Tiga Persyaratan yang Wajib Dipenuhi Calon Kepala Daerah Saat Pendaftaran

Tinggalkan komentar

Mataram, kpu.go.id- Dalam proses pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak 2015, KPU mensyaratkan tiga hal yang wajib dipenuhi oleh pasangan calon yang akan mendaftarkan diri.

Tiga syarat mutlak itu adalah, memperoleh kursi 20 persen atau 25 persen suara sah (berlaku bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD), diajukan oleh pengurus yang sah sesuai tingkatannya, dan melampirkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing.

“Ketiga syarat mutlak itu harus dipenuhi oleh pasangan calon dalam proses pendaftaran. Pengurus yang sah sesuai tingkatannya dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang sah. Sedangkan persetujuan dari DPP dibuktikan dengan SK dari DPP. Yang terakhir ini adalah sesuatu yang baru dalam proses pencalonan pilkada 2015,” terang anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, dalam bimtek penyelenggaraan pilkada gelombang III di Kota Mataram, NTB, Rabu (29/4).

Menurut Hadar, pada prinsipnya, dalam tahapan pencalonan maupun pendaftaran calon pilkada 2015, KPU masih menggunakan pendekatan yang sama dengan yang diterapkan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya.

“KPU masih menerapkan pendekatan yang sama dengan pemilu sebelumnya. Yang kami jadikan pegangan adalah yang terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM,” tandas anggota KPU Divisi Teknis Pemilu itu.

Pendekatan yang sama itu, lanjut Hadar, meliputi seluruh proses tahapan pencalonan dan pendaftaran calon, termasuk pengumuman pendaftaran, syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan, verifikasi, maupun pemeriksaan kesehatan.

Pada proses pengumuman pendaftaran misalnya, KPU setempat harus mengumumkan atau memublikasikan tempat dan waktu penyerahan dokumen, syarat-syarat pencalonan dan syarat calon, serta keputusan KPU setempat terkait syarat pencalonan baik yang diajukan oleh partai atau gabungan partai maupun pasangan calon perseorangan.

Ketentuan syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan juga masih sama, yakni daftar dukungan harus sama jumlahnya dengan lembar fotokopi dukungan yang dibuat per desa, dan sebarannya minimal 50 persen cakupan wilayah pemilihannya. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sebarannya minimal 50 persen jumlah kabupaten/kota, sedangkan pada pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, sebarannya minimal 50 persen jumlah kecamatan.

Dalam verifikasi syarat dukungan, KPU juga harus melakukan pengecekan administrasi dan faktual serta membuat berita acara atas hasil verifikasi tersebut.

Proses pemeriksaan kesehatan calon juga masih dengan pendekatan yang sama. KPU bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membuat standar pemeriksaan kesehatan. Standar itu kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU. IDI juga memberikan rekomendasi rumah sakit yang akan dijadikan tempat bagi pemeriksaan kesehatan pasangan calon.

“Hasil pemeriksaan itu sifatnya final, artinya tidak ada second opinion,” tegas Hadar. (dd/wwn/dosen. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Sumber: KPU

Iklan

Kontroversi di Tengah Amar Putusan 97/PUU-XI/2013 Point Kedua

Tinggalkan komentar

Jakarta, tribunrakyat.com – Perdebatan mengenai konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pilkada berdasarkan Putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang menguji norma yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuai kontroversi dikalangan praktisi hukum.

Dalam putusan tersebut MK memutus mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki Kekuataan Hukum Mengikat.

