Penyempurnaan DPT Alami Kemajuan yang Signifikan

Tinggalkan komentar

Rapat Pleno Penetapan DPT, Rabu 4 Desember 2013, di KPU, Jakarta.

JAKARTA, PPK-JTW—Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 9 April 2014 mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Hasil verifikasi faktual oleh petugas KPU ke lapangan dilanjutkan dengan pengecekan data di dalam Data Penduduk Potesial Pemilih Pemilu (DP4), dari 10,4 juta data yang bermasalah, ditemukan 7.063.477 yang sudah lengkap nomor induk kependudukannya.

“Jajaran KPU bersama jajaran Kemendagri melakukan koordinasi dan menginstruksikan ke jajaran di bawah untuk meneruskan koordinasi penyempurnaan DPT, terutama dalam penyelesaian NIK yang invalid. Kegiatan itu menunjukkan hasil yang sangat signifikan,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat membuka rapat pleno penyempurnaan DPT di ruang utama lantai 2 KPU RI, Rabu (4/12).

Rapat penyempurnaan DPT ini dihadiri KPU Provinsi seluruh Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, dan utusan dari 12 partai politik peserta Pemilu.

Selain itu, jajaran KPU di lapangan berhasil menemukan 3.327.302 pemilih yang benar-benar tidak memiliki NIK karena tidak memiliki identitas kependudukan. “Untuk membuktikan keberadaannya, kami sudah siapkan surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh pemilih tersebut. Mereka yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan ini yang kemudian kita mintakan NIK-nya ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Husni.

Pemberian NIK tersebut penting untuk memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan data pemilih paling sedikit memuat NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat. “Kami komit untuk memperbaiki daftar pemilih ini. Kami tidak ingin masalah ini terbawa dalam pemungutan suara,” tegas Husni.

Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan 10,4 juta yang NIK-nya invalid itu memiliki sejumlah varian yakni NIK nol, NIK kurang dari 16 digit, empat digit terakhir NIK nol, dan tidak memiliki NIK sama sekali. “Kami turun ke lapangan untuk mengecek lagi kebenaran data-data pemilih yang 10,4 juta itu. Data-data yang sudah berhasil dihimpun petugas itulah yang kita sinkronisasikan dan sandingkan dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Ferry menerangkan jajaran KPU dilapangan juga menemukan 374 orang pemilih yang tanggal lahirnya masih invalid dan 54.318 yang alamatnya masih invalid.”Kami juga menemukan data pemilih yang harus dihapus dari DPT karena beberapa hal seperti meninggal dunia, menjadi TNI/POLRI, belum cukup umur, tidak dikenal, pindah domisili dan pemilih ganda,” beber Ferry.

Jumlah total data pemilih yang harus dihapus itu sebanyak 468.423 orang. Rinciannya, pemilih yang meninggal dunia 58.914, menjadi TNI/POLRI 1.656, belum cukup umur 4.999, tidak dikenal 49.932, pindah domisili 156.503 dan pemilih ganda 186.519. “Dengan adanya penghapusan itu jumlah DPT berkurang dari penetapan sebelumnya 186.612.255 menjadi 186.172.508 untuk pemilih dalam negeri,” ujarnya.

Untuk pemilih luar negeri tidak mengalami perubahan tetap 2.010.280. Dengan demikian, total pemilih dalam negeri dan luar negeri menjadi 188.182.788 pemilih. KPU juga menetapkan jumlah kabupaten/kota sebanyak 497, panitia pemilihan kecamatan (PPK) 6.980, panitia pemungutan suara (PPS) 81.093 dan tempat pemungutan suara sebanyak 545.764.

