Tiga Persyaratan yang Wajib Dipenuhi Calon Kepala Daerah Saat Pendaftaran

Tinggalkan komentar

Mataram, kpu.go.id- Dalam proses pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak 2015, KPU mensyaratkan tiga hal yang wajib dipenuhi oleh pasangan calon yang akan mendaftarkan diri.

Tiga syarat mutlak itu adalah, memperoleh kursi 20 persen atau 25 persen suara sah (berlaku bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD), diajukan oleh pengurus yang sah sesuai tingkatannya, dan melampirkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing.

“Ketiga syarat mutlak itu harus dipenuhi oleh pasangan calon dalam proses pendaftaran. Pengurus yang sah sesuai tingkatannya dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang sah. Sedangkan persetujuan dari DPP dibuktikan dengan SK dari DPP. Yang terakhir ini adalah sesuatu yang baru dalam proses pencalonan pilkada 2015,” terang anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, dalam bimtek penyelenggaraan pilkada gelombang III di Kota Mataram, NTB, Rabu (29/4).

Menurut Hadar, pada prinsipnya, dalam tahapan pencalonan maupun pendaftaran calon pilkada 2015, KPU masih menggunakan pendekatan yang sama dengan yang diterapkan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya.

“KPU masih menerapkan pendekatan yang sama dengan pemilu sebelumnya. Yang kami jadikan pegangan adalah yang terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM,” tandas anggota KPU Divisi Teknis Pemilu itu.

Pendekatan yang sama itu, lanjut Hadar, meliputi seluruh proses tahapan pencalonan dan pendaftaran calon, termasuk pengumuman pendaftaran, syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan, verifikasi, maupun pemeriksaan kesehatan.

Pada proses pengumuman pendaftaran misalnya, KPU setempat harus mengumumkan atau memublikasikan tempat dan waktu penyerahan dokumen, syarat-syarat pencalonan dan syarat calon, serta keputusan KPU setempat terkait syarat pencalonan baik yang diajukan oleh partai atau gabungan partai maupun pasangan calon perseorangan.

Ketentuan syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan juga masih sama, yakni daftar dukungan harus sama jumlahnya dengan lembar fotokopi dukungan yang dibuat per desa, dan sebarannya minimal 50 persen cakupan wilayah pemilihannya. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sebarannya minimal 50 persen jumlah kabupaten/kota, sedangkan pada pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, sebarannya minimal 50 persen jumlah kecamatan.

Dalam verifikasi syarat dukungan, KPU juga harus melakukan pengecekan administrasi dan faktual serta membuat berita acara atas hasil verifikasi tersebut.

Proses pemeriksaan kesehatan calon juga masih dengan pendekatan yang sama. KPU bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membuat standar pemeriksaan kesehatan. Standar itu kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU. IDI juga memberikan rekomendasi rumah sakit yang akan dijadikan tempat bagi pemeriksaan kesehatan pasangan calon.

“Hasil pemeriksaan itu sifatnya final, artinya tidak ada second opinion,” tegas Hadar. (dd/wwn/dosen. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Sumber: KPU

Iklan

Visi dan Misi Capres-Cawapres 2014-2019 (Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK)

2 Komentar

Pasangan Capres-Cawapres 2014-2019

Visi dan misi Prabowo-Hatta

Prabowo-Hatta mendeklarasikan visi yang sepenuh-penuhnya menjadi maksud dan tujuan dari para Pendiri Bangsa, yaitu:

Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat

Dan untuk itu Prabowo-Hatta akan mengemban MISI sebagai berikut :

  1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45.
  2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.
  3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.

Visi Misi Jokowi-JK

Untuk lima tahun kedepan, pemerintahan kami akan dipandu oleh visi sebagai berikut:

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Kami berkeyakinan bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat secara bahu-membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Kami menyadari untuk mewujudkan ideologi itu bukan kerja orang perorang ataupun kelompok. Ideologi memerlukan alat kolektif yang namanya gotong royong. Dengan kolektivitas itulah ruhideologi akan memiliki raga, keberlanjutan dan sekaligus kekuatan maha dasyat. Sedangkan kata-kata berdaulat, mandiri dan berkepribadian adalah amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan TRISAKTI.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar-bangsa. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak diperlukan perkuatan kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun dengan memperkuat kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Namun demikian, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antar bangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, intergritas, dan etos kerja sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan pembagiannya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya.