“Jika kita melihat amar putusan nomor 97/PUU-XI/2013 pada point kedua, MK memberikan kembali kewenangan kepada dirinya sendiri untuk dapat menangani sengketa pilkada setelah menyatakan dalam point pertamanya bahwa norma pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap MK dalam menangani sengketa Pilkada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi,”

ujar Ketua Forum Kajian Hukum dan Tata Negara (FKHK), Victor Tandiasa dalam jumpa pers bertema “Eksaminasi Publik : Amar Putusan 97/PUU-XI/2013 Point Kedua Keabsahan Kewenangan MK dalam Menangani Sengketa Pilkada” yang diinisiasi Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) di Resto Pulau Dua Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Ia menjelaskan disatu sisi lain MK telah menyatakan bahwa pasal-pasal yang melimpahkan kewenangan dari MA kepada MK untuk menangani sengketa pilkada adalah bertentangan dengan Konstitusi dan mencabut kekuatan hukumnya.

“Sehingga pasal-pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara disisi lain MK kemudian memberikan kewenangan terhadap dirinya sendiri untuk dapat kembali menangani sengketa,” lanjutnya.

Sementara Menurut anggota Komisi Yudisial RI, Taufiqurrohman Syahuri, putusan MK nomor. 97/PUU-XI/2013 khususnya pada amar putusan point kedua, MK dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya.

“Bahkan MK telah mengambil kewenangan pembentuk undang-undang karena setelah menyatakan bahwa norma pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap MK dalam menangani sengketa Pilkada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, ” ujarnya.

Namun kemudian MK menyatakan masih tetap berwenang menangani sengketa pilkada selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. “Putusan MK ini ibarat putusan PK yang membatalkan putusan MK terdahulu. Jika sengketa pilkada ditangani MK dianggap inkonatitusional, seharusnya sengketa pilkada di masa peralihan ini dilaksanakan oleh MA, bukan MK,” jelasnya. (Ynt)

Sumber: nuswantaraonline.com

Penyelesaian Sengketa Pemilukada Pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013

Tinggalkan komentar

Oleh: Eka N A M Sihombing SH M.Hum.

Mahkamah Agung (MA) akan kembali berwenang mengadili perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan Pasal 236 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh MK adalah inkonstitusional.

Akibatnya, MK tidak berwenang lagi mengadili sengketa pilkada. Putusan ini tidak diambil secara bulat, karena tiga hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinions) terhadap pendapat hakim lainnya.

Namun putusan tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan, karena salah satu klausul penting dalam putusan tersebut, kewenangan untuk mengadili sengketa pilkada selama belum ada undang-undang yang mengaturnya tetap berada di tangan MK. Alasannya agar tidak ada keragu-raguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga yang menyelesaikan sengketa pilkada.

Putusan tersebut, tentunya menimbulkan tanggapan beragam dari berbagai pihak. Bahkan ada anggapan yang menyatakan bahwa putusan MK ini tidak konsisten dengan putusan terdahulu yakni pada putusan Nomor 072- 073/PUU-II/2004 yang secara tidak langsung telah menafsirkan bahwa penentuan pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum.

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia saat ini merupakan pilihan politik yang diambil setelah melalui perjalanan yang cukup panjang. Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dalam sejumlah Undang-Undang pemerintahan daerah, yaitu mulai UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974. Pada masa berlakunya UU tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya mengusulkan nama-nama calon kepala daerah dan kemudian kepala daerah tersebut dipilih oleh presiden dari calon – calon tersebut.

Sejak runtuhnya era Orde Baru, telah terjadi perubahan yang sangat fundamental di berbagai bidang, tidak terkecuali pada sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, pilkada dilakukan menggunakan sistem demokorasi tidak langsung di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang kuat.

Dalam UU ini posisi dan peran politik DPRD sederajat dengan kepala daerah. Rekrutmen kepala daerah sepenuhnya berada pada kekuasaan DPRD. Sementara pemerintah pusat hanya menetapkan dan melantik kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRD setempat. Namun, pada praktiknya pilkada yang dilakukan di bawah UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah memberikan peran besar kepada DPRD tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat secara optimal. Justru pemilihan kepala daerah diwarnai oleh kecendrungan oligarki partai politik sehingga terjadi politisasi atas aspirasi publik dan menguatnya indikasi praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Untuk mengoreksi berbagai kelemahan praktik pilkada yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, maka pada tanggal 29 September 2004 DPR telah menyetujui RUU tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 15 Oktober 2004 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Salah satu materi yang dimuat dalam UU tersebut adalah pengaturan mengenai Pilkada. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 KPUD Provinsi, Kabupaten/Kota telah diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pilkada langsung. Kewenangan KPUD ini dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan Berita Acara yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada Pemerintah guna mendapatkan pengesahan.

