjalanan yang cukup panjang. Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dalam sejumlah Undang-Undang pemerintahan daerah, yaitu mulai UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974. Pada masa berlakunya UU tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya mengusulkan nama-nama calon kepala daerah dan kemudian kepala daerah tersebut dipilih oleh presiden dari calon – calon tersebut.

Sejak runtuhnya era Orde Baru, telah terjadi perubahan yang sangat fundamental di berbagai bidang, tidak terkecuali pada sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, pilkada dilakukan menggunakan sistem demokorasi tidak langsung di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang kuat.

Dalam UU ini posisi dan peran politik DPRD sederajat dengan kepala daerah. Rekrutmen kepala daerah sepenuhnya berada pada kekuasaan DPRD. Sementara pemerintah pusat hanya menetapkan dan melantik kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRD setempat. Namun, pada praktiknya pilkada yang dilakukan di bawah UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah memberikan peran besar kepada DPRD tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat secara optimal. Justru pemilihan kepala daerah diwarnai oleh kecendrungan oligarki partai politik sehingga terjadi politisasi atas aspirasi publik dan menguatnya indikasi praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Untuk mengoreksi berbagai kelemahan praktik pilkada yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, maka pada tanggal 29 September 2004 DPR telah menyetujui RUU tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 15 Oktober 2004 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Salah satu materi yang dimuat dalam UU tersebut adalah pengaturan mengenai Pilkada. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 KPUD Provinsi, Kabupaten/Kota telah diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pilkada langsung. Kewenangan KPUD ini dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan Berita Acara yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan.

Dikarenakan pemilihan kepala daerah belum termasuk rezim Pemilihan Umum, maka penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu, materi mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pun tidak luput dari permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005 meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung termasuk dalam kategori pemilihan umum, namun Mahkamah Konstitusi memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperluas makna pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945 dengan memasukkan Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan putusan tersebut, pembentuk Undang-Undang merespon dengan membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memasukkan Pemilihan Kepala Daerah dalam rezim Pemilihan Umum.

Kemudian berdasarkan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menambahkan satu kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi yaitu untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan putusan Nomor : 97/PUU-XI/2013, MK memutus mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki Kekuataan Hukum Mengikat.

Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis dan original intent, yang dimaksud Pemilihan umum menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden serta DPRD. Lebih lanjut MK menyatakan bahwa sudah tepat ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang menegaskan, perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan MK yaitu perselisihan hasil Pemilu DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden.

Pasal 74 ayat (2) tersebut menentukan bahwa penyelesaian hasil pemilu hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; b. Penentuan Pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden/ Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; c. Perolehan kursi partai politik pemilu di suatu daerah pemilihan.

Dengan demikian, berdasarkan putusan MK Pemilihan Kepala Daerah tidak termasuk dalam Rezim Pemilu akan tetapi kembali masuk dalam rezim Pemerintahan Daerah. Konsekuensinya MK tidak lagi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut menunjukkan inkonsistensi MK, dimana pada putusan terdahulu (putusan Nomor 072- 073/PUU-II/2004), mayoritas hakim konstitusi secara tidak langsung telah menafsirkan bahwa penentuan pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum merupakan kebijakan terbuka bagi pembentuk undang-undang (opened legal policy), sehingga MK dapat berwenang untuk mengadili sengketa pilkada berdasarkan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR.

Inkonsistensi putusan MK lebih lanjut juga dapat dilihat dalam putusan Nomor : 97/PUU-XI/2013, dimana dalam amar putusan point 1 dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 236 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Namun dalam amar putusan point 2 dinyatakan MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemilukada selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Disatu sisi MK memutus, kewenangan MK mengadili sengketa pemilukada inkonstitusional, namun dalam putusan yang sama dinyatakan juga bahwa kewenangan MK mengadili sengketa pemilukada konstitusional selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Terlepas dari kontroversi putusan tersebut, pembentuk Undang-Undang harus merespons putusan MK dengan melakukan percepatan penataan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilukada. Hal ini perlu segera dilakukan untuk menghindari potensi permasalahan konstitusionalitas penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilukada.

Penulis adalah:

  • Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara serta
  •  Dosen Fakultas Hukum UMSU Medan/h

Sumber: Harian Sinar Indonesia Baru