Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Pilbup 2015

Tinggalkan komentar

TASIKMALAYA – kpud-tasikmalayakab.go.id – Berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya mengenai Hasil Tes Tertulis Calon Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015,  KPU Kabupaten Tasikmalaya mengumumkan Hasil Seleksi Test Tertulis Calon Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015.

Seleksi pelaksanaan wawancara akan dilaksanakan mulai tanggal 7 s/d 9 Mei 2015 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Jln Raya Timur No 16A Borolong,  Singaparna, Tasikmalaya.

Kepada para peserta yang dinyatakan lolos Seleksi Tes Tertulis agar memperhatikan jadwal dan tahapan seleksi berikutnya, dan bagi yang belum membawa surat izin tertulis dari atasan langsung untuk PNS/Tenaga Honorer/Kontrak dimana saudara bekerja, dimohon membawa surat izin tersebut pada saat pelaksanaan test wawancara.

Sehubungan dengan dikeluarkannya pengumuman ini , kepada warga masyarakat dimohon untuk memberikan masukan/tanggapan berkenaan dengan rekam jejak calon anggota PPK sebagaimana tersebut.

Pengumuman-Hasil-Seleksi-Test-Tertulis.1

Pengumuman-Hasil-Seleksi-Test-Tertulis.6

Pengumuman-Hasil-Seleksi-Test-Tertulis.11

Adapun jadwal test wawancara sebagai berikut:

JADWAL-TEST-WAWANCARA-.xlsx

Iklan

Pengumuman Calon Anggota PPK Yang Lolos Seleksi Administrasi

Tinggalkan komentar

TASIKMALAYA – kpud-tasikmalayakab.go.id – Berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Mengenai Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015, maka akan diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes tertulis.

Kepada para peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dapat menggambil nomor tes seleksi tertulis kepada panitia Seleksi di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya mulai Hari Kamis tanggal 30 April s/d Minggu 3 Mei 2015 pukul 08.00 s/d pukul 17.00 Wib.

Adapun pelaksanaan tes tertulis adalah sebagai berikut:

Hari, tanggal  : Senin, 4 Mei 2015
Waktu              : 08.00 s.d selesai
Tempat            : Kampus SMAN 1 Singaparna, Jln Pahlawan KHZ Mustofa, Cipakat – Singaparna

Nama-nama peserta calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi dapat dilihat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan website http://www.kpud-tasikmalayakab.go.id mulai tanggal 30 April 2015.

Sehubungan dengan dikeluarkannya pengumuman ini, kepada warga masyarakat dimohon untuk memberikan masukan/tanggapan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan calon anggota PPK, kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Download Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

Tinggalkan komentar

Pendaftaran Anggota PPK Pilbup 2015

TASIKMALAYA – kpud-tasikmalayakab.go.id – Senin  (27/04/ 2015) pendaftaran bagi anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya telah ditutup. Sebanyak 447 pendaftar dari 39 kecamatan telah menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon anggota PPK kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya, sesuai jadwal yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-011.329078/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015, maka setelah proses pendaftaran dilakukan seleksi administrasi pada tanggal 21 April 2015 s.d 28 April 2015.

Kemudian, tes tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2015 dan tes wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015 s.d 10 Mei 2015. Calon anggota PPK yang lulus seluruh proses seleksi akan dilantik pada tanggal 13 Mei 2015 mendatang.

Dalam perekrutan anggota PPK, PPS, dan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015, KPU mensyaratkan pembatasan masa jabatan anggota Badan Ad Hoc. Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS yaitu belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.

Pendaftaran Anggota PPK Pilbup 2015

Dalam artian bahwa anggota PPK, PPS, dan KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada periode pertama (2005 – 2009) dan periode kedua (2010 – 2014) dan seterusnya.

Sebagaimana dilansir http://www.kpu.go.id, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) terpadu pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Surakarta yang baru lalu menyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menghindari petugas pemilu yang beranggapan bahwa proses pemilu merupakan rutinitas yang sama, dan sulit untuk beradaptasi terhadap norma dan peraturan yang baru. Pembatasan masa jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS tersebut juga dimaksudkan untuk mengkombinasikan orang-orang yang sudah berpengalaman dengan orang-orang yang mempunyai integritas, latar belakang yang baik dan kemampuan yang memadai.

Sumber foto : dokumentasi KPU Kabupaten Tasikmalaya

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya

KPU Batasi Masa Jabatan Anggota PPK dan PPS

Tinggalkan komentar

Komisioner KPU, Juri Ardiantoro memberikan pemaparan dalam bimbingan teknis terpadu

 

Surakarta, kpu.go.id– Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) terpadu pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa KPU akan membatasi masa jabatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam dua kali periode penyelenggaraan pemilu, Jumat (24/4).

“Yang dimaksud dua kali sebagai anggota PPK/PPS adalah dua kali periode Pemilu. Yang disebut satu kali periode adalah Pemilu 2005 sampai dengan Pemilu 2009; yang kedua dari Pemilu 2010 sampai Pemilu 2014. Misalnya, anda di 2005 menjadi penyelenggara Pilkada, 2006 menjadi PPK Pemilihan Gubernur, 2009 jadi PPK Pemilihan legislatif, Pemilihan Presiden, empat kali dia jadi PPK, itu tetap dianggap satu periode. Tetapi PPS yang yang menjadi PPK Pilpres 2009, kemudian pada Pilkada 2010 menjadi PPK walaupun baru jadi PPK sebanyak dua kali, ini sudah berprinsip dua periode,” jelas mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari petugas pemilu yang beranggapan bahwa proses pemilu merupakan rutinitas yang sama, dan sulit untuk beradaptasi terhadap norma dan peraturan yang baru.