Dikarenakan pemilihan kepala daerah belum termasuk rezim Pemilihan Umum, maka penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu, materi mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pun tidak luput dari permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005 meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung termasuk dalam kategori pemilihan umum, namun Mahkamah Konstitusi memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperluas makna pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945 dengan memasukkan Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan putusan tersebut, pembentuk Undang-Undang merespon dengan membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memasukkan Pemilihan Kepala Daerah dalam rezim Pemilihan Umum.

Kemudian berdasarkan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menambahkan satu kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi yaitu untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan putusan Nomor : 97/PUU-XI/2013, MK memutus mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki Kekuataan Hukum Mengikat.

Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis dan original intent, yang dimaksud Pemilihan umum menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden serta DPRD. Lebih lanjut MK menyatakan bahwa sudah tepat ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang menegaskan, perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan MK yaitu perselisihan hasil Pemilu DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden.

Pasal 74 ayat (2) tersebut menentukan bahwa penyelesaian hasil pemilu hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; b. Penentuan Pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden/ Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; c. Perolehan kursi partai politik pemilu di suatu daerah pemilihan.

Dengan demikian, berdasarkan putusan MK Pemilihan Kepala Daerah tidak termasuk dalam Rezim Pemilu akan tetapi kembali masuk dalam rezim Pemerintahan Daerah. Konsekuensinya MK tidak lagi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut menunjukkan inkonsistensi MK, dimana pada putusan terdahulu (putusan Nomor 072- 073/PUU-II/2004), mayoritas hakim konstitusi secara tidak langsung telah menafsirkan bahwa penentuan pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum merupakan kebijakan terbuka bagi pembentuk undang-undang (opened legal policy), sehingga MK dapat berwenang untuk mengadili sengketa pilkada berdasarkan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR.

Inkonsistensi putusan MK lebih lanjut juga dapat dilihat dalam putusan Nomor : 97/PUU-XI/2013, dimana dalam amar putusan point 1 dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 236 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Namun dalam amar putusan point 2 dinyatakan MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemilukada selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Disatu sisi MK memutus, kewenangan MK mengadili sengketa pemilukada inkonstitusional, namun dalam putusan yang sama dinyatakan juga bahwa kewenangan MK mengadili sengketa pemilukada konstitusional selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Terlepas dari kontroversi putusan tersebut, pembentuk Undang-Undang harus merespons putusan MK dengan melakukan percepatan penataan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilukada. Hal ini perlu segera dilakukan untuk menghindari potensi permasalahan konstitusionalitas penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilukada.

Penulis adalah:

  • Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara serta
  •  Dosen Fakultas Hukum UMSU Medan/h

Sumber: Harian Sinar Indonesia Baru

Penyempurnaan DPT Alami Kemajuan yang Signifikan

Tinggalkan komentar

Rapat Pleno Penetapan DPT, Rabu 4 Desember 2013, di KPU, Jakarta.

JAKARTA, PPK-JTW—Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 9 April 2014 mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Hasil verifikasi faktual oleh petugas KPU ke lapangan dilanjutkan dengan pengecekan data di dalam Data Penduduk Potesial Pemilih Pemilu (DP4), dari 10,4 juta data yang bermasalah, ditemukan 7.063.477 yang sudah lengkap nomor induk kependudukannya.