Upaya untuk mewujudkan Visi Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong itu akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:

  1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
  2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
  3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
  5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
  6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
  7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk profil dan visi-misi capres-cawapres selengkapnya ikuti tautan di bawah ini:

Profil dan Misi-Visi Capres-Cawapres 2014-2019

KPU Provinsi Serahkan Berkas Hasil Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD kepada KPU

Tinggalkan komentar

 

Foto: KPU

Foto: KPU

JAKARTA, PPK-JTW  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi menyerahkan hasil verifikasi administrasi dan faktual bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan ikut dalam Pemilihan Umum, 9 April 2014 mendatang, kepada KPU pada 8 – 9 Juli 2013 di Jakarta.

Tahap penyerahan ini merupakan rangkaian lanjutan dari proses verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota. Menurut hasil rekap sementara, ada 1.031 daftar bakal calon anggota DPD yang diserahkan oleh 33 Provinsi dari seluruh Indonesia, terdiri dari 958 bakal calon yang memenuhi syarat (MS) dan 73 bakal calon yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Dari 33 Provinsi yang menyerahkan data, ada 9 Provinsi yang berkasnya telah memenuhi syarat, yaitu Aceh (40 bakal calon), Kalimantan Selatan (17 bakal calon), Kalimantan Tengah (19 bakal calon), Kalimantan Barat (35 bakal calon), Sulawesi Tengah (31bakal calon), Sulawesi Selatan (35 bakal calon), Jawa Timur (40 bakal calon), Jawa Barat (36 bakal calon) dan Nusa Tenggara Barat (41 bakal calon). Status TMS pada umumnya disebabkan karena para bakal calon tidak dapat memenuhi syarat jumlah dukungan, sebaran minimal di kabupaten/kota, dan tidak melengkapi berkas saat tahap perbaikan.

Namun, hasil yang berupa Berita Acara (BA) tersebut akan diteliti lebih lanjut oleh kelompok kerja verifikasi calon anggota DPD KPU. Setelah itu, KPU akan segera menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD untuk diumumkan pada tanggal 24 Juli 2013 mendatang. (Rn)

Sumber: KPU

KPU Tindaklanjuti Laporan Masyarakat terhadap DCS

Tinggalkan komentar

Hadar Navis Gumay, Komisioner KPU,

Hadar Navis Gumay, Komisioner KPU,

JAKARTA, PPK-JTW – Masukan atau tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu, telah masuk dalam tahap penyampaian kepada partai politik (parpol).

“Sejak sabtu lalu (29/6), sudah ada sebagian yang disampaikan kepada parpol masukan dari masyarakat yang kami (KPU-red) terima, dan dilanjutkan Senin (1/7) kemarin. Jadi sudah disampaikan kepada parpol,” jelas Komisioner KPU Hadar Navis Gumay pasca konferensi pers pada forum Internasional Workshop on Counting, Recapitulation, and Publication of Electoral Results For Election Management Body yang dihelat selama lima hari (1-5 Juli 2013) oleh KPU di Hotel Borobudur, Selasa (2/7).

Respon parpol, lanjut Hadar, masih menunggu waktunya. Karena parpol memerlukan waktu untuk mencari informasi terkait dengan calon-calon legislatif mereka, yang diadukan oleh masyarakat.

“Menurut jadwal, mulai dari tangggal 5 – 18 Juli itulah masa dimana parpol ditunggu klarifikasinya, jadi KPU mempersilahkan kepada parpol untuk menyampaikan klarifikasinya secara tertulis,” ujarnya.

Kemudian, dari data yang ada, terdapat 273 aduan masyarakat yang sudah diterima oleh KPU. Masukan tersebut terkait dengan 253 calon anggota legislatif, 195 calon berasal dari anggota DPR, dan sisanya anggota DPRD.