Sementara itu, Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri Irman mengatakan pihaknya telah bekerja keras membantu KPU untuk memperbaiki data pemilih yang NIK-nya invalid. “Kami melakukan pencermatan data satu per satu di dalam DP4. Tim kami juga turun ke lapangan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri, kata Irman juga melakukan rapat koordinasi nasional untuk menyamakan persepsi dalam hal perbaikan data pemilih dengan NIK invalid tersebut. Sementara itu sebanyak 12 partai politik peserta Pemilu secara umum mengapresiasi kinerja KPU dalam perbaikan NIK invalid itu. Namun untuk meningkatkan kadar kepercayaan itu, parpol meminta KPU memperlihatkan secara detail data-data yang sudah diperbaiki tersebut.

Husni Kamil Manik mengtatakan pihaknya siap melakukan penyandingan data secara bersama-sama dengan data yang dimiliki partai politik. “Kami sangat terbuka dengan data-data yang hasil verifikasi faktual yang dilakukan petugas di lapangan. Kami akan siapkan workshop secara teknis sehingga tim teknis kita dapat sama-sama mencermati datanya satu per satu,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menilai proses perbaikan DPT yang dilakukan KPU berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan partai politik peserta Pemilu. “Upaya perbaikan DPT yang dilakukan KPU menurut pencermatan kami telah ikut meningkatkan kepercayaan partai politik kepada KPU semakin membaik,” ujarnya.

Bawaslu merekomendasikan agar KPU melakukan upaya-upaya serius terkait perbaikan dan pembersihan sisa DPT yang masih bermasalah tersebut paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara. “Terhadap 3,2 juta data yang NIK-nya belum ada, mohon Kemendagri memberikan NIK-nya,” ujarnya.

Sementara terhadap data 54.692 data yang elemen datanya di luar NIK masih invalid, Bawaslu meminta KPU untuk mengupayakan pemenuhan lima elemen data tersebut. “Jika elemen datanya ditemukan, langsung saja diakomodir ke dalam DPT. Begitu juga kalau tidak ditemukan identitasnya tapi orangnya ada maka segera dibuat pernyataan di atas materai oleh pemilih yang bersangkutan. Jika memang orang itu benar-benar tidak memenuhi syarat, langsung saja dicoret,” tegasnya. (*)

Sumber: KPU RI

Iklan

PERKEMBANGAN DPT HASIL REKOMENDASI BAWASLU

Tinggalkan komentar

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Pokja PPLN Kemlu membahas perkembangan penetapan DPT Pemilu Tahun 2014, Senin (2/12) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Pokja PPLN Kemlu membahas perkembangan penetapan DPT Pemilu Tahun 2014, Senin (2/12) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

JAKARTA, PPK-JTW– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Pokja PPLN Kemlu) membahas perkembangan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 4 November 2013 perihal masih menyisakan sekitar 10,4 juta pemilih yang memiliki informasi NIK invalid atau NIK yang tidak sesuai dengan standard pemerintah Pemilu tahun 2014, Senin (2/12) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengemukakan KPU telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu, dengan penyempurnaan DPT, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 756/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Perbaikan NIK Invalid kepada KPU Kabupaten/Kota dan memerintahkan KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK dan PPS untuk melakukan verifikasi ulang terhadap 10,4 juta pemilih dengan NIK invalid di seluruh Indonesia.

Dalam Surat Edaran tersebut, juga dilampirkan jadwal rencana kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan verfikasi ulang pemilih dengan NIK invalid. Dengan berbekal daftar pemilih dengan NIK invalid, PPS mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah pada tanggal 11 s.d 19 November 2013.

Selanjutnya, KPU mendistribusikan 10,4 juta NIK Invalid kepada KPU Kabupaten/Kota dan memerintahkan KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK dan PPS untuk melakukan verifikasi ulang terhadap 10,4 juta pemilih dengan NIK invalid di seluruh Indonesia.

Selain itu KPU melakukan monitoring dan supervisi atas NIK invalid secara bertahap. Tahap I Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat.