“Jajaran KPU bersama jajaran Kemendagri melakukan koordinasi dan menginstruksikan ke jajaran di bawah untuk meneruskan koordinasi penyempurnaan DPT, terutama dalam penyelesaian NIK yang invalid. Kegiatan itu menunjukkan hasil yang sangat signifikan,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat membuka rapat pleno penyempurnaan DPT di ruang utama lantai 2 KPU RI, Rabu (4/12).

Rapat penyempurnaan DPT ini dihadiri KPU Provinsi seluruh Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, dan utusan dari 12 partai politik peserta Pemilu.

Selain itu, jajaran KPU di lapangan berhasil menemukan 3.327.302 pemilih yang benar-benar tidak memiliki NIK karena tidak memiliki identitas kependudukan. “Untuk membuktikan keberadaannya, kami sudah siapkan surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh pemilih tersebut. Mereka yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan ini yang kemudian kita mintakan NIK-nya ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Husni.

Pemberian NIK tersebut penting untuk memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan data pemilih paling sedikit memuat NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat. “Kami komit untuk memperbaiki daftar pemilih ini. Kami tidak ingin masalah ini terbawa dalam pemungutan suara,” tegas Husni.

Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan 10,4 juta yang NIK-nya invalid itu memiliki sejumlah varian yakni NIK nol, NIK kurang dari 16 digit, empat digit terakhir NIK nol, dan tidak memiliki NIK sama sekali. “Kami turun ke lapangan untuk mengecek lagi kebenaran data-data pemilih yang 10,4 juta itu. Data-data yang sudah berhasil dihimpun petugas itulah yang kita sinkronisasikan dan sandingkan dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Ferry menerangkan jajaran KPU dilapangan juga menemukan 374 orang pemilih yang tanggal lahirnya masih invalid dan 54.318 yang alamatnya masih invalid.”Kami juga menemukan data pemilih yang harus dihapus dari DPT karena beberapa hal seperti meninggal dunia, menjadi TNI/POLRI, belum cukup umur, tidak dikenal, pindah domisili dan pemilih ganda,” beber Ferry.

Jumlah total data pemilih yang harus dihapus itu sebanyak 468.423 orang. Rinciannya, pemilih yang meninggal dunia 58.914, menjadi TNI/POLRI 1.656, belum cukup umur 4.999, tidak dikenal 49.932, pindah domisili 156.503 dan pemilih ganda 186.519. “Dengan adanya penghapusan itu jumlah DPT berkurang dari penetapan sebelumnya 186.612.255 menjadi 186.172.508 untuk pemilih dalam negeri,” ujarnya.

Untuk pemilih luar negeri tidak mengalami perubahan tetap 2.010.280. Dengan demikian, total pemilih dalam negeri dan luar negeri menjadi 188.182.788 pemilih. KPU juga menetapkan jumlah kabupaten/kota sebanyak 497, panitia pemilihan kecamatan (PPK) 6.980, panitia pemungutan suara (PPS) 81.093 dan tempat pemungutan suara sebanyak 545.764.

Sementara itu, Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri Irman mengatakan pihaknya telah bekerja keras membantu KPU untuk memperbaiki data pemilih yang NIK-nya invalid. “Kami melakukan pencermatan data satu per satu di dalam DP4. Tim kami juga turun ke lapangan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri, kata Irman juga melakukan rapat koordinasi nasional untuk menyamakan persepsi dalam hal perbaikan data pemilih dengan NIK invalid tersebut. Sementara itu sebanyak 12 partai politik peserta Pemilu secara umum mengapresiasi kinerja KPU dalam perbaikan NIK invalid itu. Namun untuk meningkatkan kadar kepercayaan itu, parpol meminta KPU memperlihatkan secara detail data-data yang sudah diperbaiki tersebut.