“Tanggapan masyarakat untuk calon anggota DPRD yang masuk ke KPU, kita kirimkan kepada KPU di daerah untuk diteruskan kepada pengurus parpol tingkat daerah,” tutur Hadar yang merupakan mantan Direktur CETRO.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, mulai dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2013 adalah masa KPU menyerahkan masukan dari masyarakat kepada parpol. Jadi, Kalau memang masih ada laporan ataupun masukan dari masyarakat yang masuk pada hari ini sampai tanggal 4 Juli, KPU pasti akan meneruskannya kepada parpol.

“Sayang juga kalau KPU tidak teruskan, karena ini adalah masukan masyarakat. Kami perkirakan parpol menganggap ini adalah hal yang positif, kalau memang masih ada, akan kami teruskan,” tegasnya.

Terkait dengan kewenangan KPU dalam menggugurkan calon yang bermasalah, KPU bisa melakukan itu. Tetapi terlebih dahulu akan akan dilihat klarifikasi dari parpol, apakah cukup meyakinkan atau menjelaskan terhadap aduan dari masyarakat tersebut.

“Kami periksa kembali berdasarkan klarifikasi, dan kemungkinan kami mempunyai masukan sendiri dan akan melakukan klarifikasi tersendiri juga. Dan akan kami ambil keputusan. Kalau tidak memenuhi syarat calon yang bersangkutan, maka parpol mempunyai kesempatan untuk mengajukan calon pengganti terhadap calon tersebut,” tutup Hadar. (ook/red)

Sumber: KPU

USAI UMUMKAN DCS, KPU KINI TUNGGU TANGGAPAN MASYARAKAT

Tinggalkan komentar

Jakarta, PPK-JTW – Setelah resmi mengumumkan nama-nama serta profil Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum kini menunggu tanggapan masyarakat terhadap para calon wakil rakyat itu.

KPU menerima tanggapan masyarakat yang disampaikan secara tertulis pada 14 s/d 27 Juni. Tanggapan ini terkait dengan pemenuhan administrasi syarat calon. KPU kemudian akan melakukan pencermatan kembali dan mengklarifikasi kepada calon anggota DPR melalui partai politik pada setiap tingkatan.

Masyarakat yang akan mengirimkan tanggapan agar mencantumkan identitas jelas disertai dengan copy identitas dan bukti-bukti pendukung terhadap hal yang disampaikan. Identitas pengirim akan dirahasiakan.

Tangapan terhadap calon Anggota DPR agar disampaikan kepada Ketua KPU Cq. Ketua Pokja Pencalonan, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat.

Sedangkan taggapan untuk calon anggota DPRD Provinsi dapat disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi di masing-masing provinsi. Dan tanggapan terhadap calon anggota DPRD Kabupaten/kota agar disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Tanggapan masyarakat terhadap calon anggota DPR dapat juga dikirimkan melalui Fax. (021)-3145914 atau melalui e-mail: tanggapan.dcs@kpu.go.id.

Informasi selanjutnya dapat menghubungi Helpdesk Pencalonan, telp. (021)-31931527 atau e-mail: helpdeskcalon@kpu.go.id. (red)

Pengumuman tentang DCS dan Tata Cara Penyampaian Tangapan Masyarakat Klik Di Sini

Sumber: KPU

KPU Umumkan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bacaleg DPRD

Tinggalkan komentar

GambarJakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengumumkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar dan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI kepada partai politik (parpol) peserta pemilu. Penyerahan hasil verfikasi administrasi diberikan kepada 12 parpol yang hadir di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (7/5).
Hasil verifikasi bacaleg DPR RI terdapat 4.701 yang tidak memenuhi syarat, 1.327 memenuhi syarat, serta 549 yang tidak ada berkas pencalonannya dari total keseluruhan bacaleg yang mendaftar. Untuk prosentase keterwakilan perempuan, ke-12 partai memenuhi syarat minimal 30 persen yang diwajibkan dalam undang-undang.Selain itu, tercatat ada 24 nama bakal calon yang ganda. Terdapat beberapa keriteria ganda, yaitu ganda partai, indikasi ganda partai, serta indikasi ganda dapil. Terhadap adanya calon ganda tersebut, KPU mengembalikan kepada masing-masing parpol untuk mencermati dan mengoreksi balon ganda tersebut.

