Panwas Kab. Tasikmalaya Buka Pendaftaran Calon Anggota Panwas Kecamatan

Tinggalkan komentar

Seperti dilansir situs webnya, https://panwaslutasikmalayakab.wordpress.com, Panwas Kabupaten Tasikmalaya memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwas Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015.

Adapun bagi yang berminat agar mengajukan lamaran dengan dilampiri kelengkapan berkas pendaftaran yang telah ditentukan kepada Panwas Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk memperoleh formulir berkas administrasi dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Panwaskab Tasikmalaya, di kantor Kecamatan setempat atau dapat diunduh di https://panwaslutasikmalayakab.wordpress.com. ©2015

Iklan

Tidak Boleh Ada Paragidma Untuk Menutup informasi Pemilu

Tinggalkan komentar

IMG_3511

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Umi Rifdiyawaty (kiri) saat membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU se-Kalimantan Barat, (5/5).

Jakarta, kpu.go.id– Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Kalimantan Barat (Kalbar), Ketua KPU Provinsi Kalbar, Umi Rifdiyawaty menjelaskan bahwa komisioner dan sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak boleh menutup akses informasi kepemiluan kepada publik, Kamis (7/5).

“Setelah mengikuti bimtek ini berarti tidak boleh lagi ada paradigma baik komisioner maupun sekretariat untuk menutupi data dan informasi terkait dengan tahapan pemilihan,” kata Umi.

Bimtek yang berlangsung dua hari (5-6 Mei 2015) di Gedung Diklat Dana Pensiun (Dapen) Bank Kalbar, Jl. Budi Karya No. 9 Pontianak tersebut bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Umi berharap, setelah kembali ke KPU masing-masing, anggota dan sekretariat KPU Provinsi Kalbar, KPU Kabupaten Sekadau, KPU Kabupaten Sintang, dan KPU Kabupaten Melawi dapat membangun pemahaman bahwa KPU wajib memberi akses informasi yang luas kepada masyarakat.

“Saya rasa tidak ada informasi yang dikecualikan di KPU, hampir semua data dan informasi menjadi informasi publik. Untuk itu kita perlu membangun pemahaman bahwa kita wajib memberikan informasi kepada publik,” lanjut Umi.

Untuk memberi akses yang luas kepada masyarakat terkait tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, alumnus Universitas Tanjungpura, Pontianak tersebut meminta jajarannya untuk memaksimalkan fungsi website di masing-masing KPU Kabupaten/Kota.

“Tolong dievaluasi fungsi website KPU dimasing-masing kabupaten/kota, karena kan website bisa mempermudah kita untuk menyampaikan informasi terkait tahapan dan sebagainya, sehingga masyarakat dapat mudah mengakses informasi KPU,” imbau Umi. (shr/rap/red. FOTO KPU/TekmasKalbar)

Sumber Berita : KPU RI

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS dan PPK

Tinggalkan komentar

Pengumuman PPK

Untuk formulir pendaftaran klik di sini

Hadapi Pilkada 2015, Bawaslu dan KPU Harus Bersatu

2 Komentar

Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan membangun pemahaman yang sama antara penyelenggara merupakan perwujudan membangun sebuah komitmen menuju pemilu berintegritas. Untuk itu, menjelang dilakukannya Pilkada serentak pada 2015 mendatang, penyelenggara harus memiliki tekad yang kuat untuk menyamakan persepsi dan bersatu.

“Jangan biarkan sedikitpun ada pihak lain yang masuk ke dalam kepentingan penyelenggara untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Untuk itu KPU dan Bawaslu harus bersatu,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad dalam sambutanya pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Tahun 2015, di Bukittinggi, Sumatera Barat, Minggu (19/4).

Muhammad menegaskan, komitmen yang dibangun antara KPU dan Bawaslu adalah sebagai mitra penyelenggara didasari dengan adanya persamaan persepsi dalam penyelenggaraan Pemilu, karena KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang mempunyai posisi penentu dalam mengawal suara rakyat dari dalam menentukan kualitas calon pemimpin bangsa kedapan terutama kepada penyelenggaraan Pilkada serentak 2015.