Husni Kamil Manik mengtatakan pihaknya siap melakukan penyandingan data secara bersama-sama dengan data yang dimiliki partai politik. “Kami sangat terbuka dengan data-data yang hasil verifikasi faktual yang dilakukan petugas di lapangan. Kami akan siapkan workshop secara teknis sehingga tim teknis kita dapat sama-sama mencermati datanya satu per satu,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menilai proses perbaikan DPT yang dilakukan KPU berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan partai politik peserta Pemilu. “Upaya perbaikan DPT yang dilakukan KPU menurut pencermatan kami telah ikut meningkatkan kepercayaan partai politik kepada KPU semakin membaik,” ujarnya.

Bawaslu merekomendasikan agar KPU melakukan upaya-upaya serius terkait perbaikan dan pembersihan sisa DPT yang masih bermasalah tersebut paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara. “Terhadap 3,2 juta data yang NIK-nya belum ada, mohon Kemendagri memberikan NIK-nya,” ujarnya.

Sementara terhadap data 54.692 data yang elemen datanya di luar NIK masih invalid, Bawaslu meminta KPU untuk mengupayakan pemenuhan lima elemen data tersebut. “Jika elemen datanya ditemukan, langsung saja diakomodir ke dalam DPT. Begitu juga kalau tidak ditemukan identitasnya tapi orangnya ada maka segera dibuat pernyataan di atas materai oleh pemilih yang bersangkutan. Jika memang orang itu benar-benar tidak memenuhi syarat, langsung saja dicoret,” tegasnya. (*)

Sumber: KPU RI

KPU Ingatkan Parpol dan Calon Anggota DPD Soal Dana Kampanye

Tinggalkan komentar

JAKARTA, PPK-JTW– Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan partai politik peserta Pemilu 2014 dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mempersiapkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye, parpol wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye.

“Kami mengingatkan teman-teman dari parpol dan calon anggota DPD untuk menyiapkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu sejak sekarang. Tanggal 27 Desember ini semua parpol dan calon DPD sudah harus menyerahkan laporan tersebut ke KPU,” terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Senin (2/12).

Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu mencakup besaran sumbangan yang diterima dan sumbernya. Pelaporan dana kampanye ini, kata Ferry, penting untuk memastikan partai politik dalam menghimpun dana kampanye tidak melebihi batas maksimal dan tidak berasal dari sumber-sumber dana yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Setelah mengoleksi semua laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu dari semua partai politik dan calon anggota DPD, KPU akan mengumumkannya kepada publik melalui website KPU. “Jadi sejak awal masyarakat juga kita ajak untuk turut mengawasi kegiatan penghimpunan dan penggunaan dana kampanye yang dilakukan oleh parpol dan calon anggota DPD,” ujarnya.

Selain wajib melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye, parpol dan calon DPD juga berkewajiban melaporkan pembukaan rekening khusus dana kampanye mencakup beberapa hal yakni sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan dana kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.

Untuk membantu peserta pemilu dalam mempersiapkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, jajaran KPU sudah membentuk help desk di setiap tingkatan. “Partai politik yang mau berkonsultasi silahkan datang ke kantor KPU setempat. Petugas di sana akan memberikan penjelasan tentang sistem dan mekanisme pelaporan dana kampanye tersebut,” ujar Ferry.

Ferry juga mengimbau jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan layanan konsultasi yang maksimal bagi partai politik dalam hal pelaporan dana kampanye. Karena itu, keberadaan help desk pelaporan dana kampanye di setiap daerah harus disertai kemampuan para staf untuk memberikan penjelasan yang rinci dan lengkap kepada partai politik.

Pelaporan dana kampanye, kata Ferry merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan kampanye. Menurut Ferry kepatuhan parpol untuk melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran selama kampanye akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Pengelolaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel akan turut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

“Upaya kita untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebesar 75 persen tidak hanya dihasilkan dari kinerja penyelenggara tetapi juga komitmen dan kerja sama yang baik dari partai politik. Kami berharap pelaporan dana kampanye ini menjadi perhatian kita bersama sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu terus meningkat,” ujarnya. 

Pembukaan rekening khusus dana kampanye harus dibuat terpisah dari rekening parpol. Hal ini dilakukan untuk memudahkan parpol dalam pengelolaan dan pelaporan dana kampanye.

