Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay memberi penjelasan terkait draft PKPU tentang pencalonan (Foto: KPU)

 

Surakarta, kpu.go.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa, pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak, KPU Daerah perlu beri akses kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, Sabtu (25/4).

“Panwas adalah partner yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu membuat pilkada ini berjalan sesuai dengan azas-azas dan aturan yang berlaku, jadi kita harus memberikan akses yang penuh,” jelas Hadar dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) hari ketiga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurutnya, KPU perlu melibatkan pengawas pada setiap tahapan pemilihan yang dilakukan, sehingga proses pengawasan tersebut dapat berjalan secara efektif.

“Agar pengawasan itu efektif, maka kita perlu kasih akses kepada pengawas, tiap ada pertemuan, misal pembukaan dokumen, atau ada permintaan, ya kita berikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa antara KPU dan Bawaslu perlu memiliki perspektif yang sama terhadap penyelenggaraan pemilu, yaitu untuk menyempurnakan kualitas penyelenggaraan pemilihan.

Kita melihat ini untuk saling menguatkan (kinerja KPU-Bawaslu), bukan untuk mencari-cari kesalahan. Itu persepektif yang kita (KPU) bangun, dan saya yakin hal itu juga dipegang oleh panwas kita,” lanjutnya.

Sejalan dengan Hadar, Komisioner Bawaslu RI, Nasrullah, mengungkapkan bahwa pemilu adalah pekerjaan kolektif, sehingga perspektif kebersamaan itu yang perlu dibangun.

“Pahamilah saudara-saudara sekalian, bahwa pekerjaan pilkada ini adalah kerja kolektif kolegial, jadi kita perlu membangun kesepahaman yang sama,” tutur Nasrullah.

Untuk menciptakan pemahaman tersebut, Nasrullah berharap KPU dapat memberi akses yang luas, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemilu dapat terwujud.

“Semakin anda menutup sikap transpransi, dan akses, maka semakin besar kecurigaan publik terhadap bagaimana proses itu terjadi sehingga akuntabilitasnya semakin meragukan. Tetapi jika akses itu dibuka seterbuka-bukanya, maka yakinlah prinsip akuntabilitas itu akan terjamin,” tandas Nasrullah.

Dengan hubungan kerjasama yang baik antara penyelenggara dengan stakeholder pemilu, Nasrullah meyakini bahwa pekerjaan penyelenggara pemilu akan menjadi lebih ringan.

“Dengan harmonisasi pola kerja kelembagaan terjalin dengan baik, tidak mungkin terjadi gesekan, dan pasti anda akan bekerja relatif lebih mudah. (ajg/rap/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Sumber: KPU