Tahap II KPU bersama dengan Pimpinan Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Bawaslu melakukan supervisi dan monitoring atas perbaikan NIK Invalid di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi D.I Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil monitoring, pemilih dengan NIK invalid yang sulit untuk diperbaiki disebabkan karena pemilih dengan NIK invalid tersebut tidak atau bukan pemilih fiktif seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak. Bahkan dari verifikasi ini, KPU optimis 60 – 65% NIK invalid dapat diperbaiki. Sedangkan sisanya, 35 – 40% dari NIK invalid tersebut, sulit untuk diperbaiki karena beberapa alasan.

Berdasarkan hasil monitoring, pemilih dengan NIK invalid yang sulit untuk diperbaiki disebabkan karena pemilih yang berada di Lapas/Rutan, pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan, pemilih dengan KTP/KK lama dan NIK invalid sejak awal, serta pemilih yang sulit ditemui.

Untuk memastikan keberadaan pemilih tersebut, KPU membuat Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh petugas (PPS) dan pemilih atau petugas RT/RW atau kepala lapas bagi pemilih di lapas. Dengan demikian jika terdapat pihak-pihak yang mempermasalahkan pemilih, KPU memiliki bukti hukumnya.

Dalam proses verifikasi di lapangan, selain memastikan DPT Pemilu 2014 lebih berkualitas, KPU juga melakukan penghapusan kepada pemilih dalam DPT, baik pemilih dengan NIK invalid maupun NIK valid yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia, anggota TNI/POLRI, belum cukup umur dan belum menikah, tidak dikenali/fiktif, pindah domisili, dan ganda.

Selain itu, untuk mensinkronkan NIK invalid, KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri perihal Perbaikan Daftar Pemilih, dan menelusuri NIK Invalid. Tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut, pada Kamis (28/11), KPU telah menerima Data Perbaikan Hasil Penyandingan DPT terhadap DP4 dari Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sejumlah 6.313.721 orang. Data tersebut menurut informasi berasal dari daerah, yaitu Dinas Dukcapil yang menelusuri dan menemukan dari 10,4 juta orang NIK Invalid.

Dengan segala upaya dan proses yang telah dilaksanakan itu, KPU meyakini DPT Pemilu 2014 akan jauh lebih baik dari sisi komprehensivitas, keakurasian, dan keterkinian data, sebab semua WNI yang telah memiliki hak pilih terakomodir dalam DPT, semua WNI yang tida berhak menjadi pemilih akan dikeluarkan dari DPT, dan informasi pemilih yang terkandung di dalamnya adalah benar dan valid. (us/dosen. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Sumber: KPU

Petunjuk Teknis dan Jadwal Perbaikan NIK/NKK Invalid

Tinggalkan komentar

JATIWARAS, PPK-JTW – Sebagaimana diketahui, setelah KPU RI menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Pileg), 4 Nopember 2013, di Jakarta, masih menyisakan  catatan. Sebanyak 10,4 juta pemilih tercatat belum disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang benar (invalid/kosong). Untuk Kecamatan Jatiwaras sendiri jumlah pemilih yang belum disertai NIK tak kurang dari 971 orang.

Oleh karena itu, KPU RI beserta jajarannya diberi waktu selama satu bulan untuk memperbaikinya. Sebagai tindak lanjutnya  KPU RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 756 Tahun 2013 yang berisi petunjuk teknis (juknis) dan jadwal kegiatan perbaikan NIK invalid.

Berikut ini Petunjuk Teknis (Juknis) dan Jadwal Kegiatan Perbaikan NIK invalid:

SINKRONISASI DATA DP4 KEMENDAGRI DAN DPSHP KPU

Tinggalkan komentar

JAKARTA, kpu.go.id – Selasa (22/10) pukul 21.00 WIB, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) RDP_DPR-KPUmenggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Ketua Pokja PPLN Kemlu) Membahas Persiapan Rencana Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2014 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo dan unsur pimpinan lainnya sementara KPU hadir Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ida Budhiati dan Juri Ardiantoro. Dari Bawaslu, hadir Ketua Bawaslu Muhammad beserta jajaran, dari Kemendagri diwakili oleh Irman Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan Kemenlu yang diwakili oleh Ketua Kelompok Kerja PPLN (Kemenlu) Suprapto Marto Soetomo.