Selain itu, dalam pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, parpol wajib melampirkan laporan penerimaan dan pengeluaran dari semua calon anggota legislatifnya. Karena itu, partai politik sejak awal diharapkan menyosialisasikan kewajiban tersebut kepada para calegnya. Sebab kendala pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye satu orang caleg dapat mengganggu sistem pelaporan dana kampanye parpol. (*)

Sumber: KPU

KPU Tetapkan DPT 186.612.255

Tinggalkan komentar

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/11).

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/11).

JAKARTA, PPKJTW – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan rekapitulasi nasional daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilu 9 April 2014 sebanyak 186.612.255. Penetapan rekapitulasi DPT secara nasional tersebut dilaksanakan oleh KPU RI melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU, Senin (4/11).

“KPU menetapkan rekapitulasi DPT secara nasional sebanyak 186.612.255 orang dan DPT Luar Negeri sebanyak 2.010.280 orang,” tegas Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Pemilih laki-laki sebanyak 93.439.610 orang dan pemilih perempuan sebanyak 93.172.645 orang.

KPU juga menetapkan 545.778 tempat pemungutan suara (TPS), 81.034 panitia pemungutan suara (PPS), dan 6.980 panitia pemilihan kecamatan (PPK). Untuk PPLN ditetapkan sebanyak 130 dan TPSLN sebanyak 873.

Pleno penetapan rekapitulasi DPT secara nasional dimulai sejak pukul 15.00 WIB dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), perwakilan partai politik, Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri dan KPU Provinsi se Indonesia. DPT ditetapkan pada pukul 20.25 WIB.

Terhadap 10,4 juta data pemilih yang elemen datanya belum lengkap, KPU bersama Kementerian Dalam Negeri akan membereskannya dalam waktu 30 hari ke depan sesuai saran dan pendapat dari Bawaslu. “Kami sudah maksimalkan usaha untuk membuktikan bahwa 10,4 juta data itu ada orangnya,” terang Husni.

Ketua Bawaslu Muhammad mendukung KPU melakukan penetapan rekapitulasi DPT dengan tidak mencoret data sebanyak 10,4 juta tersebut. Menurutnya penetapan DPT dengan mengakomodir 10,4 juta data yang elemen datanya belum lengkap merupakan langkah untuk menyelamatkan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin undang-undang meski elemen data pemilihnya belum lengkap.

“Kami berpandangan agar kita tidak mencoret data 10,4 juta data yang elemen datanya tidak lengkap tersebut. Jangan terburu-buru kita mencurigai data itu tidak ada orangnya. Apalagi teman-teman dari KPU sudah menyatakan secara fisik orangnya ada, hanya saja mereka belum tertib administrasi kependudukannya,” ujar Muhammad merespons pendapat sejumlah parpol yang meminta penetapan DPT di luar angka 10,4 juta tersebut.

Muhammad mengajak semua pihak, terutama partai politik dan pemilih untuk bersama-sama membangun kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu. Menurutnya sudah ada upaya serius dari KPU untuk membereskan data pemilih agar lebih akurat. Hal ini ditandai dengan adanya koordinasi yang baik antara KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay dalam paparan sebelum penetapan rekapitulasi DPT mengatakan upaya pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih telah dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Persoalan nomor induk kependudukan (NIK) yang invalid, berkat kerja sama antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri, satu per satu dapat terurai.

Awalnya data pemilih yang NIK-nya invalid atau terdapat NIK tetapi belum sesuai standar sebanyak 20,3 juta. Setelah disandingkan lagi dengan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), sebanyak 6,4 juta data ditemukan padanannya dalam DP4. Setelah dilakukan penyandingan lanjutan, Kementerian Dalam Negeri bersama KPU berhasil menemukan lagi 2,28 juta data yang sesuai dengan DP4.