“Dengan menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan secara langsung saya harap KPU dan Bawaslu mempunyai komitmen bersama. Kita yakinkan suara rakyat, tingkat pusat sampai ke desa tidak akan berubah hasilnya baik dari tingkat TPS, Kabupaten dan Kota Provinsi serta Pusat. Hal tersebut adalah komitmen dan tidak ada lagi tawar menawar,” ujarnya.

Guru Besar Unhas itu juga menjelaskan bahwa perjalanan yang dilakukan penyelenggara sepanjang Pemilu Legislatif dan Eksekutif 2014 lalu merupakan bukti perwujudan dari komitmen bersama antara penyelenggara untuk membangun sebuah Pemilu Berintegritas. Hal tersebut dibuktikan atas diapresiasinya kinerja Bawaslu dan KPU dalam melaksanakan proses berdemokrasi.

“Sewaktu diundang ke Mesir dan Tunisia ketika menjadi narasumber penyelenggara dari Indonesia Pak Husni dan saya mendapat apresiasi karena kekeberhasilan penyelenggara dalam melakukan proses Pemilu Pileg dan Pilpres lalu dan dinilai sangan independen. Bahkan sempat dikatakan bahwa kami akan menjadi Negara yang direferensikan sebagai penyelenggara yang sudah melakukan proses keberhasilan dalam berdemokrasi. ” ujarnya.

Muhammad berharap, atas apa yang sudah dilakukan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dapat menjadikan Pemilu kedepan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, ia meyakini bahwa bekal dengan semangat untuk mendorong terciptanya pemilu yang berintegritas harus memiliki tanggung jawab bersama pada jajaran KPU dan Bawaslu dalam menghadapi PIlkada serentak 2015

“Harus ada tanggung jawab bersama, agar penyelenggara tidak akan diragukan lagi integritasnya oleh pihak – pihak lain. Untuk itu Kami (Bawasku dan KPU) tidak akan tinggal diam, akan mengawal, mengayomi, untuk menghadapi kompetisi dengan cara – cara yang terhormat dan tidak akan membuat anda (jajaran KPU dan Bawaslu) mengalami kesulitan,” ujarnya

Hal senada dikatakan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik, menurutnya membangun pemahaman bersama adalah mengurangi perselisihan perbedaan pendapat antar sesama penyelenggara. ia meyakini tanpa adanya sinergi yang kuat antara KPU dan Bawaslu proses pemilu tidak akan berjalan dengan lebih baik terutama dalam menjalankan tugasnya dalam proses penyelenggaraan pemilu

“Apabila memiliki pemahaman bersama tidak ada lagi pertengkaran di tingkat bawah. tidak ada lagi selisih pemahaman,” ujarnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan Pilkada secara serentak akan dilakukan pada 9 Desember mendatang. Untuk mendorong terwujudnya Pemilu berintegritas diharapkan penyelenggara mempunyai pemahaman bersama dalam melakukan proses penyelenggaraan. Usaha untuk membangun persamaan tersebut adalah dilakukan nya Kegiatan Bimbingan Teknis yang dipadukan antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Kegiatan yang diselenggarakan tersebut merupakan bentuk sinergi atas ketiga lembaga tersebut yang akan menyelengaraan Pilkada sescara serentak di 269 daerah.

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Nelson Simanjuntak, Daniel Zuchron. Ketua KPU Husni Kamil Manik, Komisioner KPU Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Hadar Navis Gumay dan Juri Ardianto, serta Ketua DKPP Jimly Ashiddiqie.

Penulis/foto : Hendru Wijaya

Editor : Falcao Silaban

Sumber: Bawaslu

Upayakan Pemahaman Menyeluruh, KPU Bawaslu DKPP Rancang Bimtek Terpadu

Tinggalkan komentar

Jakarta, kpu.go.id- Untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada penyelenggara pemilu di semua tingkatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berencana gelar bimbingan teknis (bimtek) secara terpadu terkait semua proses dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak, Rabu (25/3).