Sesuai jadwal menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Penetapan DPT jatuh pada tanggal 23 Oktober 2013, perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap se-Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dalam hal persiapan pemilu 2014, maka Komisi II ingin meminta penjelasan masalah paling krusial, tidak hanya tentang pemilu 2014, pemilu-pemilu sebelumnya maupun yang akan datang terkait DPT, serta meminta keterangan mengenai proses pemutahiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan KPU setelah daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) diumumkan, dan sejauhmana perkembangan, sinkronisasi data antara daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kementerian dalam negeri dan DPSHP KPU.

Ketua KPU mengatakan upaya KPU dalam hal memperbaiki DPT dilakukan dengan cara memberikan supervisi dan pelatihan kepada KPU Provinsi, membuka help desk regional sidalih kepada KPU Kab/Kota, perbaikan data pemilih tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, dan pemilih belum umur/belum kawin, analisis DPT yang masuk ke sidalih secara berkala, membersihkan data ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (tidak ada nama, dan tanggal lahir, memperbaiki NIK yang tidak valid/tidak sesuai standar berdasarkan DP4).

Selanjutnya tim teknis KPU dengan tim teknis Kemendagri, telah melakukan pembahasan tentang cara bagaimana teknik untuk melakukan penyandingan data antara DP4 kementerian dalam negeri dengan DPSHP KPU.

Langkah awal penyandingan data, KPU melakukan penghapusan data ganda K1, KPU Kabupaten/kota/KIP Aceh menindaklanjuti pembersihan data ganda K1 ini dengan membuat Berita Acara (BA) perbaikan DPT dan menyampaikan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota, wajib bagi KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh untuk melengkapi data pemilih yang masih nihil.

Di sisi lain KPU memberi ruang tambahan bagi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dimana pemilih tambahan adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau dikenal dengan pemilih pindah.

Mekanisme DPTb, pemilih harus melapor kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU Kabupaten/Kota asal dimana pemilih terdaftar untuk mendapat Model A5-KPU, pemilih yang bersangkutan melapor kepada PPS tempat yang dituju dengan membawa Model A5-KPU paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara.

Selain itu KPU juga memberi ruang Daftar Pemilih Khusus yang fungsinya bagi pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT atau DPTb. Adapun mekanisme daftar Pemilih khusus pemilih yang tidak punya identitas kependudukan yang telah memiliki hak memilih atau pemilih yang belum terdaftar di DPS, DPSHP, DPT dan DPTb segera mendaftarkan diri kepada PPS di kantor desa/kelurahan.

Sedangkan jangka waktu pendaftaran daftar pemilih khusus pemilih dapat mendaftarkan diri kepada PPS setelah penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota sampai dengan 14 hari sebelum pemungutan suara, dilanjutkan dengan PPS menyampaikan daftar pemilih khusus kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kab/Kota. KPU provinsi menetapkan daftar pemilih khusus paling lambat tujuh hari sebelum pemungutan suara.

Amanat undang-undang, KPU menyerahkan DPS dan DPT kepada pimpinan parpol di tingkat kecamatan dan kab/kota serta Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kab/kota beserta DPSHP, selain itu KPU juga akan memberikan salinan DPS, DPSHP dan DPT kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik tingkat nasional jika ada permintaan.

KPU melakukan sosialisasi terhadap DPS, DPSHP, dan DPT yang di umumkan di kantor kelurahan desa/kelurahan dan balai RW/RT, sosialisasi pemutakhiran data pemilih melalui berbagai media massa, spanduk, iklan layanan masyarakat, sosial media (youtube, twitter dan facebook) pameran dan lain-lain.