“Orang-orang seperti ini mempunyai sindrome masa lalu, menganggap Pemilu tidak berubah dari dulu, sehingga mereka nggak mau untuk belajar, akibatnya secara administratif banyak masalah yang dilakukan oleh mereka,” tegas Juri.

Pembatasan masa jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS tersebut dimaksudkan untuk mengkombinasikan orang-orang yang sudah berpengalaman dengan orang-orang yang mempunyai integritas, latar belakang yang baik dan kemampuan yang memadai.

“Jadi ini prinsipnya, untuk mengkombinasikan antara orang-orang yang sudah pengalaman tapi tidak terlalu lama, dengan orang-orang yang punya integritas, punya latar belakang, dan kemampuan yang memadai,” ungkapnya.

Bimtek hari kedua yang dimulai pada pukul 08.30 WIB tersebut dibagi menjadi dua kelas. Kelas A membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan; tata kerja KPU dan pembentukan PPK/PPS/KPPS; kampanye; pelaporan dana kampanye, sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Sedangkan kelas B membahas tentang pemutakhiran data pemilih; pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi suara dan penetapan hasil; simulasi pengisian formulir.

Selain membahas tentang PKPU, Bimtek tersebut juga membahas tentang pencegahan gratifikasi dan integritas penyelenggara pemilu; dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dipaparkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ajg/rap/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Sumber: KPU

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PILPRES 2014

Tinggalkan komentar

Perolehan Suara

Tingkat Partisipasi Pemilih

Hadapi Pileg 2014, PPK Kecamatan Jatiwaras Selenggarakan Bimtek Bagi PPS

Tinggalkan komentar

Para Anggota PPS se-Kecamatan Jatiwaras tengah menghitung perolehan suara pada Simulasi Bimtek, yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Jatiwaras, Minggu (15/12), di  Jatiwaras (Foto: ZA)

JATIWARAS, PPK-JTW – Sebagai persiapan untuk menghadapi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, atau populer dengan sebutan Pileg (Pemilu Legislatif), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatiwaras menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Jatiwaras tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Minggu (15/12).

Pelaksanaan Bimtek yang bertempat di Balai Desa Jatiwaras, beberapa ratus meter ke arah barat dari Kantor PPK, ini dihadiri oleh lebih dari 40-an orang peserta, yang terdiri dari 1 orang Ketua, 2 orang Anggota, dan 1 orang dari Sekretariat PPS dari 11 Desa di wilayah kerja PPK Kecamatan Jatiwaras.

Bimtek ini diselenggarakan dengan tujuan pembekalan sebagai bahan bagi PPS yang nantinya akan memberi pembekalan serupa bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagai ujung tombak pelaksanaan Pemilu, bila sudah terbentuk pada saatnya.

Menurut Zainal Alimin, S.HI., M.SI, selaku Ketua PPK Kecamatan Jatiwaras, tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ini secara umum sama, namun ada istilah-istilah baru yang perlu dicermati.

“Secara umum, tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak jauh berbeda dengan Pemilu Legislatif sebelumnya. Namun, ada istilah-istilah baru yang perlu dicermati, misalnya selain DPT (Daftar Pemilih Tetap), ada istilah Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang merupakan daftar bagi pemilih yang tidak tercantum di DPT; ada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), tidak lain adalah pemilih pindahan dari TPS lain; dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), yaitu pemilih yang menggunakan KTP atau KK,” ungkapnya ketika memberi prakata.

Lebih jauh ia menjelaskan perihal ketentuan DPKTb.

“Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) ditujukan sebagai langkah emergency (red: darurat), bila mana masih ada saja warga desa setempat yang belum tercantum baik dalam DPT, DPK, maupun DPTb. Pemilih seperti ini diperbolehkan memberikan suaranya dengan menggunakan KTP atau KK, satu jam sebelum pemungutan suara ditutup, dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara,” terangnya ketika menanggapi pertanyaan salah seorang peserta.

Acara ditutup dengan simulasi penghitungan suara dengan cara PPS diberi soal tertentu agar dihitung hasilnya. Sesi ini dipandu oleh Iyos Permana, S.Pd.I, MM.Pd, selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sementara penjelasan perihal kebutuhan perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS disampaikan oleh Ojon Tarjana, selaku Divisi Logistik.

©2013 admin

Petunjuk Teknis dan Jadwal Perbaikan NIK/NKK Invalid

Tinggalkan komentar

JATIWARAS, PPK-JTW – Sebagaimana diketahui, setelah KPU RI menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Pileg), 4 Nopember 2013, di Jakarta, masih menyisakan  catatan. Sebanyak 10,4 juta pemilih tercatat belum disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang benar (invalid/kosong). Untuk Kecamatan Jatiwaras sendiri jumlah pemilih yang belum disertai NIK tak kurang dari 971 orang.

Oleh karena itu, KPU RI beserta jajarannya diberi waktu selama satu bulan untuk memperbaikinya. Sebagai tindak lanjutnya  KPU RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 756 Tahun 2013 yang berisi petunjuk teknis (juknis) dan jadwal kegiatan perbaikan NIK invalid.

Berikut ini Petunjuk Teknis (Juknis) dan Jadwal Kegiatan Perbaikan NIK invalid:

Older Entries