Dengan bimtek secara terpadu antar tiga lembaga tersebut, diharapkan para penyelenggara pemilu mendapatkan pemahaman secara menyeluruh melalui kacamata KPU, Bawaslu, dan DKPP, sehingga bimtek tersebut dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU RI, Ida Budhiati, “kegiatan ini untuk membangun sinergitas didalam melakukan kegiatan bimbingan teknis bagi jajaran penyelenggara pemilu, agar tercapai efisiensi dan efektivitas. Jadi masing-masing tidak menyelenggarakan bimtek sendiri-sendiri yang inefisien, dan tidak mendalam untuk membangun pemahaman regulasi KPU, pengawasan, maupun tuntunan perilaku penyelenggara pemilu.”

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, Ia berharap penyampaian materi bimtek dapat dilakukan menggunkakan metode diskusi mendalam, dan tidak berjalan satu arah dari narasumber kepada para peserta.

“Kami berharap metode penyampaian materi tidak dalam forum diskusi satu arah, tetapi menjadi diskusi mendalam didalam kelompok-kelompok yang pesertanya tidak terlalu besar. Di dalam kelompok itu ada tiga pemateri sekaligus, ada dari KPU, Bawaslu, dan DKPP sehingga tidak terpisah-pisah,” ujarnya.

Penyampaian materi secara terpadu tersebut diharapkan bisa memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta bimtek.

“Jika terpisah-pisah ini tidak akan ketemu, jadi penyampaiannya mendalam, KPU menyampaikan dari segi prosedur dan mekanismenya, Bawaslu menyampaikan bagaimana pengawasan, DKPP menyampaikan tentang bagaimana tuntunan perilaku bagi penyelenggara pemilu bagaimana mengawal kemurnian suara pemilih,” lanjut dia.

Selain memberikan satu pemahaman yang sama dari sisi proses, pengawasan, dan penegakan etik, bimtek terpadu itu juga dimaksudkan untuk memperkecil potensi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilu.

“Diharapkan dengan metode terpadu ini, akan lebih kecil potensi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara,” tutur Ida.

Mengingat banyaknya persoalan yang timbul di tingkat kabupaten/kota, Ida meminta supaya kegiatan tersebut dapat menjangkau hingga tingkat kabupaten/kota.

“Harapannya kegiatan ini juga bisa mengikutsertakan KPU kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan pilkada, tak hanya di level provinsi, karena yang banyak masalah dan jumlah pilkada nya yang lebih banyak ada di kabupaten/kota. Sehingga para penyelenggara bisa fasih bicara aturan main pilkada,” pungkasnya.

Terkait waktu pelaksanaan, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim meminta kepada setiap biro dari masing-masing lembaga untuk melaporkan kegiatan pelatihan yang sudah direncanakan, sehingga pelaksanaan bimtek terpadu dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara bersama-sama.

“agar outcome-nya berkualitas, saya minta laporan bimbingan teknis yang sudah direncanakan di masing-masing lembaga untuk kita rumuskan bersama, sehingga pelaksanaan bimtek ini dapat dilaksanakan secara terpadu,” imbaunya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Sumber: KPU RI

Kontroversi di Tengah Amar Putusan 97/PUU-XI/2013 Point Kedua

Tinggalkan komentar

Jakarta, tribunrakyat.com – Perdebatan mengenai konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pilkada berdasarkan Putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang menguji norma yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuai kontroversi dikalangan praktisi hukum.

Dalam putusan tersebut MK memutus mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki Kekuataan Hukum Mengikat.

“Jika kita melihat amar putusan nomor 97/PUU-XI/2013 pada point kedua, MK memberikan kembali kewenangan kepada dirinya sendiri untuk dapat menangani sengketa pilkada setelah menyatakan dalam point pertamanya bahwa norma pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap MK dalam menangani sengketa Pilkada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi,”

ujar Ketua Forum Kajian Hukum dan Tata Negara (FKHK), Victor Tandiasa dalam jumpa pers bertema “Eksaminasi Publik : Amar Putusan 97/PUU-XI/2013 Point Kedua Keabsahan Kewenangan MK dalam Menangani Sengketa Pilkada” yang diinisiasi Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) di Resto Pulau Dua Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Ia menjelaskan disatu sisi lain MK telah menyatakan bahwa pasal-pasal yang melimpahkan kewenangan dari MA kepada MK untuk menangani sengketa pilkada adalah bertentangan dengan Konstitusi dan mencabut kekuatan hukumnya.