Selain itu website KPU juga mengumumkan DP4, DPS, DPSHP, dan DPT, sehingga masyarakat dapat mengecek namanya secara on line, selanjutnya PPS akan melakukan verifikasi kebenaran dari masukan dan tanggapan. (dosen/us/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Sumber: KPU

KPU Tingkatkan Kualitas Daftar Pemilih

Tinggalkan komentar

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU RI

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU RI

JAKARTA, PPK-JTW– Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) masih memiliki waktu yang cukup untuk memastikan akurasi dan kemutakhiran daftar pemilih sampai dilaksanakannya penetapan rekapitulasi DPT secara nasional 23 Oktober mendatang.

“KPU kabupaten/kota yang telah menetapkan DPT pada tanggal 7 sampai 13 September 2013 masih dapat melakukan perbaikan daftar pemilih jika masih ada temuan pada DPT tersebut yang ternyata datanya tidak sinkron dan diragukan validitasnya,” terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat (13/9).

Ferry menyakini sampai pelaksanaan rekapitulasi DPT secara nasional, akurasi, validitas, kemutakhiran dan kelengkapan DPT akan terus meningkat. KPU kata Ferry, telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan masih menyandingkan data dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) Kementerian Dalam Negeri. Saat ini sudah terdapat 115.261.860 daftar pemilih yang sesuai dengan KTP elektronik yang ada dalam DP4.

Ferry menegaskan data KPU dengan Kementerian Dalam Negeri tidak akan jauh berbeda. Sebab bahan dasar penyusunan data pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, yang dilakukan KPU tetap berpedoman pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tanggal 7 Februari 2013.

“KPU sangat serius dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kami menggunakan secara utuh data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah itu sebagai bahan dasar penyusunan daftar pemilih,” terang Ferry.

Penggunaan DP4 sebagai bahan dasar penyusunan daftar pemilih sesuai dengan amanat pasal 32 ayat 7 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebut menyebutkan data kependudukan dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data pemilih dengan memperhatikan data pemilih pada Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang terakhir.

Terhadap DPT yang telah ditetapkan, kata Ferry, dapat dikoreksi bahkan wajib dikoreksi jika ada temuan yang menyatakan bahwa DPT tersebut masih diragukan validitasnya. Proses koreksi dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasi Pemilu (Bawaslu).

Hal tersebut sesuai dengan pasal 50 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN.

“Dengan demikian ada jaminan bahwa DPT yang akan digunakan pada Pemilu 9 April 2014 itu benar-benar akurat, mutakhir dan komprehensif. Sebab perbaikan terhadap DPT itu masih dapat dilakukan sampai ditetapkannya rekapitulasi DPT secara nasional,” ujarnya.

KPU Kabupaten/Kota kata Ferry dapat menghapus salah satu pasangan data ganda, menghapus data pemilih yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah dengan cara meminta Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan konfirmasi data ke lapangan. Perbaikan DPT yang dilakukan setelah penetapan DPT wajib dilaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi secara berkala.

Ferry mengakui, ada beberapa data yang berbeda antara KPU dengan Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri, salah satunya dalam hal Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK yang muncul dalam data KPU pada digit akhir atau digit ke-16 semuanya memiliki angka yang sama yakni nol. Hal ini terjadi karena data dalam format excel hanya dapat menampung 15 digit angka, sementara digit angka NIK jumlahnya 16 digit. Ketika 16 digit angka itu dimasukkan maka digit angka ke-16 otomatis akan berubah menjadi angka nol.

Memang ada problem dalam penyusunan daftar pemilih di beberapa daerah seperti Provinsi Papua dan Papua Barat karena kondisi geografis dan infrastruktur yang belum memadai. Namun demikian, petugas tetap berupaya keras untuk menjemput dan melakukan pemutakhiran data ke lapangan. Bahkan sampai-sampai petugas membawa genset, laptop dan printer ke lapangan untuk melakukan pemutakhiran data.