“Untuk 10,4 juta yang NIK-nya kosong, kami putuskan untuk mengeceknya lagi ke lapangan. Kami melakukan survei dengan metode sampling, ternyata orangnya ada. Kami kemudian meminta tanda tangan warga tersebut sebagai bukti. Kami juga minta surat keterangan kepala kepala desa atau lurah untuk menunjukkan warga yang ditemui itu merupakan warganya,” terang Hadar.

KPU Kabupaten/Kota kata Hadar juga diminta mengecek lagi semua dokumen daftar pemilih untuk memastikan tidak ada NIK yang tertinggal dan terlupa mencatatnya. Problem elemen data, terutama NIK, kata Hadar muncul karena sejumlah sebab yaitu pemilih tidak memiliki identitas kependudukan karena tinggal di daerah yang jauh dan terpencil sehingga belum terjangkau oleh layanan kependudukan dari pemerintah.

Selain itu terdapat pemilih pemula di pesantren dan para mahasiswa yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP), sementara dokumen kependudukannya masih ada pada orangtuanya. Begitu juga dengan para tahanan yang di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan bermasalah dalam sejumlah elemen datanya karena dokumen kependudukan para tahanan tersebut tidak ada.

“Termasuk penduduk yang bermukim di lingkungan yang ilegal. Meski mereka tak memiliki dokumen kependudukan, tetap kita data karena mereka warga Negara yang dijamin hak konstitusionalnya oleh undang-undang,” terang Hadar.

Perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno terbuka tersebut memberikan sejumlah masukan untuk peningkatan akurat DPT secara nasional. Mereka berpandangan bahwa problem administrasi yang terjadi dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih jangan sampai menghilangkan hak konstitusional warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR pada 9 April 2014.

Partai politik juga menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk melakukan penetapan rekapitulasi DPT secara nasional. Parpol memahami bahwa penetapan DPT merupakan otoritas penuh KPU. (*)

Sumber: KPU

DPR, BAWASLU, KEMENDAGRI DAN KEMENLU BAHAS PENETAPAN DPT

Tinggalkan komentar

1112013_rdp

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU,Bawaslu, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Kemlu (Pokja PPLN Kemlu) membahas penetapan DPT Pemilu tahun 2014, Kamis (31/10) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Jakarta, kpu.go.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Pokja PPLN Kemlu) membahas penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2014, Kamis (31/10) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengemukakan bahwa KPU telah melakukan rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada 23 Oktober 2013 dengan agenda rekapitulasi penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Namun, dalam rapat pleno tersebut diputuskan bahwa rekapitulasi penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2013 tingkat nasional ditunda sampai dengan 4 November 2013.

Menurut Husni Kamil Manik, untuk menciptakan daftar pemilih akurat yang akan ditetapkan pada Senin (4/11) itu, KPU melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, menerbitkan surat edaran kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Nomor 716/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih. Surat Edaran itu berisi rencana kerja pembersihan dan perapihan DPT yang akan dilakukan oleh KPU tanggal 24 Oktober-4 November 2013.

Dalam rencana kerja itu, KPU melakukan:

a. pemetaan data ganda K1 dan usia salah serta nama pemilih kosong berdasarkan Kabupaten/Kota dan mendistribusikan hasil pemetaan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

b. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh KPU Provinsi melengkapi data pemilih yang tercatat Nihil tanggal lahir, jenis kelamin, status nikah, pemilih di bawah umur dan belum kawin, dan TPS dengan pemilih lebih dari 500 jiwa;

c. Operator KPU Kabupaten/Kota mencermati dan menghapus data ganda K1 dan usia salah serta nama salah/kosong;

d. Membandingkan tabel daftar pemilih dengan NIK dan NKK invalid masing-masing KPU Kabupaten/Kota dengan DP4 masing-masing KPU Kabupaten/Kota. NIK dan NKK invalid adalah NIK dan NKK yang berdigit kurang dari 16 angka. Setelah mendapatkan padanan dari DP4, KPU memperbaiki data pemilih dengan NIK/NKK invalid di DPT melalui aplikasi Sidalih;