“Sehingga pasal-pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara disisi lain MK kemudian memberikan kewenangan terhadap dirinya sendiri untuk dapat kembali menangani sengketa,” lanjutnya.

Sementara Menurut anggota Komisi Yudisial RI, Taufiqurrohman Syahuri, putusan MK nomor. 97/PUU-XI/2013 khususnya pada amar putusan point kedua, MK dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya.

“Bahkan MK telah mengambil kewenangan pembentuk undang-undang karena setelah menyatakan bahwa norma pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap MK dalam menangani sengketa Pilkada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, ” ujarnya.

Namun kemudian MK menyatakan masih tetap berwenang menangani sengketa pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. “Putusan MK ini ibarat putusan PK yang membatalkan putusan MK terdahulu. Jika sengketa pilkada ditangani MK dianggap inkonatitusional, seharusnya sengketa pilkada di masa peralihan ini dilaksanakan oleh MA, bukan MK,” jelasnya. (Ynt)

Sumber: nuswantaraonline.com

KPU, Bawaslu dan DKPP Gelar Rakor dalam Mereduksi Pelanggaran Pilkada

Tinggalkan komentar

Rakor KPU, Bawaslu dan DKPP dalam Mereduksi Pelanggaran Pilkada

Jakarta, kpu.go.id– Setelah diadakannya uji publik terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pada Rabu (11/3) dan Kamis (12/3). Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (14/3) melakukan rapat koordinasi tripartit (KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Rapat yang diadakan di ruang rapat lantai 1, Gedung KPU tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Mengenai PKPU yang telah disiapkan oleh KPU, Husni Kamil Manik menyampaikan, “KPU telah menyiapkan 10 PKPU terkait Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, 10 PKPU tersebut menjabarkan definisi UU No 1 tahun 2015.” ujar nya.

Sepuluh PKPU tersebut mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan; Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih; Pencalonan; Dana Kampanye; Kampanye; Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS; Partisipasi Masyarakat; Norma Pengadaan Barang dan Jasa; Pemungutan dan Penghitungan suara serta Rekapitulasi dan Penetapan Calon terpilih.

Sementara itu, Komisioner KPU Ida Budhiati menjelaskan, bahwa PKPU yang telah di buat perlu dilakukan sinkronisasi lebih mendalam terkait dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan, dikarenakan tidak samanya penghitungan waktu antara KPU dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (KPU berdasarkan hari kalender sedangkan PTUN berdasarkan hari kerja red). Sinkronisasi tersebut perlu dilakukan, sehingga apabila terjadi sengketa tidak mengganggu jadwal penetapan pasangan terpilih.

Selain sinkronisasi antar lembaga, penting juga dilakukan sinkronisasi oleh penyelenggara pemilu hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Sinkronisasi dan koordinasi rapat ini dilakukan sebagai upaya internal penyelenggara pemilu untuk menyamakan penafsiran terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang ada.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu RI, Muhammad menyampaikan, “Tidak boleh lagi ada perbedaan penafsiran terhadap Undang-undang, PKPU dan Peraturan Bawaslu dan koordinasi yang intens harus terus dilakukan.

Di akhir rapat, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan 6 rekomendasi, yaitu:

  1. KPU dan Bawaslu perlu mengadakan konsolidasi bagi KPU dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia;
  2. Mapping bersama daerah-daerah yang berpotensi bermasalah pada saat pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Rapat Koordinasi Teknis antara sekretariat KPU dan Bawaslu;
  4. Sembilan Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di jadwalkan secara terencana;
  5. Perlunya dibuat Desk Pilkada; dan
  6. Tindaklanjut pembangunan Graha Pemilu.
    (ajg/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Sumber: KPU RI

Older Entries