Hal ini menunjukkan bahwa ada semangat yang luar biasa dari para petugas di lapangan untuk memastikan data pemilih tersebut akurat di tengah-tengah kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan peralatan dalam kegiatan pemutakhiran. (gd)

Sumber: KPU

Komisi II DPR-RI Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas DPT Pemilu 2014

Tinggalkan komentar

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014

RDP Komisi II DPR-RI dengan KPU, Bawaslu), Kemlu) dan Kemendagri) membahas DPT Pemilu 2014

Jakarta, PPK-JTW– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo dan unsur pimpinan lainnya sementara KPU hadir Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota KPU Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro, Arief Budiman, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Dari Bawaslu, hadir Ketua Bawaslu beserta jajaran, Kemenlu diwakili oleh Suprapto Marto Soetomo Ketua Kelompok Kerja PPLN, sedangkan dari Kemendagri diwakili oleh Irman Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU mengemukakan bahwa, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat KPU kabupaten/kota yang sekarang sedang berlangsung merupakan proses tahapan kegiatan yang amat penting dan strategis dalam rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

“Berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi sejak pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dalam kurun waktu 1 April – 9 Juni 2013, telah berhasil dilaksanakan di hampir seluruh tingkat administrasi yang paling bawah yaitu desa dan kelurahan,” ujar Husni

Meski dibeberapa wilayah provinsi tertentu proses kegiatan tahapan tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ada semangat luar biasa yang dirasakan di tingkat paling bawah untuk memperbaiki dan menyempurnakan sekaligus mengejar ketertinggalan proses tahapan yang berlangsung sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.

“Ini membuktikan bahwa hak-hak politik rakyat dijamin oleh negara dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh penyelenggaran negara di tingkat paling bawah. Dengan semangat untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan daftar pemilih yang lebih akurat akan berkontribusi dalam menaikkan tingkat partisipasi politik rakyat,” jelas Husni

KPU Lanjut Husni, telah melakukan analisis terhadap data pemilih yang terdapat di dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang berjumlah 181.140.242 pemilih.

Hasil analisis tersebut menunjukkan DPSHP masih memiliki sejumlah permasalahan antara lain meliputi Potensi pemilih ganda, dalam hal ini terdapat beberapa kategori pemilih potensi ganda yaitu K1 kategori ganda dengan 5 indikator yang sama yaitu NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Jenis Kelamin; dan K2 yaitu kategori ganda dengan indikator yang sama yaitu NIK sama.

Pemilih yang belum berumur 17 dan belum kawin, Informasi jenis kelamin pemilih belum terisi lengkap, semua informasi tersebut sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pembersihan sebelum ditetapkan menjadi DPT.

“Untuk itu, perlu kerja keras dari KPU dan kerjasama dari semua pihak untuk membereskan DPT dari data yang tidak valid,” Ujar Husni (mtr/oo/red. FOTO KPU/oo/hupmas)

Sumber: KPU

Ayo Periksa Kembali DPSHP Anda Hingga 30 Agustus 2013

Tinggalkan komentar

dpshp bannerJakarta, kpu.go.id – Sehubungan dengan penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang telah dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan terkait dengan persiapan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, menyikapinya KPU telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 585/KPU/VIII/2013 tentang Pengumuman DPSHP dan Persiapan DPT pada tanggal 22 Agustus 2013.

Dalam surat edaran tersebut, KPU/KIP Provinsi diminta segera mengirimkan rekapitulasi DPSHP provinsi beserta rekaman perubahan dari DPS ke DPSHP. Sementara itu, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang belum selesai mengunggah (upload) DPSHP ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) paling lambat hari ini, Kamis (28/8).

Sementara itu, dalam memberikan pelayanan kepada pemilihdan masyarakat luas untuk mengakses, memberi masukan dan tanggapan DPSHP, KPU memperpanjang masa pengumuman dan tanggapan DPSHP selama 2 minggu, mulai tanggal 17 – 30 Agustus 2013. KPU juga menginstruksikan kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota segera mensosialisasikan keputusan ini kepada PPK, PPS dan stakeholder terkait serta dapat melakukan sosialisasi DPSHP online melalui data.kpu.go.id/dpshp.php kepada masyarakat luas. (Hupmas KPU).

Sumber: KPU

Older Entries