“Keputusan apakah dokumen itu ganda atau tidak ganda dikembalikan kepada parpol dan dimintakan mereka mengoreksinya. Karena kegandaan ini baru didapatkan pada satu tingkatan untuk bakal calon DPR RI. Belum lagi kegandaan terhadap pencalonan di lembaga lain seperti pencalonan DPD, karena ada indikasi itu juga terjadi. Belum lagi kegandaan di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kab/Kota,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam keterangannya.

“Kita juga meminta kepada partai untuk bisa menertibkan pengajuan calonnya,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Husni juga menekankan kepada 12 parpol untuk melengkapi kekurangan dokumen yang belum disampaikan pada masa pendaftaran dan menyempurnakan dokumen yang telah diserahkan tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Kemudian, dalam masa perbaikan, pimpinan partai politik dapat mengubah penempatan nomor urut bakal calon atau penempatan daerah pemilihan (dapil) dengan ketentuan wajib memperbaiki Model BA dan Model BB sampai dengan Model BB 11 bakal calon yang bersangkutan.

“Parpol diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, penambahan, penyempurnaan, penggantian bagi partainya. Mungkin ada yang ingin pindah partai atau penggantian nama calon dan sebagainya. Hal itu dibenarkan pada periode 9 – 22 Mei 2013,” ungkap Husni yang didamping oleh Anggota KPU Sigit Pamungkas, Hadar Navis Gumay serta Sekjen KPU Arief Rahman Hakim.

Untuk itu, Anggota KPU Hadar Navis Gumay juga mengingatkan bahwa form model BA akan menjadi acuan dokumen yang lain. Karena dari form model BA tersebut akan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) dan informasi itulah yang akan ada di surat suara. Oleh karena itu, form model BA ini harus betul-betul diperhatikan dan kesitulah kita akan me-refer.

“Misalnya, nama calon haruslah betul-betul nama yang memang kita rencanakan akan ada di surat suara. tetapi, nama di dalam  BA itu harus sama dengan KTP. Jadi kalau ada nama baru yang berbeda dengan KTP maka nanti harus ada keputusan pengadilan. Untuk gelar akademis boleh dipasang di sana (surat suara-red), tetapi harus dilampirkan ijasah dari masing-masing yang dilegalisir,” tutup Hadar. (ook/red. FOTO KPU/ook/hupmas)

Sumber: KPU

PENDAFTARAN BACALEG DPR BERAKHIR, KPU TERIMA 6.576 NAMA

Tinggalkan komentar

Gambar-LayarJAKARTA, PPK-JTW – Tahap pendaftaran pencalonan anggota DPR RI sudah berakhir, Senin (22/4). Sebanyak 12 partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 sudah menyerahkan berkas pencalonan bakal calon anggota (bacaleg) DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Total jumlah bakal calon anggota DPR RI yang diajukan oleh 12 parpol peserta pemilu sebanyak 6.576 orang. Perempuan sebanyak 2.434 orang dan laki-laki sebanyak 4.142 orang.

Dari 12 parpol tersebut sebanyak 8 partai mengajukan bacaleg 560 orang atau 100 persen dari jumlah kursi yang tersedia. Empat partai mengajukan bacaleg kurang dari 100 persen jumlah kursi.

Delapan parpol yang mengajukan bacaleg sebanyak 100 persen jumlah kursi yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai NasDem, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat.

Sementara empat parpol yang mengajukan bacaleg kurang dari 100 persen jumlah alokasi kursi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Komisi Pemilihan Umum akan melakukan verifikasi dari 23 April sampai 6 Mei 2013. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada parpol tanggal 7 sampai 8 Mei 2013. Partai diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan tanggal 9 – 22 Mei 2013. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dilaksanakan dari 23 Mei sampai 29 Mei 2013.

Penyusunan dan penetapan DCS dilakukan 30 Mei sampai 12 Juni 2013. Sementara DCS diumumkan 13 sampai 17 Juni 2013. (*. FOTO KPU/ook/hupmas/red)

Sumber: KPU

Older Entries