KPU Batasi Masa Jabatan Anggota PPK dan PPS

Meninggalkan komentar

Komisioner KPU, Juri Ardiantoro memberikan pemaparan dalam bimbingan teknis terpadu

 

Surakarta, kpu.go.id– Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) terpadu pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa KPU akan membatasi masa jabatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam dua kali periode penyelenggaraan pemilu, Jumat (24/4).

“Yang dimaksud dua kali sebagai anggota PPK/PPS adalah dua kali periode Pemilu. Yang disebut satu kali periode adalah Pemilu 2005 sampai dengan Pemilu 2009; yang kedua dari Pemilu 2010 sampai Pemilu 2014. Misalnya, anda di 2005 menjadi penyelenggara Pilkada, 2006 menjadi PPK Pemilihan Gubernur, 2009 jadi PPK Pemilihan legislatif, Pemilihan Presiden, empat kali dia jadi PPK, itu tetap dianggap satu periode. Tetapi PPS yang yang menjadi PPK Pilpres 2009, kemudian pada Pilkada 2010 menjadi PPK walaupun baru jadi PPK sebanyak dua kali, ini sudah berprinsip dua periode,” jelas mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari petugas pemilu yang beranggapan bahwa proses pemilu merupakan rutinitas yang sama, dan sulit untuk beradaptasi terhadap norma dan peraturan yang baru.

“Orang-orang seperti ini mempunyai sindrome masa lalu, menganggap Pemilu tidak berubah dari dulu, sehingga mereka nggak mau untuk belajar, akibatnya secara administratif banyak masalah yang dilakukan oleh mereka,” tegas Juri.

Pembatasan masa jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS tersebut dimaksudkan untuk mengkombinasikan orang-orang yang sudah berpengalaman dengan orang-orang yang mempunyai integritas, latar belakang yang baik dan kemampuan yang memadai.

“Jadi ini prinsipnya, untuk mengkombinasikan antara orang-orang yang sudah pengalaman tapi tidak terlalu lama, dengan orang-orang yang punya integritas, punya latar belakang, dan kemampuan yang memadai,” ungkapnya.

Bimtek hari kedua yang dimulai pada pukul 08.30 WIB tersebut dibagi menjadi dua kelas. Kelas A membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan; tata kerja KPU dan pembentukan PPK/PPS/KPPS; kampanye; pelaporan dana kampanye, sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Sedangkan kelas B membahas tentang pemutakhiran data pemilih; pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi suara dan penetapan hasil; simulasi pengisian formulir.

Selain membahas tentang PKPU, Bimtek tersebut juga membahas tentang pencegahan gratifikasi dan integritas penyelenggara pemilu; dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dipaparkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ajg/rap/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Sumber: KPU

Dalami Regulasi, KPU RI-Komisi II Kembali Bahas PKPU Penyelenggaraan Pilkada

Meninggalkan komentar

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menggelar rapat pendalaman regulasi terkait Peraturan KPU (PKPU) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015, Rabu (1/4).

Menurut Komisioner KPU RI, Ida Budhiati, KPU daerah akan memulai tahapan pilkada dengan membentuk badan penyelenggara adhoc pada tanggal 19 April 2015 hingga tanggal 18 Mei 2019.

“Dalam jadwal, pembentukan PPK, PPS badan penyelenggara adhoc itu dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai dengan tanggal 18 Mei Tahun 2015,” tuturnya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hal tersebut dijadwalkan oleh KPU untuk memenuhi harapan terselenggaranya pemilihan yang berjalan lebih baik, lebih akurat, lebih tertib administrasi, dan meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu.

“Kami diwanti-wanti agar penyelenggara lebih baik dalam mengelola tahapan pemilu. Lebih akurat, lebih tertib administrasi, dan meningkatkan kerja profesionalisme. Memperhatikan hal itu, pembentukan badan penyelenggara adhoc kami upayakan sudah selesai satu bulan sebelum PPK dan PPS melaksanakan tugasnya,” lanjut Ida.

Dengan membentuk lembaga adhoc lebih awal, diharapkan KPU Kabupaten/Kota memiliki waktu yang cukup untuk memberikan bimbingan teknis yang memadai kepada PPK dan PPS.

“Sehingga ada waktu bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan bimtek. Kemudian juga ada waktu bagi PPK, PPS untuk melakukan konsolidasi untuk pembentukan sekretariat,” ujar Ida.

Atas keterbatasan waktu tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman mengatakan, Komisi II DPR RI menargetkan pembahasan PKPU terkait penyelenggaraan pilkada dapat rampung sebelum tanggal 10 April 2015.

“Sebelum tanggal 10 April 2015 kami selesaikan. (pembahasan rancangan PKPU pilkada) Sehingga mulai besok dimulai pembahasan nya termasuk ketentuan Bawaslu,” tuturnya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Rekrutmen PPK dan PPS Pileg 2014

Meninggalkan komentar

TASIKMALAYA, PPK-JTW – Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, bahwa pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan mulai bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013. 

Selanjutnya melalui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan PPK dan PPS untuk Pemilu Legislatif Tahun 2014 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan Pemilukada, maka PPK dan PPS di daerah yang bersangkutan dikukuhkan sepanjang bersedia dan memenuhi syarat. Sesuai dengan Surat Edaran tersebut, maka KPU Kabupaten Tasikmalaya membuka pendaftaran ulang bagi anggota PPK dan PPS Pemilu Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013. 

Pendaftaran dilaksanakan secara langsung oleh yang bersangkutan atau kolektif di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya Jl. Raya Timur Singaparna No. 416A Cipakat Singaparna. 