e. KPU Provinsi melakukan penghapusan data ganda K1 antar provinsi. Kegiatan ini di bawah supervisi KPU;

f. KPU Pusat melakukan snapshot secara otomatis terhadap TPS yang mengalami perbaikan di seluruh portal KPU Kabupaten/Kota di Indonesia;

g. Rekapitulasi/Pembuatan BA Perubahan DPT tingkat Kabupaten/Kota;

h. Rekapitulasi/Pembuatan BA Perubahan DPT tingkat Provinsi; dan

i. Rekapitulasi DPT Nasional

Kedua, mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor Surat 715/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih. Melalui surat itu KPU mengharapkan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu perbaikan NIK sebanyak kurang lebih 14 juta pemilih. KPU mengirimkan kepingan CD yang berisi softcopy daftar pemilih yang memiliki NIK bermasalah kepada Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri untuk segera ditindaklanjuti.

Ketiga, menindaklanjuti Surat Bawaslu Nomor 762/Bawaslu/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Hasil Pengawasan dan Pencermatan Penetapan Daftar, KPU mengirimkan surat kepada Ketua Bawaslu dengan Nomor Surat 714/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih.

Melalui surat itu, KPU ingin mendapatkan konfirmasi tentang tanggal pencatatan data yang menjadi landasan Bawaslu menyampaikan temuan hasil pengawasan dan pencermatan data DPT Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal itu dilakukan agar lebih membantu KPU dalam melakukan pencermatan ulang terhadap DPT secara terukur, cermat, teliti, dan akurat.

KPU juga meminta agar Bawaslu melengkapi data rincian pemilih yang mempunyai masalah administrasi, tidak memenuhi syarat, tidak terdaftar, pemilih ganda, dan pemilih fiktif seperti yang disampaikan dalam surat tersebut dengan mencantumkan nama dan alamat (by name by address).

Keempat, mengirimkan surat kepada ketua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 dengan nomor surat 717/KPU/X/2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih. Dalam surat itu, KPU mengharapkan parpol Peserta Pemilu 2014 mendorong pengurus partai di daerah untuk memberikan masukan kepada KPU Kabupaten/Kota terkait penyempurnaan data pemilih. Masukan yang diharapkan berupa data pemilih yang belum terdaftar di DPT, dan belum lengkap secara administratif khususnya untuk jenis kelamin, status perkawinan, dan/atau tanggal lahir yang nihil serta data pemilih di bawah umur yang belum menikah.

Kelima, KPU pada Kamis (31/10) akan menyerahkan DPT by name by address seluruh Indonesia kepada pimpinan pusat parpol peserta pemilu dan Bawaslu untuk dapat dicermati dan dianalisa. Tujuannya adalah agar parpol dan Bawaslu aktif memberikan masukan perbaikan data pemilih yang lebih spesifik, tidak didasari pada asumsi dan analisis angka-angka.

Keenam, KPU bersama Bawaslu pada 2 November 2013 akan melakukan rapat koordinasi untuk memastikan finalisasi DPT sudah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.

Ketua KPU mengharapkan agar segala masukan dapat diberikan kepada KPU sebelum penetapan DPT dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

“Dalam penyerahan data dibuat Berita Acara (BA) yang membatasi penggunaan data tersebut, yaitu hanya untuk kepentingan analisa dalam rangka memberi masukan kepada KPU,” ujar Husni.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo. Selain Ketua KPU, hadir Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro. Dari Bawaslu, hadir Anggota Bawaslu Nasrullah, Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningstyas, dan Nelson Simanjuntak. Dari Kemendagri diwakili oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Irman, sedangkan Kemenlu diwakili oleh Sekretaris Kelompok Kerja PPLN. (mtr/ujs. FOTO KPU/ujs/hupmas)

Older Entries