Adapun persyaratan yang harus dilampirkan adalah:

  1. Surat Pernyataan Kesediaan Untuk menjadi Anggota PPK dan PPS Pemilu Legislatif Tahun 2014 bermaterai 6000;
  2. Bagi Anggota PPK yang berstatus sebagai PNS (Guru/Kepala Sekolah) di Lingkungan Dinas Pendidikan melampirkan Surat Izin dari Kepala Dinas Pendidikan;
  3. Bagi Anggota PPK yang berstatus sebagai PNS di lingkungan Kementrian Agama melampirkan Surat Izin dari Kepala Kementrian Agama;
  4. Bagi Anggota PPK yang berstatus sebagai PNS di lingkungan selain instansi tersebut di atas, menyertakan surat izin dari atasan langsung;
  5. Bagi Anggota PPK yang mempunyai ikatan dinas dengan instansi wajib menyertakan surat izin dari atasan langsung;
  6. Bagi Anggota PPS yang berstatus sebagai PNS melampirkan Surat Izin dari atasan langsung. 

Apabila berkas pendaftaran ulang tidak masuk hingga tanggal 16 Maret 2013 pukul 16.00 WIB maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Sumber: KPU Kabupaten Tasikmalaya

KPPS, Ujung Tombak Penyelenggaraan Pemilu

2 Komentar

zaHari Minggu (3/02) kemarin merupakan hari terakhir pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang jatuh pada hari Minggu, 24 Februari 2013, yang ditandai oleh pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota di Desa/Kelurahan masing-masing.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 18 Ayat (3) yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 dan dikukuhkan dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 bahwa pembentukan KPPS paling lambat 21 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara. Dengan demikian, pembentukan KPPS paling lambat hari Minggu, 3 Februari 2013. Di wilayah Kecamatan Jatiwaras sendiri pembentukan KPPS telah selesai dilaksanakan dengan jumlah 80 KPPS untuk bertugas di 80 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 11 Desa.

Langkah selanjutnya adalah, di bawah bimbingan teknis PPS setempat, KPPS segera berbagi tugas dalam rangka mempersiapkan lokasi TPS. Persiapan tersebut baik menyangkut bilik suara, ruang tunggu, meja, kursi maupun perlengkapan lainnya yang dibutuhkan, seperti pengeras suara bila diperlukan, sambil menunggu logistik suara dan perlengkapan administrasi yang diperkirakan sampai di lokasi TPS/PPS 1 – 2 hari sebelum pemungutan suara.

KPPS merupakan badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Karena itu, KPPS merupakan ujung tombak penyelenggara yang berhadapan langsung dengan pemilih, dan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. KPPS pulalah yang menjadi pemegang akurasi data dan keasliannya.

Ilustrasi Denah Lokasi TPS

Ilustrasi Denah Lokasi TPS

Mengingat sangat pentingnya peran KPPS tersebut, yang termasuk ke dalam persiapan ini adalah penguasaan ketentuan-ketentuan dan administrasi pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS. Di samping Ketua, setidaknya 2 – 3 orang Anggota KPPS yang bertugas di bidang ini mutlak menguasainya. Ketentuan-ketentuan dan administrasi yang dimaksud adalah mekanisme pencoblosan, keabsahan surat suara, dan pengisian Berita Acara beserta lampirannya.

Pada saat pemungutan dan penghitungan suara nanti, biasanya KPPS dibekali buku panduan yang disertakan dengan surat suara dan perlengkapan administrasi. Akan tetapi, bila pada saatnya KPPS baru mempelajarinya akan cukup menghambat jalannya pemungutan dan penghitungan suara, terutama pada saat pengisian administrasinya, baik Berita Acara maupun Lampirannya. Oleh karena itu, PPS berkewajiban memberi bimbingan teknis (Bimtek) kepada KPPS, yang sebelumnya mendapatkan hal serupa dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). PPK pun demikian mendapat Bimtek serupa dari KPU Kabupaten/Kota dan demikian seterusnya.

Untuk mematangkan persiapan tersebut, KPPS perlu mempertajam penguasaan ketentuan-ketentuan dan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang diterima dari PPS pada saat Bimtek. Berikut ini merupakan Buku Panduan Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi KPPS versi e-book (pdf) yang dapat diunduh pada link (tautan) di bawah untuk dipelajari lebih lanjut, sehingga KPPS benar-benar dapat menguasainya dan tinggal menerapkannya pada saatnya nanti.

Unduh di sini

@inza166

Adminstrasi Penetapan dan Pelantikan KPPS

2 Komentar

JATIWARAS, PPK-JTW. Menindaklanjuti posting sebelumnya tentang ketentuan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang salah satu di antaranya adalah bahwa pembentukan KPPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara atau paling lambat tanggal 3 Februari 2013. Oleh karena itu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) selaku badan penyelenggara yang berwenang untuk membentuk KPPS agar mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pembentukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah penyiapan kebutuhan administrasi pembentukan, baik untuk penetapan maupun untuk pelantikan.

Berikut ini adalah beberapa contoh administrasi penetapan dan pelantikan calon Anggota KPPS;

  1. Contoh Berita Acara Pleno Penetapan Calon Anggota KPPS;
  2. Contoh Surat Keputusan Penetapan Calon Anggota KPPS dan kutipannya;
  3. Contoh Surat Keputusan Penetapan Ketua KPPS dan kutipannya; dan
  4. Contoh Berita Acara Pleno Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Jabatan Calon Anggota KPPS.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 146 pengikut lainnya.